Ingatkan Pemerintah Atas Pelanggaran Undang-undang, Malah Dibilang Rasis

tenaga kerja asingSalah satu tuntutan dalam aksi #BuruhKepungIstana pada tanggal 1 September 2015 adalah menolak masuknya tenaga kerja asing “dalam kategori tanpa keahlian” di Indonesia. Penolakan ini didasarkan pada keprihatinan terhadap banyaknya buruh Indonesia yang ter-PHK, sementara para pekerja asing seperti disediakan karpet merah untuk bisa bekerja di Negeri ini.

Untuk menyebut satu contoh perusahaan yang mempergunakan tenaga kerja asing adalah PT Cemindo Gemilang, di Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Dalam berita yang diturunkan detik.com (9/9/2015) perusahaan ini mampu memproduksi 14 juta sak semen dalam setahun dengan nilai investasi USD 600 juta. Ada 274 pekerja asing yang saat ini bekerja di perusahaan itu.

Ketika ditanya Fahri (Wakil Ketua DPR RI), pekerja Tiongkok tak bisa berbahasa Indonesia dan Inggris.

Penyebutan kata “Tiongkok” hanya semata-mata karena mereka berasal dari sana. Bukan sebuah penegasan atas sebuah sikap, bahwa suatu ras tertentu lebih superior dan memiliki hak untuk mengatur ras yang lainnya. Kalau saja mereka berasal dari Jepang, tentu akan lain penyebutannya. Meskipun demikian, ada saja yang mengatakan penolakan terhadap pekerja asing dalam kategori unskilled workers yang bekerja di Indonesia itu adalah sikap rasis.

Terhadap anggapan itu tentu harus diluruskan.

Bagi FSPMI-KSPI, penolakan terhadap tenaga kerja asing adalah kritik atas kebijakan Pemerintah yang melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Rasanya perlu ditegaskan, yang kita tolak adalah tenaga kerja asing dalam kategori unskilled workers. Juga, yang tidak bisa berbahasa Indonesia.

Hal ini secara jelas disampaikan KSPI dalam spanduknya sebagaimana terlihat dalam gambar: “TOLAK PEKERJA ASING Atau Wajibkan Pekerja Asing Berbasaha Indonesia.” Mengapa harus begitu? Karena ketentuannya mengatur demikian.

Dalam BAB VIII mengenai PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING sudah diatur mengenai kritieria tenaga kerja yang dapat dipekerjakan di Indonesia. Disana disebutkan, penggunaan tenaga kerja asing dilaksanakan secara selektif dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja Indonesia secara optimal. Bukan seperti yang terjadi saat ini, pintu bagi masuknya tenaga kerja asing dibuka selebar-lebarnya. Dalam hal ini, temuan Fahri soal pekerja Tiongkok yang tidak bisa berbahasa Indonesia, mengkonfirmasi adanya pelanggaran itu.

Kepmenaker Nomor KEP- 20/MEN/III/2004 tentang Tata Cara Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing juga dengan tegas dikatakan, tenaga kerja asing yang dipekerjakan wajib memenuhi persyaratan, bisa berbahasa Indonesia. Tentu tidak hanya itu syaratnya. Mereka juga harus memenuhi kewajiban mengenai standar kompetensi, yaitu kualifikasi yang harus dimiliki oleh tenaga kerja warga negara asing antara lain pengetahuan, keahlian, keterampilan di bidang tertentu, dan pemahaman budaya Indonesia.

Disebutkan, pemberi kerja asing wajib menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping tenga kerja kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing. Hal ini dilakukan, agar tenaga kerja pendamping tersebut dapat memiliki kemampuan sehingga pada waktunya diharapkan dapat mengganti tenaga kerja asing yang didampinginya. Apabila para tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia tidak memiliki keahlian sebagaimana tersebut, bagaimana mungkin akan terjadi alih teknologi dan alih keahlian? Sedangkan jumlah pencari kerja jumlahnya membludak, yang rasanya, bisa dipenuhi tanpa harus mendatangkan tenaga kerja asing.

Begitulah sikap kita. Bukan didasarkan atas kebencian, apalagi sentimen terhadap ras tertentu. Sebagai anggota IndustriALL Global Union yang beranggotakan kurang lebih 50 juta pekerja di 140 negara, tentu FSPMI percaya, kaum buruh sedunia harus bersatu. Kita sedang mengingatkan kepada pemerintah, bahwa saat ini sudah lebih dari 50 ribu pekerja di PHK. Jutaan orang menganggur. Tetapi mengapa tenaga kerja asing dalam kategori unskilled workers seperti diberi kemudahan untuk bekerja di negeri ini? (*)

 

Janji Serikat Pekerja

1Meskipun peristiwa ini terjadi beberapa bulan yang lalu, tetapi saya tak akan pernah bisa melupakannya. Wajah polosnya. Juga tatap matanya yang sendu, ketika memegang bendera Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di siang yang terik itu.

Bocah kecil itu ikut ibunya, buruh PT. Jaba Garmindo (dalam pailit) dalam sebuah aksi yang dilakukan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di KPKNL Cirebon. Sehari sebelumnya ikut dalam aksi di KPKNL Jakarta 1, kemudian dari sana berangkat ke Purwakarta. Menginap di tempat ini, kemudian pagi-pagi sekali melanjutkan perjalanan ke Cirebon.

Orang tuanya terpaksa mengajak bocah itu. Sebab di rumah tidak ada yang mengasuh. Sedangkan sebagai bagian dari tanggungjawab, ia harus ikut serta dalam aksi ke Cirebon yang jika dihitung pulang – pergi memakan waktu dua hari.

Begitulah, perselisihan hubungan industrial tidak hanya berdampak pada pekerja. Tetapi juga keluarganya. Bahkan dalam dimensi yang lebih luas, masalah perburuhan juga terkait erat dengan masyarakat. Bahkan anak-anak yang tidak tahu apa-apa perihal hubungan kerja itu juga terkena dampak.

Melihat kembali foto ini, kita akan diingatkan pada satu hal. Bahwa kewajiban serikat pekerja itu adalah melunasi janji: janji untuk membela, memperjuangkan, dan melindungi pekerja dan keluarganya.

Bukan hanya pekerja yang dibela. Bukan untuk kepentingan pekerja saja kita berjuang. Perlindungan yang diberikan serikat pekerja, juga harus mencakup keluarga dari para pekerja. Dalam konteks ini, berbicara pekerja sama halnya membicarakan masyarakat secara luas.

Maka setiap pekerja tidak perlu malu dan ragu untuk bergabung dalam serikat pekerja. Menjadi anggota serikat bukanlah kesalahan. Itu justru sebuah kemuliaan. Bahkan serikat pekerja merupakan organisasi yang sah dan mendapat keistimewaan karena keberadaannya diatur tersendiri dalam Undang-undang. Perjuangannya bukan untuk kepentingan pribadi. Tetapi, juga, memperjuangkan agar setiap generasi di Negeri ini memiliki masa depan. (*)

Turunkan Harga Sembako, Buruh Kepung Istana

Turunkan Harga Sembako

Turunkan Harga Sembako

Jakarta,FSPMI- Gerakan Buruh Indonesia akan melakukan aksi pada tanggal 1 September 2015, salah satu tuntutannya adalah meminta pemerintah untuk menurunkan harga.

Menurut salah satu aktifis buruh FSPMI Kahar S Cahyono. ” Rupiah terpuruk. PHK dimana-mana, daya beli masyarakat turun dan harga sembako melambung. Atas hal ini Pemerintah seyognya tidak lepas tangan dengan menyerahkan kebutuhan pokok pada mekanisme pasar. Tentang harga BBM, misalnya, jika mengacu pada harga minyak dunia, semestinya premiun yang kita beli tidak semahal yang sekarang” ucap Kahar

Dalam aksi ‪#‎BuruhKepungIstana‬, besok, Buruh meminta Pemerintah melakukan tindakan nyata guna menurunkan harga Sembako dan BBM. Pemerintah harus turun tangan dalam situasi sulit ini. Karena, memang, untuk itulah Negara ada.

Kemerdekaan Mengeluarkan Pendapat : Dampak Bagi Pemerintah & Negara

Kemerdekaan Mengeluarkan Pendapat Dampak Bagi Pemerintah & Negara

Aksi Buruh KSPI menolak rencana Penghapusan Hak Mogok ( Foto : Iwan BS )

Aksi Buruh FSPMI menolak rencana Penghapusan Hak Mogok ( Foto : Iwan BS )

Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu Negara Demokrasi besar setelah India dan Amerika serikat .Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani , yaitu dari kata demos dan kratein / kratos. Demos berarti rakyat, sedangkan kratein berarti kekuasaan atau pemerintahan . Jadi Demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Abraham Lincoln mengartikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sebuah Negara dapat disebut sebagai Negara demokrasi bila memenuhi azaz-azaz sebagai berikut :
1. Negara melindungi hak-hak azazi manusia , sebagai penghargaan terhadap martabat manusia.
2. Adanya partisipasi dan dukungan rakyat terhadap pemerintahan.

Indonesia merupakan Negara demokrasi seperti ditegaskan dalam :
a. Pancasila sila ke IV : Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan.
b. Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 : “… maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat …”
c. UUD 1945 pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa : “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar “
Pemerintahan demokrasi di bawah prinsip Negara hukum ( rule of law ) harus memenuhi syarat sebagai berikut : Adanya sistem konstitusi; Adanya pemilu yang bebas; Adanya lembaga kehakiman yang bebas dan tidak memihak; Adanya kebebasan berserikat atau berkumpul; Adanya kebebasan menyampaikan pendapat; Adanya pendidikan kewarganegaraan

Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat

Hal kemerdekaan berendapat itu dinyatakan dalam UUD 1945, Pasal 28, bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Mengemukakan pendapat pada hakikatnya berarti menyampaikan gagasan atau pikiran secara logis sesuai dengan konteks. Dalam hal ini tersirat hubungan antara orang yang menyampaikan gagasan dengan orang yang diajak berkomunikasi mengenai persoalan yang sedang dibahas. Kemerdekaan mengemukakan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan dan tulisan secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.Secara khusus pengaturan tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum sebagai berikut (Pasal 4 UU No. 9 Tahun 1998):

1. Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab dimaksudkan untuk mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;
2. Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab dimaksudkan untuk mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat;
3. Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab dimaksudkan untuk mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi;
Ada beberapa asas yang harus ditaati dalam kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum (Pasal 3 UU No. 9 Tahun 1998), yaitu: asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, asas musyawarah dan mufakat, asas kepastian hukum dan keadilan, asas proporsionalitas, dan asas manfaat.

Kewajiban dan tanggung jawab warga negara dalam melaksanakan kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab di muka umum (Pasal 6 UU No. 9 Tahun 1998) terdiri atas:menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Aparatur pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung ja-wab dalam melaksanakan kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab di muka umum (Pasal 7 UU No. 9 Tahun 1998), yaitu: melindungi hak asasi manusia, menghargai asas legalitas, menghargai prinsip praduga tidak bersalah, dan menyelenggarakan pengamanan.

Saluran komunikasi tradisional antara lain sebagai berikut;pertemuan antar-pribadi, misalnya ketika seseorang berkunjung ke rumah tetangganya, ketika seseorang bertemu teman atau sahabatnya di suatu tempatertemuan atau forum umum yang dihadiri oleh orang cukup banyak,seperti rapat dan musyawarah yang dilakukan di sekolah, di kantor, di kampung, dan sebagainya. Forum umum ini dapat juga berbentuk pawai, unjuk rasa, dan rapat umum di lapangan terbuka.
Saluran komunikasi moderen itu antara lain:Saluran komunikasi antarpribadi, seperti telepon (baik melalui kabel maupun non-kabel, seperti hand phone), faksimile, dan surat elektronik (e-mail) melalui internet. Saluran komunikasi massa, meliputi dua macam, yaitu media massa cetak dan media massa elektronik.

Bentuk penyampaian pendapat di muka umum : Demonstrasi pawai,rapat umum,mimbar bebas
Demonstrasi adalah hak demokrasi yang dapat. Demonstrasi merupakan sebuah media dan sarana penyampaian gagasan atau ide-ide yang dianggap benar dan berupaya mempublikasikannya dalam bentuk pengerahan masa.
Rapat Umum adalah rapat yang dihadiri seluruh anggota dari kelompok tertentu yang akan mengadakan rapat.
Mimbar Bebas adalah kegiatan penyampaian orasi secara bebas pada panggung/ tempat yang tidak diberikan batasan jenis & tujuan orasinya
Pawai adalah kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan oleh orang banyak dengan cara melakukan arak arakan dijalan umum .
Mengemukakan pendapat dapat dilakukan dengan cara :
a. Lisan seperti melalui pidato,ceramah,dialog,berdiskusi,rapat umu
b. Tulisan ,seperti melalui : poster,spanduk,artikel,surat
c. Cara lain, seperti : pameran foto, pemutaran film, demonstrasi, pemogokan.

Penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan kapanpun kecuali pada hari besar nasional. Yang dimaksud dengan hari-hari besar nasional menurut UU No. 9 tahun 1998 adalah: 1. Tahun Baru; 2. Hari Raya Nyepi; 3. Hari Wafat Isa Almasih; 4. Isra Mi’raj; 5. Kenaikan Isa Almasih; 6. Hari Raya Waisak; 7. Hari Raya Idul Fitri; 8. Hari Raya Idul Adha; 9. Hari Maulid Nabi; 10. 1 Muharam; 11. Hari Natal; 12. 17 Agustus.

Tata Cara Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

1. Memberitahukan secara tertulis kepada kepolisian ,pemberitahuan dIlakukan oleh pemimpin atau penanggung jawab kelompok, pemberitahuan disampaikan minimal 3 x 24 jam sebelum kegiatan dimulai
2. Surat pemberitahuan hendaknya disampaikan memuat hal hal berikut :Maksud dan tujuan tempat waktu,berangkat,lokasi ,pendapat dan rute ,waktu lamanya ,bentuk ,penanggung jawab
3. Nama dan alamat organisasi ;Alat peraga ;Jumlah anggota
Pembatalan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum disampaikan secara tertulis dan langsung oleh penanggung jawab kepada Polri selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum waktu pelaksanaanPelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dapat dibubarkan apabila- tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlakuPenggunaan kemerdekaan berpendapat secara bebas tanpa batas dapat berakibat ;Ketertiban umum terganggu ;. Timbul fitnah yang keji ; Timbul sikap saling curiga ; Rusaknya persatuan dan kesatuan bangsa ; Melanggar hak dan kebebasan orang lain; Masyarakat tidak tentram ; Muncul sikap anarkhis
Penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan di tempat ¬tempat umum, kecuali :
Di lingkungan Istana Kepresidenan ; Tempat-tempat ibadah ; Instalasi militer ; Rumah sakit Pelabuhan udara atau laut ; Stasiun kereta api ; Terminal angkutan darat ; Objek-objek vital nasional ; Pada hari-hari besar nasional

Dampak Positif Bagi Masyarakat & Negara .

Dengan dibukanya ruang demokrasi dan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum maka secara politik dan social ada beberapa dampak yang akan dirasakan bagi rakyat dan Negara
Dampak positif bagi rakyat :
1.Kepekaan masyarakat menjadi meningkat dalam menyikapi permasalahan sosial yang timbul dalam kehidupan sehari-hari
2.Membiasakan masyarakat untuk berpikir kritis dan responsif atau cepat tangkap.
3.Merasa ikut memiliki dan ikut bertanggung jawab atas kemajuan bangsa dan negara
4.Meningkatkan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, dan lain-lain
Dampak Negatif Tidak Adanya Kebebasan Berpendapat akibat bagi pemerintah
a. terbentuknya tirani penguasa
b..Berkurangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah
c..Hilangnya dukungan rakyat terhadap pemerintah
d..Terjadinya perlawanan dari rakyat

Dampak negatif tidak adanya kebebasan berpendapat bagi negara akan mengancam stabilitas nasional .
Dengan melihat adanya dampak postitif dan negative dari penyampaian pendapat dimuka umum maka sebagai rakyat harus tetap berani menyampaikan pendapat dimuka umum yang jelas dilindungi oleh konsitusi dan demi tetap tegaknya Negara demokrasi dia Indonesia.Semoga dengan suara dari rakyat yang berani menyampaikan pendapat dimuka umum hak hak konstitusi rakyat seperti pendidikan,kesehatan ,perumahan ,transportasi public yang baik dan murah bisa didapat dan secara berlahan pemerataan kesejahteraan bagi rakyat bisa terwujud. Wallahualam (r/f)

Said Iqbal : Jaminan Pensiun Tidak Menghapus Hak Pesangon

Jakarta, FSPMI – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berpendapat jaminan pensiun yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional tidak menghapus hak pesangon yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Antara pesangon dan jaminan pensiun berbeda sistem, mekanisme dan prinsipnya. Pesangon menggunakan mekanisme uang diterima bersifat “lumpsump”. Sedangkan jaminan pensiun, berupa manfaat pasti atau berkala setiap bulan,” kata Presiden KSPI Said Iqbal melalui siaran pers di Jakarta, Rabu (3/6).

Aksi Buruh KSPI menuntut pelaksanaan Jaminan Pensiun ( foto: Adhie Bahtiar)

Aksi Buruh KSPI menuntut pelaksanaan Jaminan Pensiun ( foto: Adhie Bahtiar)

Iqbal mengatakan jaminan pensiun yang akan menjadi salah satu program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan juga tidak menghapuskan program dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) perbankan yang diikutkan oleh pengusaha kepada pekerja Menurut Iqbal, program tersebut tetap dilaksanakan dengan ketentuan manfaat program yang diterima pekerja jauh lebih besar dan dilaksanakan dengan sistem manfaat pasti.

Terkait program jaminan pensiun, Iqbal menilai rumusan manfaat pensiun yang diajukan pemerintah yaitu 1% (masa iuran : 12 bulan) rata-rata upah tertimbang sebagai hal yang tidak logis.

“Bila masa iuran 15 tahun dengan gaji rata-rata Rp3 juta, peserta hanya menerima manfaat Rp450.000 per bulan. Bila 30 tahun masa kerja dengan gaji rata rata hanya Rp3 juta, maka manfaat yang diterima hanya Rp900.000 per bulan,” tuturnya.

Iqbal mengatakan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup secara layak sebagai pengganti gaji, besaran manfaat jaminan pensiun bulanan tidak boleh lebih rendah dari angka 60 persen dari gaji.

“Pegawai negeri sipil saja mendapatkan manfaat pensiun bulanan 75 persen,” ujarnya.

Karena itu, untuk mewujudkan tuntutan manfaat bulanan jaminan pensiun minimal 60 persen dari gaji, KSPI akan melakukan aksi selama seminggu berturut turut di Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, DPR dan BPJS Ketenagakerjaan mulai Rabu.(http://harianterbit.com/hanterhumaniora)