Buruh Setuju Tapera, Asalkan Empat Syarat Ini Dipenuhi

Oleh: Said Iqbal

Pada prinsipnya, buruh Indonesia setuju dengan adanya tabungan perumahan rakyat (Tapera). Mengapa? Karena kondisinya saat ini, terdapat 80% buruh yang tidak bisa membeli rumah.

Perumahan adalah kebutuhan primer. Bahkan, ILO menjadikan perumahan sebagai jaminan yang harus terpenuhi, seperti jaminan kesehatan, jaminan pensiun, jaminan kecelakaan kerja, dsb. Sayangnya, bagi buruh, perumahan kini sudah menjadi barang mewah. Dengan harga rumah tipe 27 yang mencapai Rp 120 juta dengan uang muka 30% (sekitar Rp 36 juta) dan cicilan Rp 1,2 juta per bulan, sungguh mustahil buruh bisa membeli rumah. Ditambah lagi dengan gaji buruh yang rendah, membeli rumah seperti mimpi. Jauh dari jangkauan mereka.

Itulah sebabnya, bagi buruh, Tapera adalah jalan keluarnya. Meskipun setuju dengan Tapera, tetapi ada empat syarat yang hendak diajukan kaum buruh.

Pertama, iuran yang harus ditetapkan dalam Tabungan Perumahan Rakyat ini adalah 2,5% dari pengusaha dan 0,5% dari buruh. Selain itu, harus dipastikan bahwa semua buruh bisa menjadi peserta Tapera. Dengan kata lain, setiap buruh – tanpa terkecuali – pada saatnya nanti bisa membeli rumah.

Kedua, buruh penerima upah minimum bisa ikut Tapera. Kaum buruh akan menolak keras apabila hanya buruh yang memiliki gaji diatas upah minimum yang diperbolehkan ikut Tapera. Misalnya, Tapera hanya diperuntukkan bagi buruh yang memiliki gaji minimal Rp 4 juta.

Apabila hanya buruh dengan nilai gaji tertentu saja yang bisa ikut Tapera, merupakan kebijakan yang “ngawur” dan sekedar akal-akalan. Karena sama saja artinya, Pemerintah berjualan rumah dengan berkedok Undang-undang. Hanya pihak pengembang yang akan diuntungkan, karena rumah yang dibuat pasti akan ada yang membeli. Sementara mayoritas buruh yang menerima upah minimum, tidak bisa menikmati fasilitas ini. Padahal, merekalah yang sesungguhnya harus diperhatikan.

Ketiga, harus dibentuk Dewan Pengawas yang berasal dari serikat buruh, Apindo, dan Pemerintah terhadap dana Tapera. Hal ini karena dana tersebut berasal dari buruh dan pengusaha. Bayangkan ada dana luar biasa besar. Dimana per bulan adalah 3% x Rp 2 juta (rata-rata upah) x 44,4 juta (jumlah buruh formal). Untuk transparansi, dana sebesar ini harus diawasi.

Keempat, Pemerintah wajib memberikan subsidi harga rumah dari program Tapera. Misal, subsidi kredit konstruksi, bunga, listrik, dsb. Sehingga harga rumah akan menjadi murah. Setidaknya, harganya menjadi 50% dari harga rumah yang sekarang.

Keempat hal di atas, menjadi masukan dari buruh yang harus dipenuhi. Sebagai solusi, untuk memastikan setiap buruh dan rakyat memiliki rumah. Diakhir tulisan ini saya hendak mengingatkan: “Apabila empat syarat di atas tidak terpenuhi, maka buruh akan menolak UU Tapera.”
Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/saidiqbal/buruh-setuju-tapera-asal-empat-syarat-berikut-dipenuhi_56d00e628123bd6830b2e94f

 

Menyongsong Tahun Baru

Aksi mengawal penetapan upah minimum di Kantor DPRD Gresik | Foto: Nduk Shofie

Aksi mengawal penetapan upah minimum di Kantor DPRD Gresik | Foto: Nduk Shofie

Besok, kita sudah memasuki tahun 2016. Itu artinya, tahun 2015 akan segera berlalu.

Sepanjang tahun ini, banyak hal kita lewati bersama. Saat-saat indah, saat-saat susah, kita jalani dengan sepenuh hati. Kita percaya, di dalam organisasi FSPMI, semua kita adalah saudara.

Barangkali ini adalah tahun yang sulit. Diterbitkannya PP Pengupahan oleh Presiden Jokowi, menyebabkan pemiskinan terhadap buruh  secara struktural. PP Pengupahan tidak saja menyebabkan kenaikan upah yang minim, tetapi secara bersamaan, juga menghilangkan peran serikat buruh dalam menentukan besarnya kenaikan upah minimum.

Kita sudah melawan PP Pengupahan itu dengan sekuat yang kita bisa. Puncaknya, pada tanggal 24 – 27 Nopember 2015 yang lalu, kita melakukan mogok nasional. Tetapi pemerintah tidak bergeming. Hingga saat ini, PP Pengupahan belum dicabut.

Mogok nasional bukanlah akhir dari perjuangan. Berakhirnya mogok nasional, justru mengawali babak baru perjuangan upah. Saat ini, kita sedang mengajukan judicial review di Mahkamah Agung. Sementara, secara politik, kita juga mendesak agar DPR RI membentuk Pansus Upah. Perjuangan masih akan berlanjut.

FSPMI tidak menutup mata terhadap anggota yang ter-PHK pasca mogok nasional itu. Saat ini perangkat organisasi dan segenap Tim Advokasi tengah berupaya agar seluruh pekerja yang di PHK bisa dipekerjakan kembali. Lebih dari itu, secara khusus, Presiden FSPMI Said Iqbal menyampaikan salam hormat kepada kawan-kawan yang telah berjuang melawan kebijakan pemerintah dengan sebaik-baiknya. Kita sudah tahu resiko yang akan kita hadapi. Tetapi dengan gagah berani, kita mengambil semua resiko itu.

Memasuki tahun 2016, banyak agenda menanti di depan kita. Bulan Februari 2016, di Surabaya, FSPMI akan mengadakan Munas dan Kongres V. Ini bukan saja tentang memilih pemimpin yang akan menahkodai organisasi FSPMI selama 5 (lima) tahun kedepan. Lebih dari itu, ini adalah tentang, bagaimana dalam 5 (lima) tahun kedepan kita menyusun program kerja dan merumuskan isu prioritas perjuangan.

Satu hal yang pasti, di tahun 2016 nanti, kita bekerja sebaik-baiknya untuk menyelesaikan semua hal yang belum kita selesaikan di tahun 2015 ini.

Semoga kita akan baik-baik saja, dan diberi kekuatan serta kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan tugas: Menjadi Pembebas Kaum Yang Tertindas.

Salam

Tim Media FSPMI

 

Berakhirnya Mogok Nasional, Mengawali Babak Baru Perjuangan Menolak PP Pengupahan

Jakarta, FSPMI- Jumat, 27 Nopember 2015, aksi Mogok Nasional yang diorganisir Komite Aksi Upah Gerakan Buruh Indonesia (KAU-GBI) memasuki hari keempat dan resmi dinyatakan berakhir. Meskipun demikian, bukan berarti ini merupakan akhir dari perjuangan.

Bagi KAU-GBI, berakhirnya mogok nasional justru menjadi awal dari perjuangan selanjutnya, hingga PP Pengupahan dicabut. Langkah berikutnya, pada pekan depan, KAU-GBI akan melakukan judicial review terhadap PP Pengupahan ke Mahkamah Agung. Bersamaan dengan pendaftaran judicial review, 10 ribu orang buruh akan melakukan aksi di Istana Negara dan Mahkamah Agung. Selanjutnya, KAU-GBI akan melapor ke International Labour Organization (ILO) melalui mekanisme Complain Freedom Association. Dalam sidang ILO pada Juni 2016 nanti, permasalahan ini akan disidangkan. KAU-GBI juga akan melaporkan tindak kekerasan dan penangkapan buruh ke Komnas HAM dan KOMPOLNAS. Diduga kuat, Polisi telah melanggar Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 dengan cara melarang unjuk rasa buruh. Tidak menutup kemungkinan, tindakan represif polisi terhadap kaum buruh, juga akan dilaporkan ke Mahkamah Internasional. Dalam peringatan Hari Hak Asasi Manusia, tanggal 10 Desember 2015 nanti, buruh akan kembali turun ke jalan. Kali ini, KAU-GBI akan menurunkan 100 ribu massa buruh ke Istana Negara.

Pada saat bersamaan, ribuan buruh akan melakukan aksi di seluruh Kantor Gubernur. Tidak berhenti sampai disini. Setiap bulan, mulai Januari hingga Juni 2016, buruh akan melakukan aksi di tiap-tiap kantor Bupati/Walikota. Jika pemerintah tidak mencabut PP Pengupahan, pada bulan Juli atau Agustus 2016, buruh Indonesia akan kembali melakukan Mogok Nasional. Semua langkah ini dilakukan KAU-GBI sampai pemerintah memenuhi tuntutan mayoritas kaum buruh: (1) Cabut PP Pengupahan, (2) menolak formula kenaikan upah minimum yang berdasarkan inflasi dan PDB, serta (3) meminta para Gubernur/Bupati/Walikota untuk menaikkan upah minimum 2016 berkisar Rp 500 ribuan dan menetapkan upah minimum sektoral.

Dalam pandangan saya, apabila Pemerintah tidak keras kepala, sebenarnya penyelesaian dari semua permasalahan ini sangat sederhana. Presiden Jokowi mencabut PP Pengupahan dan kemudian mengundang unsur tripartit untuk duduk bersama membahas rumusan pasal yang baru dan formula kenaikan upah minimum yang disepakati semua pihak. Tidak hanya di Indonesia. Dunia internasional pun bereaksi terhadap keberadaan PP Pengupahan. Ketika datang ke Indonesia (27 Nopember 2015) dan melakukan konferensi pers di LBH Jakarta, General Secretary International Trade Union Confederation Asia Pacific (ITUC AP) Noriyuki Suzuki mendesak Presiden Jokowi untuk mencabut PP Pengupahan sebagaimana yang diperjuangkan serikat pekerja di Indonesia karena bertentangan dengan konvensi ILO Nomor 131 tentang Upah Minimum. Dalam konvensi yang sudah diratifikasi oleh Indonesia itu disebutkan, penetapan upah minimum haruslah merupakan hasil konsultasi serikat pekerja dengan asosiasi pengusaha. Jadi bukan rumus flat yang ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah. Selain itu, kebijakan baru terkait pengupahan ini juga bertentangan dengan konvensi ILO Nomor 87 tentang Hak Berserikat dan Nomor 98 tentang Hak Berunding.

“Kami juga mendesak pemerintah Indonesia dan Kapolri untuk menghentikan kekerasan dan penangkapan terhadap buruh yang melakukan aksi,” ujar Suzuki. Ia juga menyampaikan, bahwa permasalahan ini sudah dilaporkan ke Dirjen ILO di Jenewa, Swiss, agar ada tindakan kepada pemerintah Indonesia dan Polri. Disamping itu, ITUC berpendapat ada Inkonsistensi antara ucapan Presiden Jokowi kepada dunia Internasional dengan tindakannya saat membuat kebijakan di Indonesia.

Dalam sidang negara G20 minggu lalu di Turki, Presiden Jokowi mengatakan kepada pemimpin dunia. “Salah satu prioritas utama (one top priority) sebagai Presiden Indonesia adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi termasuk memastikan Create Job, Promote Inclusiveness, and Reduce Inequalities”. Tetapi faktanya, menurut ITUC, melalui PP Pengupahan Presiden Jokowi justru meningkatkan ketimpangan pendapatan yang tidak seimbang melalui kebijakan upah murah (Inrease Inequalities, Not Reduce).

Atas dasar itu, Konfederasi Serikat Buruh Sedunia (ITUC/ITUC AP) akan terus mendukung serikat pekerja di Indonesia yang meminta “Reduce Inequalites” cabut PP Pengupahan melalui kampanye Internasional dan akan meramaikannya dalam sidang ILO pada bulan Juni 2016 mendatang. Jika Pemerintah tidak bergeming, ada serta rencana untuk melakukan “embargo” terhadap produk Indonesia. Dalam kesempatan ini, saya menyampaikan terima kasih teriring doa kepada seluruh buruh Indonesia atas dedikasi dan semangat juang melawan upah murah yang tercermin dalam PP Pengupahan.

Mogok nasional tahun 2015 ini resmi kita akhiri. Tetapi dengan berakhirnya ini, tidak lantas membuat kita berdiam diri. Karena sejatinya, kita sedang mengawali aksi-aksi lanjutan untuk memastikan tuntutan kita dikabulkan. (*)

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/saidiqbal/berakhirnya-mogok-nasional-mengawali-babak-baru-perjuangan-menolak-pp-pengupahan_56590ffe1cafbd430e79615a?utm_source=email&utm_medium=notifikasi&utm_campaign=komentar

Bukan Hanya Buruh, Pemerintah dan Pengusaha Juga Harus Berkaca

Gila karena di PHK | Foto: Kiki

Hentikan kerakusan korporasi. | Foto: Kiki

 

Tentu saja, kita setuju dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan yang meminta elemen buruh untuk tidak hanya menuntut kenaikan upah minimum provinsi melainkan juga meningkatkan produktivitas. Sebagaimana diberitakan sejumlah media, Luhut meminta agar buruh memperbaiki kualitas kerja dan meningkat produktivitas.

“Saya lebih cenderung mengatakan, buruh juga harus berkaca, apa itu, membuat produktivitas. Jadi produktivitas itu lebih penting, jangan dia hanya menuntut saja. Produktivitas buruh juga, menurut hemat saya, harus berkaca. Sama-sama kita memperbaikinya,” kata Luhut di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (26/10/2015), sebagaimana dikutip kompas.com dalam sebuah berita dengan judul tendensius, ‘Luhut: Buruh Juga Harus Berkaca’. Dalam konteks yang sama, kita meminta agar Pemerintah juga berkaca.

Apa yang disampaikan Luhut, agar buruh meningkatkan kualitas kerja dan produktivitas sebelum menuntut upah naik merupakan sesuatu yang wajar. Dalam hal ini, saya bahkan menganggap pendapat Luhut benar. Tetapi, Pemerintah tidak bisa semata-mata menyalahkan buruh terkait produktivitas.

Urusan produktivitas bukan semata-mata tanggungjawab buruh. Bahkan, kalau mau jujur, upah yang rendah juga akan berpengaruh pada produktivitas. Tentu kita tidak ingin terjebak pada debat kusir, lebih duluan mana antara upah dan produktivitas.

Pernyataan Luhut membuat diskusi kita tentang upah menjadi lebih produktif. Setidaknya, ketika buruh meminta upah naik, jawaban yang diberikan tidak selalu seperti ini: perusahaan tidak mampu, pabrik bisa tutup, dan akhirnya buruh jadi pengangguran semua.

Sebab apabila jawaban itu yang diberikan, sudah hampir bisa dipastikan buruh tidak akan percaya. Buruh bisa melihat secara kasat mata, ekonomi tumbuh, perusahaan berkembang, tetapi upah yang mereka terima tetap segitu-gitu juga. Bahkan, ada banyak contoh, buruh bekerja lebih dari 20 tahun, tetapi upahnya tidak lebih dari UMK.

Satu hal yang harus kita tahu, di tahun 2015 ini, upah minimum terendah Indonesia terdapat di Kabupaten Banjarnegara yaitu Rp. 1.100.000 dan yang tertinggi adalah Kabupaten Karawang Rp. 2.957.450.  Kita mau membandingkan dengan China? Disana, upah minimum terendahnya adalah Rp. 1.808.532 dan yang tertinggi 3.965.604. Di Filipina, upah minimum terendah adalah Rp. 2.312.646 dan yang tertinggi adalah Rp. 4.261.929. Malaysia upah minumnya Rp. 3.177.451, sementara di Thailand mencapai Rp. 3.547.891. Tidak perlu lah kita bandingkan dengan Hongkong yang mencapai Rp. 13.435.459, Korea Selatan Rp. 14.782.611, Jepang Rp. 23.760.906, New Zealand Rp. 32.321.354, atau Australia yang mencapai Rp. 41.389.922.

Data diatas memperlihatkan kepada kita, bahwa upah buruh di Indonesia masih jauh tertinggal. Dalam kondisi seperti itu, kita mau membandingkan produktivitas dengan Negara-negara lain? Baiklah!

Dalam satu kesempatan, Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, supaya fair, mari kita bandingkan produktivitas secara head to head. Untuk menyebut satu contoh, pabrik Toyota. Di Indonesia, hasil produksi Toyota lebih banyak dan lebih berkualitas jika dibandingkan dengan produksi Toyota dari Thailand. Tidak hanya itu, dinilai dari sisi ekspor, produk Toyota yang dirakit di Indonesia juga lebih banyak dibandingkan dengan jumlah ekspor Toyota di Thailand. Tetapi buruh Indonesia dibayar lebih murah dari Thailand. Tetapi memang kalau bicara produktivitas secara nasional atau global, hal yang wajar jika nilai produktivitasnya rendah. Karena jumlah penduduk Indonesia besar sekali (sebagai angka pembagi) terhadap PDB atau GDP.

Penting juga untuk diketahui. Ada banyak perusahaan yang menganggap pendidikan atau training adalah cost. Padahal pendidikan untuk up grade skill adalah investasi. Sering terjadi, buruh hanya disuruh bekerja, tanpa diberikan pelatihan. Jangankan diberi pelatihan, bahkan masih sering ditemui, ada atasan yang menyuruh buruhnya mengerjakan sesuatu “menggunakan kaki”. Bahasa kebun binatang pun sering keluar.

Sekretaris Jenderal Kemenakertrans Abdul Wahab Bangkona juga pernah mengatakan, kondisi infrastruktur yang buruk, berimbas pada kualitas produktivitas masyarakat Indonesia. Infrastruktur bagus, hanya ada di sebagian kecil wilayah Indonesia. Sisanya ketinggalan terutama di pulau-pulau terpencil.

“Bagaimana meningkatkan kualitas ini sehingga jangan hanya di tempat tertentu,” katanya.

Jadi, kita sepakat dengan pernyataan Luhut, bahwa buruh harus berkaca. Tetapi tidak hanya buruh yang harus melakukannya. Pemerintah dan Pengusaha juga harus berkaca. (*)

“Pak Jokowi, Apakah Dengan Mengesahkan RPP Pengupahan Anda Merasa Menang?”

Buruh menolak Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan (Foto: Herveen).

Buruh menolak Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan (Foto: Herveen).

Apa kabar, Pak Jokowi? Apakah Anda merasa menang telah mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengupahan? Pastinya Anda tahu kan, sejak lama buruh Indonesia menolak RPP itu. Bahkan mengancam akan melakukan mogok nasional jika RPP benar-benar disahkan. Tetapi Anda benar-benar mengesahkannya. Kami menduga, ada orang-orang jahat yang telah membisikkan kepada Anda: “Pemerintah tidak boleh kalah….”

Jika pendekatannya memang seperti itu, baiklah, sekarang Pemerintah telah menang. Apakah Anda merasa senang? Kami hanya berharap, semoga sebelum tanda tangan, Anda sudah membacanya terlebih dahulu. Sehingga, ketika nantinya buruh Indonesia bergerak untuk menolak, Anda tidak lagi mengatakan belum membaca draft RPP-nya.

Oh ya, ternyata Anda sudah menandatangani RPP Pengupahan itu sejak hari Jumat (23 Oktober 2015) yang lalu. Tetapi kami baru tahu hari Senin siang, tanggal 26 Oktober 2015. Itu pun setelah Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri menyampaikannya dalam Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian di Kantor Kemnaker, Jakarta.

“Alhamdulillah PP Pengupahan sudah selesai. Sudah ditandatangani Presiden dan telah diundangkan. Itu langsung berlaku. Penetapan UMP 2016 oleh Gubernur nanti sudah harus menggunakan formula sebagaimana diamanatkan dalam PP tersebut,” demikian kata Hanif.

Bahkan, kemudian panjang lebar Hanif menjelaskan, “Upah itu kan pada dasarnya hak privat antara pemberi kerja dengan pekerja. Negara hadir dengan kebijakan upah minimum untuk melindungi pekerja agar tidak terjatuh dalam upah murah. Melindungi mereka yang belum bekerja agar bisa masuk ke pasar kerja, dan melindungi dunia usaha agar bisa berkembang meningkatkan lapangan kerja.”

Tidak hanya itu. Lebih lanjut Hanif menjelaskan, bahwa dengan kebijakan pengupahan yang menggunakan formula berdasar inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional, kepastian bagi pekerja maupun dunia usaha akan tercipta. Pada gilirannya akan meningkatkan pembukaan lapangan kerja baru melalui peningkatan investasi dan berkembangnya dunia usaha. Selain itu, juga untuk memastikan adanya besaran kenaikan upah pekerja/buruh setiap tahun.

“Pengupahan dengan formula ini win-win sudah. Pekerja dapat kepastian bahwa upah mereka akan naik setiap tahun, dan pengusaha dapat kepastian bahwa besaran kenaikan upah setiap tahun itu terukur sifatnya, sehingga tidak mengganggu perencanaan keuangan perusahaan. Dan yang pasti juga bahwa lapangan kerja akan terus meningkat seiring dengan adanya kepastian dalam berinvestasi dan berusaha”, katanya.

Hal senada juga disampaikan oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, beberapa waktu yang lalu.  Saat itu, Darmin mengatakan pemerintah akan segera menerapkan kebijakan pengupahan baru dengan sistem formula yang berdasar pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional dalam perhitungan kenaikan upah minimum tahunan.

“Setelah Bapak Presiden tanda tangan, maka Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan itu langsung berlaku. Itu berarti bahwa penetapan upah minimum propinsi (UMP) oleh Gubernur sudah harus mengacu pada formula dalam PP tersebut. “Oleh karenanya kami minta kepada seluruh Gubernur untuk dapat menyesuaikan dengan ketentuan dalam PP Pengupahan itu,” kata Menko Darmin.

* * *

Jika menyimak apa yang disampaikan para pembantu Presiden, kedengarannya memang indah. Seolah-olah keberadaan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan hendak memberikan kepastian dan mengurangi pengangguran. Tetapi, Pak Jokowi. Ketahuilah. Buruh Indonesia sudah tidak bisa lagi dibohongi.

Kepastian tentang apa yang diharapkan dengan formula kenaikan upah semacam itu?

Satu hal yang pasti, kenaikan upah minimum yang hanya berdasarkan inflansi dan pertumbuhan ekonomi adalah untuk menghilangkan keterlibatan serikat pekerja dalam kenaikan upah minimum. Tidak ada lagi perdebatan panjang di dewan pengupahan. Tidak ada lagi survey pasar untuk menentukan kebutuhan hidup layak. Hal ini, karena, yang menentukan besarnya inflansi dan pertumbuhan ekonomi adalah pemerintah (Badan Pusat Statistik).

Apabila kami tidak terlibat, bagaimana kami bisa memastikan data itu akan akurat? Ingat, Peraturan Pemerintah bisa berlaku 10 tahun, bahkan 20 tahun. Ia tidak hanya berlaku untuk tahun ini. Bagaimana negeri ini akan mampu berkompetisi dengan negara-negara lain, jika kenaikan upah hanya dipatok dalam kisaran 10 persen per tahun. Dan sangat dimungkinkan bisa lebih rendah dari itu.

Dengan negara-negara di ASEAN saja, upah kita sudah jauh tertinggal. Bagaimana kita akan mampu bersaing dengan mereka?

Anda telah merampas hak serikat pekerja untuk terlibat dalam menentukan kenaikan upah minimum. Sejak tahun 80-an, serikat pekerja sudah dilibatkan dalam survey pasar untuk menentukan Kebutuhan Fisik Minimum (KFM), kemudian dirubah menjadi menjadi Kebutuhan Hidup Minimum (KHM), dan saat ini kita menggunakan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Sekali lagi, apakah Anda merasa menang telah berhasil menyingkirkan peran serikat pekerja dalam penetapan upah minimum. Merampas sesuatu yang paling asasi dari kami.

Lalu pengurangan pengangguran macam apa yang diharapkan dengan besaran upah yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup buruh?

Mengapa Pemerintah yang gagal dalam hal memberantas pengangguran, kami yang harus diberikan hukuman? Bapak tahu kan, upah bukanlah masalah utama yang menjadi penghambat ekonomi? Seharusnya pemerintah fokus pada biaya tinggi, korupsi, dan pungli. Bukannya menakar upah kami hanya sebatas inflansi dan pertumbuhan ekonomi? (*)