Pengesahan/Pengukuhan PP Serikat Pekerja Dirgantara dan Transportasi fspmi Periode 2016-2021

Berdasarkan Surat Keputusan
Nomor Kep. 007/SK/DPP FSPMI/IV/2016
Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia

Menetapkan :
Pertama : Mengesahkan dan mengukuhkan kepengurusan pimpinan pusat Serikat Pekerja Dirgantara dan Transportasi – Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PP SPDT FSPMI) Periode 2016 – 2021
dengan komposisi kepengurusan terlampir dalam surat keputusan ini.

 

pp spdt

Kedua : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal di tetapkan dengan catatan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam isi surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

JAKARTA, 1 APRIL 2016
DPP FSPMI

Rangkaian Aksi May Day FSPMI

Melalui Instruksi Organisasi FSPMI No. 0046/Org/DPP FSPMI/III/2016 tertanggal 28 Maret 2016, Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPP FSPMI) menginstruksikan kepada seluruh perangkat organisasi untuk ikut serta dalam penyelenggaraan rangkaian Aksi Hari Buruh Sedunia/May Day Tahun 2016. Adapun mekanisme pelaksanaan rangkaian aksi May Day adalah sebagai berikut:

Pertama

Aksi May Day Tahun 2016 oleh FSPMI di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten dilakukan di Jakarta. Dalam hal ini, DPP FSPMI meminta agar seluruh kader FSPMI di tiga provinsi tersebut, untuk tidak melakukan perayaan May Day di daerahnya masing-masing.

Pelaksanaan May Day yakni pada hari Minggu, tanggal 1 Mei 2016, Pukul: 09.00 Wib ~ 18.00 Wib, dengan pembagian peserta aksi sebagai berikut: Jakarta = 4.000 orang, Bogor = 5.000 orang, Depok = 1.000 orang, Tangerang = 7.000 orang, Bekasi = 23.500 orang, Serang/Cilegon = 1.000 orang, Karawang = 5.500 orang, Purwakarta = 2.500 orang, Subang = 500 orang, Cirebon = 100 orang, dan Bandung Raya = 500 orang.

Rute Aksi: berkumpul di Bundaran HI, kemudian bergerak/rally menuju Istana Presiden RI. (Pukul 09.00 Wib ~ 12.00 Wib). Dari Istana Presiden RI menuju ke lokasi Perayaan May Day 2016 di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) (Pukul 13.00 Wib ~ 18.00 Wib).

Isu/Tema Utama yang diangkat (dalam spanduk dan poster) adalah: (1) Cabut PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang – Tolak Upah Murah – Naikkan Upah Minimum 2017 sebesar Rp. 650 ribu, (2) Stop Kriminalisasi terhadap buruh dan aktivis sosial, dan (3) Deklarasi Ormas buruh dan rakyat.

Seluruh anggota dan perangkat FSPMI yang mengikuti rally diwajibkan: (1) Memakai jaket FSPMI atau kaos/kemeja yang disablon logo FSPMI dengan 1 (satu) warna dasar Oranye; (2) Membawa bendera FSPMI dan atribut FSPMI lainnya. Setiap PUK SPA FSPMI membawa minimal 10 bendera FSPMI ukuran besar.

Setelah Rally dari HI ke Istana Presiden (Pukul: 09.00 ~ 12.00 Wib), maka seluruh peserta aksi wajib mengikuti acara “May Day Fiesta 2016” di Gelora Bung Karno (GBK) dimana setiap anggota wajib membayar tiket Rp. 25.000/orang.

Rangkaian acara di GBK adalah sebagai berikut: (1) Pidato/orasi perjuangan; (2) Deklarasi Ormas (Organisasi Massa) Kaum Buruh & Rakyar; (3) Dukungan Politik Untuk Kader FSPMI dalam Pilkada 2017; dan (4) Pagelaran musik Artis Ibukota & pentas seni para Seniman Buruh.

Aksi mengawal penetapan upah minimum di Kantor DPRD Gresik | Foto: Nduk Shofie

Aksi mengawal penetapan upah minimum di Kantor DPRD Gresik | Foto: Nduk Shofie

Kedua

Aksi May Day Tahun 2016 di luar wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten. dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 1 Mei 2016, Pukul: 09.00 Wib~17.00 Wib (disesuaikan dengan waktu setempat)

Tujuan Aksi adalah Kantor Gubernur setempat dengan massa peserta aksi ribuan sampai dengan puluhan ribu yang melibatkan FSP/SB KSPI atau aliansi FSP/SB lainnya di daerah masing-masing.

Seluruh anggota dan perangkat FSPMI yang mengikuti aksi May Day Tahun 2016 wajib memakai jaket FSPMI atau kaos/kemeja yang disablon logo FSPMI, membawa bendera FSPMI dan atribut FSPMI lainnya.

Isu Aksi May Day 2016 di daerah lainnya, sama dengan isu yang diangkat oleh FSPMI di tingkat Nasional.

Demikian instruksi organisasi ini dibuat agar segera ditindaklanjuti dengan melakukan Rapat Koordinasi DPW/KC/PC SPA FSPMI dan PUK FSPMI di wilayah masing-masing untuk membahas teknis pelaksanaan kegiatan May Day Tahun 2016 tersebut diatas. (*)

FSPMI Galang Dana Solidaritas untuk Perjuangan Anggota

Buruh PT Ohsung sedang berjuang menuntut haknya.

Buruh PT Ohsung sedang berjuang menuntut haknya.

Solidaritas tidak hanya diwujudkan dalam kehadiran dalam aksi unjuk rasa. Tetapi, juga, melalui penggalangan dana. Oleh karena itu, Dewan Pimpinan Pusat  Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPP FSPMI), menginstruksikan kepada anggotanya untuk melakukan penggalangan dana solidaritas. Instruksi ini tertuang dalam surat DPP FSPMI Nomor: 0018/Org/DPP FSPMI/II/2016, tertanggal 25 Februari 2016.

Penggalangan dana solidaritas ini dilakukan, berkaitan dengan adanya beberapa Perusahaan yang melakukan tindakan PHK sepihak terhadap anggota beserta Pengurus PUK SPA FSPMI, yaitu: 

1) PUK FSPMI PT. Ohsung Electronics Indonesia. Terletak di Kawasan Industri MM2100, Jalan Selayar Blok D7. Desa Mekarwangi, Cikarang Barat, Jawa Barat 17520.

2) PUK FSPMI PT. Dmc Teknologi Indonesia. Terletak di Kawasan Industri Jababeka Tahap 2. Jl Industri Utama Blok Rr-7 Bekasi.  

3) PUK FSPMI PT. Sunstar Engineering Indonesia. Terletak di Kawasan Industri MM2100 – Bekasi.

4) PUK FSPMI PT. JX Nippon Oil Factory. Terletak di Jl. Timor Blok E7, Kawasan Industri MM 2100. Cikarang Barat – Bekasi.

Penggalangan dana ini dilakukan, mengingat saat ini keempat PUK tersebut sedang mengalami kesulitan keuangan dan masih membutuhkan biaya yang besar selama proses penyelesaian kasusnya. Secara teknis, penggalangan Dana Solidaritas ini dilakukan melalui PUK SPA FSPMI masing-masing dan dikumpulkan di KC/PC FSPMI daerah masing-masing untuk kemudian ditransfer ke rekening DPP FSPMI: Bank Mandiri Cabang Jakarta Cimanggis, atas nama DPP Serikat Pekerja Metal Indonesia dengan No. Rek: 129-009-909-4803.

Diharapkan bantuan dana solidaritas tersebut sudah dikirimkan paling lambat pada tanggal 7 Maret 2016, untuk membantu perjuangan rekan-rekan di keempat PUK tersebut. (Tim)


 

Inilah Susunan Pengurus DPP FSPMI Periode 2016 – 2021

10565246_1048856391802105_6198084954602257471_nRabu, 25 Februari 2016, DPP FSPMI melakukan rapat rutin perdana. Salah satu agenda dalam rapat ini adalah pembuangan tugas pengurus DPP FSPMI periode tahun 2016 – 2021. Adapun susunan DPP FSPMI adalah sebagai berikut:

1) Ir. Said Iqbal, ME. Jabatan, sebagai Presiden.

2) Obon Tabroni, SE. Jabatan, sebagai Deputi Presiden. Dengan bidang tugas adalah delegasi wewenang dari Presiden untuk mengawasi dan koordinasi bidang organisasi, politik, kebijakan publik (seperti kesehatan, transportasi, pendidikan, perumahan, dsb), hubungan luar negeri, aksi, penggalangan massa, kaderisasi, pengembangan sumber daya manusia (seperti sekolah FSPMI, beasiswa FSPMI, dsb), serta lima pilar organisasi FSPMI.

3) M. Yadun Murid, SE. Jabatan, sebagai Wakil Presiden. Dengan bidang tugas adalah keuangan dan pembinaan koordinator keterwakilan FSPMI (seperti: Dewan Pengawas BPJS, Hakim Adhoc, Tripartit, dsb)

4) A. Taufik Hidayat, SH. Jabatan, sebagai Wakil Presiden. Dengan bidang tugas adalah politik anggaran negara, kebijakan tabungan perumahan rakyat (Tapera), dan program JHT.

5) Rustan, ST. Jabatan, sebagai Wakil Presiden. Dengan bidang tugas adalah organisasi.

6) Heriyanto. Jabatan, sebagai Wakil Presiden. Dengan bidang tugas adalah PKB, program jaminan pensiun, dan lobby antar lembaga serta parlemen.

7) Suparno B, Amd. Jabatan, sebagai Wakil Presiden. Dengan bidang tugas adalah kaderisasi dan pengembangan SDM, seperti sekolah FSPMI, beasiswa FSPMI, dsb.

8) Ir. Iswan Abdullah, ME. Jabatan, sebagai Wakil Presiden. Dengan bidang tugas adalah politik dan kebijakan publik,seperti transportasi publik, pendidikan, perumahan, dsb.

9) Abdul Aziz DM, Amd. Jabatan, sebagai Wakil Presiden. Dengan bidang tugas adalah koordinator dan pengembangan wilayah se-Sulawesi dan Indonesia bagian Timur.

10) Sulaiman Ibrahim, SH. Jabatan, sebagai Wakil Presiden. Dengan bidang tugas adalah Koordinator dan pengembangan wilayah se-Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, Nusa Tenggara, dan se-Kalimantan.

11) Willa Faradian, ST. Jabatan, sebagai Wakil Presiden. Dengan bidang tugas adalah pengupahan dan koordinator Dewan Pengupahan utusan FSPMI se-Indonesia.

12) Fuad BM, Amd. Jabatan, sebagai Wakil Presiden. Dengan bidang tugas adalah K3, program jaminan kesehatan, Jamkeswatch, dan pengawasan perburuhan.

13) Pujianto, SH., MH. Jabatan, sebagai Wakil Presiden. Dengan bidang tugas adalah advokasi, kajian hukum, dan perundang-undangan.

14) Isnaeni Marzuki, SH. Jabatan, sebagai Wakil Presiden. Dengan bidang tugas adalah aksi dan penggalangan massa.

15) Kahar S. Cahyono. Jabatan, sebagai Wakil Presiden. Dengan bidang tugas adalah informasi, komunikasi, dan propaganda.

16) Prihanani. Jabatan, sebagai Wakil Presiden. Dengan bidang tugas adalah hubungan luar negeri.

17) Nani Kusmaeni. Jabatan, sebagai Wakil Presiden. Dengan bidang tugas adalah pendidikan.

18) Mundiah. Jabatan, sebagai Wakil Presiden. Dengan bidang tugas adalah pekerja perempuan dan pekerja muda.

20) Herlina. Jabatan, sebagai Wakil Presiden. Dengan bidang tugas adalah koordinator dan pengembangan wilayah se-Kepulauan Riau dan Riau.

21) Riden Hatam Aziz, SH. Jabatan, sebagai Sekretaris Jenderal.

22) Drs. Syawal Harahap.  Jabatan, sebagai Wakil Sekretaris Jenderal. Dengan bidang tugas adalah Kepala Sekretariat, organisasi, politik, kebijakan publik, pengupahan, koordinator Dewan Pengupahan utusan FSPMI se-Indonesia, PKB, program jaminan pensiun, lobby antar lembaga dan parlemen.

23) M. Jamsari, SH. Jabatan, sebagai Wakil Sekretaris Jenderal. Dengan bidang tugas adalah advokasi, kajian hukum dan perundang-undangan, politik anggaran negara, kebijakan tabungan perumahan rakyat, dan program JHT.

24) Wati Anwar, Amd. Jabatan, sebagai Wakil Sekretaris Jenderal. Dengan bidang tugas adalah hubungan luar negeri, hubungan dengan ILO, dan lembaga internasional yang ada di Jakarta.

25) Hasan, ST.  Jabatan, sebagai Wakil Sekretaris Jenderal. Dengan bidang tugas adalah kaderisasi, pengembangan SDM, K3, program jaminan kesehatan, Jamkeswatch, pengawasan perburuhan, Infokom, dan propaganda.

26) Evi Ristiasari. Jabatan, sebagai Wakil Sekretaris Jenderal. Dengan bidang tugas adalah keuangan, pembinaan koordinator keterwakilan FSPMI, litbang, dan kegiatan sosial.

27) Ika Kartika. Jabatan, sebagai Wakil Sekretaris Jenderal. Dengan bidang tugas adalah pendidikan.

28) Ari Lestari. Jabatan, sebagai Wakil Sekretaris Jenderal. Dengan bidang tugas adalah aksi, penggalangan massa, pekerja perempuan, dan pekerja muda.

29) Endang Widuri. Jabatan, sebagai Bendahara Umum. Dengan bidang tugas adalah seluruh manajemen dan pengelolaan keuangan.

30) Yudi Permana. Jabatan, sebagai Bendahara. Dengan bidang tugas adalah laporan keuangan dan pengelolaan keuangan.

31) Eni Haryani. Jabatan, sebagai Bendahara. Dengan bidang tugas adalah ketaatan iuran.

Buruh Membangun Alat Politiknya Sediri

Pendidikan Politik di Bekasi

Pendidikan Politik di Bekasi

Di bulan Februari 2016 ini, KSPI gencar melakukan pendidikan politik. Tak tanggung-tanggung, pendidikan ini diselenggarakan di lebih dari sepuluh provinsi. Jika digabung, keseluruhan peserta yang mengikuti pelatihan ini totalnya mencapai ribuan orang.

Tidak hanya mengenai politik. Kegiatan ini juga menjadi semacam konsolidasi untuk menegaskan isu perjuangan KSPI. Meskipun sekjend-nya ditetapkan sebagai tersangka terkait aksi menolak PP Pengupahan di depan Istana Negara tanggal 30 Oktober 2015 lalu, tetapi Konfederasi ini tidak sedikitpun mengendurkan daya juangnya untuk buruh. Malahan, lebih militan dan trengginas.

Tentu saja, FSPMI, sebagai salah satu afiliasi dari KSPI, berperan aktif dalam kegiatan ini. Terbukti, dalam setiap pelatihan tersebut, kader-kader FSPMI mengikutinya dengan penuh antusias. Apalagi, di beberapa daerah, aktivitas politik bukanlah hal baru bagi FSPMI. Saat ini saja, di Bekasi, FSPMI tengah menyiapkan kader terbaiknya, Obon Tabroni, menjadi Bupati Bekasi.

Wacana untuk membangun alat politik sendiri, sebenarnya bukan hal baru di kalangan serikat buruh. Bahkan dalam Kongres-nya yang ke lima di Surabaya baru-baru ini, FSPMI menegaskan untuk terlibat aktif dalam mendukung, mendorong, dan membidani lahirnya partai politik alternatif. Sebuah partai yang akan bekerja untuk kepentingan kaum buruh dan rakyat. Bukan partai elit, seperti yang saat ini ada.

FSPMI mendirikan partai politik? Pada akhirnya kita akan sampai pada pertanyaan ini. Tentu saja, tidak. FSPMI (bahkan KSPI) tidak akan mendirikan partai politik secara langsung. FSPMI akan tetap menjadi serikat pekerja. Tetap fokus pada panggilan sejarah, berjuang secara sosial ekonomi, sekaligus sosial politik: tanpa berubah menjadi partai politik.

Bagaimana caranya? Caranya adalah, bersama-sama dengan element yang lain, FSPMI akan terlibat dalam pendirian Ormas. Ormas inilah nantinya yang akan mendeklarasikan leberadaan alat politik itu. Pimpinan FSPMI yang ingin menjadi pengurus partai, harus mundur sebagai pengurus – kendati itu adalah partai yang dibidangnya sendiri. Dengan kata lain, tugas FSPMI adalah membidani kelahirannya. Memberikan kesadaran bagi kaum buruh untuk tidak apatis terhadap politik.

Tentu saja, tidak ujug-ujug partai politik akan didirikan. Sebelumnya, akan dilakukan jajak pendapat. Jika mayoritas menghendaki kaum buruh memiliki alat politik sendiri, kita akan jalan pada tahap selanjutnya. Tetapi jika mayoritas tidak menghendaki, tidak apa-apa. Berarti kita akan memperkuat pemahaman politik di kalangan pekerja/buruh.

Sebagai gagasan yang terbuka, tanpa agenda tersembunyi di belakangnya, FSPMI mengharapkan masukan dari seluruh kader. Mari berdiskusi… (Tim)