SPAI FSPMI Bersyukur Bersama Forum Silaturahmi Serikat Pekerja Kawasan Industri MM2100

Bekasi, FSPMI – Beberapa Pimpinan Unit Kerja (PUK) yang tergabung dalam Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPAI FSPMI) Kab/kota Bekasi  bersama dengan Forum Silaturahmi Serikat Pekerja MM2100 (FSSP MM2100) mengadakan agenda silaturahmi, diskusi, sekaligus Santunan Anak Yatim, Rabu (24/11/2021).

Acara yang di kemas dengan konsep “SPAI BERSYUKUR” ini selain bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi, sekaligus juga mengingatkan dan mengajak kepada kita semua untuk tidak lupa bersyukur dan berbagi atas segala nikmat dan rezeky yang sudah kita dapat.

Acara kali ini adalah serangkaian acara yang sebelumnya sudah di laksanakan di Saung Buruh Jababeka,  di Omah Buruh Ejip dan kali ini bersama FSSP MM2100,  selanjutnya akan dilaksanakan bersama Forum luar kawasan dan Forum kota Bekasi.

Acara dilaksanakan di sekretariat Yayasan As-syifa Yasin kampung Rawa Julang RT.05/02, Ds. Mekarwangi, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi dan didukung oleh PUK-PUK yang ada di wilayah MM2100 dan kabupaten/Kota Bekasi antara lain WICA, TTNT,  URC, MU, HOGY, SATO, MIL, PANTOS, BRATACO dan SPC GRANITA.

Hadir dalam acara ketua FSSP MM2100 Nono Kartono beserta segenap pengurus, Anang Widodo selaku bidang organisasi dan pendidikan PC SPAI,  Sudibyo selaku bidang sosial PC SPAI,  sementara dari pihak As-syifa Yasin di wakili oleh Agus Budiyanto dan perwakilan dari PUK.

Penulis : Dibyo Puri
Foto : Yana Mulyana

Antisipasi PHK Massal Akibat PPKM Darurat, Ini Yang FSPMI NTB Lakukan

Jakarta,FSPMI-Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) resmi diperpanjang oleh Pemerintah sampai tanggal 23 Agustus 2021 khusus daerah luar pulau jawa. Dengan kebijakan ini tentunya akan berpengaruh kepada beberapa sektor, termasuk disektor ketenagakerjaan. Mengingat kebijakan PPKM ini sangat terasa oleh perusahaan, termasuk Perusahaan di NTB ini juga.

Mengingat PPKM ini akan berpengaruh ke beberapa hal di sector ketenagakerjaan, semisal seperti akan adanya pekerja yang dirumahkan, pengurangan tenaga kerja di beberaja jenis perusahaan, seperti Perhotelan, restoran, atau usaha-usaha yang pendapatannya menurun. Hal ini tentunya akan memicu gelombang PHK terhadap pekerja.

Maka hal diatas perlu sekiranya untuk diantisipasi, agar gelombang PHK tersebut tidak terjadi. Shinggah hal inilah yang mendasari Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Nusa Tenggara Barat (DPW FSPMI NTB) merapatkan barisan untuk membahas terkait ancaman gelombang PHK di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Disamping itu kami mendorong kepada Pemprov NTB DPRD Provinsi NTB agar angkat bicara hal tersebut, tentunya perlu strategi dan kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemvrov NTB guna menjaga keseimbangan antara perusahaan dengan pekerja. Termasuk juga dengan pemerintah daerah Kabupatan / Kota dan DPRD Kabupaten / Kota di wilyah NTB untuk melakukan hal yang sama, dalam hal ini angkat bicara terkait mengantisipasi ledakan PHK.

Puluhan Pemuda Sosa Julu Geruduk Kantor Managemen PT. DNS PHG SSI. Begini Ceritanya

Jakarta,FSPMI-Sedikitnya sekitar 40-an massa pemuda yang tergabung dalam Ikatan Pemuda Pemudi (IPP) Kecamatan Sosa Julu, Kabupaten Padang Lawas, dengan mengendarai puluhan unit sepeda motor datang menggeruduk Kantor Managemen PT. Damai Nusa Sekawan (DNS) anak perusahaan Perata Hijau Group (PHG) Kebun Sosa Indah (SSI) pada hari senin (09/08/2021) pagi tadi.

Kedatangan puluhan massa pemuda dari 12 desa di Kecamatan Sosa Julu itu, untuk mempertanyakan tentang legalitas perusahaan PT. DNS PHG SSI, juga guna menuntut kewajiban perusahaan perkebunan kelapa sawit anggota RSPO, yang selama ini dinilai pemuda merugikan masyarakat Sosa Julu.

Koordinator massa aksi puluhan pemuda itu, diantarnya Muhammad Habibi Hasibuan, Sahwin Harahap, Arifin Bakti Harahap dan penangung jawab Awal Raja Tola Hasibuan. Dalam aksinya, masa menuntut masalah legalitas HGU (Hak Guna Usaha) PT. DNS PHG Kebun Sosa Indah.

Selain itu, masa aksi juga menuntut kewajiban perusahaan perkebunan kelapa sawit swasta itu, soal kebun plasma ssluas 20% dari luas legalita HGU PT. DNS PHG Kebun Sosa Indah, sesuai dengan aturan UU tentang Perkebuan dan Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor 11 / SE-HK.02.02/VIII/2020 tentang Pelaksanaan Kewajiban Perusahaan Dalam Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat.

“Kami menuntut perusahaan PT. DNS Kebun Sosa Indah, anak perusahaan PHG, untuk memberikan atau mengadakan lahan plasma kepada masyarakat, Kemitraan usaha perkebunan, seperti yang tertuang dalam Undang-undang nomor 39 tahun 2014 pasal 57 tentang perkebunan
serta menuntut tanggung jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) hingga peluang usaha bagi masyarakat sekitar,” massa aksi saat menggeruduk kantor managemen PT. DNS PHG Kebun Sos Indah itu.

“Dalam aksi damai ini ada empat tuntutan kewajiban yang kami minta kepada PT. Damai Nusa sekawan (DNS) kebun Sosa indah agar disegera di penuhi, dimana selama ini kami menilai perusahaan tersebut tidak menjalankan tanggungjawabnya dengan baik sesuai amanat undang-undang nomor 39 tahun 2014, serta merugikan masyarakat Sosa Julu,” terang Sahwin.

Massa aksi yang datang secara mendadak dan masih jam kerja di pagi hari itu, tida bertemu dengan Manager PT. DNS PHG Kebun Sosa Indah. Massa aksi hanya diterima oleh Kepala Tata Usaha (KTU) PT. DNS PHG Kebun Sosa Indah, Sutaryo yang didampingi oleh sejumlah personil security perusahaan.

“Manager sedang perjalanan dinas ke kantor PT. VAL PHG Huta Lombang. Nanti demo ini akan disampaikan kepada pihak pimpinan managemen,” ujar Sutaryo menanggapi aspirasi massa pemuda.

Sebelum membubarkan diri, massa pemuda sempat membuat kesepakatan dengan KTU PT. DNS PHG Kebun Sosa Indah, Sutaryo yang isinya, dalam waktu 3×24 jam pihak massa aksi harus mengadakan forum diskusi dengan pihak managemen PT. DNS PHG Kebun Sosa Indah untuk mencari solusi atas tuntutan yang disampaikan. Apabila tidak tercapai solusi atas tuntutan yang disampaikan oleh massa IPP Sosa Julu, maka massa pemuda IPP Sosa Julu akan memblokir jalan produksi perkebunan swasta tersebut.

PUK SPAMK-FSPMI PT.JAI Selenggarakan RAKERNIK 1, Debat Panaspun Tak bisa Dihindarkan

Pasuruan,FSPMI- PUK SPAMK-FSPMI PT Jatim Autocomp Indonesia (PUK JAI) telah melangsungkan Rapat Kerja Unit Kerja (RAKERNIK) yang pertama.

Bertempat di Auditorium PT. Jatim Autocomp Indonesia (JAI) yang berada di Jl. Wonoayu No.26, Wonoayu Gempol, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Sabtu (7/8/2021).

Dihadiri oleh sekitar seratus anggota, RAKERNIK 1 diawali dengan sambutan dari Ketua panitia yaitu Ichwan Hakim.
“Ucapan terima kasih tak lupa disampaikan untuk seluruh peserta yang telah merelakan waktunya untuk hadir dalam acara RAKERNIK 1 ini,” Ucapnya.

Lebih lanjut Ichwan menyampaikan, semua peserta diharapkan dapat menerapkan protokol kesehatan dengan baik.

Kemudian acara dilanjutkan dengan sambutan dari ketua PUK terpilih, Satya Agung TS.
Menurut Agung “kondisi politik Indonesia saat ini yang cenderung kurang berpihak kepada kaum buruh.”

Lanjut Agung menyampaikan, sudah saatnya organisasi sebesar FSPMI untuk mempunyai kendaraan politik sendiri.

“Sudah saatnya buruh berjuang secara politik untuk bisa menelurkan kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak untuk kepentingan buruh,” tegasnya.

Agung juga kembali menambahkan “Disamping itu, perlu adanya penguatan di sektor ekonomi pekerja, sehingga kedepannya pendapatan buruh bukan lagi hanya melulu soal gaji, akan tetapi buruh juga dapat memperoleh income dari kegiatan ekonomi organisasi pekerja.”

Turut hadir pula Ketua PC SPAMK Kabupaten Pasuruan Memed Hermanto, yang sekaligus bertindak untuk membuka acara tersebut.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan program kerja dari masing-masing bidang. Dari bidang 1 sampai dengan bidang 5 menyampaikan semua program kerja selama setahun kedepan.

Ada satu bidang baru pada kepengurusan PUK SPAMK-FSPMI PT.JAI periode 2021-2024, yaitu bidang 6 Bidang Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan (Ekonomi dan Litbang).

Debat panas pun tak terhindarkan ketika membahas tentang rencana penyesuaian COS menjadi 3%.

Interupsi anggota terus menerus terjadi karena banyak dari anggota yang mempertanyakan kenapa harus ada penyesuaian tersebut.

Saling lempar argumen pun terus terjadi sehingga membuat acara yang seyogyanya berakhir pukul 13.00 WIB ini pun akhirnya molor hingga pukul 18.00 WIB.

Namun semua kegiatan dari awal hingga akhir berjalan dengan sukses dan lancar tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.(Budi Satriya)

Ini Alasan Konsulat Cabang FSPMI Tangerang Gelar Vaksinasi 1.000 Buruh

Tangerang,FSPMI – Berdasarkan data update terbaru data sebaran covid-19 pada hari Kamis 5 Agustus 2021 yang tersebar di 34 Provinsi Indonesia, mengalami penambahan pasien positif covid-19 sebanyak 35.764 kasus baru. Total keseluruhan pasien covid sebanyak 3.568.331 orang.Adapun pasien Covid-19, yang meninggal dunia bertambah hingga 1.739 orang dan total keseluruhan kasus kematian akibat Covid-19 di Indonesia mencapai 102.375 jiwa. (Sumber: BNPB, Kemenkes RI)

Menyikapi hal itu, Ketua Konsulat Cabang FSPMI Tangerang Raya, Akhmad Jumali, mengatakan dengan kondisi yang semakin memprihatinkan, Ia terus mengupayakan dan memaksimalkan anggota FSPMI di Tangerang Raya untuk di vaksin.

“Kita berharap dengan adanya program vaksinasi, anggota dan beserta keluarga semua sehat dan terhindar dari virus Covid-19”. Kata Jumali dalam Rapat Koordinasi di Kantor Konsulat Cabang FSPMI Tangerang, Kota Tangerang. Jumat (06/08/2021)

Lanjutnya, Ia pun menyampaikan disamping memproteksi diri dari virus, vaksin pun menjadi penting dan menjadi bagian salah satu syarat dalam mengurus Administrasi.

Vaksinasi Buruh FSPMI Tangerang

Vaksinasi Buruh FSPMI Tangerang

“Kemarin ketemu dengan Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Deonijiu de Fatima, beliau membenarkan hal itu, bahwa syarat sertifikat vaksin sebagai salah satu syarat administrasi dalam pembuatan SKCK, perbankan dan lainnya, itu bagian upaya pemerintah agar masyarakat mau di vaksin dan berita terkait syarat itu tidak hoax”. Bebernya

Jumali menyebut, FSPMI Tangerang bersama DPP FSPMI akan mengeluarkan Instruksi terkait pelaksanaan program Vaksinasi Covid-19 bagi anggota yang belum di vaksin.

Oleh karenanya, Ia meminta kepada semua pihak tingkat pimpinan cabang SPA, segera berkoordinasi dengan organisasi perangkat unit kerja.

“Pekerja/buruh sangat rentan dengan penularan virus ditempat kerjanya. Maka dari itu, semua pimpinan cabang SPA FSPMI segera melaporkan dan mengirimkan data anggotanya yang belum di vaksin, semua harus koordinasi, kuota hanya 1.000 vaksin”. Pungkasnya (Chuky/Ridwan.J)