Jakarta,FSPMI-Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) resmi diperpanjang oleh Pemerintah sampai tanggal 23 Agustus 2021 khusus daerah luar pulau jawa. Dengan kebijakan ini tentunya akan berpengaruh kepada beberapa sektor, termasuk disektor ketenagakerjaan. Mengingat kebijakan PPKM ini sangat terasa oleh perusahaan, termasuk Perusahaan di NTB ini juga.

Mengingat PPKM ini akan berpengaruh ke beberapa hal di sector ketenagakerjaan, semisal seperti akan adanya pekerja yang dirumahkan, pengurangan tenaga kerja di beberaja jenis perusahaan, seperti Perhotelan, restoran, atau usaha-usaha yang pendapatannya menurun. Hal ini tentunya akan memicu gelombang PHK terhadap pekerja.

Maka hal diatas perlu sekiranya untuk diantisipasi, agar gelombang PHK tersebut tidak terjadi. Shinggah hal inilah yang mendasari Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Nusa Tenggara Barat (DPW FSPMI NTB) merapatkan barisan untuk membahas terkait ancaman gelombang PHK di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Disamping itu kami mendorong kepada Pemprov NTB DPRD Provinsi NTB agar angkat bicara hal tersebut, tentunya perlu strategi dan kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemvrov NTB guna menjaga keseimbangan antara perusahaan dengan pekerja. Termasuk juga dengan pemerintah daerah Kabupatan / Kota dan DPRD Kabupaten / Kota di wilyah NTB untuk melakukan hal yang sama, dalam hal ini angkat bicara terkait mengantisipasi ledakan PHK.

Jakarta,FSPMI-Sedikitnya sekitar 40-an massa pemuda yang tergabung dalam Ikatan Pemuda Pemudi (IPP) Kecamatan Sosa Julu, Kabupaten Padang Lawas, dengan mengendarai puluhan unit sepeda motor datang menggeruduk Kantor Managemen PT. Damai Nusa Sekawan (DNS) anak perusahaan Perata Hijau Group (PHG) Kebun Sosa Indah (SSI) pada hari senin (09/08/2021) pagi tadi.

Kedatangan puluhan massa pemuda dari 12 desa di Kecamatan Sosa Julu itu, untuk mempertanyakan tentang legalitas perusahaan PT. DNS PHG SSI, juga guna menuntut kewajiban perusahaan perkebunan kelapa sawit anggota RSPO, yang selama ini dinilai pemuda merugikan masyarakat Sosa Julu.

Koordinator massa aksi puluhan pemuda itu, diantarnya Muhammad Habibi Hasibuan, Sahwin Harahap, Arifin Bakti Harahap dan penangung jawab Awal Raja Tola Hasibuan. Dalam aksinya, masa menuntut masalah legalitas HGU (Hak Guna Usaha) PT. DNS PHG Kebun Sosa Indah.

Selain itu, masa aksi juga menuntut kewajiban perusahaan perkebunan kelapa sawit swasta itu, soal kebun plasma ssluas 20% dari luas legalita HGU PT. DNS PHG Kebun Sosa Indah, sesuai dengan aturan UU tentang Perkebuan dan Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor 11 / SE-HK.02.02/VIII/2020 tentang Pelaksanaan Kewajiban Perusahaan Dalam Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat.

“Kami menuntut perusahaan PT. DNS Kebun Sosa Indah, anak perusahaan PHG, untuk memberikan atau mengadakan lahan plasma kepada masyarakat, Kemitraan usaha perkebunan, seperti yang tertuang dalam Undang-undang nomor 39 tahun 2014 pasal 57 tentang perkebunan
serta menuntut tanggung jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) hingga peluang usaha bagi masyarakat sekitar,” massa aksi saat menggeruduk kantor managemen PT. DNS PHG Kebun Sos Indah itu.

“Dalam aksi damai ini ada empat tuntutan kewajiban yang kami minta kepada PT. Damai Nusa sekawan (DNS) kebun Sosa indah agar disegera di penuhi, dimana selama ini kami menilai perusahaan tersebut tidak menjalankan tanggungjawabnya dengan baik sesuai amanat undang-undang nomor 39 tahun 2014, serta merugikan masyarakat Sosa Julu,” terang Sahwin.

Massa aksi yang datang secara mendadak dan masih jam kerja di pagi hari itu, tida bertemu dengan Manager PT. DNS PHG Kebun Sosa Indah. Massa aksi hanya diterima oleh Kepala Tata Usaha (KTU) PT. DNS PHG Kebun Sosa Indah, Sutaryo yang didampingi oleh sejumlah personil security perusahaan.

“Manager sedang perjalanan dinas ke kantor PT. VAL PHG Huta Lombang. Nanti demo ini akan disampaikan kepada pihak pimpinan managemen,” ujar Sutaryo menanggapi aspirasi massa pemuda.

Sebelum membubarkan diri, massa pemuda sempat membuat kesepakatan dengan KTU PT. DNS PHG Kebun Sosa Indah, Sutaryo yang isinya, dalam waktu 3×24 jam pihak massa aksi harus mengadakan forum diskusi dengan pihak managemen PT. DNS PHG Kebun Sosa Indah untuk mencari solusi atas tuntutan yang disampaikan. Apabila tidak tercapai solusi atas tuntutan yang disampaikan oleh massa IPP Sosa Julu, maka massa pemuda IPP Sosa Julu akan memblokir jalan produksi perkebunan swasta tersebut.