Tolak Omnibus Law Cipta Kerja, Para Ketua Buruh Elektronik Elektrik Gelar Konsolidasi

Bekasi, FSPMI – Sosialisasikan Draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja kepada para Ketua Pimpinan Unit Kerja (PUK), Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Elektronik Elektrik (PC SPEE) gelar konsolidasi di Sekretariat FSPMI Bekasi, Rabu (26/2/2020).

Kegiatan rutin ini di pimpin langsung Ketua dan Sekretaris PC SPEE Kab/Kota Bekasi, Abdul Bais dan Slamet Bambang Waluyo. Acara yang dimulai pukul 13.00 ini di hadiri pula seluruh Pengurus PC dan Ketua PUK SPEE.

Fokus konsolidasi kali ini adalah sosialisasi dampak buruk di berlakukannya RUU Omnibus Law Cipta Kerja terhadap pekerja.Bidang Advokasi PC SPEE,Ali Yamin,SH memaparkan secara gamblang poin-poin apa saja yang bisa merugikan dan menghilangkan hak-hak pekerja dengan di berlakukannya RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini.

“Secara detail banyak sekali pasal di UU No 13 tahun 2003 yang di hilangkan dan beberapa yang di tambahkan dalam draft RUU Omnibus ini.Dalam hardcopy yang teman-teman pegang ada semua. Kita akan sampaikan point-point umumnya saja yang berdampak buruk terhadap kita kaum pekerja,” ujar Ali Yamin.

“Inilah beberapa dampak buruk nya (1) hilangnya upah minimum, (2) hilangnya pesangon, (3) outsourcing bebas diterapkan di core bisnis, (4) kerja kontrak tanpa batasan waktu, (5) waktu kerja yang eksploitatif, (6) TKA buruh kasar berpotensi bebas masuk ke Indonesia, (7) mudah di PHK, (8) jaminan sosial terancam hilang, dan (9) sanksi pidana hilang, cara menyikapi ini hanya satu kata,Lawan!,” sambung Ali Yamin. (Ris)

JELANG MOGOK DAERAH 3 MARET 2020, ALIANSI BURUH BANTEN BERGERAK (AB3) ADAKAN SOSIALISASI TOLAK OMNIBUS LAW

Tangerang, KPonline – Penolakan terhadap Produk Pemerintah, Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Klaster Cipta Kerja, tak henti-hentinya digaungkan oleh kaum buruh.

Pemerintah berharap RUU Omnibus Law ini, diupayakan dapat meningkatkan investor asing di Indonesia dengan memberikan kemudahan dan memangkas aturan yang dapat menghambat investor dalam mengembangkan laju pertembuhan ekonomi di Indonesia.

Namun tidak bagi buruh, menurut buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Banten Bergerak (AB3) yang tergabung dari berbagai Elemen Buruh, baik dari berbagai Konfederasi, Federasi maupun organisasi buruh tingkat pabrik yang ada di Banten.

Para Pimpinan Buruh menilai bahwa RUU Omnibus Law Klaster Cipta Kerja adalah produk pemerintah paling terburuk dan mematikan kesejahteraan buruh. Karena jelas-jelas didalamnya hanyalah alat bagi pemodal untuk memeras tenaga kaum buruh.

AB3 terus menggaungkan dan menggelorakan penolakan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, dengan mensosialisasikan bahayanya Omnibus law bagi buruh dan masyarakat dengan memberikan leaflet/selebaran ke seluruh kawasan-kawasan Industri yang ada di Banten. Diantaranya Wilayah Kota Tangerang di Kawasan Industri Jatake, Wilayah Kabupaten Tangerang di Kawasan Millenium dan Wilayah Kota Cilegon di Kawasan KIEC. Selasa (25/02/2020)

Dengan sosialisasi ini, berharap masyarakat dan buruh pun paham akan dampaknya Omnibus Law Cipta Kerja yang sangat merugikan dan menyengsarakan kita semua tidak hanya buruh tapi daya beli masyarakat pun akan menurun.

Oleh karena itu, Aliansi Buruh Banten Bergerak, meminta dukungan dari semua pihak dan masyarakat untuk ikut turun ke jalan pada aksi yang akan digelar dengan skala besar di tanggal 3 Maret nanti.

Dan dalam pernyataannya saat menghadiri Rakor Media Perdjoeangan se-Banten pekan lalu, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah FSPMI Propinsi Banten Tukimin dengan tegas, akan mengerahkan massa aksi untuk all out tanpa kecuali untuk menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Kami sudah sepakat dan menyatakan sikap tegas bersama-sama aliansi dan elemen buruh se-Banten yang tergabung dalam Aliansi Buruh Banten Bergerak (AB3) untuk Menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan akan menggelar aksi mogok daerah secara umum tanggal 3 Maret nanti. Ucap Tukimin

(Chuky)

Adakan Konsolidasi Akbar, PUK SPEE FSPMI PT Fata Sarana Makmur Jelaskan Bahaya Omnibus Law

Bekasi, FSPMI – Konsolidasi yang dilakukan setiap Pimpinan Unit kerja (PUK) FSPMI yang ada di Kabupaten Bekasi terus dilakukan. Maraknya penolakan tentang Omnibus Law di berbagai daerah pun terus digaungkan.
Omah Buruh EJIP, menjadi salah satu yang dijadikan tempat untuk konsolidasi sekaligus sosialisasi tentang penolakan Omnibus Law. Banyak kalangan buruh menuding dengan adanya Undang-undang Cipta kerja ini akan menyengengsarakan kelangsungan hidup kaum buruh, dimana di dalamnya banyak kebijakan yang tidak pro terhadap buruh.
Konsolidasi akbar di Omah Buruh, Senin (24/2/2020), kali ini sengaja dilakukan oleh PUK SPEE FSPMI PT Fata Sarana Makmur. Berbagai upaya terus dilakukan oleh pengurus PUK guna menjaga rasa militansi dari setiap anggota yang sudah lama tertanam.
Dengan dihadiri hampir 70% anggota ikut andil menghadiri dalam agenda konsolidasi akbar yang beberapa tahun ke belakang juga pernah dilakukan. Tidak cukup sampai disini, pengurus PUK sengaja mengundang sekaligus menguji semua anggota untuk hadir dalam agenda tersebut pasca pulang kerja jam 17.00 WIB. Terbukti memang kehadiran anggota yang hadir sesuai yang diharapkan.
Dalam pemaparannya Soleh selaku Perangkat Cabang (PC) SPEE FSPMI menjelaskan bagaimana nasib buruh ke depan. Bukan itu saja yang dipaparkannya, terkait  penolakan Omnibus Law juga dijelaskan lebih mendalam.
“Kita jangan alergi dengan politik, segala kebijakan pemerintah adalah produk dari politik. Produksi tercipta mana kala ada pasar, investor datang pun belum tentu tercipta lapangan kerja,” jelas Soleh dengan tegas.
Dari beberapa anggota yang ikut dalam agenda konsolidasi akbar, mereka merasa sangat penting agenda tersebut. Dimana saat ini masih banyak anggota yang tidak memahami untuk apa konsolidasi dan buat apa konsolidasi.
“Bagaimana tidak jika setiap anggota bisa tahu dan memahami pentingnya konsolidasi di sana pasti tumbuh rasa militansi yang tertanam. Inilah berorganisasi tetap harus jaga kekompakan,” ucap salah satu pengurus PUK.
Lebih lanjut, menurut Soleh, dalam Omnibus Law Cipta Kerja, adanya pembayaran upah perjam jelas akan merugikan kaum buruh, karena upah mempengaruhi daya beli buruh.
“Ini jelas sebuah penyesatan, coba logika yang mulai kita bangun. Berapa barang yang dihasilkan itulah yang akan dibayar. Siap untuk Melawan Omnibus Law?” tanya Soleh kepada anggota PUK Fata Sarana Makmur yang hadir dalam konsolidasi.
Menurutnya semangat anggota yang datang dalam mengikuti konsolidasi mesti diapresiasi karena itu berarti anggota masih komitmen dengan perjuangan. (Jhole)

Sosialisasikan Bahaya RUU Omnibus Law, PC SPL FSPMI Bekasi Kumpulkan PUK Se-Kab/Kota Bekasi

Bekasi, FSPMI – Rancangan Undang Undang (RUU) Omnibus Law yang saat ini sedang viral, membuat gerah kalangan buruh di seluruh Indonesia. Begitu juga buruh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).
Pasalnya, dalam Omnibus Law khususnya cluster ketenagakerjaan, banyak pasal – pasal yang dinilai sangat merugikan kaum buruh.
Sebenarnya dalam RUU Omnibus Law, tidak hanya buruh yang dirugikan, akan tetapi juga berdampak kepada pedagang dan masyarakat pada umumnya, karena secara langsung akan membuat daya beli masyarakat menurun.
Untuk mensosialisasikan dampak buruknya Omnibus Law ini, Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPL FSPMI) Kab/Kota Bekasi mengadakan sosialisasi dan konsolidasi terkait Omnibus Law.
Sosialisasi ini dilaksanakan pada siang hari ini Senin, 24 Februari 2020, pukul 14.00 WIB sampai selesai, bertempat di lantai 2 Sekretariat FSPMI, Jalan Yapink Putra, Tambun, Bekasi.
Konsolidasi dihadiri oleh perwakilan PUK SPL FSPMI se – Kab/Kota Bekasi, Pengurus PC SPL FSPMI Bekasi dan KC FSPMI Bekasi.
Dalam sambutannya Suparno sebagai Sekretaris KC FSPMI, sebelum menyampaikan tentang Omnibus Law, disampaikan tentang perkembangan UMSK Kab Bekasi.
Suparno yang juga Ketua PC SPAMK FSPMI Bekasi mengungkapkan bahwa Apindo tidak mau berunding sama sekali mengenai UMSK. Menindaklanjuti hal itu, di Kota Bekasi akan dikomandoi oleh Masrul untuk melakukan loby ke Apindo, Walikota dan Dinas terkait, begitu pula dengan di Kabupaten Bekasi.
“Banyak pokok-pokok penting yang sangat merugikan, sebenarnya semua elemen masyarakat terkena dampak buruk Omnibus Law dan yang paling dirugikan adalah buruh, karena di dalam pabrik kita sebagai buruh, keluar dari pabrik kita sebagai masyarakat. Omnibus Law itu merangkum semua undang-undang kurang lebih 87 UU dan berisi 1.028 pasal,” tegas Suparno.
Sementara itu, Sarino, SH. selaku Ketua PC SPL FSPMI Kab/Kota Bekasi menyampaikan dan membeberkan melalui slide dengan terperinci tentang Draft Omnibus Law serta dampak – dampaknya pasal per pasal dalam UU 13 tahun 2003 Ketenagakerjaan. (Wie)

TOLAK OMNIBUS LAW DAN KENAIKAN IURAN BPJS KESEHATAN, HARI INI BURUH DATANGI DPR RI

KSPI: PERSOALAN UTAMA INVESTASI ADALAH KORUPSI, TAPI KENAPA HAK BURUH YANG DIKEBIRI

Jakarta,FSPMI- Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) hari ini kembali mendatangi DPR RI untuk menyampaikan penolakannya terhadap omnibus law dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Senin (20/1/2020).

Tidak hanya di Jakarta, gerakan penolakan, serentak juga dilakukan di berbagai provinsi lain di Indonesia. Misalnya Aceh, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Gorontalo.

Presiden KSPI yang juga Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Said Iqbal mengatakan, pada dasarnya kaum buruh setuju dengan investasi. Namun demikian, kaum buruh dipastikan akan melakukan perlawanan, jika demi investasi kesejahteraan dan masa depan kaum buruh dikorbankan.

Said Iqbal khawatir, keberadaan omnibus law cipta lapangan kerja akan merugikan kaum buruh. Hal ini jika dalam praktiknya nanti, omnibus law menghilangkan upah minimum, menghilangkan pesangon, membebaskan buruh kontrak dan outsoursing (fleksibilitas pasar kerja), mempermudah masuknya TKA, menghilangkan jaminan sosial, dan menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha.

“Jika pemerintah serius ingin menghilangkan hambatan investasi dalam rangka penciptaan lapangan kerja, maka pemerintah jangan keliru menjadikan masalah upah, pesangon, dan hubungan kerja menjadi hambatan investasi,” kata Said Iqbal.

Menurut World Economic Forum, kata Said Iqbal, dua hambatan utama investor enggan datang ke Indonesia adalah masalah korupsi dan inefisiensi birokrasi. “Jadi jangan menyasar masalah ketenagakerjaan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Harian KSPI Muhamad Rusdi mengatakan, masuknya investasi asing disertai dengan pemberian berbagai insentif adalah strategi pemerintah Jokowi di periode pertama. Ini terlihat dengan adanya 16 paket kebijakan ekonomi hingga terbitnya PP 78/2015 tentang Pengupahan yang membatasi kenaikan upah.

“Hasilnya, kebijakan tersebut dinilai gagal menggaet investasi sesuai target. Pertanyaannya mengapa strategi yang gagal tersebut akan diulangi kembali?” Kata Rusdi.

“Kebijakan pemerintah menerbitkan PP 78/2015 untuk menahan laju kenaikan upah minimum telah berdampak pada turunnya daya beli buruh dan masyarakat. Selain itu juga berdampak pada stagnannya angka konsumsi rumah tangga,” lanjutnya.

Daya beli yang menurun, kata Rusdi, juga terjadi akibat dicabutnya berbagai macam subsidi. Seperti kenaikan BBM, listrik, gas, hingga kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

“Itulah sebabnya, kami juga menyuarakan penolakan terhadap kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Karena kebijakan tersebut akan menurunkan daya beli masyarakat,” tegasnya.

“Upah yang dibatasi dan pencabutan subsidi membuat turunnya daya beli buruh formal dan informal (130 Juta jiwa). Sehingga kaum pekerja yang jumlahnya ratusan juta itu tidak bisa menyerap atau membeli produk hasil industri, UKM, dan jualan kaki lima. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi pun terhambat.”

“Kalau daya beli meningkat, maka konsumsi akan meningkat. Dan ketika konsumsi meningkat, maka hal itu akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi,” kata Rusdi.

Untuk itu, KSPI meminta agar *Negara harus berpihak dan melindungi kaum buruh dan rakyat kecil yang lain.* Negara tidak boleh abai. Apalagi justru lebih kuat keberpihakannya kepada para pengusaha hitam yang cenderung semena mena.

Dengan mendatangi DPR RI dan DPRD di berbagai provinsi di Indonesia, KSPI mendesak para wakil rakyat agar berpihak kepada rakyat. Dengan menolak regulasi atau kebijakan yang berpotensi merugikan kaum buruh dan rakyat Indonesia.