Siapkan Dirimu, Buruh bakal Demo Besar-besaran Senin Depan

Jakarta,FSPMI – Ribuan Buruh akan menggelar aksi unjuk rasa lanjutan menolak Omnibuslaw atau Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Rencananya aksi Akan dilakukan Senin 12 April 2021.

Aksi dilakukan dengan metode turun kejalan melakukan demo besar-besaran di lebih dari 20 provinsi di Indonesia dan secara virtual melalui sosial media.

Dalam konferensi pers secara virtual Senin (5/4/2021), Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menjelaskan demo diikuti oleh buruh sektor industri mulai dari logistik, tekstil, garmen, sepatu, makanan-minuman, percetakan, penerbitan, pariwisata, farmasi, kesehatan, kimia, energi, pertambangan, semen, elektronik, otomotif, hingga pekerja honorer.

“Bentuk aksinya ada perwakilan yang tanggal 12 April datang ke Mahkamah Konstitusi sebagai simbol penolakan Omnibus Law. Dan di daerah-daerah ada perwakilan yang datang ke kantor gubernur atau kantor bupati/walikota di daerahnya masing-masing,” ujar Said Iqbal

Dilansir dari detik.com Rencananya aksi tersebut akan digelar di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Maluku, NTB dan beberapa provinsi lainnya.

“Sangat meluas aksi yang kami rencanakan pada tanggal 12 April ini, dari sisi jumlah yang mengikuti aksi puluhan ribu orang, dari sisi perusahaan atau pabrik ada seribuan, dari sisi sebaran provinsi ada 20 provinsi, dari kabupaten kota lebih dari 150 kabupaten/kota yang meluas,” sebutnya.

Dia memastikan, aksi akan dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan. Pihaknya tidak akan melanggar ketentuan-ketentuan Satgas COVID-19 dan aparat keamanan. Para buruh yang akan melakukan aksi siap melakukan rapid test antigen dan protokol kesehatan lainnya.

“Jumlah massa sesuai dengan yang diizinkan, misal diizinkan 100 ya kami 100, diizinkan 50 orang ya 50,” jelas Iqbal.

Aksi juga akan dilakukan di 1.000 lebih pabrik dan dipastikan dilakukan di dalam lingkungan pabrik tanpa melanggar protokol kesehatan.

“Karena yang sudah masuk perusahaan itu kan bekerja, sampai hari ini para buruh Indonesia masih bekerja di pabrik, perusahaan, perkantoran. Ukurannya adalah pagar pabrik. Begitu dia masuk pagar pabrik itu sudah berlaku protokol kesehatan di pabrik-pabrik dan perusahaan masing-masing,” paparnya.

Dengan demikian tidak ada alasan pelarangan ketika para buruh menggunakan hak konstitusionalnya dengan didahului pemberitahuan kepada pihak kepolisian bahwa akan ada aksi 12 April, lokasinya di lingkungan perusahaan di dalam pabrik. Kan sudah masuk dalam protokol kesehatan. Kalau dilarang berarti orang yang sedang bekerja disuruh pulang juga dong,” tambah Iqbal.

Menolak Terlibat Bahas Aturan Turunan UU Cipta Kerja, Ini yang Akan Dilakukan KSPI

Jakarta,FSPMI- Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan bahwa pihaknya tidak akan terlibat dalam pembahasan aturan turunan UU Cipta Kerja. Sikap ini sejalan dengan komitment kaum buruh, yang hingga saat ini menolak omnibus law UU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan.

Dia menyampaikan, ke depan aksi penolakan omnibus law oleh buruh akan semakin membesar dan bergelombang.

“Buruh menolak omnibus law UU Cipta Kerja. Dengan demikian tidak mungkin buruh menerima peraturan turunannya. Apalagi terlibat membahasnya,” tegas Said Iqbal.

Kalau pemerintah kejar tayang lagi dalam membuat aturan turunannya, lanjut Said Iqbal, ada dugaan serikat buruh hanya digunakan sebagai stempel atau alat legitimasi saja.

Menyinggung sikap DPR yang sempat menjanjikan buruh akan dilibatkan dalam pembahasan, tetapi terkesan seperti sedang kejar setoran, Said Iqbal mengatakan bahwa buruh merasa dikhianati.

“Padahal kami sudah menyerahkan draft sandingan usulan buruh, tetapi masukan yang kami sampaikan banyak yang tidak terakomodir” ujarnya. Ditambakan, tidak benar apa yang dikatakan DPR RI bahwa 80% usulan buruh sudah diadopsi dalam UU Cipta Kerja.

Ada 4 (empat) langkah yang akan dilakukan buruh dalam menolak UU Cipta Kerja. Pertama, akan mempersiapkan aksi lanjutan secara terukur terarah dan konstitusional, baik di daerah maupun aksi secara nasional. Kedua, mempersiapkan ke Mahkamah Konstitusi untuk uji formil dan uji materiil. Ketiga, meminta legislatif review ke DPR RI dan eksekutif review ke Pemerintah. Keempat, melakukan sosialisasi atau kampanye tentang isi dan alasan penolakan omnibus law UU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan oleh buruh.

KSPI Persiapkan Aksi Besar-Sesaran Tolak Omnibus Law

Jakarta,FSPMI- Setelah menyatakan keluar dari tim teknis omnibus law RUU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan, saat ini KSPI sedang mengkonsolidasikan kaum buruh untuk melakukan aksi besar-besaran di seluruh wilayah Indonesia yang rencananya akan digelar serentak pada awal bulan Agustus 2020.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, aksi tersebut akan diikuti ratusan ribu buruh dari seluruh Indonesia. Di mana untuk wilayah Jabodetabek, aksi akan dipusatkan di gedung DPR/MPR. Sedangkan daerah, dipusatkan di masing-masing Kantor Gubernur atau DPRD Provinsi.

Sebelumnya, KSPI dan sejumlah serikat pekerja yang lain menyatakan keluar dari tim teknis omnibus law klaster ketetanagkerjaan. KSPI mensinyalir, tim tersebut hanya bersifat formalitas, bahwa seolah-olah buruh sudah diajak berbicara. Padahal tidak bisa membuat keputusan untuk merubah pasal-pasal dalam di dalam RUU Cipta Kerja yang merugikan buruh.

Setidaknya ada empat alasan mengapa KSPI keluar dari tim bentukan Menteri Ketenagakerjaan tersebut. Pertama, tim hanya menampung masukan. Kedua, unsur Apindo/Kadin tidak bersedia menyerahkan konsep tertulis. Ketiga, ada batasan waktu sehingga tidak memberi ruang untuk berdiskusi secara mendalam. Dan keempat, tim tidak bisa menyelesaikan substansi permasalahan yang ada di dalam RUU Cipta Kerja.

Said Iqbal menjelaskan, dalam aksi tersebut ada dua tuntutan yang akan disuarakan. Pertama, menolak omnibus law RUU Cipta Kerja dan yang kedua menolak PHK akibat dampak covid 19.

“Kedua isu tersebut merupakan isu besar yang menjadi perhatian serius buruh Indonesia,” katanya.

“Sebelum aksi dilakukan, terlebih dahulu kami akan menyerahkan konsep dan melakukan lobi ke pemerintah dan DPR RI terkait dua isu tadi,” lanjutnya

KSPI berharap kepada pemerintah dan DPR RI agar menghentikan pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja, kemudian fokus menyelamatkan ekonomi di tengah badai krisis ekonomi akan terjadi. Dalam hal ini Said Iqbal menegaskan, bahwa omnibus law bukanlah solusi untuk mengatasi krisis. Karena itu pembahasan omnibus law harus segera dihentikan.

“KSPI mendukung langkah-langkah Presiden Jokowi dalam menangani penyebaran Covid-19 dan penyelematan ekonomi di tengah badai krisis ekonomi, baik di tingkat nasional maupun internasional,” tegas Said Iqbal.

Oleh karena itu, selain meminta agar pembahasan omnibus law dihentikan, pihaknya meminta agar pemerintah melakukan hal-hal sebagai berikut: (1) pengendalian terhadap stabilnya mata uang rupiah terhadap dollar, (2) menjamin ketersediaan raw material impor dengan menerapkan kebijakan yang efisien, (3) menghindari PHK massal dengan melibatkan sosial dialog bersama serikat buruh, dan (4) menjaga daya beli masyarakat dan buruh dengan tetap memberikan upah ketika buruh dirumahkan.

KSPI Tolak SE Menaker Izinkan Pengusaha Tidak Bayar THR 100%

Jakarta,FSPMI- Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menolak dikeluarkannya surat edaran Menteri Ketaenagakerjaan (Menaker) yang isinya memberi kelonggaran bagi pengusaha untuk tidak membayar THR sebesar 100% atau dengan cara mencicil atau menunda pembayarannya dg cara mendorong perundingan buruh dan pengusaha di perusahaan.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU No 13 Tahun 2003 dan PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, setiap pengusaha wajib membayar THR 100% bagi pekerja yang memiliki masa kerja di atas 1 tahun. Bagi yang masa kerjanya di bawah satu tahun, maka upahnya dibayarkan proporsional sesuai masa kerjanya.

Oleh karena itu, kspi menolak keras surat edaran menaker ttg thr tsb karena bertentangan dengan PP No 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, yang mengatur kewajiban pengusaha untuk membayar THR minimal sebesar satu bulan upah tersebut.

“KSPI berpendapat, THR harus dibayar 100% bagi buruh yang masuk bekerja, buruh yang diliburkan sementara carena covid 19, buruh yang dirumahkan karena covid-19, maupun buruh yang di PHK dalam rentang waktu H-30 dari lebaran,” tegas Said Iqbal.
Oleh karenanya,kspi menyerukan kepada para buruh unruk menolak pengusaha yg ingin membayar thr dg menggunakan dasar SE menaker tsb.

Said Iqbai menilai, di tengah pandemi corona ini, daya beli buruh harus tetap dijaga. Kalau THR dibayar di bawah 100% atau dibayar dg cara mencucicil atau menunda pembayaran, atau bahkan tidak dibayar sama sekali, maka akan memukul daya beli buruh di saat lebaran. Sehingga konsumsi akan turun drastis yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi makin hancur.

“Jadi isi dari surat edaran Menaker tersebut harus ditolak, dan pengusaha tetap diwajibkan membayar 100%. Tidak membuka ruang untuk dibayar dengan cara dicicil, ditunda, dan dibayar di bawah 100%,” kata Said Iqbal. Terkecuali perusahaan dg kategori perusahaan menengah kecil seperti hotel melati, restoran non waralaba internasional, umkm, ritel berskala menengah kebawah, dll. Sedangkan hotel berbintang,restoran besar atau waralaba internasional, ritel besar, industri manufaktur wajib membayar thr 100% dan tidak dicicil atau ditunda pembayarannya.

Bilamana itu dilakukan, menurut Iqbal, Menaker seperti “menjilat ludahnya sendiri” karena kebijakan ini bertentangan dengan peraturan pemerintah. Untuk itu, KSPI menyerukan kepada pemerintah, selamatkan daya beli buruh dan rakyat Indonsia di waktu lebaran dengan memastikan setiap buruh mendapatkan THR.

“Lebaran adalah waktu yang sangat penting dan penuh kebahagiaan yang dirayakan masyarakat Indonesia termasuk buruh. Jadi sungguh ironis jika THR dicicil atau ditunda, atau nilainya di bawah 100%.”

“KSPI dan buruh Indonesia akan mengambil tindakan tegas untuk melawan surat edaran tersebut,” tegas pria yang juga menjadi Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) ini.
Langkah yang akan diambil kspi dalam menolak SE tsb adalah :
1, mem PTUN kan SE tsb karena bertentangan dg PP no 78 tahun 2015.
2, menyerukan buruh dan pengusaha tidak mematuhi SE tsb, terkecuali ada audit pembukuan perusahaan yg menyatakan rugi dalam satu tahun terakhir dan tahun berjalan.
3, kspi membuka pengaduan buruh melalui “posko thr dan darurat phk”. di 30 propinsi.

“Tentu KSPI bersama pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi untuk tetao fokus melawan pencegahan penyebaran covid 19, mendorong adanya perencanaan strategi untuk pencegahan darurat PHK, termasuk mendukung kebijakan stimulus untuk menangani covid 19 dan kartu pra kerja yang tepat sasaran, serta wajib membayar thr 100%.” pungkasnya.

Narahuhung:

KAHAR S. CAHYONO
Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)

WhatsApp: 0811-1148-981
e-Mail: kahar.mis@gmail.com

KSPI Berikan Dukungan Terhadap Pekerja BUMN

Jakarta,FSPMI- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendukung penuh aksi yang akan dilakukan Aliansi Bekerja BUMN di Kementerian Negara BUMN pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020. Dukungan ini disampaikan secara langsung oleh Presiden KSPI Said Iqbal.

Aksi tersebut rencananya akan diikuti 10 ribu pekerja BUMN. Aliansi Pekerja BUMN sendiri dibentuk untuk menyikapi maraknya penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan Negara, pemberangusan serikat pekerja (union busting), PHK sepihak, penerapan sistem kerja kontrak dan outsourcing yang tidak sesuai undang-undang dan masih banyak lagi pelanggaran-pelanggaran di perusahaan BUMN.

“KSPI mendukung aksi ini, dan meminta Pemerintah khususnya Menteri BUMN untuk bersungguh-sungguh memenuhi tuntutan para pekerja,” ujar Said Iqbal.

Sebagai perusahaan milik negara, lanjut Iqbal, BUMN seharusnya menjadi contoh atau teladan bagi perusahaan swasta dalam hal membangun hubungan industrial.

“Maraknya pelanggaran di BUMN membuktikan lemahnya penegakan hukum. Dan jika di BUMN saja tidak menghargai hak-hak buruh, bagaimana dengan di perusahaan-perusahaan swasta? Tentu nasibnya akan lebih buruk lagi,” tegasnya.

Terpisah, Koordinator Aliansi Pekerja BUMN Mirah Sumirat mengatakan, tuntutan dalam aksi kali ini adalah bersihkan dan benahi BUMN dan anak/cucu/cicit perusahaam BUMN dengan Mengganti Direksi dan Komisaris yang melakukan penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan Negara, kriminalisasi, mutasi dan PHK pengurus serikat pekerja, melakukan PHK massal, dan menerapkan praktik outsourcing dan pekerja kontrak yang melanggar undang undang.