Menang 2 – 0 di Pengadilan, Gugatan UMSK Karawang Tahun 2020 di Gugat Banding di Menangkan oleh Buruh Karawang

Bandung, KPonline – Rengga Pria Hutama, S.H, Husaeri, S.H, Fadjar Setiawan, S.H bersama Rekan lain nya hari ini (25/11) sudah tunai bakti di gedung Pengadilan Tata Usaha (PTUN) Bandung untuk mengambil Hasil Putusan Banding Nomor : 221/B/2021/PT.PTUN.JKT pada tanggal 8 November 2021 terkait UMSK Karawang Tahun 2020 yang di Gugat oleh 1. Perkumpulan Pengusaha Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman Karawang (PPRTMM Karawang), 2. Perkumpulan Pengusaha Sektor Industri Plastik Karawang (PPSIPK), 3. Perkumpulan Pengusaha Sektor Kimia (PPSK), 4. Perkumpulan Pengusaha Sektor Industri Komponen Otomotif (PPSIKO), 5. Perkumpulan Pengusaha Elektronik dan Komponen Karawang (PERPEKA). Kamis, (25/11/21).

Hasil dari isi Putusan tersebut yang menimbang bahwa setelah Majelis Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta selanjutnya menjadi Majelis Hakim Banding mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Nomor ; 8/G/2021/PTUN-BDG tanggal 21 Juni 2021 beserta seluruh berkas perkara yang di mohonkan banding a quo dalam bundel A dan Bundel B, telah pula mempertimbangkan memori banding dan kontra memori banding.

Majelis Hakim Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang menerima esepsi mengenai kepentingan penggugat yang di ajukan oleh tergugat II Intervensi dan tergugat II Intervensi 1 dan dalam pokok sengketa menyatakan gugatan para penggugat “Tidak di Terima” atau Niet Ontvankelijk Verklaard.

Selanjutnya, menimbang mengenai keberatan keberatan para pembanding / para penggugat yang termuat dalam memori bandingnya, menurut Hakim Banding tidak terdapat hal – hal baru yang dapat melemahkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang dimohonkan banding tersebut, sehingga memori banding tersebut patut untuk di kesampingkan.

Di dalam putusan tersebut juga menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor ; 8/G/2021/PTUN-BDG tanggal 21 Juni 2021 sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan tersebut di ambil alih oleh Majelis Hakim Banding sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa di tingkat banding.

Berkaitan dengan hal tersebut Putusan ini sudah Inkracht yang menjadikan Menang telak 2 – 0 bagi Buruh Karawang terkait Gugatan UMSK Karawang Tahun 2020 yang Banding ke PTUN Jakarta.

Berkaitan dengan hal tersebut juga yang menjadi tergugat seperti Gubernur Jawa Barat Dr. H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D., Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP TSK SPSI), Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD FSP LEM SPSI) Provinsi Jawa barat, Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP KEP SPSI) Provinsi Jawa barat, Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP RTMM SPSI) Provinsi Jawa barat, Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPAI FSPMI), Serikat Pekerja Automotif, Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPAI FSPMI) ucap Syukur Alhamdulillah perkara terkait gugatan UMSK Karawang Tahun 2020 telah selesai.

Dengan adanya putusan tersebut semua Buruh Karawang ucap syukur Alhamdulillah dan mengucapkan terimakasih kepada yang menjadi kuasa hukum terkait perkara gugatan UMSK Karawang Tahun 2020 ini khususnya Rengga Pria Hutama, S.H dan Kawan Kawan pengacara lainnya. (Hsn)

Sidang Lanjutan Gugatan Omnibus Law , Pakar Hukum Tata Negara Sebut Pelanggaran Dalam Pembentukan UU Cipta Kerja

Jakarta,FSPMI- Sidang pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) digelar secara daring dari Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (5/8/2021). Sebanyak enam perkara pengujian UU Cipta Kerja digabung pemeriksaannya dalam persidangan kelima ini, yakni Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020, 103/PUU-XVIII/2020, 105/PUU-XVIII/2020, 107/PUU-XVIII/2020, 4/PUU-XIX/2021, dan Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021. Agenda sidang adalah mendengarkan keterangan Ahli Pemohon. Sidang pleno dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman yang didampingi para hakim konstitusi lainnya.

“Karena sekarang masih dalam suasana PPKM, maka menurut protokol kesehatan, pertemuan termasuk sidang ini paling lama berlangsung dua jam. Untuk itu, Ahli yang bisa kami dengar pada sidang kali ini maksimal tiga orang,” jelas Anwar.

Oleh karena itu, lanjut Anwar, Mahkamah menyatakan Ahli Pemohon yang akan didengar adalah untuk Perkara 91/PUU-XVIII/2020 atas nama Zainal Arifin Mochtar, Perkara 103/PUU-XVIII/2020 atas nama Feri Amsari, Perkara 105/PUU-XVIII/2020 atas nama Hernadi Affandi.

Moralitas Konstitusional

Pakar hukum tata negara, Zainal Arifin Mochtar menjelaskan mengenai konsep konstitusional pembentukan undang-undang, karena permohonan Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020 merupakan pengujian formil.

“Saya percaya bahwa pembentukan undang-undang bukan sekadar persoalan formal yaitu dipenuhinya partisipasi, aspirasi, proses, prolegnas dan sebagainya. Bayangan saya, bagian dari konstitusionalitas pembentukan undang-undang itu punya moralitas konstitusional yang berada dalam UUD itu sendiri, yaitu penghormatan terhadap kedaulatan rakyat,” ujar Zainal.

Hal itu berarti, menurut Zainal, ada prinsip konstitusionalitas yang tidak sekadar formil, tetapi juga materiil. Betapa penting yang namanya konstitusionalitas formil legislasi maupun moralitas materiil legislasi.

“Kita tidak bisa melihat sekadar bagaimana undang-undang dibentuk, bagaimana formalitas itu sudah dipenuhi. Tetapi juga substansi dasarnya apakah bahasa keinginan publik itu bisa sampai,” tambah Zainal.

Zainal mengutip pendapat seorang pakar Sherry Arnstein bahwa seringkali dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang terjadi sekadar memenuhi aspek formalnya saja. Masalah substansi, moralitas konstitusional dan lain-lain dikesampingkan.

Selanjutnya Zainal menggambarkan adanya pelanggaran dalam pembentukan UU Cipta Kerja. Zainal melihat ada pelanggaran aturan main. Usulan soal UU Cipta Kerja sudah ada jauh sebelumnya. Metode omnibus sudah dibahas jauh sebelumnya. Namun yang mengherankan, sambung Zainal, ketika DPR mengubah UU No. 12/2011 pada Oktober 2019, metode omnibus tidak dimasukkan. Padahal ketika terjadi perubahan UU No. 12/2011 menjadi UU No. 15/2019, ide, usulan, konsep UU Omnibus sudah ada.

“Tentu jadi mengherankan, bagaimana mungkin ada perubahan tata cara ruang permainan mengubah legislasi. Tapi kemudian kebutuhan memasukkan perubahan cara omnibus itu tidak dilakukan. Bisa jadi ini lahir dari ketergesa-gesaan. Bisa jadi lahir dari upaya untuk menyamarkan supaya kemudian tidak banyak protes dan sebagainya,” tegas Zainal yang juga menyebutkan adanya pelanggaran dalam pembentukan undang-undang yang dilakukan secara langsung terhadap proses, ketiadaan partisipasi dan tidak transparan.

Menurut Zainal, tidak bisa dengan mudah melihat metode formil dalam penyusunan UU Cipta Kerja disamakan dengan metode formil dengan penyusunan UU dalam konsep biasa. Karena UU Cipta Kerja disusun dalam keadaan pandemi Covid-19. Sehingga rapat-rapat mengenai penyusunan dan pembentukan UU Cipta Kerja dialihkan melalui proses online, termasuk juga partisipasi publik yang mengakibatkan seakan-akan berjarak.

Sidang pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) digelar secara daring dari Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (5/8/2021)

Terkait metode omnibus, Zainal mengatakan bahwa kalau belajar dari praktik yang terjadi di negara lain seperti di Kanada dan Irlandia, biasanya UU Omnibus tidak menggabungkan banyak hal. Kalaupun menggabungkan banyak hal, kebanyakan gagal, seperti terjadi di Irlandia.

Terakhir Zainal menyampaikan soal implikasi yang berbahaya jika Undang-Undang Cipta Kerja ini dilanjutkan. Karena Zainal mencermati adanya ketergesa-gesaan pembentuk undang-undang dengan melempar undang-undang a quo ke arah Perpres dan lain-lain.

Filosofi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Berikutnya, Feri Amsari menerangkan filosofi tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Feri mengingatkan dampak peraturan perundang-undangan yang dibentuk secara serampangan.

“Peraturan perundang-undangan yang dibentuk secara serampangan akan membahayakan kehidupan bernegara, merusak relasi antara pembentuk peraturan perundang-undangan dengan rakyat yang diwakilinya. Itu sebabnya secara konstitusional dibentuk metode pengujian formil yang dapat membatalkan sebuah peraturan perundang-undangan yang menyalahi prosedur pembentukannya,” ungkap Feri.

Feri mengatakan, menurut kitab agama Nasrani dan Yahudi, terdapat kisah monster laut yang mengancam kehidupan orang banyak yang kemudian digunakan terminologinya oleh seorang pakar, Thomas Hobbes yang menjelaskan mengenai sikap manusia dan kemanusiaan hingga manusia dalam pemerintahan yang buruk atau The Kingdom of The Darkness. Menurut Hobbes, manusia memiliki ketajaman indera yang merupakan bagian dari anugerah dalam menjalani hidup. Hobbes juga menuturkan tentang manusia yang dapat menyimpang dalam menjalankan tanggung jawabnya dengan menyelenggarakan pemerintahan yang buruk.

“Manusia yang baik acapkali dikalahkan oleh kekuatan yang buruk. Begitu juga sebaliknya, kebaikan yang persisten akan mengalahkan keburukan. Hobbes mengibaratkan perjumpaan cahaya matahari dan bintang di mata manusia. Matahari dianggap lebih terang dari bintang. Karena indera manusia dipengaruhi keberadaan cahaya matahari dibandingkan cahaya bintang,” papar Feri.

Begitu pula dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurut Feri, kuasa politik acapkali berpihak pada kegelapan. Dia membutuhkan cahaya hakim untuk membenahinya melalui proses judicial review. Namun bukan tidak mungkin peradilan dapat bersekutu dengan kegelapan dan membiarkan undang-undang yang dibentuk secara serampangan atau cacat prosedur pembentukan materi muatan akhirnya memiliki kekuatan hukum untuk diterapkan.

“Akibatnya nilai-nilai konstitusi menjadi terabaikan. Kondisi tersebut merugikan lembaga legislatif dan partai politik karena kehilangan kepercayaan publik terhadap sistem perwakilan dan kepartaian,” jelas Feri.

Lemahnya kepercayaan publik, menurut Feri, salah satunya disebabkan lembaga perwakilan dan partai politik ketika membentuk peraturan perundang-undangan jauh dari nilai-nilai substansial yang diinginkan publik.

Lebih lanjut Feri menjelaskan mengenai sejarah Omnibus Law sehingga dikatakan sebagai monster legislasi. Feri menuturkan, konsep Omnibus Law sudah dibicarakan oleh parlemen Inggris pada tahun 1800-an. Tujuannya untuk menyederhanakan proses pembentukan legislasi dalam pembahasan di parlemen Inggris. Dalam perkembangannya, publik menjadi tahu bahwa hal itu merupakan bagian dari taktik untuk memasukkan berbagai kepentingan dalam Omnibus Law karena terlalu banyak pasal, terlalu banyak muatan.

Dari sebuah literatur, ungkap Feri, Omnibus Law diartikan sebagai Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berisi berbagai hal yang berbeda untuk memaksa pemerintah agar menerima pasal-pasal tertentu yang tidak terkait atau menolak undang-undang utama seluruhnya, hingga terjadi jual-beli kepentingan. Karena itu, dalam sejarah Inggris, Kanada, Amerika, kemudian digagas perubahan agar mekanisme jual beli kepentingan tidak masuk dalam Omnibus Law. Hingga mengubah konsep Omnibus Law sebagai undang-undang yang besar namun hanya memuat satu isu.

Reaksi dan Penolakan

Pemerhati masalah hak asasi manusia, Hernadi Affandi menyampaikan bahwa adanya reaksi dan penolakan masyarakat terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan dalam hal ini UU Cipta Kerja menandakan adanya persoalan. Sejarah menunjukkan bahwa sejak dibentuknya Mahkamah Konstitusi sudah banyak pengujian undang-undang yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi.

“Salah satu undang-undang yang dianggap menimbulkan ketidakadilan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Alasannya, kelahiran dan keberadaan undang-undang tersebut dianggap cacat prosedur karena tidak memenuhi proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang wajar,” kata Hernadi.

Hernadi menegaskan beberapa persoalan terkait UU Cipta Kerja. Menurutnya, UU Cipta Kerja dianggap tidak lazim dari segi bentuk sebagaimana UU lainnya. Selain itu, UU Cipta Kerja menggunakan model UU Omnibus yang berisi banyak muatan materi undang-undang dalam satu undang-undang. Tercatat sebanyak 78 materi muatan dalam UU Cipta Kerja, yang sebelumnya terpisah dan berdiri sendiri, kemudian digabungkan ke dalam satu undang-undang.

Model Omnibus Law, terang Hernadi, tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Model tersebut tidak dikenal dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Untuk diketahui, permohonan pengujian UU Cipta Kerja dalam Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020 diajukan Hakimi Irawan Bangkid Pamungkas (Pemohon I), Novita Widyana (Pemohon II), Elin Dian Sulistiyowati (Pemohon III), Alin Septiana (Pemohon IV) dan Ali Sujito (Pemohon V). Pemohon I pernah bekerja di perusahaan dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagai Technician Helper. Namun akibat pandemi Covid-19, ia mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak dari tempatnya bekerja. Dengan diberlakukan UU Cipta Kerja, terdapat ketentuan norma yang menghapus aturan mengenai jangka waktu PKWT atau Pekerja Kontrak sebagaimana Pasal 81 UU Cipta Kerja. Hal ini menghapus kesempatan warga negara untuk mendapatkan Perjanjian Kerja Tidak Tertentu atau Pekerja Tetap.

Sedangkan Pemohon II adalah Pelajar SMK Negeri I Ngawi, jurusan Administrasi dan Tata Kelola Perkantoran. Pemohon II berpotensi menjadi pekerja kontrak dengan waktu tertentu tanpa ada harapan menjadi pekerja kontrak dengan waktu tidak tertentu, apabila UU Cipta Kerja diberlakukan. Pemohon III adalah mahasiswi pada program studi S1 Administrasi Pendidikan di Universitas Brawijaya dan Pemohon IV adalah mahasiswi pada program studi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran di Universitas Negeri Malang. Berikutnya, Pemohon V adalah mahasiswa pada program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Pendidikan Modern Ngawi (STIKP Modern Ngawi).

Permohonan Perkara Nomor 103/ PUU-XVIII/2020 diajukan Elly Rosita Silaban (Pemohon I) dan Dedi Hardianto (Pemohon II) dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI). Para Pemohon menguji secara formil Bab IV UU No. 11/2020 dan pengujian materiil UU Bab IV UU Bagian Kedua No. 11/2020 yakni Pasal 42 ayat (3) huruf c, Tenaga kerja asing yang dibutuhkan oleh pemberi kerja pada jenis kegiatan produksi yang terhenti karena keadaan darurat, vokasi, perusahaan rintisan berbasis teknologi, kunjungan bisnis, dan penelitian untuk jangka waktu tertentu. Juga Pasal 57 ayat (1), Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin. Pasal 57 ayat (2), Dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, apabila kemudian terdapat perbedaan penafsiran antara keduanya, yang berlaku perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Para Pemohon Perkara Nomor 105/PUU-XVIII/2020 adalah Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP TSK – SPSI) Roy Jinto Ferianto selaku Pemohon I bersama 12 Pemohon lainnya. Para Pemohon melakukan pengujian formil UU Cipta Kerja dan pengujian materiil Pasal 81 angka 1, Pasal 13 ayat (1) huruf c angka 2, Pasal 14 ayat (1) angka 3, Pasal 37 ayat (1) huruf b angka 4, Pasal 42 angka 12, Pasal 56 ayat (3) dan ayat (4) angka 13, Pasal 57 angka 14, Pasal 58 ayat (2) angka 15, Pasal 59 angka 16, Pasal 61 ayat (1) huruf c angka 20, Pasal 66 angka 23, Pasal 79 ayat (2) huruf b angka 24, Pasal 88 angka 25, Pasal 88A ayat (7), Pasal 88B, Pasal 88C angka 30, Pasal 92 angka 37, Pasal 151 angka 38, Pasal 151A angka 42, Pasal 154A angka 44, Pasal 156 ayat (4) huruf c Bab IV Bagian Kedua UU Cipta Kerja.

Menurut para Pemohon, UU Cipta Kerja dibangun dengan landasan naskah akademik yang tidak memadai, tidak menjabarkan secara komprehensif analisa mengenai perubahan ketentuan dalam 79 (tujuh puluh sembilan) Undang-Undang khususnya UU No. 13/2003 dalam Bab IV Ketenagakerjaan Bagian Kedua Ketenagakerjaan, serta tidak mampu menjawab urgensi pentingnya dilakukan perubahan dalam UU No. 13/2003, naskah akademik UU 11/2020 seolah-olah hanya dirumuskan untuk memenuhi formalitas syarat pembentukan undang-undang semata.

Permohonan Perkara Nomor 107 PUU-XVIII/2020 diajukan oleh Serikat Petani Indonesia (SPI) bersama 14 Pemohon lainnya. Para Pemohon juga melakukan pengujian formil UU Cipta Kerja. Menurut para Pemohon, UU Cipta Kerja bertentangan dengan syarat formil pembentukan undang-undang dalam tahap perencanaan. UU Cipta Kerja bertentangan dengan asas keterbukaan. UU Cipta Kerja tidak melalui pelibatan publik yang luas dalam prosesnya hanya melibatkan segelintir pihak saja. Bahkan draf RUU yang disampaikan kepada publik simpang siur alias kontroversial otentisitasnya.

Berikutnya, permohonan Nomor 4/PUU-XIX/2021 diajukan R. Abdullah selaku Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia serta 662 Pemohon lainnya. Permohonan ini memecahkan rekor sebagai permohonan dengan Pemohon terbanyak sepanjang sejarah pengujian UU di MK.

Para Pemohon mengajukan pengujian formil dan materiil terhadap UU Cipta Kerja. Secara formil, Pemohon meminta MK menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja melanggar ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan UUD 1945 dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sedangkan secara materiil, selain meminta MK menyatakan inkonstitusional ataupun inkonstusional bersyarat pada seluruh norma yang dipersoalkan, Pemohon juga meminta MK menyatakan sejumlah pasal dalam UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Karena itulah, para Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Sementara para Pemohon Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021 Riden Hatam Aziz dkk melakukan pengujian formil UU Cipta Kerja. Menurut para Pemohon, pembentukan UU Cipta Kerja tidak mempunyai kepastian hukum. Secara umum pembentukan UU a quo cacat secara formil atau cacat prosedur. Problem konstitusionalitas tersebut terkait dengan tidak terpenuhinya syarat pemuatan Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut dalam Prolegnas menurut ketentuan UU No. 12/2011, tidak dipedomaninya ketentuan mengenai teknik dan sistematika pembuatan undang-undang menurut ketentuan UU No. 12/2011, dan tidak dipenuhinya asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan menurut ketentuan UU No. 12/2011. Bahwa dimuatnya RUU No. 11/2020 dalam Prolegnas tidak bisa didasari atas rencana pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f UU No. 12/2011 sebab Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) hanya dapat disusun untuk menjangkau periode waktu 5 (lima) tahun. (MK )

Indonesia Turun Kelas Jadi Negara Berpendapatan Menengah Bawah, FSPMI: Akibat Kebijakan Upah Murah

Jakarta, FSPMI– Baru-baru ini, Bank Dunia resmi mengumumkan Indonesia kembali masuk dalam negara lower middle income alias negara dengan penghasilan menengah ke bawah. Dalam laporan itu, assessment Bank Dunia menyatakan Gross national income (GNI) per kapita Indonesia tahun 2020 turun menjadi US$ 3.870. Padahal, tahun lalu berada di level US$ 4.050 dan membuat Indonesia naik kelas menjadi negara upper middle income country alias negara berpenghasilan menengah ke atas.

Bank Dunia menyatakan, GNI dipengaruhi faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, dan pertumbuhan penduduk.

Menanggapi hal itu, Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Aziz menyampaikan bahwa Indonesia turun kelas bukan semata-mata akibat resesi yang disebabkan pandemic Covid-19. Tetapi juga dipicu oleh kebijakan upah murah yang diperlakukan Pemerintah.

“Ini adalah buah dari kebijakan upah murah, seperti adanya pembatasan kenaikan upah dan dihapuskannya Upah Minimum Sektoral,” kata Riden Hatam Aziz.

Disampaikan, sejak awal tahun 2020 banyak daerah yang sudah tidak menetapkan Upah Minimum Sektoral atau UMSK. Beberapa daerah yang lain seperti Jawa Barat, bahkan menetapkan UMSK tahun 2020 setelah melewati pertengahan tahun. Sementara itu, di tahun 2021 ini, hampir semua daerah tidak ada yang menetapkan UMSK.

Hal ini diperparah dengan kegagalan Pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada buruh selama pandemi. Karena dalam kurun waktu 2020-2021 ini banyak buruh yang dirumahkan dengan dipotong gaji, serta adanya PHK besar-besaran di berbagai sektor industri. Inilah yang kemudian memukul daya beli, yang pada ujungnya berdampak pada melemahnya pertumbuhan ekonomi.

“Solusinya hanya satu. Segera berlakukan UMSK di tahun 2021 dan kembalikan penetapan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak,” tegas Riden.

Riden percaya, jika upah semakin baik, maka daya beli masyarakat juga akan membaik. Ketika masyarakat memiliki daya beli, maka akan terjadi pertumbuhan daya beli.

“Sekarang ini serba susah. Mau berjualan juga jarang ada yang membeli, karena kita semua sedang susah,” kata Riden.

Mengenai UMSK, lanjutnya, saat ini pihaknya sedang melakukan mengkonsolidasikan element buruh untuk mendesak agar Gubernur di seluruh Indonesia kembali memberlakukan UMSK tahun 2021.

“Kan boleh Kepala Daerah membuat kebijakan yang lebih baik untuk rakyatnya. Masak berbuat baik dilarang,” tegasnya.

Lebih lanjut Riden Hatam Azis menyampaikan, lahirnya omnibus law UU Cipta Kerja yang kemudian menghapus UMSK/UMSP justru membuat Indonesia kembali pada rezim murah, yang memicu negara kita masuk pendapatan menengah bawah.

Sebelumnya, Pemerintah juga menerbitkan PP No 78 Tahun 2015 yang mengatur kenaikan upah tidak lagi berdasar pada kebutuhan hidup layak. Itulah yang semakin menurunkan daya beli masyarakat, yang dampaknya terasa sekarang.

Kemnaker Canangkan Tahun Pemagangan, FSPMI: Rawan Penyalahgunaan

Jakarta, FSPMI – Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Aziz memberikan tanggapan terhadap Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang mencanangkan tahun 2021-2022 sebagai the Year of Apprenticeship alias Tahun Magang.

Menurut Riden, praktik pemagangan rawan disalahgunakan. Di mana peserta magang seringkali dipekerjakan sebagaimana pekerja pada umumnya. Tetapi dengan tingkat kesejahteraan yang ala kadarnya.

“Dalam ketentuannya, peserta pemagangan hanya mendapatkan uang saku. Tetapi tak jarang mereka dipekerjakan selayaknya pekerja. Mereka bekerja delapan jam sehari atau 40 jam seminggu, bahkan ada yang diwajibkan untuk ikut lembur,” kata Riden.

Oleh karena itu, kata Riden, pihaknya menilai praktik pemagangan lebih buruk dari outsoucing. Buruh outsourcing masih berhak mendapatkan upah minimum dan jaminan sosial. Tetapi untuk pemagangan tidak ada istilah upah. Hanya mendapatkan uang saku yang besarnya suka-suka perusahaan.

Riden khawatir, dicanangkannya tahun pemagangan di tengah banyaknya buruh ter-PHK akibat pandemi ini akan memperburuk keadaan. Di mana posisi buruh yang ter-PHK akan digantikan dengan peserta magang.

“Perusahaan akan cenderung mempekerjakan peserta magang. Tidak lagi merekrut karyawan. Dalam pengamatan kami, pola-pola seperti ini sudah terjadi sejak tahun 2016 lalu Prsiden Jokowi meresmikan gerakan pemagangan nasional,” tegasnya.

Oleh karena itu, Riden berharap Menteri Ketenagakerjaan bisa membatalkan tahun 2021-2022 sebagai the Year of Apprenticeship alias Tahun Magang. Sebab saat ini yang dibutukan adalah memastikan agar buruh-buruh yang masih bekerja tidak kehilangan pekerjaan akibat pandemi yang tak kunjung teratasi. Di samping, membuka lapangan pekerjaan baru.

“Taruh saja pemagangan dijalankan. Kalau tidak ada lapangan pekerjaan, mereka mau dikemanakan? Sedangkan saat ini saja banyak tenaga kerja terampil yang justru ter-PHK akibat perusahaannya tidak bisa bertahan akibat Covid-19,” kata Riden Hatam Aziz.

Persoalan mendasar yang sampai saat ini belum terselesaikan adalah lemahnya pengawasan. Sehingga setiap aturan perburuhan rentan terjadi pelanggaran.

“Hal-hal yang normatif saja banyak dilanggar, apalagi ini yang sifatnya seolah-olah dibenarkan oleh pemerintah,” tegasnya.

Batalkan Omnibuslaw & Tolak THR Dicicil, Buruh Gelar Aksi Di Gedung MK, Kantor Gubernur dan Pabrik-Pabrik

Jakarta,KSPI- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar aksi besar-besaran pada Senin, 12 April 2021 nanti.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, aksi tersebut bakal diikuti puluhan ribu buruh di seluruh Indonesia. Mereka akan menyampaikan tiga tuntutan, di antaranya.

Pertama, mendesak Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan dibayarkan penuh bukan dicicil. Kedua yakni menolak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Terakhir, meminta agar upah minimum sektoral kabupaten/kota diterapkan.

Model aksi besar-besaran yang akan dilakukan di lebih 20 provinsi, lebih dari 1.000 pabrik, dan melibatkan berbagai sektor: banking, logistik, teksti, pariwisata, dan lain-lain,” kata Said dalam konferensi pers virtual, Senin (5/4/2021).

Said Iqbal menjelaskan nantinya aksi jelang bulan puasa itu tak terpusat hanya di ibu kota melainkan juga di berbagai daerah.

Khusus di Jakarta, aksi akan digelar di depan MK sebagai simbol penolakan atas omnibus law UU Cipta Kerja.

Sementara itu, di daerah, buruh akan berdemonstrasi di kantor gubernur masing-masing.

“Aksinya melibatkan tidak hanya dari KSPI, tapi juga elemen buruh yang lain. Ada perwakilan yang datang ke MK sebagai simbol penolakan omnibus law, di daerah ada perwakilan ke kantor guberbur. Daerah di DKI, Banten, Jateng, Jatim, Riau, Kalsel,” jelasnya.

Para buruh juga akan berdemonstrasi di dalam lingkungan perusahaannya masing-masing.

“Para buruh yang mengikuti aksi mereka tidak akan keluar dari perusahaan. Mereka akan ada aksi di dalam lingkungan perusahaan, jadi di batas pagar,” terangnya.

Said juga memastikan akan mengikuti perintah yang dikeluarkan satuan tugas (Satgas) Covid-19 dalam melakukan aksi tersebut. Yakni tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes).

“Aksi ini tentu mengikuti peraturan satgas covid 19. kita tidak akan langgar ketentuan satgas covid 19 dan aparat keamanan, yaitu kami siap rapid antigen, protokol kesehatan, pakai masker, membawa handsinitizer, menjaga jarak,” pungkasnya.

sumber : Kompas Tv