FSPMI DKI Sisir Pabrik Kawasan Industri Pulogadung, Persiapkan Aksi Unjuk Rasa Nasional

Jakarta, FSPMI – Selama 2 hari ini, 6 – 7 Desember 2021 mcassa aksi buruh FSPMI DKI Jakarta terus menerus melakukan konvoi keliling di dalam kawasan industri Pulogadung. Hal ini sebagai bagian rangkaian aksi unjuk rasa nasional yang akan dilaksanakan esok hari, 8 – 9 Desember 2021 di istana dan balaikota. Menuntut penetapan UMP DKI 2022 khususnya dan UMK 2022 berbagai daerah untuk naik sebesar 10%.

Hal ini bukan tanpa alasan, karena Mahkamah Konstitusi telah menyatakan UU Cipta Kerja Inkonstitusional. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 25 November 2021 ini terkait UU Cipta Kerja, yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UU Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (Inkonsitusional) secara bersyarat.

Oleh karena itu, FSPMI DKI menyampaikan dalam persiapan aksi hari ini, akan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran yang difokuskan istana negara, balaikota dan di kawasan industri Pulogadung, Jakarta Timur guna mendesak Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pada 8 – 9 Desember 2021.

Dalam hal ini, FSPMI DKI meminta Gubernur Anies Baswedan untuk taat pada Putusan MK dengan cara membatalkan penetapan upah minimum di Provinsi DKI Jakarta yang telah diterbitkan sebelum adanya putusan MK.

Ditegaskan dalam sosialisasi hari ini, ketika Mahkamah Konstitusi secara tegas menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula untuk menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Artinya, penetapan upah minimum tahun 2022 yang menggunakan dasar hukum Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, harus dibatalkan! Karena PP No. 36/2021 adalah peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja, serta bersifat strategis dan berdampak luas, sebagaimana yang dinyatakan oleh Putusan MK.

PP No. 36/2021 tentang Pengupahan, telah berdampak langsung pada hilangnya jaminan kepastian pekerjaan, jaminan upah dan jaminan sosial, yang sebelum adanya UU Cipta Kerja, telah diatur dalam UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Upah minimum termasuk kebijakan strategis dan berdampak luas karena mayoritas pekerja formal adalah pekerja penerima upah minimum. (Jim).

Tanggapi Pernyataan Gubernur Banten, Buruh Banten : Gubernur Telah Provokasi Buruh

 

Tangerang, FSPMI – Beredar pernyataan dari berbagai sumber media elektronika terkait ucapan Gubernur Banten, Wahidin Halim yang mengatakan bahwa dia tidak akan merevisi besaran UMK 2022, meskipun buruh melakukan aksi mogok kerja dan unjuk rasa.

“Gubernur tidak akan mengubah keputusan yang sudah ditetapkan walaupun terjadi mogok, sepanjang tidak ada perintah dari Pak Presiden”, Ujar Wahidin di Gedung Pendopo Lama, Kota Serang. Senin (06/12/2021)

“Saya bilang ke pengusaha, ya kalian cari tenaga kerja baru, masih banyak yang nganggur, yang butuh kerja, yang cukup gaji Rp. 2,5 juta, Rp. 4 juta juga masih banyak”, Lanjutnya

Dengan adanya pernyataan Gubernur Halim, Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) menjadi marah bahkan menilai sikap pernyataan Gubernur Banten itu seperti lupa akan janjinya kepada buruh.

“Aksi ini, akibat ulah pernyataan Gubernur, yang memprovokasi kami. Ia sudah lupa dengan buruh, dengan janjinya dulu”. Ungkap salah satu orator saat menyampaikan diatas mobil komando. Selasa (07/12/2021).

Sekitar ratusan massa buruh menyambangi perusahaan yang berada disekitaran Batu Ceper, Jurumudi dan Daan Mogot Kota Tangerang.

Buruh pun akan terus melakukan aksi mogok kerja sampai dengan 10 Desember 2021 sesuai dengan surat pemberitahuan.

Penulis : Chuky
Photo : Kontributor Tangerang

Buruh Jawa Tengah Tegaskan Tolak Penetapan UMK berdasarkan PP36 / 2021

 

Semarang, FSPMI – Ribuan buruh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Tengah tumpah ruah di Jalan Pemuda Semarang yang menyebabkan akses jalan tersebut tertutup.

Ribuan buruh FSPMI dari berbagai daerah di Jawa Tengah tersebut akan menuju ke kantor Gubernur Jawa untuk menggelar aksi demonstrasi.

Luqmanul Hakim Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW-FSPMI) Jawa Tengah dalam orasinya menyampaikan bahwa aksi demonstrasi dilakukan untuk menuntut Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah agar merevisi Surat Keputusan (SK) tahun 2021 tentang UMP/UMK Jawa Tengah tahun 2022.

Dia menegaskan, bahwa buruh Jawa Tengah dengan tegas menolak penetapan upah minimum yang telah diputuskan oleh Ganjar Pranowo menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021.

Menurut buruh, penetapan upah minimum menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 belum memenuhi kebutuhan hidup layak kaum buruh. Dan membuat daya beli buruh semakin terpuruk lebih dalam.

Buruh semakin ngotot dengan tuntutannya, mengingat Omnibus Law UU Cipta Kerja telah dinyatakan cacat formil dan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kita buktikan kepada Gubernur Jawa Tengah bahwa kita masih melawan. Kita tegaskan dengan keras, kita minta Surat Keputusan (SK) 2021 tentang UMP/UMK Jawa Tengah tahun 2022 direvisi. Karena penetapannya menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 yang membuat buruh semakin jatuh terpuruk dan membuat daya beli buruh hancur,” ujar Luqmanul.

“Kita tegaskan ! kita sampaikan ! bahwa UU Cipta Kerja telah dinyatakan oleh MK cacat formil dan inkonstitusional. Dan diberikan waktu dua tahun bagi pemerintah dan DPR untuk memperbaiki UU Cipta Kerja tersebut,” imbuh Luqmanul.

Ribuan Buruh Jawa Tengah Tumpah Ruah Geruduk Kantor Ganjar Pranowo

 

Semarang, FSPMI – Ribuan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Provinsi Jawa Tengah kembali turun ke jalan untuk meminta Gubernur Jawa Tengah merevisi Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/39 tahun 2021 tentang Upah Minimum pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada hari Selasa (7/12/2021).

Aksi yang merupakan bagian dari rangkaian Aksi Nasional dan Aksi Daerah di seluruh wilayah di Indonesia ini dipicu oleh terbitnya surat Keputusan Gubernur yang ada di Indonesia yang mengabaikan aspirasi dari para buruh dan berpedoman pada PP36 tahun 2021 tak terkecuali Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Luqmanul Hakim selaku Korlap Aksi menyampaikan alasannya mengapa dari FSPMI Jawa Tengah ikut serta dalam aksi unjuk rasa nasional ini.

“Kami meminta Gubernur Jawa Tengah untuk segera merevisi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) karena Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) dan turunan termasuk PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan yang digunakan oleh Gubernur
Jawa Tengah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat”, jelasnya.

“Tentunya kami berharap Gubernur
Jateng untuk segera merevisi, kami pikir ini masih ada waktu, Pak Ganjar harus mengikuti putusan MK nomor
91/PUU-XVIII/2021 tanggal 25 Nopember 2021. Maka PP nomor 36 yang digunakan sebagai dasar penetapan UMK gubernur Jateng tidak berlaku, dan kami meminta tetapkan kembali minimal disesuaikan dengan pertimbangan kebutuhan wajib buruh / pekerja dimasa pandemi (diatas 10 % ) seperti formula yang sudah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu”, lanjutnya sekali lagi.

Perlu di garis bawahi dimana putusan nomor tiga dinyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat
sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan.

Dalam keputusan MK juga disebutkan bahwa menangguhkan segala tindakan dan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, termasuk tidak boleh menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja selama proses perbaikan. Sedangkan dalam PP 36 Tahun 2021 pasal 4 ayat 2 disebutkan kebijakan pengupahan merupakan keputusan strategis nasional.

“Apabila Gubernur Jawa Tengah tetap tidak mau merevisi, patut diduga Gubernur Jateng telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena menetapkan UMK 2022 Jawa Tengah yang termasuk dalam tindakan /kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas bagi masyarakat, dengan menggunakan dasar hukum PP 36/2021 tentang Pengupahan yang telah dinyatakan oleh Putusan MK harus ditangguhkan”, ucap Luqman berapi-api.

“Kami juga tidak sepakat dengan SE Gubernur nomor 561/0016770 tentang struktur dan skala upah di perusahaan tahun 2022, dimana SE struktur dan
skala upah ini dibuat setelah SK UMK ditetapkan tanggal 30 Nopember 2021 kemarin, dan struktur dan skala
upah ini sudah diatur sejak dulu dan di di Jawa Tengah menurut data yan ada pada kami hanya 13% saja dari jumlah
23.000 lebih perusahaan di Jawa Tengah, dan kami khawatir justru struktur dan skala upah ini ke depan bisa jadi akan menghilangkan UMK, dimana SE ini bukan undang undang dan hanya saran saja dan tidak mempunyai kekuatan hukum”, tutirnya menutup pembicaraan. (sup)

Demo Buruh Kabupaten Jepara Tuntut Ganjar Pranowo Revisi SK UMP/UMK Jawa Tengah 2022

 

Jepara, FSPMI – Buruh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Kabupaten Jepara hari ini kembali menggelar aksi demo di kantor Gubernur Jawa Tengah.

Sebanyak 500-700 buruh pabrik tersebut menggelar aksi demo sebagai bentuk protes keras kepada Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah, terkait keputusannya dalam menetapkan Upah Minimum di Jawa Tengah.

Hal tersebut secara gamblang disampaikan oleh Doni Saputro, Sekretaris Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (KC FSPMI) Jepara Raya kepada awak media.

“Hari ini kita kembali menggelar aksi demo di Gubernur Jawa Tengah. Kisaran 500-700 buruh FSPMI Kabupaten Jepara hari ini akan berpartisipasi dalam aksi tersebut. Kita memprotes kebijakan Upah Minimum yang telah diputuskan oleh Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah,” ujar Doni Saputro.

Selain bentuk protes keras dari buruh kepada Ganjar Pranowo, aksi demo tersebut membawa 3 tuntutan yakni meminta pemberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Omnibus Law UU Cipta Kerja cacat formil dan inkonstitusional. Dalam putusannya Pemerintah dan DPR dituntut untuk memperbaiki undang-undang dalam kurun waktu dua tahun.

Yang kedua, buruh yang berdemo meminta Ganjar Pranowo untuk mencabut Surat Keputusan (SK) UMP/UMK Gubernur Jateng tentang Upah tahun 2022. Buruh meminta pemerintah tidak menggunakan aturan PP Nomor 36 Tahun 2021 dalam penetapan upah minimum tahun 2022, ditambah lagi PP Nomor 36 Tahun 2021 adalah turunan dari UU Cipta Kerja yang telah dinyatakan oleh MK cacat formil dan inkonstitusional.

“Lebih lanjut, kita menuntut agar Gubernur Jawa Tengah mencabut dan merevisi SK UMP/UMK Jawa Tengah untuk tidak menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 yang merupakan turunan UU Cipta Kerja. Kita sama-sama tahu, UU Cipta Kerja dinyatakan cacat formil dan inkonstitusional oleh MK,” ucap Doni.

Yang terakhir, buruh meminta kepada Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah untuk menaikkan UMP/UMK Jawa Tengah di atas 10% yang diasumsikan layak oleh buruh.

Sampai dengan berita ini dilansir, masa aksi buruh FSPMI Kabupaten Jepara masih dalam rute perjalanan menuju kantor Gubernur Jawa Tengah. (Ded)