Dihari ketiga Aksi Unjuk Rasa, Buruh FSPMI Serang turut hadir dalam Aksi Nasional di Jakarta

 

Serang, FSPMI – Penolakan terhadap kenaikan upah 2022 yang ditetapkan Gubernur menggunakan PP36/2021 terus di suarakan dari berbagai daerah tak terkecuali buruh Serang Banten.

Setelah dua hari melakukan aksi unjuk rasa / Mogok Kerja Daerah, dan dihari ketiga ini sesuai instruksi aksi dari DPP FSPMI dengan nomor surat : 00391/Org/FSPMI/XII /2021, Aksi dipusatkan di Ibukota Jakarta.

Massa aksi dari Jabodetabek, Karawang, Purwakarta, Serang dan Cilegon berkumpul di titik kumpul yang ditentukan yaitu Patung Kuda, Jakarta (08/12).

Puluhan ribu buruh yang melakukan aksi unjuk rasa hari ini tak hanya dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) saja tetapi dari Federasi lain yang tergabung dalam KSPI dan KSPSI juga turun memenuhi kawasan patung kuda jakarta.

Isbandi Anggono dalam briefing sebelum berangkat ke Jakarta mengatakan,

“Kawan-kawan, perjuangan kita belum berakhir, saya paham semua sudah lelah, tetapi perlawanan harus terus dilakukan dengan kesabaran dan membangun gerakan anggota yang lebih kuat lagi” pungkasnya

“Berapa pun jumlah massa nya, kita tetap berangkat untuk menunjukkan bahwa statement gubernur telah menyakiti hati buruh”. Lanjutnya

Berikut beberapa tuntutan yang disampaikan pada aksi kali ini :

1. Berlakukan putusan MK yang menyatakan Omnibus Law Cacat Prosedural (Formil)

2. Cabut SK UMP/UMK yang sudah dikeluarkan Gubernur menggunakan dasar pertimbangan PP36/2021 tentang Pengupahan

3. Naikkan UMK Tahun 2022 5% – 10%

Tepat pukul 12.00 Wib massa aksi dari daerah sudah tumpah ke jalanan dan berjalan menuju depan Gedung Mahkamah Konstitusi.

 

 

Penulis : (Mia/Ayu)

Photo : Wahyu

Hanya Ditemui Sekda, Buruh Jawa Tengah Serahkan Legal Opinion

Semarang, FSPMI – Perwakilan buruh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPMI-KSPI) Jawa Tengah akhirnya diterima oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Sayang, dalam kesempatan tersebut, mereka tidak ditemui secara langsung oleh Gubernur Jawa Tengah yakni Ganjar Pranowo, melainkan ditemui oleh Suko Mardono yang mewakili Sekda Provinsi Jawa Tengah.

Perwakilan buruh tersebut, diterima pukul 15.45 WIB, setelah sebelumnya ribuan buruh melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Jawa Tengah.

Dalam pertemuan tersebut Aulia Hakim Ketua DPW FSPMI-KSPI Jawa Tengah menyampaikan keadaan hukum yang ada di Indonesia.

Lebih lanjut, Aulia Hakim secara langsung menyerahkan Legal Opinion (Pendapat Hukum) mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja (25 November 2021) yang menyatakan bahwa Omnibus Law dan turunannya cacat formil dan inkonstitusional.

Legal Opinion tersebut, secara khusus dia tujukan kepada Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah.

Legal opinion menurut Wikipedia merupakan pandangan yang dikaji baik secara partial, inpartial, gradual, maupun krusial, khusus menyangkut ketimpang tindihan pelaksanaan peraturan hukum.

“Legal opinion ini adalah pendapat hukum. Menurut kami, saat ini negara masih dalam keadaan hukum yang bias. Disisi lain, MK telah memutuskan bahwa Omnibus Law dan turunannya melanggar UUD 1945 dan dinyatakan inkonstitusional,” ujar Aulia Hakim.

“Maka dari itu, dari itikad baik kami, akan memberikan legal opinion yg kami buat kepada pak Gubernur sebagai bahan kajian bagaimana kondisi hukum atau aturan yang sedang dijalankan saat ini, terutama mengenai UU Ciptakan Kerja,” imbuhnya.

Tak sampai disitu, seusai menyerahkan Legal Opinion tersebut, Aulia membeberkan di depan ribuan masa aksi bahwa DPRD Provinsi Jawa Tengah telah memberikan surat kepada Gubernur Jawa Tengah untuk segera merevisi Surat Keputusan (SK) tentang UMP/UMK Jawa Tengah 2022.

“Kembali saya sampaikan, DPRD Jawa Tengah sudah memasukan surat kepada Gubernur, untuk segera merevisi SK UMP/UMK Jawa Tengah 2022,” pungkasnya.

Koordinator Aksi Buruh Banten, Omo : Gubernur Dipilih Rakyat dan Buruh, Tapi Kok Takutnya Sama Presiden

Tangerang, FSPMI – Dihari ketiga aksi unjuk rasa, ratusan buruh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kabupaten/Kota Tangerang dan Tangerang Selatan bergerak menuju Ibukota Jakarta.

Merujuk surat instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) FSPMI, Instruksi aksi unjuk rasa nasional serempak diberbagai kota. Untuk wilayah Jabodetabek, Karawang, Purwakarta, Serang dan Cilegon dikumpulkan dititik kumpul yaitu Patung Kuda Indosat, Jakarta.

Rencananya akan ada 30.000 massa aksi dari berbagai daerah tersebut yang berkumpul dan menuntut agar Berlakukan Keputusan MK yang menyatakan Omnibus Law-UU Cipta Kerja Cacat Formil dan Inkonstitusional, Cabut SK UMP/UMK Tahun 2022 yang telah dikeluarkan oleh Gubernur yang menggunakan dasar perhitungan PP.36 Tahun 2022 Tentang Pengupahan dan Naikkan UMK 2022 sebesar 5-10%.

Koordinator Aksi FSPMI Tangerang, Omo mengatakan bahwa 14 hari sudah buruh melakukan aksi unjuk rasa di daerah namun sampai saat ini Gubernur Banten belum merevisi SK UMK Banten Tahun 2022.

“Kami minta, Pak Wahidin Halim segera merevisi SK UMK Banten 2022, sebelum SK dikeluarkan, semua unsur sudah sepakat dalam rapat depeprov, hanya 1 angka, yaitu 5,40%. Tapi, Pak Gubernur tidak ikut kesepakatan”. Kata Omo saat orasi diatas Mobil Komando menuju Jakarta. Rabu (08/12/2021)

Menurut Omo, Gubernur Banten dipilih oleh Rakyat dan harus bisa mendengarkan aspirasi buruh dan masyarakat bukan hanya mementingkan pengusaha.

“Dengan Congkak dan jari saktinya, mengkhianati buruh, SK UMP/UMK 2022 tetap menggunakan PP.36/2021, yang secara hukum UU Omnibus Law, Cipta Kerja dinyatakan Cacat Formil dan Inkonstitusional”. Ungkapnya

“Gubernur itu dulu, waktu pilkada minta dukungan buruh dan rakyat, eh, udah jadi kok takut sama presiden”. Tegas Omo

Sampai berita ini diturunkan, massa aksi mulai berdatangan dan berkumpul menunggu instruksi dan arahan selanjutnya dari Pimpinan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Penulis : Chuky
Photo : Kontributor Tangerang

FSPMI Karawang Siap Banjiri DKI Jakarta

 

Karawang, FSPMI – Ribuan buruh dari Kabupaten Karawang siap akan banjiri DKI Jakarta bersama sejumlah serikat pekerja yang sama menggelar aksi unjuk rasa secara nasional untuk menyampaikan tuntutan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) minimal 10 persen di depan Istana Negara. Selasa, (7/12/21).

Unjuk rasa secara nasional ini dari berbagai Federasi akan tumpah ruah di jalan sepanjang Istana Negara dan juga akan banjiri oleh buruh di Gedung MK dan Balai Kota Jakarta.

 

Menurut Ketua KC FSPMI Kabupaten Karawang yang di dampingi oleh Ketua PC SPA FSPMI Kabupaten Karawang, Peserta Aksi dari FSPMI Karawang yang siap mengikuti Unjuk Rasa Nasional ini di Istana Negara sekitar 2 ribu orang.

“Besok buruh Karawang akan merapat mulai Pkl 08.00 Wib ke Istana Negara DKI Jakarta, Sekitar 2 ribu FSPMI Kabupaten Karawang akan turun ke jalan”, jelasnya Asmat.

Lebih lanjut, Asmat Serum, S.H menjelaskan terkait tuntutan dari para buruh yaitu pencabutan Surat Keputusan (SK) Penetapan Upah Minimum Kabupaten Karawang yang tidak ada kenaikan sama sekali yang akan di sampaikan kepada penghuni Istana negara dan mengambil kebijakan penuh untuk membatalkan SK UMK Tahun 2022.

 

Selain itu, Aksi unjuk rasa secara nasional juga menuntut dan mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan diskresi dengan membuat Keputusan Presiden (Kepres) untuk membatalkan SK Gubernur dan menaikkan upah 10-15 persen.

Berdasarkan formula dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, melihat kenaikan UMP di DKI Jakarta tahun 2022 hanya sebesar Rp37.749 atau 0,85 persen menjadi Rp4.453.935 per bulan, sedangkan di Karawang sendiri bersama 7 kota atau kabupaten lainnya tidak ada kenaikan karena ada PP Nomor 36 tahun 2021 ini.

Asmat Serum menambahkan bahwa menilai besaran kenaikan UMP tersebut bahkan Karawang sendiri tidak ada kenaikan, ini semua belum efektif untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi lewat daya beli khususnya dari kaum buruh. (Hsn)

FSPMI DKI Sisir Pabrik Kawasan Industri Pulogadung, Persiapkan Aksi Unjuk Rasa Nasional

Jakarta, FSPMI – Selama 2 hari ini, 6 – 7 Desember 2021 mcassa aksi buruh FSPMI DKI Jakarta terus menerus melakukan konvoi keliling di dalam kawasan industri Pulogadung. Hal ini sebagai bagian rangkaian aksi unjuk rasa nasional yang akan dilaksanakan esok hari, 8 – 9 Desember 2021 di istana dan balaikota. Menuntut penetapan UMP DKI 2022 khususnya dan UMK 2022 berbagai daerah untuk naik sebesar 10%.

Hal ini bukan tanpa alasan, karena Mahkamah Konstitusi telah menyatakan UU Cipta Kerja Inkonstitusional. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 25 November 2021 ini terkait UU Cipta Kerja, yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UU Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (Inkonsitusional) secara bersyarat.

Oleh karena itu, FSPMI DKI menyampaikan dalam persiapan aksi hari ini, akan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran yang difokuskan istana negara, balaikota dan di kawasan industri Pulogadung, Jakarta Timur guna mendesak Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pada 8 – 9 Desember 2021.

Dalam hal ini, FSPMI DKI meminta Gubernur Anies Baswedan untuk taat pada Putusan MK dengan cara membatalkan penetapan upah minimum di Provinsi DKI Jakarta yang telah diterbitkan sebelum adanya putusan MK.

Ditegaskan dalam sosialisasi hari ini, ketika Mahkamah Konstitusi secara tegas menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula untuk menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Artinya, penetapan upah minimum tahun 2022 yang menggunakan dasar hukum Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, harus dibatalkan! Karena PP No. 36/2021 adalah peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja, serta bersifat strategis dan berdampak luas, sebagaimana yang dinyatakan oleh Putusan MK.

PP No. 36/2021 tentang Pengupahan, telah berdampak langsung pada hilangnya jaminan kepastian pekerjaan, jaminan upah dan jaminan sosial, yang sebelum adanya UU Cipta Kerja, telah diatur dalam UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Upah minimum termasuk kebijakan strategis dan berdampak luas karena mayoritas pekerja formal adalah pekerja penerima upah minimum. (Jim).