Kenalkan Serikat Pekerja ke Milenial & Gen Z, PUK SPEE FSPMI Omron Adakan Pendidikan Dasar

Bekasi,KPonline- PUK SPEE FSPMI PT. Omron Manufacturing of Indonesia mengadakan Pendidikan Dasar Serikat Pekerja yang menyasar Generasi Milenial & Gen Z.Bertempat diruang meeting perusahaan, agenda pendidikan ini diikuti oleh 42 orang peserta(15/01/2022).

Dalam sambutanya Ketua PUK SPEE FSPMI PT. Omron Manufacturing of Indonesia Wiharjo menjelaskan secara singkat tentang serikat pekerja dan pentingnya pendidikan untuk para pekerja.

” Selain membuka wawasan tentang pentingnya berserikat,dengan Pendidikan ini diharapkan kawan kawan anggota peserta Pendidikan ini bisa mengetahui hak-hak dasarnya sebagai pekerja ” ujar Wiharjo.

Jatmiko Nurkholish selalu Bidang Pendidikan PUK Omron menambahkan, selain merupakan program kerja organisasi, Pendidikan ini juga sebagai bagian dari program kaderisasi jangka panjang.

” Mayoritas anggota PUK Omron khususnya yang PKWT adalah anak anak muda,generasi Milenial & Gen Z. Kedepannya mereka Akan mendominasi angkatan kerja. Oleh sebab itu penting untuk merangkul dan membekali mereka dengan pengetahuan serikat pekerja,karena tidak menutup kemungkinan mereka akan jadi ujung tombak pergerakan organisasi” Jatmiko menambahkan.

Hadir sebagai fasilitator pada Pendidikan dasar ini adalah Tri Utomo, Timbul Handriyanto dan Ari lestari yang merupakan fasilitator internal PUK Omron Dan satu fasilitator dari Pimpinan Cabang yaitu Didik Siswoyo.

DPRD Kabupaten Morowali Terima Aspirasi Massa Aksi FSPMI

Morowali, FSPMI– FSPMI Morowali melakukan rangkaian kegiatan unjuk rasa di Kantor DPRD Kabupaten Morowali mulai dari pra kondisi persiapan aksi unras sampai pada aksi unjuk rasa di kantor DPRD Morowali pada Jum’at, 14 Januari 2022.

Berdasarkan surat Intruksi Organisasi DPP FSPMI dan KSPI dimana dalam surat tersebut menyerukan untuk tetap menyuarakan pencabutan Omnibus law yang cacat prosedural dalam pembentukan undang-undang.

Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPL FSPMI) Kabupaten Morowali melakukan unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Morowali dengan tuntutan dan mendesak DPRD untuk Mencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja yang Inkonstitusional, Mencabut SK Gubernur tentang UMK 2022 dengan dasar pertimbangan PP 36 Tahun 2021, menetapkan upah menggunakan PP 78 tahun 2015, berlakukan UMSK 2022 dan naikkan Upah 2022 sebesar 5%-10%.

Perwakilan massa aksi diterima dengan baik oleh DPRD Kabupaten Morowali, Muhamad Astra selaku Anggota DPRD Morowali yang sekaligus juga memimpin rapat bersama perwakilan massa aksi unjuk rasa dari SPL FSPMI Morowali yaitu Muhammad Zein Al Hasni dan Muhamad Arabi Seniman selaku Korlap penanggung jawab aksi unjuk rasa damai.

Dalam rapat antara DPRD dan perwakilan massa aksi melahirkan sebuah komitmen yang akan disikapi oleh DPRD Kabupaten Morowali dan Pemerintah Morowali dengan tuntutan yang telah disebut dalam pernyataan sikap FSPMI Morowali.

Adapun hadir dalam aksi dan rapat dengar pendapat antara DPRD Morowali dan massa aksi unjuk rasa FSPMI Morowali antara lain DPRD Kabupaten Morowali, Muhamad Astra, Sumardin, Imran Moa, Hasuan H Giok dan pihak Kepolisian Awaludin SH MH, Babinsa Mardianto L.M dan dari FSPMI MOROWALI Muhammad Zein Al Hasni dan Muhamad Arabi Seniman sekaligus anggota FSPMI Morowali keseluruhan.

Rapat dengar pendapat bertempat di ruangan Rapat aspirasi DPRD Kabupaten Morowali untuk menyikapi sekaligus dengar pendapat dengan semua pihak yang ada diruangan Rapat Aspirasi.

Dalam rapat itu hampir cekcok antara staf DPRD Morowali dan Korlap aksi unjuk rasa yakni Muhamad Arabi Seniman dimana untuk mengisi daftar menurut pandangan Muhamad Arabi Seniman adalah selesai keluar kesepakatan baru mengisi daftar hadir ini yang menjadi perseteruan antara staf DPRD Morowali.

Menurut Muhamad Arabi mengusi daftar hadir setelah kita semua tahu apa yang disepakati, ini pemgalaman karena pada saat persidangan Omnibus Law yang dipermasalahkan adalah tentang daftar hadir.

“Pihak pemerintah menklaim dalam pembahasan dan pengesahan Omnibuslawdari pihak Serikat Pekerja turut ikut dalam pembahasan hanya karena ada daftar hadir, maka saya tidak ingin hal itu terulang di pertemuan kali ini,” ungkap Muhamad Arabi Seniman pada forum rapat bersama.

Namun salah satu staf DPRD Kabupaten Morowali tetap Menginginkan untuk segera mengisi daftar hadir agar menjadi laporan kegiatan nantinya dan akhirnya pimpinan rapat mengatakan untuk setelah keluar kesepakatan baru mengisi absen daftar hadir, dan rapat berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya.

Akhirnya apa yang menjadi aspirasi massa aksi dituangkan dalam berita acara dan menjadi komitmen bersama. (Yanto)

FSPMI Kota Cilegon Adakan Pendidikan Advokasi Lanjutan

Cilegon, KPonline – FSPMI Kota Cilegon Adakan Pendidikan Advokasi Lanjutan (15/01/22), bertempat di salah satu hotel di Cilegon, FSPMI Cilegon mengadakan pendidikan dasar advokasi lanjutan.Acara pendidikan dihadiri oleh sekitar 40 peserta dari setiap perwakilan PUK FSPMI Cilegon, pengurus PC SPL FSPMI Cilegon dan sebagai narasumber adalah Ganang selaku wakil ketua bidang Advokasi PP SPL FSPMI.

Dalam sambutannya, Erwin Supriyadi, selaku ketua PC SPL FSPMI Cilegon menyampaikan, pendidikan ini penting bagi anggota FSPMI khususnya di Cilegon.“Mengingat semakin banyaknya permasalahan hubungan industrial di Cilegon dan kurangnya pemahaman tentang aturan aturan perburuhan masih sangat minim di PC Cilegon maka kami pimpinan SPL FSPMI kota Cilegon menganggap pendidikan advokasi sangat penting untuk dilaksanakan saat ini,” ujarnya. Harapannya setelah dilakukannya pendidikan ini, anggota paham tentang pembelaan hukum untuk diri sendiri ataupun untuk anggota yang lain.(Safeulloh)

Dihari ketiga Aksi Unjuk Rasa, Buruh FSPMI Serang turut hadir dalam Aksi Nasional di Jakarta

 

Serang, FSPMI – Penolakan terhadap kenaikan upah 2022 yang ditetapkan Gubernur menggunakan PP36/2021 terus di suarakan dari berbagai daerah tak terkecuali buruh Serang Banten.

Setelah dua hari melakukan aksi unjuk rasa / Mogok Kerja Daerah, dan dihari ketiga ini sesuai instruksi aksi dari DPP FSPMI dengan nomor surat : 00391/Org/FSPMI/XII /2021, Aksi dipusatkan di Ibukota Jakarta.

Massa aksi dari Jabodetabek, Karawang, Purwakarta, Serang dan Cilegon berkumpul di titik kumpul yang ditentukan yaitu Patung Kuda, Jakarta (08/12).

Puluhan ribu buruh yang melakukan aksi unjuk rasa hari ini tak hanya dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) saja tetapi dari Federasi lain yang tergabung dalam KSPI dan KSPSI juga turun memenuhi kawasan patung kuda jakarta.

Isbandi Anggono dalam briefing sebelum berangkat ke Jakarta mengatakan,

“Kawan-kawan, perjuangan kita belum berakhir, saya paham semua sudah lelah, tetapi perlawanan harus terus dilakukan dengan kesabaran dan membangun gerakan anggota yang lebih kuat lagi” pungkasnya

“Berapa pun jumlah massa nya, kita tetap berangkat untuk menunjukkan bahwa statement gubernur telah menyakiti hati buruh”. Lanjutnya

Berikut beberapa tuntutan yang disampaikan pada aksi kali ini :

1. Berlakukan putusan MK yang menyatakan Omnibus Law Cacat Prosedural (Formil)

2. Cabut SK UMP/UMK yang sudah dikeluarkan Gubernur menggunakan dasar pertimbangan PP36/2021 tentang Pengupahan

3. Naikkan UMK Tahun 2022 5% – 10%

Tepat pukul 12.00 Wib massa aksi dari daerah sudah tumpah ke jalanan dan berjalan menuju depan Gedung Mahkamah Konstitusi.

 

 

Penulis : (Mia/Ayu)

Photo : Wahyu

Hanya Ditemui Sekda, Buruh Jawa Tengah Serahkan Legal Opinion

Semarang, FSPMI – Perwakilan buruh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPMI-KSPI) Jawa Tengah akhirnya diterima oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Sayang, dalam kesempatan tersebut, mereka tidak ditemui secara langsung oleh Gubernur Jawa Tengah yakni Ganjar Pranowo, melainkan ditemui oleh Suko Mardono yang mewakili Sekda Provinsi Jawa Tengah.

Perwakilan buruh tersebut, diterima pukul 15.45 WIB, setelah sebelumnya ribuan buruh melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Jawa Tengah.

Dalam pertemuan tersebut Aulia Hakim Ketua DPW FSPMI-KSPI Jawa Tengah menyampaikan keadaan hukum yang ada di Indonesia.

Lebih lanjut, Aulia Hakim secara langsung menyerahkan Legal Opinion (Pendapat Hukum) mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja (25 November 2021) yang menyatakan bahwa Omnibus Law dan turunannya cacat formil dan inkonstitusional.

Legal Opinion tersebut, secara khusus dia tujukan kepada Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah.

Legal opinion menurut Wikipedia merupakan pandangan yang dikaji baik secara partial, inpartial, gradual, maupun krusial, khusus menyangkut ketimpang tindihan pelaksanaan peraturan hukum.

“Legal opinion ini adalah pendapat hukum. Menurut kami, saat ini negara masih dalam keadaan hukum yang bias. Disisi lain, MK telah memutuskan bahwa Omnibus Law dan turunannya melanggar UUD 1945 dan dinyatakan inkonstitusional,” ujar Aulia Hakim.

“Maka dari itu, dari itikad baik kami, akan memberikan legal opinion yg kami buat kepada pak Gubernur sebagai bahan kajian bagaimana kondisi hukum atau aturan yang sedang dijalankan saat ini, terutama mengenai UU Ciptakan Kerja,” imbuhnya.

Tak sampai disitu, seusai menyerahkan Legal Opinion tersebut, Aulia membeberkan di depan ribuan masa aksi bahwa DPRD Provinsi Jawa Tengah telah memberikan surat kepada Gubernur Jawa Tengah untuk segera merevisi Surat Keputusan (SK) tentang UMP/UMK Jawa Tengah 2022.

“Kembali saya sampaikan, DPRD Jawa Tengah sudah memasukan surat kepada Gubernur, untuk segera merevisi SK UMP/UMK Jawa Tengah 2022,” pungkasnya.