penanggung_jawab_radio_marsinah_dian_septi_trisnantiOleh: Dian Septi Trisnanti

(Sekjend FBLP – Federasi Buruh Lintas Pabrik)

 

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, buruh memperjuangkan kenaikan upah melalui penentuan UMP (Upah Minimum Provinsi). Tahun ini ketika buruh hendak memperjuangkan kenaikan upah sebesar 50%, serta merta pihak pengusaha dan pemerintah menolak tuntutan buruh. Pemerintah dan pemodal mengajukan skema penetapan kenaikan upah hanya 10% diatas inflasi. Untuk industri padat karya dan industri menengah, pemerintah melalui Inpres bahkan memutuskan upah buruh hanya naik 5%. Dengan dalih kepentingan investasi, pemerintah dan pengusaha satu visi agar upah tidak naik, yang artinya buruh tidak boleh sejahtera, cukup dengan hidup pas-pasan atau hanya untuk bertahan hidup.

Dengan logika di atas, tidak heran bila pemerintah terus mengampanyekan upah murah di internasional untuk menarik para investor. Singkat kata, upah buruh harus dibatasi sementara keuntungan pemodal boleh tanpa batas. Namun, bila dibandingkan dengan negeri lain di Asia, harga tenaga kerja Indonesia adalah yang termurah. Upah buruh di Indonesia adalah US$ 0.6/jam (Rp 5,400), sementara upah Filipina dan Thailand serta Malaysia, masing-masing adalah  US$ 1.04, US$1.63 dan 2.88. Upah buruh di Indonesia adalah terendah di antara 10 negara ASEAN, bahkan bila dibandingkan dengan China dan India. Negeri-negeri Asia tersebut mengupah buruhnya lebih tinggi karena infrastruktur yang lebih baik, birokrasi yang lebih efektif dan teknologi yang lebih maju. Birokrasi yang efisien, Bersih Korupsi dan Infrastruktur yang baik, sebenarnya adalah daya tarik bagi investor. Laporan ADB menyebutkan hambatan utama investor adalah birokrasi yang korup dan buruknya insfrastruktur. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Chairul Tanjung juga menyebutkan 3 hambatan utama investasi adalah korupsi, birokrasi dan infrastruktur. Ketiga hal tersebut adalah persoalan utama di Indonesia. Karena enggan memperbaiki ketiga hal tersebut, pemerintah lebih memilih mengorbankan buruh.

Ukuran kemajuan ekonomi dalam perspektif pemerintah bukan berangkat dari kesejahteraan buruh, namun dari keuntungan perusahaan. Mestinya, sebaliknya, ukuran kemajuan ekonomi adalah dari tingkat kesejahteraan buruh. Keuntungan yang diberikan buruh terhadap pengusaha hampir tiada batas. Hal itu salah satunya tercermin pada sumbangan devisa yang diberikan oleh buruh garmen tekstil pada pendapatan negara. Berdasarkan penelitian Akatiga, hingga tahun 2007, industri garmen dan tekstil adalah penyumbang devisa non migas terbesar dengan surplus ekspor selalu lebih dari 5 miliar dolar AS. Dan hingga tahun 2010, tekstil garment tetap penyumbang devisa terbesar dan itu sudah berlangsung lebih dari 20 tahun.

Benar bahwa krisis 1998 dan disahkannya Perdagangan bebas sempat membuat industri Garmen tekstil terpuruk, namun hingga kini tetap memiliki potensi bisnis yang besar dengan orientasi ekspor yang terus meningkat. Industri Tekstil dan Garment merupakan industri yang terintegrasi dari sektor hulu ke hilir (serat, benang, kain, pakaian jadi, dan produk tekstil lainnya). Tingkat ekspor industri garment dan tekstil Indonesia termasuk paling tinggi dengan sasaran ekspor ke Amerika Serikat dan Uni Eropa sebesar 41% dan 19%. Dengan demikian Indonesia masuk dalam 15 besar negara pemasok Garment dan tekstil ke AS dan 12 besar negara pemasok garmen tekstil ke Uni Eropa. Sementara Indonesia masuk dalam 12 besar negara pemasok kain ke Jepang. Berdasar data APINDO, sampai Oktober 2012, produk TPT (tekstil garment) memberikan kontribusi nilai ekspor sebesar US$10,4 miliar atau setara dengan 10,7% dari total ekspor non migas, sedangkan nilai investasi industri TPT mencapai Rp2,6 triliun dan penyerapan tenaga kerja pada triwulan kedua tahun 2012 sebanyak 430.000 orang.

Artinya, industri garmen dan tekstil Indonesia masih terus berkembang dan makin kompetitif, bahkan terus meningkat keuntungannya. Data dari APINDO mencatat Pada triwulan III 2012, sektor ini membukukan pertumbuhan yang cukup tinggi, sebesar 7,3%.  Maka, tidak benar bila pemodal industri garmen dan tekstil tidak sanggup menaikkan upah buruh. Bila keuntungan garmen dan sumbangan devisa ke negara terus meningkat, maka upah buruh berhak naik hingga buruh garment tekstil sejahtera, bukannya menurunkan atau menangguhkan upah.

Kemajuan industri garment dan tekstil di Indonesia terlihat terutama di Jakarta yaitu di KBN yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat sebesar 88,74 % dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 11,25 %. Kemajuan industri garment tekstil tersebut bisa dilihat dari pembangunan Rumah Sakit Buruh di KBN Cakung yang memakan biaya Rp 200 miliar dan dilaksanakan langsung oleh 4 BUMN (PT Askes, PT jamsostek, PT KBN dan anak usaha PT Pelni), Pembangunan Rumah Susun Buruh, Penyediaan transportasi jemputan bagi buruh. Belum lagi, baru-baru ini KBN Cakung menaikkan harga sewa bangunan pabrik pada November 2012, sebesar 20 persen (Jadi, total kenaikan tersebut mencapai 30 persen). Kenaikan harga sewa ini dilakukan karena prospek keuntungan yang tinggi tanpa takut investor bakal cabut. Selain itu, tidak ada tanda-tanda investor bakal cabut dari KBN Cakung dan justru semakin bertambah. Bahkan, PT. KBN telah menargetkan keuntungan sebesar Rp 300 miliar di tahun 2013, sementara tahun 2012, PT. KBN membukukan keuntungan hampir Rp 100 miliar.

Besarnya sumbangan devisa Garment Tekstil dan tingginya tingkat ekspor Garment Tekstil di dunia, mestinya diiringi dengan kesejahteraan buruh Garment Tekstil. Namun, tidak demikian dengan fakta  di lapangan. Di kala keuntungan memenuhi kantong para pemilik modal, buruh harus hidup serba kekurangan.

Berdasarkan pemaparan di atas, tidak benar bahwa pengusaha tidak mampu mengupah buruh lebih tinggi. Pengusaha atau pemodal hanya tidak mau keuntungan berkurang. Di samping itu, sudah saatnya pembukaan lapangan kerja tidak lagi diserahkan sepenuhnya pada investor. Tanggung jawab atas pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya untuk mengurangi pengangguran adalah tugas Negara bukan tugas para investor. Maka, pemerintah tidak bisa lagi menghindar dari industrialisasi nasional bagi kesejahteraan rakyat. Industrialisasi nasional penting untuk mengurangi ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap investor asing. Dan, biarkanlah rakyat terlibat mengontrol jalannya industrialisasi nasional karena partisipasi rakyat adalah kekuatan. (*)


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *