Cikarang Pusat,FSPMI- Agenda Mogok Nasional dan Unjuk Rasa yang digelar buruh di seluruh Indonesia pada hari ini sampai dengan 27 November 2015 mendatang, dengan tuntutan Pencabutan PP 78/2015 tentang Pengupahan yang dilakukan di berbagai daerah di Indonesia tampak di beberapa tempat mendapat perlakuan tak bersahabat dari Kepala Daerah dan Pihak Berwenang.

Aparat keamanan memasuki & melakukan apel siaga di salah satu perusahaan tanpa ijin dari pihak perusahan

Aparat keamanan memasuki & melakukan apel siaga di salah satu perusahaan tanpa ijin dari pihak perusahan

Ironisnya, salah satu daerah yang dianggap sebagai Kawasan Industri terbesar di Indonesia dengan total Ribuan Investasi yaitu Kabupaten Bekasi, perlakuan tak bersahabat itu menimpa rekan-rekan buruh yang melakukan Mogok dan Unjuk Rasa.
Anggota Komisi IV DPRD Bekasi dari Fraksi PDI Perjuangan Nyumarno saat dimintai keterangan terkait berita ini membenarkan, Nyumarno mengatakan bahwa Unjuk Rasa yang dilakukan hari ini sudah memenuhi prosedur di UU 9/1998. Sudah ada pemberitahuan ke Pihak Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian bicara tentang Mogok Nasional itu juga Hak buruh yang dijamin dalam konstitusi. Itupun juga menurut saya mendapat Respon yang tidak bersahabat dari Bupati Bekasi. Lihat saja Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Bupati Bekasi terkait Surat Edaran Nomor 560/SE-59/DISNAKER/XI/2015 tertanggal 20 November 2015 tentang Unjuk Rasa yang dikeluarkan dan ditandatangani Bupati dan surat edaran tersebut ditujukan kepada Pengusaha dan Pengurus SP/SB di wilayah Kab.Bekasi. Kok aneh ya, Unjuk Rasa sudah diatur di dalam UU No.9 tahun 1998 tentang Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Kenapa Bupati Bekasi mengeluarkan Surat Edaran terkait Unjuk Rasa, cetus Nyumarno. Yang paling parah adalah isi Surat Edaran sendiri lari dari Substansi Edaran yang ada, masak Surat Edaran tentang Unjuk Rasa, namun isinya lebih kepada substansi mogok kerja, coba dibaca isi Surat Edaran tersebut deh, ungkap Nyumarno.

Sebagaimana diketahui, point-point dalam Surat Edaran ada 7 (tujuh) point. Dari seluruh point yang ada tak tertuang tentang Unjuk Rasa, namun substansi dari point Kesatu sampai point ketujuh berisi tentang Mogok Kerja. Kalau melihat substansi judul Surat Edaran itu kan tentang Unjuk Rasa, kenapa isinya tentang Mogok Kerja..? Ironisnya lagi di point ketujuh berbunnyi semacam sebuah pernyataan dari Bupati Bekasi yang menyatakan bahwa Mogok Nasional tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Menurut saya point ketujuh ini substansi yang kruisial dan tak boleh tertuang dalam Surat Edaran Bupati, yang memutuskan Mogok Nasional itu tidak sesuai Ketentuan Perundangan adalah PENGADILAN, bukan seorang Kepala Daerah, ucap Nyumarno dengan lantang.

Menurut pantauan dilapangan, Mogok Nasional dan Unjuk Rasa yang hari ini dilakukan di Kabupaten Bekasi banyak upaya-upaya penggagalan baik dari Pihak Berwenang ataupun sekelompok masyarakat. Ini terlihat di beberapa tempat seperti pagi hari saat pekerja PT.Mattel hendak ikut turut serta unjuk rasa didorong ke dalam pabrik oleh aparat, kemudian di perempatan Kalbe Farma sebagai salah satu titik kumpul aksi juga dihalau aparat, di MM 2100 bahkan ditemukan pekerja diduga dipukul Polisi dengan dalil membubarkan aksi, papar seorang buruh bernama Ozzy. Bahkan Ozzy menambahkan ada keterlibatan sekelompok masyarakat yang diduga bayaran oknum-oknum tak bertanggung jawab, yang sengaja memprovokasi agar buruh benturan dengan masyarakat, pungkas Ozzy.
Untuk itu Komisi IV DPRD Kab.Bekasi mendesak agar Bupati Bekasi dalam hal ini mencabut Surat Edaran tentang Unjuk Rasa tersebut, karena substansi isinya berisi tentang Mogok Kerja. Tak perlu Bupati keluarkan Surat Edaran tersebut, harusnya Bupati peka terhadap tuntutan buruh tentang Penolakan PP 78/2015 ini. Daripada mengeluarkan Surat Edaran tersebut, akan lebih baik Bupati mengirimkan Surat ke Presiden dan Komisi IX DPR RI terkait penyampaian aspirasi Buruh di Bekasi terkait penolakan PP 78/2015, seperti yang dilakukan juga oleh Bupati Cirebon, Bupati Bandung Barat, Bupati Bandung, Gubernur Jawa Timur, dan Kepala Daerah diberbagai daerah. Kepala Daerah yang saya sebut tadi merespon tuntutan buruh dengan berkirim surat ke Presiden dan DPR lho, ungkapnya. Nyumarno juga turut mengkritisi Pihak Kepolisian, tolong jaga dan amankan aksi unjuk rasa sesuai aturan yang berlaku. Sebelum ada pelanggaran kaitan aksi unjuk rasa, tak boleh ada upaya-upaya untuk menghalangi unjuk rasa buruh. Harusnya aksi unjuk rasa buruh mendapatkan pengawalan dan pengamanan, masih sesuai aturan hukum kok aksi unjuk rasanya. Jika benar ada info sekelompok masyarakat turut ada pengerahan massa aksi tandingan terhadap buruh, harusnya yang ditindak tegas ya aksi massa yang tak ada pemberitahuan ke Polisi, tanya coba ada Pemberitahuan aksinya nggak mereka?, pungkasnya

Categories: Kabar Organisasi