FSPMI Karawang Siap Banjiri DKI Jakarta

 

Karawang, FSPMI – Ribuan buruh dari Kabupaten Karawang siap akan banjiri DKI Jakarta bersama sejumlah serikat pekerja yang sama menggelar aksi unjuk rasa secara nasional untuk menyampaikan tuntutan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) minimal 10 persen di depan Istana Negara. Selasa, (7/12/21).

Unjuk rasa secara nasional ini dari berbagai Federasi akan tumpah ruah di jalan sepanjang Istana Negara dan juga akan banjiri oleh buruh di Gedung MK dan Balai Kota Jakarta.

 

Menurut Ketua KC FSPMI Kabupaten Karawang yang di dampingi oleh Ketua PC SPA FSPMI Kabupaten Karawang, Peserta Aksi dari FSPMI Karawang yang siap mengikuti Unjuk Rasa Nasional ini di Istana Negara sekitar 2 ribu orang.

“Besok buruh Karawang akan merapat mulai Pkl 08.00 Wib ke Istana Negara DKI Jakarta, Sekitar 2 ribu FSPMI Kabupaten Karawang akan turun ke jalan”, jelasnya Asmat.

Lebih lanjut, Asmat Serum, S.H menjelaskan terkait tuntutan dari para buruh yaitu pencabutan Surat Keputusan (SK) Penetapan Upah Minimum Kabupaten Karawang yang tidak ada kenaikan sama sekali yang akan di sampaikan kepada penghuni Istana negara dan mengambil kebijakan penuh untuk membatalkan SK UMK Tahun 2022.

 

Selain itu, Aksi unjuk rasa secara nasional juga menuntut dan mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan diskresi dengan membuat Keputusan Presiden (Kepres) untuk membatalkan SK Gubernur dan menaikkan upah 10-15 persen.

Berdasarkan formula dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, melihat kenaikan UMP di DKI Jakarta tahun 2022 hanya sebesar Rp37.749 atau 0,85 persen menjadi Rp4.453.935 per bulan, sedangkan di Karawang sendiri bersama 7 kota atau kabupaten lainnya tidak ada kenaikan karena ada PP Nomor 36 tahun 2021 ini.

Asmat Serum menambahkan bahwa menilai besaran kenaikan UMP tersebut bahkan Karawang sendiri tidak ada kenaikan, ini semua belum efektif untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi lewat daya beli khususnya dari kaum buruh. (Hsn)

Asmat Serum, S.H Geram Upah Karawang Tidak Naik, FSPMI Karawang All Out Akan Banjiri Gedung Sate

Karawang, FSPMI – Besaran nilai upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2022 di Provinsi Jawa Barat (Jabar) sudah ditetapkan Gubernur Ridwan Kamil pada Selasa (30/11) malam.

Penetapan tersebut melalui Keputusan Gubernur Jabar Nomor : 561/Kep.732-Kesra/2021 tanggal 30 November 2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jabar Tahun 2022.

Untuk UMK di wilayah Kabupaten Karawang tetap tidak ada kenaikan, yakni sebesar Rp. 4.798.312,00 sama dengan tahun 2021. Nilai itu menggeser peringkat UMK Karawang ke posisi kedua UMK terbesar disalip oleh Kota Bekasi yang selama tiga tahun berturut-turut atau 2019-2021 yang tertinggi di Jawa Barat.

Menanggapi hal itu, Ketua Konsulat Cabang (KC) FSPMI Kabupaten Karawang Asmat Serum, S.H yang membawahi para Ketua Pimpinan Cabang SPAMK, SPEE, SPL dan SPAI FSPMI Kabupaten Karawang mengatakan geram upah Karawang tidak naik, maka dari itu FSPMI Karawang akan All Out turun ke jalan banjiri Gedung Sate, buruh Karawang merasa kecewa sekali kepada keputusan Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat yang sudah berjilid jilid Aksi di depan Gedung Sate.

Melihat dari rekomendasi Bupati Karawang sebesar 7,68 persen yang di bawa oleh Depekab Kabupaten Karawang yang penuh percaya diri namun, ditolak mentah mentah oleh Gubernur Jawa Barat. Asmat Serum, S.H menegaskan, akan melakukan aksi besar-besaran dan melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas surat keputusan (SK) yang dikeluarkan Gubernur Jawa Barat soal UMK tahun 2022.

“Kami FSPMI Karawang sangat kecewa, kami kawal rekomendasi Kabupaten Karawang sebesar 7,68 persen kenaikan UMK Karawang Tahun 2022 namun di gagalkan oleh Gubernur, Kami FSPMI Karawang akan menggugat atas keputusan Surat Keputusan (SK) yang jelas jelas tidak pro kepada rakyat khususnya Kaum Buruh Jawa Barat, Kami akan datangi lagi gedung sate jauh lebih banyak lagi dari masa sebelumnya”, tegasnya Asmat

Karena dalam penentuan UMK tahun 2022 oleh gubernur berdasarkan PP 36 Tahun 2021 sedangkan Mahkamah Konstutitusi (MK) sendiri mengeluarkan keputusan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Inskontitusional Bersyarat. Sedangkan PP 36 tahun 2021 merupakan turunan dari UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“SK tersebut melanggar. Inskonstutional keputusan MK itu. Karena MK memutuskan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan diucapkan”, jelasnya Asmat

Dia menambahkan bersama seluruh Ketua pimpinan cabang FSPMI Kabupaten Karawang sepakat akan melaksanakan aksi pada 9 dan 10 Desember 2021 di gedung sate Bandung dan Ketua DPW FSPMI Jawa Barat sudah mengeluarkan Instruksi Aksi.

“Ini bentuk kekecewaan kami, DPW FSPMI Jawa Barat sudah mengeluarkan Instruksi Aksi pada tanggal 9 dan 10 Desember 2021 Kami bersama Ketua PC SPA FSPMI Karawang sudah sepakat akan turun ke jalan untuk Kepung Gedung sate”, tambahnya. (Hsn)

FSPMI DKI Sisir Pabrik Kawasan Industri Pulogadung, Persiapkan Aksi Unjuk Rasa Nasional

Jakarta, FSPMI – Selama 2 hari ini, 6 – 7 Desember 2021 mcassa aksi buruh FSPMI DKI Jakarta terus menerus melakukan konvoi keliling di dalam kawasan industri Pulogadung. Hal ini sebagai bagian rangkaian aksi unjuk rasa nasional yang akan dilaksanakan esok hari, 8 – 9 Desember 2021 di istana dan balaikota. Menuntut penetapan UMP DKI 2022 khususnya dan UMK 2022 berbagai daerah untuk naik sebesar 10%.

Hal ini bukan tanpa alasan, karena Mahkamah Konstitusi telah menyatakan UU Cipta Kerja Inkonstitusional. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 25 November 2021 ini terkait UU Cipta Kerja, yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UU Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (Inkonsitusional) secara bersyarat.

Oleh karena itu, FSPMI DKI menyampaikan dalam persiapan aksi hari ini, akan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran yang difokuskan istana negara, balaikota dan di kawasan industri Pulogadung, Jakarta Timur guna mendesak Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pada 8 – 9 Desember 2021.

Dalam hal ini, FSPMI DKI meminta Gubernur Anies Baswedan untuk taat pada Putusan MK dengan cara membatalkan penetapan upah minimum di Provinsi DKI Jakarta yang telah diterbitkan sebelum adanya putusan MK.

Ditegaskan dalam sosialisasi hari ini, ketika Mahkamah Konstitusi secara tegas menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula untuk menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Artinya, penetapan upah minimum tahun 2022 yang menggunakan dasar hukum Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, harus dibatalkan! Karena PP No. 36/2021 adalah peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja, serta bersifat strategis dan berdampak luas, sebagaimana yang dinyatakan oleh Putusan MK.

PP No. 36/2021 tentang Pengupahan, telah berdampak langsung pada hilangnya jaminan kepastian pekerjaan, jaminan upah dan jaminan sosial, yang sebelum adanya UU Cipta Kerja, telah diatur dalam UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Upah minimum termasuk kebijakan strategis dan berdampak luas karena mayoritas pekerja formal adalah pekerja penerima upah minimum. (Jim).

Tanggapi Pernyataan Gubernur Banten, Buruh Banten : Gubernur Telah Provokasi Buruh

 

Tangerang, FSPMI – Beredar pernyataan dari berbagai sumber media elektronika terkait ucapan Gubernur Banten, Wahidin Halim yang mengatakan bahwa dia tidak akan merevisi besaran UMK 2022, meskipun buruh melakukan aksi mogok kerja dan unjuk rasa.

“Gubernur tidak akan mengubah keputusan yang sudah ditetapkan walaupun terjadi mogok, sepanjang tidak ada perintah dari Pak Presiden”, Ujar Wahidin di Gedung Pendopo Lama, Kota Serang. Senin (06/12/2021)

“Saya bilang ke pengusaha, ya kalian cari tenaga kerja baru, masih banyak yang nganggur, yang butuh kerja, yang cukup gaji Rp. 2,5 juta, Rp. 4 juta juga masih banyak”, Lanjutnya

Dengan adanya pernyataan Gubernur Halim, Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) menjadi marah bahkan menilai sikap pernyataan Gubernur Banten itu seperti lupa akan janjinya kepada buruh.

“Aksi ini, akibat ulah pernyataan Gubernur, yang memprovokasi kami. Ia sudah lupa dengan buruh, dengan janjinya dulu”. Ungkap salah satu orator saat menyampaikan diatas mobil komando. Selasa (07/12/2021).

Sekitar ratusan massa buruh menyambangi perusahaan yang berada disekitaran Batu Ceper, Jurumudi dan Daan Mogot Kota Tangerang.

Buruh pun akan terus melakukan aksi mogok kerja sampai dengan 10 Desember 2021 sesuai dengan surat pemberitahuan.

Penulis : Chuky
Photo : Kontributor Tangerang

Buruh Jawa Tengah Tegaskan Tolak Penetapan UMK berdasarkan PP36 / 2021

 

Semarang, FSPMIĀ – Ribuan buruh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Tengah tumpah ruah di Jalan Pemuda Semarang yang menyebabkan akses jalan tersebut tertutup.

Ribuan buruh FSPMI dari berbagai daerah di Jawa Tengah tersebut akan menuju ke kantor Gubernur Jawa untuk menggelar aksi demonstrasi.

Luqmanul Hakim Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW-FSPMI) Jawa Tengah dalam orasinya menyampaikan bahwa aksi demonstrasi dilakukan untuk menuntut Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah agar merevisi Surat Keputusan (SK) tahun 2021 tentang UMP/UMK Jawa Tengah tahun 2022.

Dia menegaskan, bahwa buruh Jawa Tengah dengan tegas menolak penetapan upah minimum yang telah diputuskan oleh Ganjar Pranowo menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021.

Menurut buruh, penetapan upah minimum menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 belum memenuhi kebutuhan hidup layak kaum buruh. Dan membuat daya beli buruh semakin terpuruk lebih dalam.

Buruh semakin ngotot dengan tuntutannya, mengingat Omnibus Law UU Cipta Kerja telah dinyatakan cacat formil dan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kita buktikan kepada Gubernur Jawa Tengah bahwa kita masih melawan. Kita tegaskan dengan keras, kita minta Surat Keputusan (SK) 2021 tentang UMP/UMK Jawa Tengah tahun 2022 direvisi. Karena penetapannya menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 yang membuat buruh semakin jatuh terpuruk dan membuat daya beli buruh hancur,” ujar Luqmanul.

“Kita tegaskan ! kita sampaikan ! bahwa UU Cipta Kerja telah dinyatakan oleh MK cacat formil dan inkonstitusional. Dan diberikan waktu dua tahun bagi pemerintah dan DPR untuk memperbaiki UU Cipta Kerja tersebut,” imbuh Luqmanul.