Alhamdulillah Berhasil Perjuangan Karyawan PT. Hui Xin Industry Sidoarjo

Sidoarjo, FSPMI – Perjuangan para Karyawan PT. Hui Xin Industry yang tergabung dalam Federasi Serikat Rakyat Pekerja – Konfederasi Serikat Nasional (FSRP-KSN) membuahkan hasil setelah melakukan Aksi Mogok Kerja selama 28 hari di depan gerbang perusahaan di jalan Raya Gelam, Candi Sidoarjo.

Pada hari ini Senin, 6 Desember 2021 terjadi perundingan antara Serikat Pekerja dengan Pengusaha yang difasilitasi oleh Polresta Sidoarjo.

Agenda ini dilaksanakan di Kantor Polresta Sidoarjo, pihak Serikat Pekerja diwakili oleh Pengurus FSRP tingkat perusahaan didampingi oleh Ketua Yonathan Yudianto sedangkan pihak Pengusaha diwakili oleh Pengacara Perusahaan Yosep Beni Sembodo, Pemilik PT. Hui Xin Industry Chai Chun Lii serta HRD Melly.

Pertemuan ini berlangsung mulai pukul 13.00 hingga 21.00 Wib menghasilkan kesepakatan diantaranya :

1. Ke 84 Karyawan berubah status menjadi PKWTT dengan SK Pengangkatan yang akan di terbitkan dalam 14 hari.

2. Para pihak tidak melanjutkan proses hukum baik Pidana maupun Perdata, PTUN, PHI akibat mogok kerja.

Dengan terpenuhinya tuntutan maka pada malam ini pukul 21.00 Wib ke 84 Karyawan yang melakukan mogok kerja itupun langsung membongkar sendiri tenda Perjuangan yang berada tepat di depan gerbang perusahaan itu.

Kepada KoranPerdjoeanganOnline.com , Ketua Federasi Serikat Rakyat Pekerja – Konfederasi Serikat Nasional, Yonathan Yudianto menyampaikan ” Atas hal hal yang telah disepakati semoga segera direalisasikan oleh Perusahaan, Kami sebagai Serikat Pekerja juga akan berkomitmen untuk membongkar tenda di depan gerbang perusahaan”.

“Saya mewakili Organisasi mengucapkan terimakasih kepada masyarakat sekitar yang turut membantu perjuangan kami, juga kepada aparat kepolisian yang membantu kami menghadapi oknum – oknum ormas dan preman suruhan perusahaan serta membantu penyelesaian permasalahan kami hingga selesai “, pungkas Yonathan.

(Khoirul Anam)

PUK SPL FSPMI PT. Chunpao Steel Indonesia Bersama PC SPL FSPMI Kabupaten Karawang Gelar Diskusi Proker dan Serah Terima SK PUK Periode 2021 – 2025

 

Karawang, FSPMI – Setelah diadakan Musyawarah Unit Kerja (Musnik) IV PUK SPL FSPMI PT. Chunpao Steel Indonesia pada tanggal 20 November 2021 yang lalu, maka pada hari Sab’tu (4/12) PUK SPL FSPMI PT. Chunpao Steel Indonesia menggelar kegiatan diskusi program kerja dan serah terima SK PUK SPL FSPMI PT. Chunpao Steel Indonesia Periode 2021 – 2025.

 

Yang hadir dari perangkat PC SPL FSPMI Kabupaten Karawang yang di wakilkan oleh Sekretaris Fadjar Setiawan, Winara bersama seluruh perangkat PUK SPL FSPMI PT. Chunpao Steel Indonesia.

Acara berlangsung di Lantai II Kantor Sekretariat Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (KC FSPMI) Kabupaten Karawang Pkl 11.00 Wib sampai dengan selesai.

 

Adapun susunan pengurus dalam Surat Keputusan (SK) Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPL – FSPMI) PT. Chunpao Steel Indonesia periode Tahun 2021-2025 dalam sebagai berikut :

 

1. Ketua : Yogi Hardyansyah

2. Wakil Ketua I : Kurniawan

3. Wakil Ketua II : Umar

4. Wakil Ketua III : Syuryadi

5. Wakil Ketua IV : Asep Sopian

6. Sekretaris : Eko Saba

7. Wakil Sekretaris I : Rokhmat Hidayat

8. Wakil Sekretaris II : Triyono

9. Wakil Sekretaris III : Edi Hasan Wirasa

10. Wakil Sekretaris IV : Dadang Trisno

11. Bendahara : Jajang Supriyatna

Sebelum serah terima SK PUK SPL FSPMI PT. Chunpao Steel Indonesia dari PC SPL FSPMI Kabupaten Karawang, Semua Pengurus mendapatkan arahan dan motivasi dari para Perangkat PC SPL FSPMI Kabupaten Karawang yang hadir Khususnya dari Sekretaris Fadjar Setiawan, bahkan mendapatkan Penjelasan membuat Program Kerja sebelum di buat selama 4 tahun ke depan yang akan di lakukan oleh Pengurus PUK per bidangnya.

 

Setelah pembahasan Program Kerja di lanjutkan dengan Foto Bersama dan Penyerahan SK PUK SPL FSPMI PT. Chunpao Steel Indonesia dari Fadjar Setiawan selaku Sekretaris PC SPL FSPMI Kabupaten Karawang. (Hsn)

FSPMI Karawang Siap Banjiri DKI Jakarta

 

Karawang, FSPMI – Ribuan buruh dari Kabupaten Karawang siap akan banjiri DKI Jakarta bersama sejumlah serikat pekerja yang sama menggelar aksi unjuk rasa secara nasional untuk menyampaikan tuntutan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) minimal 10 persen di depan Istana Negara. Selasa, (7/12/21).

Unjuk rasa secara nasional ini dari berbagai Federasi akan tumpah ruah di jalan sepanjang Istana Negara dan juga akan banjiri oleh buruh di Gedung MK dan Balai Kota Jakarta.

 

Menurut Ketua KC FSPMI Kabupaten Karawang yang di dampingi oleh Ketua PC SPA FSPMI Kabupaten Karawang, Peserta Aksi dari FSPMI Karawang yang siap mengikuti Unjuk Rasa Nasional ini di Istana Negara sekitar 2 ribu orang.

“Besok buruh Karawang akan merapat mulai Pkl 08.00 Wib ke Istana Negara DKI Jakarta, Sekitar 2 ribu FSPMI Kabupaten Karawang akan turun ke jalan”, jelasnya Asmat.

Lebih lanjut, Asmat Serum, S.H menjelaskan terkait tuntutan dari para buruh yaitu pencabutan Surat Keputusan (SK) Penetapan Upah Minimum Kabupaten Karawang yang tidak ada kenaikan sama sekali yang akan di sampaikan kepada penghuni Istana negara dan mengambil kebijakan penuh untuk membatalkan SK UMK Tahun 2022.

 

Selain itu, Aksi unjuk rasa secara nasional juga menuntut dan mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan diskresi dengan membuat Keputusan Presiden (Kepres) untuk membatalkan SK Gubernur dan menaikkan upah 10-15 persen.

Berdasarkan formula dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, melihat kenaikan UMP di DKI Jakarta tahun 2022 hanya sebesar Rp37.749 atau 0,85 persen menjadi Rp4.453.935 per bulan, sedangkan di Karawang sendiri bersama 7 kota atau kabupaten lainnya tidak ada kenaikan karena ada PP Nomor 36 tahun 2021 ini.

Asmat Serum menambahkan bahwa menilai besaran kenaikan UMP tersebut bahkan Karawang sendiri tidak ada kenaikan, ini semua belum efektif untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi lewat daya beli khususnya dari kaum buruh. (Hsn)

Asmat Serum, S.H Geram Upah Karawang Tidak Naik, FSPMI Karawang All Out Akan Banjiri Gedung Sate

Karawang, FSPMI – Besaran nilai upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2022 di Provinsi Jawa Barat (Jabar) sudah ditetapkan Gubernur Ridwan Kamil pada Selasa (30/11) malam.

Penetapan tersebut melalui Keputusan Gubernur Jabar Nomor : 561/Kep.732-Kesra/2021 tanggal 30 November 2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jabar Tahun 2022.

Untuk UMK di wilayah Kabupaten Karawang tetap tidak ada kenaikan, yakni sebesar Rp. 4.798.312,00 sama dengan tahun 2021. Nilai itu menggeser peringkat UMK Karawang ke posisi kedua UMK terbesar disalip oleh Kota Bekasi yang selama tiga tahun berturut-turut atau 2019-2021 yang tertinggi di Jawa Barat.

Menanggapi hal itu, Ketua Konsulat Cabang (KC) FSPMI Kabupaten Karawang Asmat Serum, S.H yang membawahi para Ketua Pimpinan Cabang SPAMK, SPEE, SPL dan SPAI FSPMI Kabupaten Karawang mengatakan geram upah Karawang tidak naik, maka dari itu FSPMI Karawang akan All Out turun ke jalan banjiri Gedung Sate, buruh Karawang merasa kecewa sekali kepada keputusan Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat yang sudah berjilid jilid Aksi di depan Gedung Sate.

Melihat dari rekomendasi Bupati Karawang sebesar 7,68 persen yang di bawa oleh Depekab Kabupaten Karawang yang penuh percaya diri namun, ditolak mentah mentah oleh Gubernur Jawa Barat. Asmat Serum, S.H menegaskan, akan melakukan aksi besar-besaran dan melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas surat keputusan (SK) yang dikeluarkan Gubernur Jawa Barat soal UMK tahun 2022.

“Kami FSPMI Karawang sangat kecewa, kami kawal rekomendasi Kabupaten Karawang sebesar 7,68 persen kenaikan UMK Karawang Tahun 2022 namun di gagalkan oleh Gubernur, Kami FSPMI Karawang akan menggugat atas keputusan Surat Keputusan (SK) yang jelas jelas tidak pro kepada rakyat khususnya Kaum Buruh Jawa Barat, Kami akan datangi lagi gedung sate jauh lebih banyak lagi dari masa sebelumnya”, tegasnya Asmat

Karena dalam penentuan UMK tahun 2022 oleh gubernur berdasarkan PP 36 Tahun 2021 sedangkan Mahkamah Konstutitusi (MK) sendiri mengeluarkan keputusan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Inskontitusional Bersyarat. Sedangkan PP 36 tahun 2021 merupakan turunan dari UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“SK tersebut melanggar. Inskonstutional keputusan MK itu. Karena MK memutuskan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan diucapkan”, jelasnya Asmat

Dia menambahkan bersama seluruh Ketua pimpinan cabang FSPMI Kabupaten Karawang sepakat akan melaksanakan aksi pada 9 dan 10 Desember 2021 di gedung sate Bandung dan Ketua DPW FSPMI Jawa Barat sudah mengeluarkan Instruksi Aksi.

“Ini bentuk kekecewaan kami, DPW FSPMI Jawa Barat sudah mengeluarkan Instruksi Aksi pada tanggal 9 dan 10 Desember 2021 Kami bersama Ketua PC SPA FSPMI Karawang sudah sepakat akan turun ke jalan untuk Kepung Gedung sate”, tambahnya. (Hsn)

FSPMI DKI Sisir Pabrik Kawasan Industri Pulogadung, Persiapkan Aksi Unjuk Rasa Nasional

Jakarta, FSPMI – Selama 2 hari ini, 6 – 7 Desember 2021 mcassa aksi buruh FSPMI DKI Jakarta terus menerus melakukan konvoi keliling di dalam kawasan industri Pulogadung. Hal ini sebagai bagian rangkaian aksi unjuk rasa nasional yang akan dilaksanakan esok hari, 8 – 9 Desember 2021 di istana dan balaikota. Menuntut penetapan UMP DKI 2022 khususnya dan UMK 2022 berbagai daerah untuk naik sebesar 10%.

Hal ini bukan tanpa alasan, karena Mahkamah Konstitusi telah menyatakan UU Cipta Kerja Inkonstitusional. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 25 November 2021 ini terkait UU Cipta Kerja, yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UU Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (Inkonsitusional) secara bersyarat.

Oleh karena itu, FSPMI DKI menyampaikan dalam persiapan aksi hari ini, akan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran yang difokuskan istana negara, balaikota dan di kawasan industri Pulogadung, Jakarta Timur guna mendesak Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pada 8 – 9 Desember 2021.

Dalam hal ini, FSPMI DKI meminta Gubernur Anies Baswedan untuk taat pada Putusan MK dengan cara membatalkan penetapan upah minimum di Provinsi DKI Jakarta yang telah diterbitkan sebelum adanya putusan MK.

Ditegaskan dalam sosialisasi hari ini, ketika Mahkamah Konstitusi secara tegas menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula untuk menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Artinya, penetapan upah minimum tahun 2022 yang menggunakan dasar hukum Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, harus dibatalkan! Karena PP No. 36/2021 adalah peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja, serta bersifat strategis dan berdampak luas, sebagaimana yang dinyatakan oleh Putusan MK.

PP No. 36/2021 tentang Pengupahan, telah berdampak langsung pada hilangnya jaminan kepastian pekerjaan, jaminan upah dan jaminan sosial, yang sebelum adanya UU Cipta Kerja, telah diatur dalam UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Upah minimum termasuk kebijakan strategis dan berdampak luas karena mayoritas pekerja formal adalah pekerja penerima upah minimum. (Jim).