PUK SPL FSPMI PT Makmur Jaya Saputra Perkasa Gelar Rapat Konsolidasi di Anyer

Serang, KPonline – Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK SPL FSPMI) PT Makmur Jaya Saputra Perkasa, Tangerang, mengadakan Rapat Koordinasi Program Kerja Internal PUK di Hotel Salsa Beach Anyer, pada hari Sabtu dan Minggu, (22-23 Juli 2017).

Dalam rapat koordinasi ini dibahas mengenai Peraturan Organisasi PUK SPL FSPMI Makmur Jaya SP, visi-misi setiap divisi di kepengurusan, serta membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang.

Hal ini dilakukan untuk memperkuat organisasi di tingkat internal maupun eksternal.

PUK SPL FSPMI PT Makmur Jaya SP merupakan salah satu PUK paling senior di Tangerang Raya. Mereka sudah bergabung dengan FSPMI kurang lebih selama 12 tahun, sejak 20 Mei 2005. Banyak kader-kader FSPMI Tangerang yang lahir dan muncul dari PUK SPL FSPMI PT Makmur Jaya SP. Diantaranya Direktur LBH FSPMI Propinsi Banten, Korda Garda Metal Tangerang, Team Media Perdjoeangan, dan beberapa pengurus PUK juga tercatat di kepengurusan Pimpinan Cabang dan Biro SPL FSPMI Tangerang.

Meskipun demikian, tidak membuat PUK SPL FSPMI PT Makmur Jaya SP menjadi besar kepala. PUK kini tetap mengadakan pertemuan mulai dari diskusi ringan dan rapat-rapat kecil.

Acara konsolidasi ini dibuka pukul 15:00 wib, yang dihadiri seluruh Pengurus PUK SPL FSPMI PT Makmur Jaya SP dan Sekretaris PC SPL FSPMI Tangerang Kristian Lelono .

Personalia PT Makmur Jaya SP Yance Hermawan Atmaja juga hadir dalam acara tersebut. Dia mengaku bukan sebagai perwakilan management, tetapi memposisikan dirinya sebagai pekerja yang diundang oleh pengurus PUK SPL FSPMI PT Makmur Jaya SP.

Dalam sambutannya, Yance mengatakan bahwa selaku aktivis buruh untuk tidak pernah menyerah. “Teruslah maju melangkah untuk bersatu, solid dan kompak dalam berjuang menuntut hak kita sebagai pekerja,” ucap Yance

Selanjutnya Yance berharap PUK SPL FSPMI PT Makmur Jaya SP semakin maju dan sukses. Yance mengajak PUK SPL FSPMI PT Makmur Jaya SP untuk menunjukan kekuatan PUK kembali seperti yang dulu, menjadi Barometer PUK di FSPMI Tangerang.

Sambutan selanjutnya disampaikan Sekretaris PC SPL FSPMI Tangerang, Kristian Lelono.

“Semoga dengan Rapat Koordinasi ini lebih menguatkan lagi walau dengan wajah lama tapi diposisi yang baru dan diharapkan dengan formasi ini bisa mengkoordinir semua lini ditiap-tiap divisi dalam menjalankan visi-misi program kerjanya,” kata Kristian.

Ketua PUK SPL FSPMI PT Makmur Jaya SP Sopiyudin Sidik yang juga menjabat sebagai Direktur LBH FSPMI Propinsi Banten mengatakan, koordinasi ini merupakan hasil diskusi dan rapat-rapat kecil yang sering dilakukan pengurus pasca MUSNIK pada bulan Mei 2017 yang lalu. Tujuannya adalah untuk memantapkan kinerja pengurus dalam menjalankan visi-misi program kerja jangka pendek dan jangka panjang ditiap-tiap divisi di kepengurusan periode ini.

Di penghujung waktu setelah acara selesai, Kristian Lelono mengapresiasi kinerja dan cara kerja yang dilakukan oleh PUK SPL FSPMI PT Makmur Jaya SP, yaitu dengan cara diskusi. Menurut BK, panggilan akrab Kristian Lelono, diskusi adalah salah satu cara menyelesaikan dan mematangkan suatu masalah.

BK berpesan, semoga dengan adanya program kerja baru yang telah disepakati di rapat koordinasi ini ada perubahan yang baik di PUK Makmur Jaya SP dan diharapkan untuk segera menyelesaikan salah satu program kerja yaitu PKB yang dulu pernah digarap 40-50%.

Mempertimbangkan Wacana Ambil Alih Tata Kelola BPJS Ketenagakerjaan

Jakarta, KPonline – Kebijakan ekonomi Jokowi dinilai sangat pro pada investasi dan mengabaikan kepentingan buruh, petani, nelayan dan para pemilik lahan lahan di pelosok desa.

Jokowi memberi karpet merah pada investor investor yang mulai di banjiri oleh investor dari China. Sedangkan investor terbesar hingga saat ini masih diduduki oleh Singapura, negara kecil tetangga kita. Negara kecil tersebut juga masih menempati urutan teratas negara yang meminjamkan uangnya kepada bangsa ini.

Satu sisi, Jokowi juga membuat catataan dengan tinta merah yang membuat nasib rakyatnya makin tidak diperhatikan dan dilindungi. Melalui kebijakan PP 78/2015, Jokowi membuat kebijakan upah murah. Melalui PP 45/2015, Jokowi membuat kebijakan program pensiun murah. Melalui kebijakan Permenaker 16/2016, Jokowi membuat kebijakan tentang perbudakan berkedok pemagangan.

Sehingga nggak heran jika sepanjang Jokowi jadi presiden, gelombang aksi buruh terus terjadi. Belum lagi kebijakan jokowi mencabut subsidi harga BBM dan TDL.

Aksi yang tiada henti juga dilakukan oleh kelompok petani yang lahan-lahanya dirampas oleh perusahaan besar. Aksi juga dilakukan oleh para guru honorer, bidan, dan Selasa tanggal 9 Juli 2017, sejumlah nelayan dari Jawa Tengah dan Jawa Barat akan melakukan aksi ke istana negara.

Berbagai kelompok pergerakkan mulai merasa hopeless merasa tidak ada harapan lagi sepanjang Jokowi memimpin negara ini hingga 2019. Jokowi dengan berbagai paket kebijakan ekonominya, hanya berorientasi pada membangun iklim investasi (namun satu sisi menggebuk upah buruh), berorientaai pada maunya pemberi hutang yang memintanya mencabut berbagai subsidi rakyat dan memotong anggaran-anggaran APBN di sejumlah kementerian karena defisit anggaran yang terus terjadi.

Ketergantungan pada investor dan pemberi hutang membuat Jokowi tidak berdaya. Berbagai kebijakannya kemudian diputuskan berdasar apa maunya mereka. Karena pendapatan APBN yang bersumber dari pajak tidak sesuai dengan target. Satu sisi, ditengah defisitnya anggaran Jokowi terus membangun berbagai infrastruktur (nggak nyambung dengan gagasan revolusi mental) dengan “menggadai BUMN”.

Dari uraian diatas, kita dapat mengambil benang merahnya, betapa kekuatan “pemilik uang”, baik para investor maupun bank dunia atau negara negara donor pada akhirnya sangat mendominasi dalam kebijakan ekonomi negara negara berkembang yang tidak membangun basis keuangan rakyat.

Siapa yang bisa mengepul atau mengumpulkan uang atau memiliki atau menguasai uang, dialah yang akan menang dan berjaya (logika kapital saat ini).

Singapura, Cina, Jepang, adalah contoh negara negara pemberi hutang dan juga investor terbesar di Indonesia. Pertanyaannya, darimanakah uang uang yang mereka miliki itu berasal?

Tidak bisa dipungkiri, bahwa keberadaan dana pensiun buruh yang dimiliki Jepang lebih dari 15.000 triliun.  Singapura juga sekitar 3000 triliun. Cina yang baru memulai program pensiun pada era 1990-an memiliki dana pensiun yang besar karena ditopang oleh iuran pensiun yang besar dan jumlah pekerja formal ratusan juta orang.

Sekitar beberapa bulan lalu kepala Bapenas menyampaikan dengan aset yang besar, dana pensiun Cina mencapai 38 ribu triliun, juga dana pensiun di Australia dan Kanada telah membiayai pembiayaan pembangunan infrastruktur bandara, kereta cepat, dan sebagainya. Jadi negara berhutang pada buruhnya.

Di Indonesia, akibat kita lambat dan setengah hati mereformasi jaminan sosial terutama jaminan pensiun, membuat aset BPJS Ketenagakerjaan (dulu Jamsostek) masih sangat kecil. Sampai akhir 2016, BPJS Ketenagakerjaan mengelola dana investasi Rp261,22 Triliun yang terdiri dari aset BPJS Ketenagakerjaan Rp9,79 Triliun dan aset Dana Jaminan Sosial (DJS) ketenagakerjaan Rp251,43 Triliun. Pendapatan investasi yang dihasilkan dari dana kelolaan tersebut Rp 21,76 Triliun.

Kinerja keuangan BPJS Ketenagakerjaan menghasilkan pencapaian total asset yaitu sebesar Rp268,59 Triliun yang terdiri dari aset Badan sebesar Rp13,37 Triliun dan aset DJS sebesar Rp255,22 Triliun. Aset tersebut tumbuh 25,21% dari tahun 2015. Kemudian, 2 tahun perjalanan BPJS Ketenagakerjaan tampaknya belum memberikan harapan besar buruh dan kontribusi bagi buruh dan negara.

Karenanya Reformasi Jilid II Jaminan Sosial menjadi penting, diantaranya dengan menaikkan iuran pensiun dari pengusaha sebagai bentuk share profit kepada buruh. Saat ini iuran pensiun pengusaha hanya 2%, jauh dibawah Singapura dan Malaysia sebesar 11-13%. Dengan demikian, manfaat jaminan pensiun bisa dinaikkan.

Tata kelola dan penguasaan dana buruh oleh buruh menjadi penting dalam memperkuat positioning buruh pada pemerintah. Dengan potensi aset ribuan triliun menjadikan buruh mempunyai kemampuan investasi dan memberikan pinjaman bagi negara. Sehingga buruh bisa bargaining terkait kebijakan ketenagakerjaan dan kebijakan kesejahteraan lainnya.

Saat ini dengan badan hukum publik (sebelumnya BUMN), buruh sebagai stake holder utama hanya diberi ruang menempati 2 posisi sebagai Dewan Pengawas (selevel Komisaris di BUMN). Karena itu, tidak ada salahnya memberikan kesempatan tata kelola BPJS Ketenagakerjaan kepada buruh.

Pancoran, 9 Juli 2017