“Pak Jokowi, Apakah Dengan Mengesahkan RPP Pengupahan Anda Merasa Menang?”

Buruh menolak Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan (Foto: Herveen).

Buruh menolak Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan (Foto: Herveen).

Apa kabar, Pak Jokowi? Apakah Anda merasa menang telah mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengupahan? Pastinya Anda tahu kan, sejak lama buruh Indonesia menolak RPP itu. Bahkan mengancam akan melakukan mogok nasional jika RPP benar-benar disahkan. Tetapi Anda benar-benar mengesahkannya. Kami menduga, ada orang-orang jahat yang telah membisikkan kepada Anda: “Pemerintah tidak boleh kalah….”

Jika pendekatannya memang seperti itu, baiklah, sekarang Pemerintah telah menang. Apakah Anda merasa senang? Kami hanya berharap, semoga sebelum tanda tangan, Anda sudah membacanya terlebih dahulu. Sehingga, ketika nantinya buruh Indonesia bergerak untuk menolak, Anda tidak lagi mengatakan belum membaca draft RPP-nya.

Oh ya, ternyata Anda sudah menandatangani RPP Pengupahan itu sejak hari Jumat (23 Oktober 2015) yang lalu. Tetapi kami baru tahu hari Senin siang, tanggal 26 Oktober 2015. Itu pun setelah Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri menyampaikannya dalam Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian di Kantor Kemnaker, Jakarta.

“Alhamdulillah PP Pengupahan sudah selesai. Sudah ditandatangani Presiden dan telah diundangkan. Itu langsung berlaku. Penetapan UMP 2016 oleh Gubernur nanti sudah harus menggunakan formula sebagaimana diamanatkan dalam PP tersebut,” demikian kata Hanif.

Bahkan, kemudian panjang lebar Hanif menjelaskan, “Upah itu kan pada dasarnya hak privat antara pemberi kerja dengan pekerja. Negara hadir dengan kebijakan upah minimum untuk melindungi pekerja agar tidak terjatuh dalam upah murah. Melindungi mereka yang belum bekerja agar bisa masuk ke pasar kerja, dan melindungi dunia usaha agar bisa berkembang meningkatkan lapangan kerja.”

Tidak hanya itu. Lebih lanjut Hanif menjelaskan, bahwa dengan kebijakan pengupahan yang menggunakan formula berdasar inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional, kepastian bagi pekerja maupun dunia usaha akan tercipta. Pada gilirannya akan meningkatkan pembukaan lapangan kerja baru melalui peningkatan investasi dan berkembangnya dunia usaha. Selain itu, juga untuk memastikan adanya besaran kenaikan upah pekerja/buruh setiap tahun.

“Pengupahan dengan formula ini win-win sudah. Pekerja dapat kepastian bahwa upah mereka akan naik setiap tahun, dan pengusaha dapat kepastian bahwa besaran kenaikan upah setiap tahun itu terukur sifatnya, sehingga tidak mengganggu perencanaan keuangan perusahaan. Dan yang pasti juga bahwa lapangan kerja akan terus meningkat seiring dengan adanya kepastian dalam berinvestasi dan berusaha”, katanya.

Hal senada juga disampaikan oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, beberapa waktu yang lalu.  Saat itu, Darmin mengatakan pemerintah akan segera menerapkan kebijakan pengupahan baru dengan sistem formula yang berdasar pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional dalam perhitungan kenaikan upah minimum tahunan.

“Setelah Bapak Presiden tanda tangan, maka Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan itu langsung berlaku. Itu berarti bahwa penetapan upah minimum propinsi (UMP) oleh Gubernur sudah harus mengacu pada formula dalam PP tersebut. “Oleh karenanya kami minta kepada seluruh Gubernur untuk dapat menyesuaikan dengan ketentuan dalam PP Pengupahan itu,” kata Menko Darmin.

* * *

Jika menyimak apa yang disampaikan para pembantu Presiden, kedengarannya memang indah. Seolah-olah keberadaan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan hendak memberikan kepastian dan mengurangi pengangguran. Tetapi, Pak Jokowi. Ketahuilah. Buruh Indonesia sudah tidak bisa lagi dibohongi.

Kepastian tentang apa yang diharapkan dengan formula kenaikan upah semacam itu?

Satu hal yang pasti, kenaikan upah minimum yang hanya berdasarkan inflansi dan pertumbuhan ekonomi adalah untuk menghilangkan keterlibatan serikat pekerja dalam kenaikan upah minimum. Tidak ada lagi perdebatan panjang di dewan pengupahan. Tidak ada lagi survey pasar untuk menentukan kebutuhan hidup layak. Hal ini, karena, yang menentukan besarnya inflansi dan pertumbuhan ekonomi adalah pemerintah (Badan Pusat Statistik).

Apabila kami tidak terlibat, bagaimana kami bisa memastikan data itu akan akurat? Ingat, Peraturan Pemerintah bisa berlaku 10 tahun, bahkan 20 tahun. Ia tidak hanya berlaku untuk tahun ini. Bagaimana negeri ini akan mampu berkompetisi dengan negara-negara lain, jika kenaikan upah hanya dipatok dalam kisaran 10 persen per tahun. Dan sangat dimungkinkan bisa lebih rendah dari itu.

Dengan negara-negara di ASEAN saja, upah kita sudah jauh tertinggal. Bagaimana kita akan mampu bersaing dengan mereka?

Anda telah merampas hak serikat pekerja untuk terlibat dalam menentukan kenaikan upah minimum. Sejak tahun 80-an, serikat pekerja sudah dilibatkan dalam survey pasar untuk menentukan Kebutuhan Fisik Minimum (KFM), kemudian dirubah menjadi menjadi Kebutuhan Hidup Minimum (KHM), dan saat ini kita menggunakan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Sekali lagi, apakah Anda merasa menang telah berhasil menyingkirkan peran serikat pekerja dalam penetapan upah minimum. Merampas sesuatu yang paling asasi dari kami.

Lalu pengurangan pengangguran macam apa yang diharapkan dengan besaran upah yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup buruh?

Mengapa Pemerintah yang gagal dalam hal memberantas pengangguran, kami yang harus diberikan hukuman? Bapak tahu kan, upah bukanlah masalah utama yang menjadi penghambat ekonomi? Seharusnya pemerintah fokus pada biaya tinggi, korupsi, dan pungli. Bukannya menakar upah kami hanya sebatas inflansi dan pertumbuhan ekonomi? (*)

Siaran Pers: KSPI Menolak Rumusan Upah dari Pemerintah

IMG-20150206-WA0052Sehubungan dengan akan ditetapkannya RPP Pengupahan oleh pemerintah, dimana  Rumusan RPP yang dibuat oleh pemerintah, kenaikan upah   berdasarkan  formula tetap, dimana  kenaikan upah minimum  dihitung berdasarkan Rumus inflasi  + PDB. Maka, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan elemen buruh Indonesia menolak dengan tegas usulan pemerintah tersebut.

Hal itu ditegaskan oleh Presiden KSPI Said Iqbal usai menggelar konferensi pers di gedung Juang,Menteng,Jakarta,Senin (28/09/2015).

Alasannya, Said Iqbal pun menjelaskan beberapa hal mendasar terkait penolakan tersebut. Diantaranya, kebijakan pembatasan kenaikan upah adalah intervensi dan supervisi dari Bank dunia (World Bank) dan International Monetery Founding (IMF), agar pemilik modal tetap diuntungkan.
“Kita tahu IMF dan WB adalah kepanjangan tangan dari kapitalisme.  kebijakan tersebut  mengancam keberlangsungan buruh indonesia.” Tegasnya.

Dirinya juga mengatakan, jika upah sudah diintervensi oleh World Bank, dengan mematok kenaikan upah.

“Ini adalah intervensi World Bank dan IMF kepada buruh melalui formulanya. kita sangat menyayangngkan program nawacita pemerintahan Jokowi  hanya lips service saja.” Katanya.

Belum lagi, lanjutnya, Kalau pemerintah tetap ngotot untuk menerapkan rumusan tersebut, maka, “kami akan melakukan pemogokkan umum jika upah dipatok. karena upah buat buruh  adalah sesuatu yg sangat penting dan orientasi seseorang dalam  bekerja.” Tegasnya.

Di sisi lain,tambahnya, pemerintah melalui Wakil Presiden Jusuf Kalla,  Menaker Hanif Dhakiri juga akan melakukan penataan, “kita mau tanya apanya yang mau ditata, jika ternyata yang dilakukan adalah mematok kenaikan upah.” Cetusnya.

Belum lagi, dengan rumus tersebut, tambah Said Iqbal, maka peran Serikat Pekerja akan hilang, karena tidak diputuskan melalui survey KHL lagi.

“Kalau pakai formula maka KHL tidak menjadi ukuran lagi dalam penetapan upah. Apalagi inflasi dan Pdb ditentukan oleh pemerintah. Ini jelas pesanan.” Imbuhnya.

Untuk itu, kami tegas untuk menolak rumusan upah dari pemerintah tersebut dan mendesak pemerintah agar kenaikan upah di 2016 dinaikkan sebesar 22 persen.

“Kami mendesak pemerintah agar kenaikan upah minimum 2016 sebesar 22 persen, ini  agar daya beli buruh dapat kembali naik.” Tegasnya.

Terima Kasih

Said Iqbal
Presiden KSPI

.

========================

Catatan: Sebagai afiliasi dari KSPI, FSPMI mendukung pernyataan sikap sebagaimana tersebut di atas. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan siaran pers ini, mohon menghubungi alamat e-mail berikut ini: infokomburuh@gmail.com

Meluruskan Tuduhan Terhadap FSPMI

Peserta karnaval mengangkat seseorang yang menggambarkan pengusaha hitam. Menggambarkan bahwa sesungguhnya pengusaha hitam itu bisa bersenang-senang diatas jerih payah kaum buruh. |Foto: Kiki

Peserta karnaval mengangkat seseorang yang menggambarkan pengusaha hitam. Menggambarkan bahwa sesungguhnya pengusaha hitam itu bisa bersenang-senang diatas jerih payah kaum buruh. |Foto: Kiki

.

Sebenarnya bukan hal baru, ketika ada pekerja bergabung dan mendirikan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), ada pihak-pihak tertentu yang tidak menghendaki kehadirannya. Berbagai hal dilakukan. Mulai dari pemecatan, kriminalisasi, menyampaikan hal-hal buruk tentang FSPMI, hingga membentuk serikat pekerja lain dan menggunakan tangan-tangan management  untuk mengarahkan agar pekerja mengundurkan diri dari keanggotaan FSPMI.

Di Tangerang, Ikatatan Karyawan Tingkat Perusahaan di PT. Trayindo Teknik Mandiri bahkan secara khusus membuat pengumuman yang salah satu isinya menyatakan terbentuknya FSPMI di perusahaan tersebut meresahkan para pendiri IKTP PT. TTM. Secara lengkap, isi dari pengumuman itu berbunyi seperti ini:

PENGUMUMAN

Untuk menjawab pertanyaan seputar pembentukan Ikatan Karyawan Tingkat Perusahaan di PT Trayindo Teknik Mandiri (IKTP PT. TTM) kami dari pengurus ingin menyampikan hal-hal sebagai berikut:

1. Serikat pekerja adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pekerja/karyawan dari sebuah perusahaan dengan menganut asas dari karyawan, oleh karyawan, dan untuk karyawan.

2. Adanya kabar dibentuknya sebuah serikat dibawah nama FSPMI, meresahkan para pendiri IKTP PT. TTM, karena organisasi tersebut akan sangat ditunggangi kepentingan FSPMI yang akan menomorduakan kepentingan karyawan, ataupun malah hanya menjadikan kepentingan karyawan sebagai kedok semata untuk mencapai tujuan-tujuan tidak baik yang akan merugikan baik karyawan maupun perusahaan dimana karyawan bekerja. Padahal sebuah serikat pekerja dibentuk harus menganut asas dari karyawan, oleh karyawan, dan untuk karyawan.

3. Tujuan utama sebuah serikat dibentuk adalah sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi karyawan kepada pihak perusahaan, dengan tujuan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, adil, dan seimbang. Segala tujuan lain yang berada dibalik itu sudah sepatutnya dipertimbangkan secara baik-baik oleh setiap calon anggota sebelum memutuskan untuk bergabung.

“Perusahaan adalah tempat kita bekerja dan mencari nafkah, kalau bukan kita yang bertindak mengambil inisiatif, mengurus, dan menjaga, siapa lagi?”

Pengumuman ini ditandangani oleh P. Sukirno, Ketua IKTP PT. TTM.

Ketika mendapat laporan adanya pengumuman tersebut, Wakil Ketua Bidang Advokasi Pimpinan Cabang SPL FSPMI Tangerang Sofiyudin Sidiq, SH menilai bahwa pengumuman tersebut terkesan ngawur dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Sofi, serikat pekerja bukan saja badan yang dibentuk oleh pekerja/karyawan dari sebuah perusahaan dengan menganut asas dari karyawan, oleh karyawan, dan untuk karyawan. Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, telah jelas disebutkan, bahwa pengertian serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi dan dan kepentingan pekerja dan buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

Menanggapi isi pengumuman yang menyatakan bahwa serikat pekerja menganut asas dari karyawan, oleh karyawan, dan untuk karyawan: “Bukan seperti itu yang dimaksud asas dari serikat pekerja. Lebih baik IKTP PT. TTM membaca lagi BAB II Undang-undang  Nomor 21 Tahun 2000. Disana mengatur secara detail apa itu asas, sifat, dan tujuan serikat pekerja,” kata Sofi.

Tujuan utama serikat pekerja adalah memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya. Sedangkan yang disebut dalam pengumuman, wadah untuk menyampaikan aspirasi karyawan kepada pihak perusahaan, dengan tujuan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, adil, dan seimbang, itu adalah fungsi dari serikat pekerja.

Perlu diketahui, tidak hanya itu fungsi serikat pekerja. Ada fungsi yang lain, seperti, sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial; sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama dibidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya; sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; juga sebagai wadah pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham dalam perusahaan.

Terkait dengan pernyataan IKTP PT. TTM, “Bahwa kabar dibentuknya sebuah serikat dibawah nama FSPMI, meresahkan para pendiri IKTP PT. TTM, karena organisasi tersebut akan sangat ditunggangi kepentingan FSPMI yang akan menomorduakan kepentingan karyawan, ataupun malah hanya menjadikan kepentingan karyawan sebagai kedok semata untuk mencapai tujuan-tujuan tidak baik yang akan merugikan baik karyawan maupun perusahaan dimana karyawan bekerja,” Sofi menduga itu sebagai upaya untuk mendeskreditkan keberadaan FSPMI.

FSPMI adalah serikat pekerja yang sah dan legal berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000. Mengatakan bahwa FSPMI hanya menjadikan kepentingan karyawan sebagai kedok semata untuk mencapai tujuan-tujuan tidak baik yang akan merugikan baik karyawan maupun perusahaan dimana karyawan bekerja dirasa telah mencemarkan nama baik organisasi.

Patut diduga pengumuman itu dibuat atas suruhan orang perusahaan. Orang karena itu kami sedang mempertimbangkan untuk melakukan langkah hukum,” tutur Sofi. (*)

Ingatkan Pemerintah Atas Pelanggaran Undang-undang, Malah Dibilang Rasis

tenaga kerja asingSalah satu tuntutan dalam aksi #BuruhKepungIstana pada tanggal 1 September 2015 adalah menolak masuknya tenaga kerja asing “dalam kategori tanpa keahlian” di Indonesia. Penolakan ini didasarkan pada keprihatinan terhadap banyaknya buruh Indonesia yang ter-PHK, sementara para pekerja asing seperti disediakan karpet merah untuk bisa bekerja di Negeri ini.

Untuk menyebut satu contoh perusahaan yang mempergunakan tenaga kerja asing adalah PT Cemindo Gemilang, di Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Dalam berita yang diturunkan detik.com (9/9/2015) perusahaan ini mampu memproduksi 14 juta sak semen dalam setahun dengan nilai investasi USD 600 juta. Ada 274 pekerja asing yang saat ini bekerja di perusahaan itu.

Ketika ditanya Fahri (Wakil Ketua DPR RI), pekerja Tiongkok tak bisa berbahasa Indonesia dan Inggris.

Penyebutan kata “Tiongkok” hanya semata-mata karena mereka berasal dari sana. Bukan sebuah penegasan atas sebuah sikap, bahwa suatu ras tertentu lebih superior dan memiliki hak untuk mengatur ras yang lainnya. Kalau saja mereka berasal dari Jepang, tentu akan lain penyebutannya. Meskipun demikian, ada saja yang mengatakan penolakan terhadap pekerja asing dalam kategori unskilled workers yang bekerja di Indonesia itu adalah sikap rasis.

Terhadap anggapan itu tentu harus diluruskan.

Bagi FSPMI-KSPI, penolakan terhadap tenaga kerja asing adalah kritik atas kebijakan Pemerintah yang melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Rasanya perlu ditegaskan, yang kita tolak adalah tenaga kerja asing dalam kategori unskilled workers. Juga, yang tidak bisa berbahasa Indonesia.

Hal ini secara jelas disampaikan KSPI dalam spanduknya sebagaimana terlihat dalam gambar: “TOLAK PEKERJA ASING Atau Wajibkan Pekerja Asing Berbasaha Indonesia.” Mengapa harus begitu? Karena ketentuannya mengatur demikian.

Dalam BAB VIII mengenai PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING sudah diatur mengenai kritieria tenaga kerja yang dapat dipekerjakan di Indonesia. Disana disebutkan, penggunaan tenaga kerja asing dilaksanakan secara selektif dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja Indonesia secara optimal. Bukan seperti yang terjadi saat ini, pintu bagi masuknya tenaga kerja asing dibuka selebar-lebarnya. Dalam hal ini, temuan Fahri soal pekerja Tiongkok yang tidak bisa berbahasa Indonesia, mengkonfirmasi adanya pelanggaran itu.

Kepmenaker Nomor KEP- 20/MEN/III/2004 tentang Tata Cara Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing juga dengan tegas dikatakan, tenaga kerja asing yang dipekerjakan wajib memenuhi persyaratan, bisa berbahasa Indonesia. Tentu tidak hanya itu syaratnya. Mereka juga harus memenuhi kewajiban mengenai standar kompetensi, yaitu kualifikasi yang harus dimiliki oleh tenaga kerja warga negara asing antara lain pengetahuan, keahlian, keterampilan di bidang tertentu, dan pemahaman budaya Indonesia.

Disebutkan, pemberi kerja asing wajib menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping tenga kerja kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing. Hal ini dilakukan, agar tenaga kerja pendamping tersebut dapat memiliki kemampuan sehingga pada waktunya diharapkan dapat mengganti tenaga kerja asing yang didampinginya. Apabila para tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia tidak memiliki keahlian sebagaimana tersebut, bagaimana mungkin akan terjadi alih teknologi dan alih keahlian? Sedangkan jumlah pencari kerja jumlahnya membludak, yang rasanya, bisa dipenuhi tanpa harus mendatangkan tenaga kerja asing.

Begitulah sikap kita. Bukan didasarkan atas kebencian, apalagi sentimen terhadap ras tertentu. Sebagai anggota IndustriALL Global Union yang beranggotakan kurang lebih 50 juta pekerja di 140 negara, tentu FSPMI percaya, kaum buruh sedunia harus bersatu. Kita sedang mengingatkan kepada pemerintah, bahwa saat ini sudah lebih dari 50 ribu pekerja di PHK. Jutaan orang menganggur. Tetapi mengapa tenaga kerja asing dalam kategori unskilled workers seperti diberi kemudahan untuk bekerja di negeri ini? (*)

 

Janji Serikat Pekerja

1Meskipun peristiwa ini terjadi beberapa bulan yang lalu, tetapi saya tak akan pernah bisa melupakannya. Wajah polosnya. Juga tatap matanya yang sendu, ketika memegang bendera Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di siang yang terik itu.

Bocah kecil itu ikut ibunya, buruh PT. Jaba Garmindo (dalam pailit) dalam sebuah aksi yang dilakukan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di KPKNL Cirebon. Sehari sebelumnya ikut dalam aksi di KPKNL Jakarta 1, kemudian dari sana berangkat ke Purwakarta. Menginap di tempat ini, kemudian pagi-pagi sekali melanjutkan perjalanan ke Cirebon.

Orang tuanya terpaksa mengajak bocah itu. Sebab di rumah tidak ada yang mengasuh. Sedangkan sebagai bagian dari tanggungjawab, ia harus ikut serta dalam aksi ke Cirebon yang jika dihitung pulang – pergi memakan waktu dua hari.

Begitulah, perselisihan hubungan industrial tidak hanya berdampak pada pekerja. Tetapi juga keluarganya. Bahkan dalam dimensi yang lebih luas, masalah perburuhan juga terkait erat dengan masyarakat. Bahkan anak-anak yang tidak tahu apa-apa perihal hubungan kerja itu juga terkena dampak.

Melihat kembali foto ini, kita akan diingatkan pada satu hal. Bahwa kewajiban serikat pekerja itu adalah melunasi janji: janji untuk membela, memperjuangkan, dan melindungi pekerja dan keluarganya.

Bukan hanya pekerja yang dibela. Bukan untuk kepentingan pekerja saja kita berjuang. Perlindungan yang diberikan serikat pekerja, juga harus mencakup keluarga dari para pekerja. Dalam konteks ini, berbicara pekerja sama halnya membicarakan masyarakat secara luas.

Maka setiap pekerja tidak perlu malu dan ragu untuk bergabung dalam serikat pekerja. Menjadi anggota serikat bukanlah kesalahan. Itu justru sebuah kemuliaan. Bahkan serikat pekerja merupakan organisasi yang sah dan mendapat keistimewaan karena keberadaannya diatur tersendiri dalam Undang-undang. Perjuangannya bukan untuk kepentingan pribadi. Tetapi, juga, memperjuangkan agar setiap generasi di Negeri ini memiliki masa depan. (*)