Gerakan buruh saat ini mendapat sorotan tajam. Tidak hanya kelas menengah ngehek yang mulai gusar dengan aksi-aksi massif yang dilakukan buruh. Ketika berada di Batam, Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan pun angkat bicara mengenai aksi buruh. Menurutnya, Batam harus membuat peraturan tentang pembatasan waktu dan tempat demo. Mirip dengan DKI Jakarta yang hanya membolehkan demo di bundaran HI, depan Istana negara dengan jarak 100 meter, dan DPR RI.
Tidak hanya itu, Luhut juga meminta Kapolri Jenderal Badrodin Haiti memerintahkan anggotanya di Kepri untuk menindak tegas setiap pendemo yang melanggar aturan, jika melakukan tindakan anarkis.
“Pak Gubernur segera buat Pergubnya, setelah itu, Kapolda, jajaran TNI, Kejaksaan saling bekerjasama menegakkan aturan itu,” pinta Luhut, seperti dikutip batampos.co.id. (18/2/2016).
Kapolri pun langsung menyanggupi dan langsung meminta Kapolda Kepri dan Kapolres yang hadir untuk mengawal pelaksanaan Pergub nantinya. Kapolri pun menguraikan 6 tahapan pendekatan yang dilakukan saat demo. Mulai melakukan penggawalan, menghalau massa tanpa senjata atau tangan kosong, penggunaan gas air mata, water canon, hingga tahapan keenam yakni melumpuhkan pendemo yang anarkis dengan senjata.
“Kalau demonya damai ya kawal dengan damai, kalau anarkis boleh gunakan pendekatan keenam,” ujarnya. Pendekataan keenam yang dimaksud adalah penggunaan senjata untuk melumpuhkan yang anarkis. Bahasa awamnya, tembak di tempat yang benar-benar anarkis setelah semua tahapan pendekatan dilakukan masih tetap tidak mau menurut.
Luhut pun langsung menimpali. “Setuju kita itu, tindak tegas yang melanggar, apalagi anarkis. Bahasa keren saya: Libas. Negeri ini tak boleh diacak-acak aksi premanisme, semua ada aturannya, jangan coba-coba,” tegas Luhut.
Tentu saja, kita menyesalkan sikap Pemerintah yang menganggap demonstran seperti musuh Negara. Sehingga yang digunakan adalah pendekatan keamanan, apalagi disertai dengan ancaman tembak ditempat. Sebagai salah satu cara yang legal untuk menyampaikan pendapat di muka umum, demonstrasi seharusnya difasilitasi. Bukannya malah dikebiri.
Benarkah demo buruh yang dicitrakan anarkis itu?
Dalam beberapa tahun ini, sebenarnya nyaris tidak kita dengar ada demo yang anarkis. Meskipun di setiap daerah buruh melakukan demo, tetapi hampir semua berjalan tertib. Pihak Kepolisian sendiri mengapresiasi aksi-aksi buruh yang selalu berjalan damai dan penuh cinta. Sebut saja beberapa aksi besar yang kita lakukan: aksi may day, aksi buruh kepung istana, bahkan ketika melakukan mogok nasional. Hampir selalu, buruh mendapatkan ucapan selamat karena berhasil menggelar demo yang tertib dan terkendali.
Malahan, kalangan buruh mencatat, aparat kepolisian lah yang bersikap anarkis terhadap pendemo. Sebagai satu contoh, adalah aksi tanggal 30 Oktober 2015. Ketika itu buruh yang tidak bersenjata, tidak melawan, dan tidak bertindak anarkis, justru dipukuli. Mobil komando milik buruh dirusak.
Itulah sebabnya, terkesan janggal jika alasannya adalah semata-mata demo buruh yang anarkis. Lalu untuk siapa kebijakan ketat ini diberlakukan? Seperti hendak menegaskan maksudnya, ketika di Batam, Luhut menyatakan, “Jaminan keamanan dan kenyamanan adalah paling utama bagi investor.”
Barangkali, penjelasan inilah maksud yang sesungguhnya dari pembatasan demo di Batam.
Sebuah kebijakan yang dipersembahkan untuk investor. Semacam kado istimewa untuk mereka yang memiliki modal. Selain disediakan karpet merah, mereka bahkan tega “menyakiti” rakyatnya sendiri, demi kesenangan Tuan-nya. Sementara, bagi buruh dan element lain yang terus berjuang untuk keadilan, diperlakukan represif. Dan jika perlu, dihadapi dengan moncong senjata.
Menanggapi hal itu, beberapa aktivis buruh di Batam yang dikonfirmasi Tim Media FSPMI mengaku tidak takut. Hal ini justru membuat mereka menjadi semakin solid. Semakin teguh, untuk terus berjuang! (*)
