Diancam Tembak Ditempat, Buruh: Kami Tidak Takut!

10561704_10202713586984875_6461782564695204810_n

Gerakan buruh saat ini mendapat sorotan tajam. Tidak hanya kelas menengah ngehek yang mulai gusar dengan aksi-aksi massif yang dilakukan buruh. Ketika berada di Batam, Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan pun  angkat bicara mengenai aksi buruh. Menurutnya, Batam harus membuat peraturan tentang pembatasan waktu dan tempat demo. Mirip dengan DKI Jakarta yang hanya membolehkan demo di bundaran HI, depan Istana negara dengan jarak 100 meter, dan DPR RI.

Tidak hanya itu, Luhut juga meminta Kapolri Jenderal Badrodin Haiti memerintahkan anggotanya di Kepri untuk menindak tegas setiap pendemo yang melanggar aturan, jika melakukan tindakan anarkis.

“Pak Gubernur segera buat Pergubnya, setelah itu, Kapolda, jajaran TNI, Kejaksaan saling bekerjasama menegakkan aturan itu,” pinta Luhut, seperti dikutip batampos.co.id. (18/2/2016).

Kapolri pun langsung menyanggupi dan langsung meminta Kapolda Kepri dan Kapolres yang hadir untuk mengawal pelaksanaan Pergub nantinya. Kapolri pun menguraikan 6 tahapan pendekatan yang dilakukan saat demo. Mulai melakukan penggawalan, menghalau massa tanpa senjata atau tangan kosong, penggunaan gas air mata, water canon, hingga tahapan keenam yakni melumpuhkan pendemo yang anarkis dengan senjata.

“Kalau demonya damai ya kawal dengan damai, kalau anarkis boleh gunakan pendekatan keenam,” ujarnya. Pendekataan keenam yang dimaksud adalah penggunaan senjata untuk melumpuhkan yang anarkis. Bahasa awamnya, tembak di tempat yang benar-benar anarkis setelah semua tahapan pendekatan dilakukan masih tetap tidak mau menurut.

Luhut pun langsung menimpali. “Setuju kita itu, tindak tegas yang melanggar, apalagi anarkis. Bahasa keren saya: Libas. Negeri ini tak boleh diacak-acak aksi premanisme, semua ada aturannya, jangan coba-coba,” tegas Luhut.

Tentu saja, kita menyesalkan sikap Pemerintah yang menganggap demonstran seperti musuh Negara. Sehingga yang digunakan adalah pendekatan keamanan, apalagi disertai dengan ancaman tembak ditempat. Sebagai salah satu cara yang legal untuk menyampaikan pendapat di muka umum, demonstrasi seharusnya difasilitasi. Bukannya malah dikebiri.

Benarkah demo buruh yang dicitrakan anarkis itu?

Dalam beberapa tahun ini, sebenarnya nyaris tidak kita dengar ada demo yang anarkis. Meskipun di setiap daerah buruh melakukan demo, tetapi hampir semua berjalan tertib. Pihak Kepolisian sendiri mengapresiasi aksi-aksi buruh yang selalu berjalan damai dan penuh cinta. Sebut saja beberapa aksi besar yang kita lakukan: aksi may day, aksi buruh kepung istana, bahkan ketika melakukan mogok nasional. Hampir selalu, buruh mendapatkan ucapan selamat karena berhasil menggelar demo yang tertib dan terkendali.

Malahan, kalangan buruh mencatat, aparat kepolisian lah yang bersikap anarkis terhadap pendemo. Sebagai satu contoh, adalah aksi tanggal 30 Oktober 2015. Ketika itu buruh yang tidak bersenjata, tidak melawan, dan tidak bertindak anarkis, justru dipukuli. Mobil komando milik buruh dirusak.

Itulah sebabnya, terkesan janggal jika alasannya adalah semata-mata demo buruh yang anarkis. Lalu untuk siapa kebijakan ketat ini diberlakukan? Seperti hendak menegaskan maksudnya, ketika di Batam, Luhut menyatakan, “Jaminan keamanan dan kenyamanan adalah paling utama bagi investor.”

Barangkali, penjelasan inilah maksud yang sesungguhnya dari pembatasan demo di Batam.

Sebuah kebijakan yang dipersembahkan untuk investor. Semacam kado istimewa untuk mereka yang memiliki modal. Selain disediakan karpet merah, mereka bahkan tega “menyakiti” rakyatnya sendiri, demi kesenangan Tuan-nya. Sementara, bagi buruh dan element lain yang terus berjuang untuk keadilan, diperlakukan represif. Dan jika perlu, dihadapi dengan moncong senjata.

Menanggapi hal itu, beberapa aktivis buruh di Batam yang dikonfirmasi Tim Media FSPMI mengaku tidak takut. Hal ini justru membuat mereka menjadi semakin solid. Semakin teguh, untuk terus berjuang! (*)

Istana Tegaskan Tak Akan cabut PP Pengupahan, Buruh: “Kami Akan Terus Melawan!”

Gerakan Buruh Surabaya, menolak PP No. 78 tentang Pengupahan. Kamis, 29 Oktober 2015. | Foto: Tim Media FSPMI Jawa Timur

Gerakan Buruh Surabaya, menolak PP No. 78 tentang Pengupahan. Kamis, 29 Oktober 2015. | Foto: Tim Media FSPMI Jawa Timur

 

Melalui Sekretaris Kabinet Pramono Anung, pemerintah menegaskan tidak akan mencabut pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP Pengupahan). Menurut Pramono, PP Pengupahan tersebut sudah mengakomodir kepentingan pekerja maupun pengusaha.

“Kami menyakini PP Pengupahan ini akan bisa diterima kedua belah pihak, bahwa sekarang ini masih ada demo karena pemerintah tidak bisa memuaskan semua pihak. Namun, kami melihatnya PP ini justru memberi kepastian bagi pekerja maupun pengusaha,” ujar Pramono, seperti dikutip CNN Indonesia.

Lebih lanjut Pramono menjelaskan, kepastian tersebut terletak pada dimasukkannya komponen laju inflansi tahunan dan tingkat pertumbuhan ekonomi dalam formulasi perhitungan upah minimum untuk memperkuat hitungan kebutuhan hidup layak (KHL).

“Pemerintah harus lebih cepat membuat keputusan, dan tidak akan mencabut PP Pengupahan ini,” tegasnya.

Tentu saja, kita menyesalkan sikap pemerintah yang bersikukuh mempertahankan PP Pengupahan. Dengan menetapkan kenaikan upah berdasarkan inflansi dan pertumbuhan ekonomi, itu artinya pemerintahan Jokowi – JK anti demokrasi. Formula itu juga akan menjadikan upah riil buruh semakin rendah, karena kenaikan upah sudah di setting sedemikian rupa.

Perlu diketahui, sejak puluhan tahun yang lalu, setiap tahun, kenaikan upah mempertimbangkan hasil survey pasar terkait dengan harga 60 jenis barang/jasa yang saat ini disebut Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Survey harga-harga ini dilakukan oleh Dewan Pengupahan, yang anggotanya terdiri dari perwakilan serikat buruh, apindo, pemerintah, dan akademisi. Selain KHL, hal lain yang akan diperhatikan adalah inflasi, pertumbuhan ekonomi, produktivitas, hingga kondisi pasar kerja.

Sekarang, dengan adanya PP pengupahan, kenaikan upah secara otomatis hanya akan didasarkan pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Nilai inflansi dan pertumbuhan ekonomi mutlak ditentukan oleh Pemerintah melalui Badan Pusat Statistik. Itu artinya, pemerintah menggunakan “tangan besi” dalam menetapkan besarnya upah. Padahal membahas kenaikan upah melalui dewan pengupahan merupakan sebentuk pengakuan dan penghargaan terhadap hak buruh. Pada saat yang sama, hal ini merupakan control social serikat buruh agar kenaikan upah benar-benar riil.

Inilah yang harus dipahami oleh pemerintah.

Jika Pramono mengatakan PP Pengupahan memberikan kepastian. Pertanyaan kita, kepastian buat siapa? Bisa jadi, kepastian yang dimaksud adalah kendali penuh pemerintah untuk mengontrol upah. Jika sudah demikian, bagi buruh, itu justru menjadi misteri.

Bagi FSPMI, yang seharusnya yang dilakukan pemerintah adalah menaikkan item KHL dari 60 item menjadi 84 item. Setelah itu, menaikkan upah minimum sekurang-kurangnya 22 persen. Ini penting dilakukan, untuk meningkatkan daya beli. Apalagi saat ini daya beli kita masih rendah.

DKI Jakarta, sebagai contoh. Tahun 2015, upah minimumnya sebesar Rp. 2.700.000. Dengan upah sebesar itu, mari kita hitung kebutuhan riil buruh.

Sekali makan dengan menu sederhana, taruh sebesar Rp. 15.000. Jika sehari makan 3 kali, maka menjadi Rp. 45.000. Dalam sebulan, kebutuhan makan menghabiskan biaya sebesar Rp. 1.350.000.

Kemudian, untuk sewa rumah dalam sebulan adalah Rp. 700.000. Sedangkan untuk keperluan transportasi, dalam sebulan bisa mencapai Rp. 400.000.

Itu artinya, untuk keperluan makan, sewa rumah, dan transportasi sudah menghabiskan Rp. 2.450.000. Dengan upah sebesar Rp. 2.700.000, hanya tersisa 250.000. Dengan uang Rp. 250.000 inilah, buruh harus membiayai kebutuhannya yang lain, seperti pakaian, pendidikan, uang jajan anak, dan lain-lainnya.

Kondisi ini terjadi di ibu kota Negara, DKI Jakarta. Bagaimana dengan daerah-daerah yang lain? Tentu nasibnya akan lebih memprihatinkan.

Itulah sebabnya, kaum buruh dengan tegas menyatakan penolakannya terhadap PP Pengupahan dan formula kenaikan upah. Esensi upah adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jika itu belum terpenuhi, kemudian pemerintah membatasi kenaikan upah hanya sebatas inflansi, sudah barang tentu buruh akan melakukan perlawanan. (*)

Penolakan PP Pengupahan Terus Meluas

Buruh Purwakarta melakukan aksi mogok daerah. Rabu, 28 Oktober 2015 | Foto: Dimas Nur Utami

Buruh Purwakarta melakukan aksi mogok daerah. Rabu, 28 Oktober 2015 | Foto: Dimas Nur Utami

 

Penting bagi kita untuk memberikan ucapan terima kasih kepada buruh Purwakarta yang telah berhasil melakukan mogok daerah. Mereka berhasil mematahkan anggapan banyak orang, bahwa buruh sudah tidak lagi memiliki kemampuan untuk melakukan hal sedahsyat itu: tutup kawasan dan melumpukan perekonomian.

Kita tahu, tidak terlalu sulit menutup kawasan industri. Dengan beberapa orang pun jadi. Yang sulit adalah mengalahkan ketakutan, kekhawatiran, juga segala resiko yang terus menghantui sepanjang aksi berlangsung.

Tetapi buruh Purwakarta berhasil melakukannya. Dan kalau Purwakarta saja bisa, maka kita percaya, daerah-daerah yang lain pun mampu melakukannya.

Seperti biasa, keberanian akan berlipat ganda. Menulari yang lainnya. Beberapa daerah bahkan terang-terangan mengaku terinspirasi dan tertantang untuk melakukan hal serupa. Lebih dahsyat. Lebih hebat.

Bogor, misalnya. Hari ini, Kamis 29 Oktober 2015 mereka juga melakukan aksi yang sama. Mereka keluar dari pabrik-pabrik dengan satu tuntutan pasti: “Batalkan PP No 78 Tahun 2015!”

Perlawanan terhadap PP No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan terus terjadi dan semakin membesar. Tak peduli siang, tak peduli malam, perlawanan itu terus dilakukan. Sesuatu yang membuat kita semakin bersemangat dalam berjuang. Tak peduli, meski Pemerintah menyatakan tidak akan pernah mencabut PP Pengupahan.

Besok, 30 Oktober 2015 menjadi semacam pembuktian. Hampir seluruh serikat pekerja telah sepakat untuk melakukan aksi besar di depan Istana Negara. Aksi yang lain dari biasanya. Karena, kali ini, kita tidak akan pulang sebelum menang.

Mungkin kita akan dipukul mundur. Bahkan, bisa jadi akan ada korban yang jatuh. Tidak apa-apa. Karena kita percaya, keberanian akan berlipat ganda. Setelah ini, buruh di seluruh Indonesia akan bergerak, serentak, untuk melakukan pelawanan terhadap kebijakan yang kita anggap salah kaprah.

Dan berikut ini adalah rangkaian selanjutnya, apabila aksi kepung Istana pada 30 Oktober 2015 tidak didengar.

Tanggal 2 – 10 November 2015, buruh Indonesia akan melakukan aksi dan mogok daerah. Selain itu, kita juga akan melakukan kampanye perlawanan melalui parade/konvoi lintas daerah: NTB – Bali – Jawa. Serta long march jalan kaki Bandung – Jakarta.

Jika ini masih belum didengar, buruh Indonesia akan melakukan mogok nasional dengan melumpuhkan kawasan-kawasan industri, pelabuhan, jalan tol dan bandara pada 18 – 20 November 2015. (*)

Bukan Hanya Buruh, Pemerintah dan Pengusaha Juga Harus Berkaca

Gila karena di PHK | Foto: Kiki

Hentikan kerakusan korporasi. | Foto: Kiki

 

Tentu saja, kita setuju dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan yang meminta elemen buruh untuk tidak hanya menuntut kenaikan upah minimum provinsi melainkan juga meningkatkan produktivitas. Sebagaimana diberitakan sejumlah media, Luhut meminta agar buruh memperbaiki kualitas kerja dan meningkat produktivitas.

“Saya lebih cenderung mengatakan, buruh juga harus berkaca, apa itu, membuat produktivitas. Jadi produktivitas itu lebih penting, jangan dia hanya menuntut saja. Produktivitas buruh juga, menurut hemat saya, harus berkaca. Sama-sama kita memperbaikinya,” kata Luhut di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (26/10/2015), sebagaimana dikutip kompas.com dalam sebuah berita dengan judul tendensius, ‘Luhut: Buruh Juga Harus Berkaca’. Dalam konteks yang sama, kita meminta agar Pemerintah juga berkaca.

Apa yang disampaikan Luhut, agar buruh meningkatkan kualitas kerja dan produktivitas sebelum menuntut upah naik merupakan sesuatu yang wajar. Dalam hal ini, saya bahkan menganggap pendapat Luhut benar. Tetapi, Pemerintah tidak bisa semata-mata menyalahkan buruh terkait produktivitas.

Urusan produktivitas bukan semata-mata tanggungjawab buruh. Bahkan, kalau mau jujur, upah yang rendah juga akan berpengaruh pada produktivitas. Tentu kita tidak ingin terjebak pada debat kusir, lebih duluan mana antara upah dan produktivitas.

Pernyataan Luhut membuat diskusi kita tentang upah menjadi lebih produktif. Setidaknya, ketika buruh meminta upah naik, jawaban yang diberikan tidak selalu seperti ini: perusahaan tidak mampu, pabrik bisa tutup, dan akhirnya buruh jadi pengangguran semua.

Sebab apabila jawaban itu yang diberikan, sudah hampir bisa dipastikan buruh tidak akan percaya. Buruh bisa melihat secara kasat mata, ekonomi tumbuh, perusahaan berkembang, tetapi upah yang mereka terima tetap segitu-gitu juga. Bahkan, ada banyak contoh, buruh bekerja lebih dari 20 tahun, tetapi upahnya tidak lebih dari UMK.

Satu hal yang harus kita tahu, di tahun 2015 ini, upah minimum terendah Indonesia terdapat di Kabupaten Banjarnegara yaitu Rp. 1.100.000 dan yang tertinggi adalah Kabupaten Karawang Rp. 2.957.450.  Kita mau membandingkan dengan China? Disana, upah minimum terendahnya adalah Rp. 1.808.532 dan yang tertinggi 3.965.604. Di Filipina, upah minimum terendah adalah Rp. 2.312.646 dan yang tertinggi adalah Rp. 4.261.929. Malaysia upah minumnya Rp. 3.177.451, sementara di Thailand mencapai Rp. 3.547.891. Tidak perlu lah kita bandingkan dengan Hongkong yang mencapai Rp. 13.435.459, Korea Selatan Rp. 14.782.611, Jepang Rp. 23.760.906, New Zealand Rp. 32.321.354, atau Australia yang mencapai Rp. 41.389.922.

Data diatas memperlihatkan kepada kita, bahwa upah buruh di Indonesia masih jauh tertinggal. Dalam kondisi seperti itu, kita mau membandingkan produktivitas dengan Negara-negara lain? Baiklah!

Dalam satu kesempatan, Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, supaya fair, mari kita bandingkan produktivitas secara head to head. Untuk menyebut satu contoh, pabrik Toyota. Di Indonesia, hasil produksi Toyota lebih banyak dan lebih berkualitas jika dibandingkan dengan produksi Toyota dari Thailand. Tidak hanya itu, dinilai dari sisi ekspor, produk Toyota yang dirakit di Indonesia juga lebih banyak dibandingkan dengan jumlah ekspor Toyota di Thailand. Tetapi buruh Indonesia dibayar lebih murah dari Thailand. Tetapi memang kalau bicara produktivitas secara nasional atau global, hal yang wajar jika nilai produktivitasnya rendah. Karena jumlah penduduk Indonesia besar sekali (sebagai angka pembagi) terhadap PDB atau GDP.

Penting juga untuk diketahui. Ada banyak perusahaan yang menganggap pendidikan atau training adalah cost. Padahal pendidikan untuk up grade skill adalah investasi. Sering terjadi, buruh hanya disuruh bekerja, tanpa diberikan pelatihan. Jangankan diberi pelatihan, bahkan masih sering ditemui, ada atasan yang menyuruh buruhnya mengerjakan sesuatu “menggunakan kaki”. Bahasa kebun binatang pun sering keluar.

Sekretaris Jenderal Kemenakertrans Abdul Wahab Bangkona juga pernah mengatakan, kondisi infrastruktur yang buruk, berimbas pada kualitas produktivitas masyarakat Indonesia. Infrastruktur bagus, hanya ada di sebagian kecil wilayah Indonesia. Sisanya ketinggalan terutama di pulau-pulau terpencil.

“Bagaimana meningkatkan kualitas ini sehingga jangan hanya di tempat tertentu,” katanya.

Jadi, kita sepakat dengan pernyataan Luhut, bahwa buruh harus berkaca. Tetapi tidak hanya buruh yang harus melakukannya. Pemerintah dan Pengusaha juga harus berkaca. (*)

Tolak PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Ini Yang Akan Dilakukan Buruh

FSPMI Sumatera Utara tengah melakukan aksi untuk menolak upah murah. | Foto: Minggu Saragih

FSPMI Sumatera Utara tengah melakukan aksi untuk menolak upah murah. | Foto: Minggu Saragih

Selamat datang rezim upah murah. Inilah rezim yang secara otoriter telah menetapkan formula kenaikan upah minimum berdasarkan inflansi dan pertumbuhan ekonomi. Itu artinya, kenaikan upah hanya dilakukan sepihak oleh Pemerintah, melalui angka-angka yang akan dilansir dari badan pusat statistik. Praktis, itu akan menghilangkan peran dewan pengupahan yang salah satunya memiliki fungsi merekomendasikan besarnya upah minimum.

Dengan kata lain, pemerintahan Jokowi – JK telah merampas hak serikat pekerja untuk terlibat dalam kenaikan upah minimum. Padahal, keterlibatan serikat buruh dalam kenaikan upah merupakan sesuatu yang sangat prinsip.

Pemerintah berdalih, kenaikan upah berdasarkan inflansi dan pertumbuan ekonomi adalah untuk menjamin adanya kepastian. Kita bisa menduga, yang dimaksud adalah kepastian untuk mengontrol upah buruh agar tetap murah. Dengan sistem ini, kenaikan upah buruh hanya dalam kisaran 10 persen. Bahkan bisa lebih kecil dari itu, yang berdampak pada pemiskinan secara sistemik.

Perlu diketahui, ini akan berlaku selama puluhan tahun, sepanjang Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan belum diganti.

Menyikapi hal tersebut, dalam suratnya nomor 441/DEN-KSPI/X/2015 tertanggal 26 Oktober 2015, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menginstruksikan kepada seluruh afiliasi dan jajarannya untuk menyuarakan 3 isu perjuangan terkait upah, yaitu: (1) Penolakan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan; (2) Penolakan terhadap formula kenaikan UMP/UMK berdasarkan  Inflasi + PDB; dan (3) Menuntut kenaikan upah minimum tahun 2016 sebesar 22% – 25% serta merevisi KHL dari 60 item menjadi 84 item.

Berikut adalah beberapa langkah yang akan dilakukan oleh buruh, sepanjang bulan Oktober hingga Desember 2015.

Pertama, mulai tanggal 26 Oktober 2015, kemarin, hingga tanggal 29 Oktober 2015, setelah jam pulang kerja, seluruh anggota wajib melakukan konvoi keliling kawasan industri masing-masing untuk menyuarakan 3 isu perjuangan terkait upah sebagimana tersebut di atas.

Kedua, khusus untuk provinsi Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat, melakukan aksi gabungan yang melibatkan KSPI, KSPSI, KSBSI, dan KP-KPBI. Aksi ini akan dilakukan pada 30 Oktober 2015 di Istana Negara. Dalam aksi ini, khusus untuk Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), akan menurunkan 20 ribu orang anggota.

Ketiga, PERDA KSPI, DPD/DPC/PC diwajibkan melakukan aksi ke kantor Gubernur/Bupati atau DPRD. Outputnya adalah rekomendasi tertulis terkait 3 tuntutan di atas, untuk disampaikan kepada Presiden dan DPR RI. Aksi ini harus terlaksana pada bulan November – Desember 2015. Disamping itu,  KSPI juga meminta agar kenaikan upah minimum tahun 2016, tetap dilakukan melalui rekomendasi dewan Pengupahan.

Keempat, kita percaya, perjuangan kaum buruh tidak akan berhasil apabila dilakukan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, KSPI meminta agar di masing-masing daerah membentuk Aliansi dengan serikat pekerja lain.

Buruh bersatu, tak bisa dikalahkan. (*)