Kenalkan Serikat Pekerja ke Milenial & Gen Z, PUK SPEE FSPMI Omron Adakan Pendidikan Dasar

Bekasi,KPonline- PUK SPEE FSPMI PT. Omron Manufacturing of Indonesia mengadakan Pendidikan Dasar Serikat Pekerja yang menyasar Generasi Milenial & Gen Z.Bertempat diruang meeting perusahaan, agenda pendidikan ini diikuti oleh 42 orang peserta(15/01/2022).

Dalam sambutanya Ketua PUK SPEE FSPMI PT. Omron Manufacturing of Indonesia Wiharjo menjelaskan secara singkat tentang serikat pekerja dan pentingnya pendidikan untuk para pekerja.

” Selain membuka wawasan tentang pentingnya berserikat,dengan Pendidikan ini diharapkan kawan kawan anggota peserta Pendidikan ini bisa mengetahui hak-hak dasarnya sebagai pekerja ” ujar Wiharjo.

Jatmiko Nurkholish selalu Bidang Pendidikan PUK Omron menambahkan, selain merupakan program kerja organisasi, Pendidikan ini juga sebagai bagian dari program kaderisasi jangka panjang.

” Mayoritas anggota PUK Omron khususnya yang PKWT adalah anak anak muda,generasi Milenial & Gen Z. Kedepannya mereka Akan mendominasi angkatan kerja. Oleh sebab itu penting untuk merangkul dan membekali mereka dengan pengetahuan serikat pekerja,karena tidak menutup kemungkinan mereka akan jadi ujung tombak pergerakan organisasi” Jatmiko menambahkan.

Hadir sebagai fasilitator pada Pendidikan dasar ini adalah Tri Utomo, Timbul Handriyanto dan Ari lestari yang merupakan fasilitator internal PUK Omron Dan satu fasilitator dari Pimpinan Cabang yaitu Didik Siswoyo.

FSPMI Kota Cilegon Adakan Pendidikan Advokasi Lanjutan

Cilegon, KPonline – FSPMI Kota Cilegon Adakan Pendidikan Advokasi Lanjutan (15/01/22), bertempat di salah satu hotel di Cilegon, FSPMI Cilegon mengadakan pendidikan dasar advokasi lanjutan.Acara pendidikan dihadiri oleh sekitar 40 peserta dari setiap perwakilan PUK FSPMI Cilegon, pengurus PC SPL FSPMI Cilegon dan sebagai narasumber adalah Ganang selaku wakil ketua bidang Advokasi PP SPL FSPMI.

Dalam sambutannya, Erwin Supriyadi, selaku ketua PC SPL FSPMI Cilegon menyampaikan, pendidikan ini penting bagi anggota FSPMI khususnya di Cilegon.“Mengingat semakin banyaknya permasalahan hubungan industrial di Cilegon dan kurangnya pemahaman tentang aturan aturan perburuhan masih sangat minim di PC Cilegon maka kami pimpinan SPL FSPMI kota Cilegon menganggap pendidikan advokasi sangat penting untuk dilaksanakan saat ini,” ujarnya. Harapannya setelah dilakukannya pendidikan ini, anggota paham tentang pembelaan hukum untuk diri sendiri ataupun untuk anggota yang lain.(Safeulloh)

Pemkab Bekasi Apresiasi Polri dan FSPMI Gelar Vaksinasi di Kawasan Industri

Bekasi,FSPMI- Pemerintah Kabupaten Bekasi mengapresiasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bersama FSPMI yang menggelar vaksinasi presisi untuk pekerja industri di PT Epson Industry, Kawasan EJIP Industrial Park, Desa Sukaresmi Cikarang Selatan, pada Rabu (04/08/21).

Kegiatan yang dihadiri Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tersebut merupakan inisiasi Mabes Polri bekerjasama dengan Federasi Serikat Pekerja Metal (FSPMI).

Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan yang hadir di acara tersebut mengatakan, kegiatan vaksinasi di kawasan industri dapat membantu target percepatan vaksinasi di Kabupaten Bekasi.

“Kabupaten Bekasi memiliki dua karakteristik, yaitu area industri dan area permukiman atau perkampungan. Jika area industri ini dapat mencapai target vaksinasi sesuai anjuran pemerintah, maka 60 persen target vaksinasi di Kabupaten Bekasi bisa tercapai,” kata Dani Ramdan.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam sambutannya, meminta para buruh mengawal program vaksinasi Covid-19 untuk mencapai terbentuknya Herd Immunity.“Kita semua sedang berjuang untuk menghadapi pandemi Covid-19. Dua hal yang harus kita perhatikan adalah masalah keselamatan rakyat dan bagaimana supaya ekonomi tetap berjalan. Karena masalah kesehatan dan ekonomi itu tidak bisa dipisahkan,” kata Kapolri.

Kapolri menegaskan, salah satu upaya untuk menjaga kesehatan masyarakat, terutama buruh agar terhindar dari virus Covid-19 yakni dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan dan mengikuti vaksinasi. “Sehingga rekan-rekan buruh tetap kita jaga kesehatannya, karena kita tahu penghasil utama pemasukan buat negara itu adalah ekspor. Dan kawan-kawan buruh banyak terlibat dalam kegiatan ini, oleh karena itu kawan-kawan buruh sebagai pahlawan devisa harus kita jaga,” tandasnya. (bekasikab)

Kemnaker Canangkan Tahun Pemagangan, FSPMI: Rawan Penyalahgunaan

Jakarta, FSPMI – Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Aziz memberikan tanggapan terhadap Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang mencanangkan tahun 2021-2022 sebagai the Year of Apprenticeship alias Tahun Magang.

Menurut Riden, praktik pemagangan rawan disalahgunakan. Di mana peserta magang seringkali dipekerjakan sebagaimana pekerja pada umumnya. Tetapi dengan tingkat kesejahteraan yang ala kadarnya.

“Dalam ketentuannya, peserta pemagangan hanya mendapatkan uang saku. Tetapi tak jarang mereka dipekerjakan selayaknya pekerja. Mereka bekerja delapan jam sehari atau 40 jam seminggu, bahkan ada yang diwajibkan untuk ikut lembur,” kata Riden.

Oleh karena itu, kata Riden, pihaknya menilai praktik pemagangan lebih buruk dari outsoucing. Buruh outsourcing masih berhak mendapatkan upah minimum dan jaminan sosial. Tetapi untuk pemagangan tidak ada istilah upah. Hanya mendapatkan uang saku yang besarnya suka-suka perusahaan.

Riden khawatir, dicanangkannya tahun pemagangan di tengah banyaknya buruh ter-PHK akibat pandemi ini akan memperburuk keadaan. Di mana posisi buruh yang ter-PHK akan digantikan dengan peserta magang.

“Perusahaan akan cenderung mempekerjakan peserta magang. Tidak lagi merekrut karyawan. Dalam pengamatan kami, pola-pola seperti ini sudah terjadi sejak tahun 2016 lalu Prsiden Jokowi meresmikan gerakan pemagangan nasional,” tegasnya.

Oleh karena itu, Riden berharap Menteri Ketenagakerjaan bisa membatalkan tahun 2021-2022 sebagai the Year of Apprenticeship alias Tahun Magang. Sebab saat ini yang dibutukan adalah memastikan agar buruh-buruh yang masih bekerja tidak kehilangan pekerjaan akibat pandemi yang tak kunjung teratasi. Di samping, membuka lapangan pekerjaan baru.

“Taruh saja pemagangan dijalankan. Kalau tidak ada lapangan pekerjaan, mereka mau dikemanakan? Sedangkan saat ini saja banyak tenaga kerja terampil yang justru ter-PHK akibat perusahaannya tidak bisa bertahan akibat Covid-19,” kata Riden Hatam Aziz.

Persoalan mendasar yang sampai saat ini belum terselesaikan adalah lemahnya pengawasan. Sehingga setiap aturan perburuhan rentan terjadi pelanggaran.

“Hal-hal yang normatif saja banyak dilanggar, apalagi ini yang sifatnya seolah-olah dibenarkan oleh pemerintah,” tegasnya.

Susunan Pengurus DPP FSPMI Periode 2021-2026 dan Bidang Tugasnya

Jakarta, FSPMI – Susunan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPP FSPMI) Periode Tahun 2021-2026 sudah terbentuk dalam Kongres VI FSPMI yang diselenggarakan di Purwakarta, Jawa Barat pada tanggal 22 – 23 Februari 2021.

Adapun pelantikan kepengurusan yang baru ini diselenggarakan pada tanggal 4 Maret 2021. Kemudian dilanjutkan dengan pembidangan tugas yang diselenggarakan di Bandung, tanggal 9 – 10 Maret 2021.

Berikut adalah pembidangan tugas di DPP FSPMI untuk periode tahun 2021 – 2026.

1. Riden Hatam Aziz, SH; jabatan sebagai Presiden

2. Obon Tabroni, SE; jabatan sebagai Deputi Presiden

3. Ir. Iswan Abdullah, ME; jabatan sebagai Wakil Presiden dengan bidang tugas Politik dan Kebijakan Publik

4. Nani Kusmaeni; jabatan sebagai Wakil Presiden dengan bidang tugas Pendidikan

5. Kahar S. Cahyono, SH; jabatan sebagai Wakil Presiden dengan bidang Informasi, Komunikasi, Media, dan Propaganda

6. Prihanani; jabatan sebagai Wakil Presiden dengan bidang tugas Hubungan Luar Negeri

7. Pujianto, SH., MH; jabatan sebagai Wakil Presiden dengan bidang tugas Advokasi

8. Rusmiatun, SE., MM; jabatan sebagai Wakil Presiden dengan bidang tugas Database Internal dan Eksternal

9. Eddy Kuntjoro; jabatan sebagai Wakil Presiden dengan bidang tugas Aksi

10. Mundiah, SH; jabatan sebagai Wakil Presiden dengan bidang tugas Perempuan

11. Herlina, SE; jabatan sebagai Wakil Presiden dengan bidang tugas Ekonomi Kerakyatan dan Koperasi

12. Nuryasin, SH; jabatan sebagai Wakil Presiden dengan bidang tugas Organisasi

13. Judy Winarno, ST; jabatan sebagai Wakil Presiden dengan bidang tugas Keuangan

14. Ir. Roni Febrianto; jabatan sebagai Wakil Presiden dengan bidang tugas Jaminan Sosial

15. Asmat Serum; jabatan sebagai Wakil Presiden dengan bidang tugas PKB’

16. Ardian Safendra; jabatan sebagai Wakil Presiden dengan bidang tugas Hubungan Antar Lembaga

17. Nurmubin; jabatan sebagai Wakil Presiden dengan bidang tugas Kaderisasi dan SDM

18. Winarso; jabatan sebagai Wakil Presiden dengan bidang tugas Pengupahan

19. M. Herfin SH, jabatan sebagai Wakil Presiden dengan bidang tugas Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

20. Tri Agung Setiawan, SM; jabatan sebagai Wakil Presiden dengan bidang tugas Pekerja Muda

21. Zeruner Sihotang, SH, MH; jabatan sebagai Wakil Presiden dengan bidang tugas Pengkajian UU dan Peraturan Lainnya

22. Kardinal; jabatan sebagai Wakil Presiden dengan bidang tugas Bantuan Sosial

23. Asep Feddy Hartono; jabatan sebagai Wakil Presiden dengan bidang tugas Penelitian dan Pengembangan

24. Sabilar Rosyad; jabatan sebagai Sekretaris Jenderal Periode 2021-2023 dan Wakil Presiden Periode 2023-2026

25. Baris Silitonga; jabatan sebagai Sekretaris Jenderal Periode 2023-2026 dan Wakil Presiden Periode 2021-2023

26. Drs M. Syawal Harahap, jabatan sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Organisasi, Pengupahan, PKB, Database Internal & Eksternal, Kaderisasi & SDM.

27. Ika Kartika, jabatan sebagai Wakil Sekretaris Jenderal dengan bidang tugas  Pengupahan, Informasi, Komunikasi, dan Propaganda, serta Penelitian dan Pengembangan.

28. Evi Ristiasari, jabatan sebagai Wakil Sekretaris Jenderal dengan bidang tugas Politik dan Kebijakan Publik

29. Hasan, ST; jabatan sebagai Wakil Sekretaris Jenderal dengan bidang tugas Advokasi, Pengkajian UU dan Peraturan Lainnya

30. Mimin Ida Nurjanah, jabatan sebagai Wakil Sekretaris Jenderal dengan bidang tugas Pendidikan

31. Roza Febrianti, jabatan sebagai Wakil Sekretaris Jenderal dengan bidang tugas Hubungan Luar Negeri

32. Putri Ayu Rika, jabatan sebagai Wakil Sekretaris Jenderal dengan bidang tugas Ekonomi Kerakyatan, Koperasi, K3, dan Perempuan.

33. Heru Purdianto, jabatan sebagai Wakil Sekretaris Jenderal dengan bidang tugas PKB dan Pekerja Muda

34. Mubarok, jabatan sebagai Wakil Sekretaris Jenderal dengan bidang tugas Aksi

35. Yohanes Sri Giyanto, jabatan sebagai Wakil Sekretaris Jenderal dengan bidang tugas Hubungan Antar Lembaga dan Jaminan Sosial

36. Endang Widuri; jabatan sebagai Bendahara Umum

37. Eni Haryanti, jabatan sebagai Wakil Bendahara

38. Yudi Permana, SH; jabatan sebagai Wakil Bendahara