Muscab PC SPAI FSPMI Kab. Cirebon Sukses Terlaksana

Cirebon,FSPMI- Agenda Musyawarah Cabang (MUSCAB) yang dilakukan PC SPAI FSPMI Kab. Cirebon sukses terlaksana, Minggu (8/8/2021).

Acara yang dilaksanakan di Alamanis Resort and Villa ini dihadiri oleh ketua dan sekretaris PUK serta beberapa tamu undangan. Dalam kesempatan ini, ketua panitia Muscab, Apendi mengatakan terima kasih atas semua dukungan semua pihak yang telah berupaya keras sehingga bisa terlaksananya tersebut. Mengingat dalam susana penyebaran Covid 19 yang belum berakhir tetapi kegiatan ini bisa terlaksan tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan yang baik.

Dari Musyawarah Cabang ini telah didapatkan ketua Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Aneka Industri Kabupaten Cirebon yakni Agus Riyanto. Artinya Agus Riyanto akan kembali menjabat sebagai ketua PC SPAI FSPMI Kab. Cirebon untuk kedua kalinya.

Agenda Musyawarah Cabang (MUSCAB) yang dilakukan PC SPAI FSPMI Kab. Cirebon sukses terlaksana, Minggu (8/8/2021)

Agenda Musyawarah Cabang (MUSCAB) yang dilakukan PC SPAI FSPMI Kab. Cirebon sukses terlaksana, Minggu (8/8/2021).

Benhard, perwakilan dari Pimpinan Pusat SPAI yang hadir dalam Muscab dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada perangkat Pimpinan Cabang karena tetap menjalankan aturan organisasi dengan tetap melaksanakan Muscab. Menurutnya, tidaklah mudah dalam situasi sekarang untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan dikarenakan aturan pembatasan untuk berkumpul. Diakhir sambutannya, Benhard mengucapkan selamat kepada Agus Riyanto menjadi ketua PC dan sukses atas terlaksanya MUSCAB PC SPAI FSPMI Kab. Cirebon.

Agus Riyanto dalam sambutan pertamanya setelah resmi dilantik sebagai ketua PC menyampaikan tugas-tugas yang diemban oleh perangkat PC tidaklah mudah. Menurutnya, ada hal yang harus disikapi serius yakni tentang PHK disituasi covid 19. Banyaknya kasus PHK mengharuskan PUK dan PC harus lebih bersinergi dan fokus dalam mengahadapi masalah PHK ini apalagi perjuangan dalam melawan Omnibuslaw masih mengalami jalan terjal.(MP Cirebon )

PUK SPAI FSPMI PT. Hwaseung Indonesia (HWI) Gelar Konsolidasi Akbar Tolak PHK Sepihak Anggotanya

Jepara,FSPMI –Ratusan buruh yang tergabung dalam Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK SPAI FSPMI) PT. Hwaseung Indonesia.

Mereka memadati halaman parkir sepeda motor PT. Hwaseung Indonesia untuk melakukan kegiatan konsolidasi akbar secara serentak yang melibatkan antara pengurus dan anggota PUK SPAI FSPMI PT. Hwaseung Indonesia.

Konsolidasi akbar mereka lakukan untuk menyampaikan hasil mediasi yang sempat mereka lakukan pada Selasa (3/8/2021) di DISKOP UKM NAKERTRANS Jepara dan hasil Bipartit dengan manajemen PT. Hwaseung Indonesia yang hari ini mereka lakukan pada 14.00 WIB.

Tahapan tersebut satu persatu mereka lalui sebagai upaya menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yakni dugaan PHK sepihak yang dilakukan oleh manejemen PT. Hwaseung Indonesia kepada Yusron, salah seorang anggota PUK SPAI FSPMI PT. Hwaseung Indonesia.

“Konsolidasi akbar sore ini, kita lakukan untuk menyampaikan perkembangan perselisihan hubungan industrial kasus dugaan PHK sepihak yang dialami oleh salah satu anggota kita,” ujar Erwin Sekretaris PUK SPAI FSPMI PT. Hwaseung Indonesia saat ditemui redaksi koranperdjoeangan.com.

“Dari hasil mediasi yang kemarin kita lalui hingga hasil Bipartit yang kita lakukan siang tadi juga akan kita sampaikan,” imbuhnya.

Dengan konsolidasi akbar ini, dia berharap jiwa solidaritas dan kesolidan anggota akan terbangun. Memiliki kesiapan menyongsong perjuangan ke depan, yakni menuntut PHK yang dijatuhkan untuk dibatalkan dan Yusron dapat dipekerjakan kembali.

Sekaligus, menjadi bentuk pembuktian fungsi dari serikat pekerja yakni melindungi dan memperjuangkan anggotanya.

Sampai dengan berita ini dilansir, terlihat anggota masih berdatangan untuk mengikuti konsolidasi akbar PUK SPAI FSPMI PT. Hwaseung Indonesia sore ini.(Ded)

Ini Alasan Konsulat Cabang FSPMI Tangerang Gelar Vaksinasi 1.000 Buruh

Tangerang,FSPMI – Berdasarkan data update terbaru data sebaran covid-19 pada hari Kamis 5 Agustus 2021 yang tersebar di 34 Provinsi Indonesia, mengalami penambahan pasien positif covid-19 sebanyak 35.764 kasus baru. Total keseluruhan pasien covid sebanyak 3.568.331 orang.Adapun pasien Covid-19, yang meninggal dunia bertambah hingga 1.739 orang dan total keseluruhan kasus kematian akibat Covid-19 di Indonesia mencapai 102.375 jiwa. (Sumber: BNPB, Kemenkes RI)

Menyikapi hal itu, Ketua Konsulat Cabang FSPMI Tangerang Raya, Akhmad Jumali, mengatakan dengan kondisi yang semakin memprihatinkan, Ia terus mengupayakan dan memaksimalkan anggota FSPMI di Tangerang Raya untuk di vaksin.

“Kita berharap dengan adanya program vaksinasi, anggota dan beserta keluarga semua sehat dan terhindar dari virus Covid-19”. Kata Jumali dalam Rapat Koordinasi di Kantor Konsulat Cabang FSPMI Tangerang, Kota Tangerang. Jumat (06/08/2021)

Lanjutnya, Ia pun menyampaikan disamping memproteksi diri dari virus, vaksin pun menjadi penting dan menjadi bagian salah satu syarat dalam mengurus Administrasi.

Vaksinasi Buruh FSPMI Tangerang

Vaksinasi Buruh FSPMI Tangerang

“Kemarin ketemu dengan Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Deonijiu de Fatima, beliau membenarkan hal itu, bahwa syarat sertifikat vaksin sebagai salah satu syarat administrasi dalam pembuatan SKCK, perbankan dan lainnya, itu bagian upaya pemerintah agar masyarakat mau di vaksin dan berita terkait syarat itu tidak hoax”. Bebernya

Jumali menyebut, FSPMI Tangerang bersama DPP FSPMI akan mengeluarkan Instruksi terkait pelaksanaan program Vaksinasi Covid-19 bagi anggota yang belum di vaksin.

Oleh karenanya, Ia meminta kepada semua pihak tingkat pimpinan cabang SPA, segera berkoordinasi dengan organisasi perangkat unit kerja.

“Pekerja/buruh sangat rentan dengan penularan virus ditempat kerjanya. Maka dari itu, semua pimpinan cabang SPA FSPMI segera melaporkan dan mengirimkan data anggotanya yang belum di vaksin, semua harus koordinasi, kuota hanya 1.000 vaksin”. Pungkasnya (Chuky/Ridwan.J)

Sidang Lanjutan Gugatan Omnibus Law , Pakar Hukum Tata Negara Sebut Pelanggaran Dalam Pembentukan UU Cipta Kerja

Jakarta,FSPMI- Sidang pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) digelar secara daring dari Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (5/8/2021). Sebanyak enam perkara pengujian UU Cipta Kerja digabung pemeriksaannya dalam persidangan kelima ini, yakni Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020, 103/PUU-XVIII/2020, 105/PUU-XVIII/2020, 107/PUU-XVIII/2020, 4/PUU-XIX/2021, dan Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021. Agenda sidang adalah mendengarkan keterangan Ahli Pemohon. Sidang pleno dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman yang didampingi para hakim konstitusi lainnya.

“Karena sekarang masih dalam suasana PPKM, maka menurut protokol kesehatan, pertemuan termasuk sidang ini paling lama berlangsung dua jam. Untuk itu, Ahli yang bisa kami dengar pada sidang kali ini maksimal tiga orang,” jelas Anwar.

Oleh karena itu, lanjut Anwar, Mahkamah menyatakan Ahli Pemohon yang akan didengar adalah untuk Perkara 91/PUU-XVIII/2020 atas nama Zainal Arifin Mochtar, Perkara 103/PUU-XVIII/2020 atas nama Feri Amsari, Perkara 105/PUU-XVIII/2020 atas nama Hernadi Affandi.

Moralitas Konstitusional

Pakar hukum tata negara, Zainal Arifin Mochtar menjelaskan mengenai konsep konstitusional pembentukan undang-undang, karena permohonan Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020 merupakan pengujian formil.

“Saya percaya bahwa pembentukan undang-undang bukan sekadar persoalan formal yaitu dipenuhinya partisipasi, aspirasi, proses, prolegnas dan sebagainya. Bayangan saya, bagian dari konstitusionalitas pembentukan undang-undang itu punya moralitas konstitusional yang berada dalam UUD itu sendiri, yaitu penghormatan terhadap kedaulatan rakyat,” ujar Zainal.

Hal itu berarti, menurut Zainal, ada prinsip konstitusionalitas yang tidak sekadar formil, tetapi juga materiil. Betapa penting yang namanya konstitusionalitas formil legislasi maupun moralitas materiil legislasi.

“Kita tidak bisa melihat sekadar bagaimana undang-undang dibentuk, bagaimana formalitas itu sudah dipenuhi. Tetapi juga substansi dasarnya apakah bahasa keinginan publik itu bisa sampai,” tambah Zainal.

Zainal mengutip pendapat seorang pakar Sherry Arnstein bahwa seringkali dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang terjadi sekadar memenuhi aspek formalnya saja. Masalah substansi, moralitas konstitusional dan lain-lain dikesampingkan.

Selanjutnya Zainal menggambarkan adanya pelanggaran dalam pembentukan UU Cipta Kerja. Zainal melihat ada pelanggaran aturan main. Usulan soal UU Cipta Kerja sudah ada jauh sebelumnya. Metode omnibus sudah dibahas jauh sebelumnya. Namun yang mengherankan, sambung Zainal, ketika DPR mengubah UU No. 12/2011 pada Oktober 2019, metode omnibus tidak dimasukkan. Padahal ketika terjadi perubahan UU No. 12/2011 menjadi UU No. 15/2019, ide, usulan, konsep UU Omnibus sudah ada.

“Tentu jadi mengherankan, bagaimana mungkin ada perubahan tata cara ruang permainan mengubah legislasi. Tapi kemudian kebutuhan memasukkan perubahan cara omnibus itu tidak dilakukan. Bisa jadi ini lahir dari ketergesa-gesaan. Bisa jadi lahir dari upaya untuk menyamarkan supaya kemudian tidak banyak protes dan sebagainya,” tegas Zainal yang juga menyebutkan adanya pelanggaran dalam pembentukan undang-undang yang dilakukan secara langsung terhadap proses, ketiadaan partisipasi dan tidak transparan.

Menurut Zainal, tidak bisa dengan mudah melihat metode formil dalam penyusunan UU Cipta Kerja disamakan dengan metode formil dengan penyusunan UU dalam konsep biasa. Karena UU Cipta Kerja disusun dalam keadaan pandemi Covid-19. Sehingga rapat-rapat mengenai penyusunan dan pembentukan UU Cipta Kerja dialihkan melalui proses online, termasuk juga partisipasi publik yang mengakibatkan seakan-akan berjarak.

Sidang pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) digelar secara daring dari Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (5/8/2021)

Terkait metode omnibus, Zainal mengatakan bahwa kalau belajar dari praktik yang terjadi di negara lain seperti di Kanada dan Irlandia, biasanya UU Omnibus tidak menggabungkan banyak hal. Kalaupun menggabungkan banyak hal, kebanyakan gagal, seperti terjadi di Irlandia.

Terakhir Zainal menyampaikan soal implikasi yang berbahaya jika Undang-Undang Cipta Kerja ini dilanjutkan. Karena Zainal mencermati adanya ketergesa-gesaan pembentuk undang-undang dengan melempar undang-undang a quo ke arah Perpres dan lain-lain.

Filosofi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Berikutnya, Feri Amsari menerangkan filosofi tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Feri mengingatkan dampak peraturan perundang-undangan yang dibentuk secara serampangan.

“Peraturan perundang-undangan yang dibentuk secara serampangan akan membahayakan kehidupan bernegara, merusak relasi antara pembentuk peraturan perundang-undangan dengan rakyat yang diwakilinya. Itu sebabnya secara konstitusional dibentuk metode pengujian formil yang dapat membatalkan sebuah peraturan perundang-undangan yang menyalahi prosedur pembentukannya,” ungkap Feri.

Feri mengatakan, menurut kitab agama Nasrani dan Yahudi, terdapat kisah monster laut yang mengancam kehidupan orang banyak yang kemudian digunakan terminologinya oleh seorang pakar, Thomas Hobbes yang menjelaskan mengenai sikap manusia dan kemanusiaan hingga manusia dalam pemerintahan yang buruk atau The Kingdom of The Darkness. Menurut Hobbes, manusia memiliki ketajaman indera yang merupakan bagian dari anugerah dalam menjalani hidup. Hobbes juga menuturkan tentang manusia yang dapat menyimpang dalam menjalankan tanggung jawabnya dengan menyelenggarakan pemerintahan yang buruk.

“Manusia yang baik acapkali dikalahkan oleh kekuatan yang buruk. Begitu juga sebaliknya, kebaikan yang persisten akan mengalahkan keburukan. Hobbes mengibaratkan perjumpaan cahaya matahari dan bintang di mata manusia. Matahari dianggap lebih terang dari bintang. Karena indera manusia dipengaruhi keberadaan cahaya matahari dibandingkan cahaya bintang,” papar Feri.

Begitu pula dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurut Feri, kuasa politik acapkali berpihak pada kegelapan. Dia membutuhkan cahaya hakim untuk membenahinya melalui proses judicial review. Namun bukan tidak mungkin peradilan dapat bersekutu dengan kegelapan dan membiarkan undang-undang yang dibentuk secara serampangan atau cacat prosedur pembentukan materi muatan akhirnya memiliki kekuatan hukum untuk diterapkan.

“Akibatnya nilai-nilai konstitusi menjadi terabaikan. Kondisi tersebut merugikan lembaga legislatif dan partai politik karena kehilangan kepercayaan publik terhadap sistem perwakilan dan kepartaian,” jelas Feri.

Lemahnya kepercayaan publik, menurut Feri, salah satunya disebabkan lembaga perwakilan dan partai politik ketika membentuk peraturan perundang-undangan jauh dari nilai-nilai substansial yang diinginkan publik.

Lebih lanjut Feri menjelaskan mengenai sejarah Omnibus Law sehingga dikatakan sebagai monster legislasi. Feri menuturkan, konsep Omnibus Law sudah dibicarakan oleh parlemen Inggris pada tahun 1800-an. Tujuannya untuk menyederhanakan proses pembentukan legislasi dalam pembahasan di parlemen Inggris. Dalam perkembangannya, publik menjadi tahu bahwa hal itu merupakan bagian dari taktik untuk memasukkan berbagai kepentingan dalam Omnibus Law karena terlalu banyak pasal, terlalu banyak muatan.

Dari sebuah literatur, ungkap Feri, Omnibus Law diartikan sebagai Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berisi berbagai hal yang berbeda untuk memaksa pemerintah agar menerima pasal-pasal tertentu yang tidak terkait atau menolak undang-undang utama seluruhnya, hingga terjadi jual-beli kepentingan. Karena itu, dalam sejarah Inggris, Kanada, Amerika, kemudian digagas perubahan agar mekanisme jual beli kepentingan tidak masuk dalam Omnibus Law. Hingga mengubah konsep Omnibus Law sebagai undang-undang yang besar namun hanya memuat satu isu.

Reaksi dan Penolakan

Pemerhati masalah hak asasi manusia, Hernadi Affandi menyampaikan bahwa adanya reaksi dan penolakan masyarakat terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan dalam hal ini UU Cipta Kerja menandakan adanya persoalan. Sejarah menunjukkan bahwa sejak dibentuknya Mahkamah Konstitusi sudah banyak pengujian undang-undang yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi.

“Salah satu undang-undang yang dianggap menimbulkan ketidakadilan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Alasannya, kelahiran dan keberadaan undang-undang tersebut dianggap cacat prosedur karena tidak memenuhi proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang wajar,” kata Hernadi.

Hernadi menegaskan beberapa persoalan terkait UU Cipta Kerja. Menurutnya, UU Cipta Kerja dianggap tidak lazim dari segi bentuk sebagaimana UU lainnya. Selain itu, UU Cipta Kerja menggunakan model UU Omnibus yang berisi banyak muatan materi undang-undang dalam satu undang-undang. Tercatat sebanyak 78 materi muatan dalam UU Cipta Kerja, yang sebelumnya terpisah dan berdiri sendiri, kemudian digabungkan ke dalam satu undang-undang.

Model Omnibus Law, terang Hernadi, tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Model tersebut tidak dikenal dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Untuk diketahui, permohonan pengujian UU Cipta Kerja dalam Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020 diajukan Hakimi Irawan Bangkid Pamungkas (Pemohon I), Novita Widyana (Pemohon II), Elin Dian Sulistiyowati (Pemohon III), Alin Septiana (Pemohon IV) dan Ali Sujito (Pemohon V). Pemohon I pernah bekerja di perusahaan dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagai Technician Helper. Namun akibat pandemi Covid-19, ia mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak dari tempatnya bekerja. Dengan diberlakukan UU Cipta Kerja, terdapat ketentuan norma yang menghapus aturan mengenai jangka waktu PKWT atau Pekerja Kontrak sebagaimana Pasal 81 UU Cipta Kerja. Hal ini menghapus kesempatan warga negara untuk mendapatkan Perjanjian Kerja Tidak Tertentu atau Pekerja Tetap.

Sedangkan Pemohon II adalah Pelajar SMK Negeri I Ngawi, jurusan Administrasi dan Tata Kelola Perkantoran. Pemohon II berpotensi menjadi pekerja kontrak dengan waktu tertentu tanpa ada harapan menjadi pekerja kontrak dengan waktu tidak tertentu, apabila UU Cipta Kerja diberlakukan. Pemohon III adalah mahasiswi pada program studi S1 Administrasi Pendidikan di Universitas Brawijaya dan Pemohon IV adalah mahasiswi pada program studi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran di Universitas Negeri Malang. Berikutnya, Pemohon V adalah mahasiswa pada program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Pendidikan Modern Ngawi (STIKP Modern Ngawi).

Permohonan Perkara Nomor 103/ PUU-XVIII/2020 diajukan Elly Rosita Silaban (Pemohon I) dan Dedi Hardianto (Pemohon II) dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI). Para Pemohon menguji secara formil Bab IV UU No. 11/2020 dan pengujian materiil UU Bab IV UU Bagian Kedua No. 11/2020 yakni Pasal 42 ayat (3) huruf c, Tenaga kerja asing yang dibutuhkan oleh pemberi kerja pada jenis kegiatan produksi yang terhenti karena keadaan darurat, vokasi, perusahaan rintisan berbasis teknologi, kunjungan bisnis, dan penelitian untuk jangka waktu tertentu. Juga Pasal 57 ayat (1), Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin. Pasal 57 ayat (2), Dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, apabila kemudian terdapat perbedaan penafsiran antara keduanya, yang berlaku perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Para Pemohon Perkara Nomor 105/PUU-XVIII/2020 adalah Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP TSK – SPSI) Roy Jinto Ferianto selaku Pemohon I bersama 12 Pemohon lainnya. Para Pemohon melakukan pengujian formil UU Cipta Kerja dan pengujian materiil Pasal 81 angka 1, Pasal 13 ayat (1) huruf c angka 2, Pasal 14 ayat (1) angka 3, Pasal 37 ayat (1) huruf b angka 4, Pasal 42 angka 12, Pasal 56 ayat (3) dan ayat (4) angka 13, Pasal 57 angka 14, Pasal 58 ayat (2) angka 15, Pasal 59 angka 16, Pasal 61 ayat (1) huruf c angka 20, Pasal 66 angka 23, Pasal 79 ayat (2) huruf b angka 24, Pasal 88 angka 25, Pasal 88A ayat (7), Pasal 88B, Pasal 88C angka 30, Pasal 92 angka 37, Pasal 151 angka 38, Pasal 151A angka 42, Pasal 154A angka 44, Pasal 156 ayat (4) huruf c Bab IV Bagian Kedua UU Cipta Kerja.

Menurut para Pemohon, UU Cipta Kerja dibangun dengan landasan naskah akademik yang tidak memadai, tidak menjabarkan secara komprehensif analisa mengenai perubahan ketentuan dalam 79 (tujuh puluh sembilan) Undang-Undang khususnya UU No. 13/2003 dalam Bab IV Ketenagakerjaan Bagian Kedua Ketenagakerjaan, serta tidak mampu menjawab urgensi pentingnya dilakukan perubahan dalam UU No. 13/2003, naskah akademik UU 11/2020 seolah-olah hanya dirumuskan untuk memenuhi formalitas syarat pembentukan undang-undang semata.

Permohonan Perkara Nomor 107 PUU-XVIII/2020 diajukan oleh Serikat Petani Indonesia (SPI) bersama 14 Pemohon lainnya. Para Pemohon juga melakukan pengujian formil UU Cipta Kerja. Menurut para Pemohon, UU Cipta Kerja bertentangan dengan syarat formil pembentukan undang-undang dalam tahap perencanaan. UU Cipta Kerja bertentangan dengan asas keterbukaan. UU Cipta Kerja tidak melalui pelibatan publik yang luas dalam prosesnya hanya melibatkan segelintir pihak saja. Bahkan draf RUU yang disampaikan kepada publik simpang siur alias kontroversial otentisitasnya.

Berikutnya, permohonan Nomor 4/PUU-XIX/2021 diajukan R. Abdullah selaku Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia serta 662 Pemohon lainnya. Permohonan ini memecahkan rekor sebagai permohonan dengan Pemohon terbanyak sepanjang sejarah pengujian UU di MK.

Para Pemohon mengajukan pengujian formil dan materiil terhadap UU Cipta Kerja. Secara formil, Pemohon meminta MK menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja melanggar ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan UUD 1945 dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sedangkan secara materiil, selain meminta MK menyatakan inkonstitusional ataupun inkonstusional bersyarat pada seluruh norma yang dipersoalkan, Pemohon juga meminta MK menyatakan sejumlah pasal dalam UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Karena itulah, para Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Sementara para Pemohon Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021 Riden Hatam Aziz dkk melakukan pengujian formil UU Cipta Kerja. Menurut para Pemohon, pembentukan UU Cipta Kerja tidak mempunyai kepastian hukum. Secara umum pembentukan UU a quo cacat secara formil atau cacat prosedur. Problem konstitusionalitas tersebut terkait dengan tidak terpenuhinya syarat pemuatan Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut dalam Prolegnas menurut ketentuan UU No. 12/2011, tidak dipedomaninya ketentuan mengenai teknik dan sistematika pembuatan undang-undang menurut ketentuan UU No. 12/2011, dan tidak dipenuhinya asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan menurut ketentuan UU No. 12/2011. Bahwa dimuatnya RUU No. 11/2020 dalam Prolegnas tidak bisa didasari atas rencana pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f UU No. 12/2011 sebab Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) hanya dapat disusun untuk menjangkau periode waktu 5 (lima) tahun. (MK )

Indonesia Turun Kelas Jadi Negara Berpendapatan Menengah Bawah, FSPMI: Akibat Kebijakan Upah Murah

Jakarta, FSPMI– Baru-baru ini, Bank Dunia resmi mengumumkan Indonesia kembali masuk dalam negara lower middle income alias negara dengan penghasilan menengah ke bawah. Dalam laporan itu, assessment Bank Dunia menyatakan Gross national income (GNI) per kapita Indonesia tahun 2020 turun menjadi US$ 3.870. Padahal, tahun lalu berada di level US$ 4.050 dan membuat Indonesia naik kelas menjadi negara upper middle income country alias negara berpenghasilan menengah ke atas.

Bank Dunia menyatakan, GNI dipengaruhi faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, dan pertumbuhan penduduk.

Menanggapi hal itu, Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Aziz menyampaikan bahwa Indonesia turun kelas bukan semata-mata akibat resesi yang disebabkan pandemic Covid-19. Tetapi juga dipicu oleh kebijakan upah murah yang diperlakukan Pemerintah.

“Ini adalah buah dari kebijakan upah murah, seperti adanya pembatasan kenaikan upah dan dihapuskannya Upah Minimum Sektoral,” kata Riden Hatam Aziz.

Disampaikan, sejak awal tahun 2020 banyak daerah yang sudah tidak menetapkan Upah Minimum Sektoral atau UMSK. Beberapa daerah yang lain seperti Jawa Barat, bahkan menetapkan UMSK tahun 2020 setelah melewati pertengahan tahun. Sementara itu, di tahun 2021 ini, hampir semua daerah tidak ada yang menetapkan UMSK.

Hal ini diperparah dengan kegagalan Pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada buruh selama pandemi. Karena dalam kurun waktu 2020-2021 ini banyak buruh yang dirumahkan dengan dipotong gaji, serta adanya PHK besar-besaran di berbagai sektor industri. Inilah yang kemudian memukul daya beli, yang pada ujungnya berdampak pada melemahnya pertumbuhan ekonomi.

“Solusinya hanya satu. Segera berlakukan UMSK di tahun 2021 dan kembalikan penetapan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak,” tegas Riden.

Riden percaya, jika upah semakin baik, maka daya beli masyarakat juga akan membaik. Ketika masyarakat memiliki daya beli, maka akan terjadi pertumbuhan daya beli.

“Sekarang ini serba susah. Mau berjualan juga jarang ada yang membeli, karena kita semua sedang susah,” kata Riden.

Mengenai UMSK, lanjutnya, saat ini pihaknya sedang melakukan mengkonsolidasikan element buruh untuk mendesak agar Gubernur di seluruh Indonesia kembali memberlakukan UMSK tahun 2021.

“Kan boleh Kepala Daerah membuat kebijakan yang lebih baik untuk rakyatnya. Masak berbuat baik dilarang,” tegasnya.

Lebih lanjut Riden Hatam Azis menyampaikan, lahirnya omnibus law UU Cipta Kerja yang kemudian menghapus UMSK/UMSP justru membuat Indonesia kembali pada rezim murah, yang memicu negara kita masuk pendapatan menengah bawah.

Sebelumnya, Pemerintah juga menerbitkan PP No 78 Tahun 2015 yang mengatur kenaikan upah tidak lagi berdasar pada kebutuhan hidup layak. Itulah yang semakin menurunkan daya beli masyarakat, yang dampaknya terasa sekarang.