Kemnaker Perintahkan PT Smelting Bayar THR Karyawan

Jakarta, FSPMI – Tunjangan Hari Raya (THR) adalah hak pekerja. Adapun batas akhir pembayaran adalah 7 (tujuh) hari sebelum hari raya.

Buruh yang sedang dalam perselisihan PHK, juga berhak mendapatkan THR. Hal ini, karena, PHK dari pekerja yang bersangkutan belum berkekuatan hukum tetap. Sehingga pengusaha tetap berkewajiban membayar upah dan hak-hak lain yang biasa diterima pekerja. Salah satunya THR.

Terkait dengan hal ini, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memerintahkan PT Smelting di Gresik, Jawa Timur, untuk membayar THR tahun 2017 kepada semua pekerja.

Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Pembinaan Pengawasan dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), Kemnaker, Maruli Apul Hasoloan, pihaknya memerintahkan pihak perusahaan tersebut membayar THR buruh dan pekerjanya melalui Dinas Ketenagakerjaan, Kabupaten Gresik. Menurut Maruli, surat perintah itu sudah dikirimkan.

Latar Belakang Terjadinya Perselisihan PHK

Menurut Ketua Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) PT Smelting, Zaenal Arifin mengatakan, PHK ini dilakukan secara sepihak oleh perusahaan. Padahal, pekerja awalnya hanya menuntut keadilan pada kenaikan gaji di setiap golongan pekerjaan.

“Jadi ini berawal April 2016 kemarin, di mana perusahaan kami melakukan diskriminasi terkait masalah upah. Jadi sebagian pekerja yang mayoritas itu kenaikannya hanya diberikan sebesar 5%. Pada sisi lain posisi tertentu dilakukan kenaikan hingga 170%,” katanya.

Hal ini, lanjutnya, tidak sesuai dengan perjanjian bersama dan perjanjian kerja bersama yang sebelumnya telah disepakati. Padahal, sebelumnya kenaikan gaji hanya dilakukan berdasarkan inflasi. Namun, tuntutan ini tidak diindahkan oleh perusahaan. Untuk itu, pada Januari lalu secara resmi para pekerja berencana untuk melakukan mogok kerja.

Hanya saja, perusahaan tetap tidak merespons baik permintaan dari para pekerja. Akhirnya, pihak manajemen memberikan surat peringatan yang berujung pada PHK secara sepihak. Para pekerja pun juga kehilangan haknya sejak bulan Februari 2017. Perusahaan tidak membayar gaji dan memberikan hak layanan kesehatan kepada pegawai.

KSPI Desak Aturan THR Direvisi

Kasus PT Smelting menjadi pelajaran berharga bagi FSPMI – KSPI.

Presiden KSPI, Said Iqbal, mendesak agar THR tidak saja diberikan kepada mereka pekerja yang masih aktif bekerja. THR juga wajib diberikan kepada buruh yang masih dalam proses PHK.

“Karena PHK tersebut belum berkekuatan hukum tetap, maka pengusaha wajib membayar upah dan hak-hak yang biasa diterima, termasuk THR,” tegas Said Iqbal.

Said Iqbal menambahkan, dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Keagamaan, pengusaha yang mem-PHK buruh kontrak sebelum lebaran, maka tidak ada kewajiban membayar THR buruhnya. Akibatnya, banyak perusahaan yang tidak memperpanjang kontrak kerja karyawannya untuk menghindari pembayaran THR.

Dia meminta agar Pemerintah jangan berbangga diri dengan sudah membentuk posko THR dan membuat aturan bahwa buruh masa kerja 1 bulan sudah dapat THR. Sebab yang dibutuhkan adalah law enforcement untuk melawan “modus kecurangan” tidak membayar THR.

Daripada membentuk Posko, pemerintah sebaiknya melakukan “sidak” ke perusahaan-perusahaan. Selain itu, diperlukan sanksi yang mengatur efek jera, yaitu pidana dan perdata. Bukan sekedar sanksi administratif.

Selain itu, menurut Said Iqbal, aturan pembayaran THR harus diubah menjadi H-30. Bukan H-7, agar pengusaha tidak bisa mengelak dan memanfaatkan waktu tersebut untuk melakukan PHK. H-7 adalah waktu dimana pengusaha sudah menerapkan libur bersama selama lebaran. Jadi tidak ada pengaruhnya terhadap produksi, kalaupun perusahaan melakukan PHK pada hari-hari tersebut.

Selain itu, perlu ditegaskan adanya larangan bagi perusahaan melakukan PHK atau memutus kontrak buruh pada H-30 sampai H+15.

Catatan Tambahan:

Selain hak untuk mendapatkan THR, berdasarkan surat Kementerian Ketenagakerjaan, pengusaha PT Smelting wajib untuk membayar upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh. Termasuk hak atas jaminan kesehatan, tunjangan-tunjangan, dan sebagainya.

FSPMI Purwakarta Bagikan 1,4 Ton Beras Kepada Masyarakat Cigelam

Purwakarta, KPonline – FSPMI tidak pernah berhenti untuk saling berbagi di bulan suci. Setelah kemarin Garda Metal FSPMI Purwakarta melakukan bhakti sosial yang melibatkan 8 desa, kali ini giliran PUK SPAMK FSPMI PT SIWS yang melaksanakan Bhakti sosial di desa Cigelam, Kecamatan Babakan Cikao, kabupaten Purwakarta.

Dalam bhakti sosial ini, serikat pekerja mengadakan kegiatan pembagian beras kepada warga yang tidak mampu. Beras tersebut berasal dari anggota serikat pekerja di PT SIWS, yang totalnya terkumpul sebanyak 1.4 ton. Beras inilah yang kemudian dibagikan kepada warga Cigelam.

Pendistribusian beras pun dilakukan secara langsung ke rumah rumah warga. Ini adalah sebagai upaya untuk mendekatkan aktivitas serikat pekerja dengan masyarakat umum, khususnya di Purwakarta.

“Kami sadar dan peduli. Apalagi di bulan suci Ramadhan yang penuh rahmat dan barokah. Karena itu kami memilih untuk saling berbagi terhadap sesama,” kata salah satu anggota PUK.

Dia berharap, beras yang dibagikan bisa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Selain menambah motivasi anggota FSPMI yang lain untuk terus berbagi kebaikan terhadap sesama manusia.

Penulis: Lestareno

FSPMI Dukung Perjuangan Pekerja Transjakarta

Jakarta,FSPMI – Pekerja TransJakarta melakukan mogok kerja, Senin (12/6/2017). Pemogokan ini dipicu tidak adanya kejelasan status hubungan kerja para pekerja di PT Transjakarta. Hal itu menandakan, hubungan industrial di Perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta itu tidak sedang baik-baik saja.

Para pekerja di berbagai bagian PT Transjakarta mengaku sudah lelah tidak mendapat kepastian diangkat menjadi karyawan tetap dan terus menerus berstatus sebagai karyawan dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Menurut informasi, para pekerja sudah lama memendam kekecewaan terhadap manajemen Transjakarta. Sempat ada wacana sebanyak empat kali untuk pengangkatan karyawan kontrak menjadi karyawan tetap, namun tidak pernah ada kelanjutan dari pihak manajemen.

Selain itu, ada juga isu yang berembus di internal pekerja PT Transjakarta bahwa mereka akan diliburkan selama sebulan lalu tidak dilanjutkan kontraknya alias diputus hubungan kerja. Isu ini santer terdengar dan meresahkan para pekerja karena banyak dari mereka yang kontrak kerjanya habis pada 30 Juni 2017.

Terpisah, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) memberikan dukungan terhadap aksi para pekerja TransJakarta. Hal ini disampaikan Wakil Presiden FSPMI, Kahar S. Cahyono. Menurutnya, kekhawatiran pekerja PT Transjakarta masuk akal dan cukup beralasan. Oleh karena itu, FSPMI mendukung perjuangan pekerja PT Transjakarta.

“Rasanya tidak adil, ketika para pekerja yang sudah bekerja melayani masyarakat selama bertahun-tahun ini tidak jelas nasibnya dan terancam diputus hubungan kerja sewaktu-waktu. Nasib mereka seperti pepatah, habis manis sepah di buang,” kata Kahar di Jakarta, Senin (12/6/2017).

Lebih lanjut Kahar meminta kepada masyarakat agar bisa memahami aksi yang dilakukan para pekerja TransJakarta. “Bukan maksud mereka mau menyusahkan penumpang. Tetapi awak TransJakarta ini juga memiliki hak untuk memperjuangkan kejelasan nasibnya,” katanya.

Melalui salah satu serikat pekerja anggotanya, Serikat Pekerja Dirgantara dan Transportasi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPDT FSPMI), FSPMI mendesak managemen PT Transjakarta untuk mengabulkan tuntutan para pekerja. Terlebih lagi, para pekerja selama ini bekerja di bagian yang bersifat tetap dan terus-menerus. Oleh karena itu berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, wajib dipekerjakan dengan status sebagai karyawan tetap.

“Sebagai perusahaan BUMD milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sudah seharunya managemen PT Transjakarta menjadi pelopor dan terdepan dalam hal memberikan hak-hak pekerja sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan,” pungkas Kahar.

Jelang May Day, FSPMI Banten Gelar Konsolidasi

Tangerang, KPonline – Dalam rangka menyambut Hari Buruh International (May Day), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Provinsi Banten menggelar Konsolidasi Akbar.

Konsolidasi diselenggarakan di kantor KC FSPMI Tangerang, Ruko Sastra Plaza Blok B-36, Jatiuwung Kota Tangerang, diikuti fungsionaris FSPMI dari Tangerang, Serang, dan Cilegon.

Konsolidasi di awali dengan sambutan perwakilan PC FSPMI Supriyanto dan Ketua KC FSPMI Tangerang, Akhmad Jumali.

Dalam kesempatan ini, Jumalai membahas beberapa hal teknis terkait aksi pada 1 Mei 2017.

Sambutan selanjutnya dari Tukimin, selaku Dewan Pimpinan Wilayah Banten, membahas tentang bahaya Permagangan, tolak PP 78/2015, dan pentingnya Jaminan sosial untuk pekerja/ buruh.

Vice Presiden FSPMI, Kahar S. Cahyono, menceritakan sejarah hari Buruh International. Dia mengingatkan, bahwa may day adalah hari perlawanan. May Day bukanlah hari libur.

Dalam kesempatan ini, Sekretaris Jenderal FSPMI, Riden Hatam Azis, memberikan arahan dan pandangan politiknya terkait perlawanan kaum buruh atas kebijakan pemerintah saat ini, yang dinilai sangat merugikan bahkan menyengsarakan kaum buruh.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, setiap kali menjelang peringatan hari buruh, pimpinan kita akan turun ke daerah. Menggelorakan perlawanan. Menyiapkan barisan untuk turun ke jalan.

Sebelum di Tangerang, sebelumnya, rapat akbar seperti ini juga digelar di Bekasi dan Jakarta, dihadiri kawan-kawan dari Bogor, Depok, dan Jakarta.

Setelah Tangerang, rapat akbar akan digelar di Purwakarta, Bandung, Karawang, Batam, Medan, Surabaya, dan kota-kota besar lainnya.

Tujuannya adalah, agar isu perjuangan yang telah ditetapkan organisasi bisa dipahami oleh semua. Ini sekaligus menjadi semacam cara untuk melibatkan partisipasi yang lebih luas.

Isu utama tahun ini adalah HOSJATUM. Ia singkatan dari Hapus OutSoucing – JAminan Sosial – Tolak Upah Murah.

Tidak hanya itu, buruh juga akan menyuarakan persoalan rakyat seperti korupsi, agraria, lingkungan hidup, pendidikan, perumahan, transportasi, hingga kemandirian energi.

Rencananya, titik kumpul dilakukan di bundaran HI, Salemba, dan Cempaka Putih. Dari sana buruh akan berjalan mundur, longmarch menuju Istana. Sebagai simbol semakin mundurnya komitment untuk mensejahterakan rakyat.

Penulis: RD Rizal N

May Day Melawan , Ribuan Buruh FSPMI Sumut Siap Aksi di Medan

MEDAN,FSPMI – Sekitar 3000 ribu buruh yang tergabung dalam Dewan Pimpimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Provinsi Sumatera Utara, dipastikan turun ke jalan dengan menggelar aksi pada perayaan hari buruh Internasional atau May Day yang jatuh pada tanggal 1 Mei 2017 mendatang.

Hal ini di sampaikan Willy Agus Utomo, Ketua DPW FSPMI Sumut, kepada para wartawan di Medan. Aksi ribuan buruh ini kata Willy nantinya akan berpusat di Medan dengan tujuan Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kantor DPRD Sumut dan Bundaran SIB Jalan Gatot Subroto Medan.

” Walau pemerintah sudah meliburkan buruh pada 1 Mei, bukan berarti buruh harus tidur, kami akan turun kejalan karena pemerintah belum mensejahterahkan rakyatnya khususunya kaum buruh” kata Willy didampingi Sekretaris FSPMI Sumut, Tony Rickson Silalahi usai menggelar rapat persiapan aksi may day yang di hadiri oleh pengurus FSPMI Kabupaten/ Kota Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Batu Bara, Labuhan Batu dan Padang Lawas di kantornya Jalan Raya Medan – Tanjung Morawa Km13,1 , Selasa (24/4/2017).

Dalam aksi nanti, FSPMI Sumut mengusung tuntutan secara nasional dan mengangkat tuntutan kasus perburuhan yang terjadi di daerah. Adapun tuntutan Nasional kata Willy yakni, Hapus Outsourcing dan Pemagangan, Jaminan Kesehatan Gratis bagi seluruh rakyat Indonesia, Tolak Upah Murah dan Cabut PP78.

” Kita singkat tuntutan Nasional tersebut dan menjadi issu utama pada aksi nanti dengan gerakan HOSJATUM” paparnya.

Dalam perayaan May Day kali ini, lagi lagi Willy mengeritisi kebijakan Jokowi sebagai presiden yang tak pro terhadap buruh akan tetapi lebih pro ke kaum pemodal dalam hal ini pengusaha. Kebijakan yang di anggapnya tidak adil antara lain, pengampunan pajak bagi pengusaha, penurunan harga BBM bagi dunia usaha, aturan pemagangan yang menguntungkan pengusaha dan kebijakan lainnya. Disisi lain kata Willy, para buruh justru di miskin kan melalui regulasi yang di buat oleh Jokowi, diantaranya tidak beraninya presiden mencabut PP 78 Tahun 2015 tentang pengupahan.

” Gara gara PP 78 ini, buruh akan makin miskin, kami berharap Jokowi memberikan kado indah di pada parayaan hari buruh nanti, dengan mencabut PP 78 itu” harap Willy.

Sedang untuk persolan perburuhan di daerah Sumatera Utara, Willy menyoroti beberapa poin persoalan, mulai dari minimnya kinerja Dinas Tenaga Kerja, banyak nya kasus peburuhan yang bertahun tahun tidak terselesaiakan hingga sampai tidak adanya keseriusan Gubernur Sumatera Utara dalam melihat kondisi perburuhan di daerahnya.

” Saya kira Gubsu saat ini tak peka terhadap nasib buruh, belum ada kebijakan nayata dia untuk buruh. Jangankan itu bicara soal buruh saja mungkin tak pernah dia” ketus Willy.

Bicara kondisi perburuhan di Sumut, lanjut Willy, meminta agar Gubsu segera menambah personil pegawai pengawas ketenagkerjaan di Disnaker Sumut, dan segera pula memberikan sarana dan prasarana meliputi kantor biro dan pelaksana tugasa pegawai pengawas di daerah. Dimana kata willy sesuai UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sejak januari 2017 seluruh pegawai pengawas telah beralih ke Provinsi.

” Jumlah pegawai pengawas minim, jika di daerah tak di bentuk koordinator pegawai pengawas, maka makin jauh lah buruh mengadu kasusnya dan sudah makin lama penyelesaianya. Kita minta Gubsu serius khusus hal ini jika tidak makin parah saja kondisi buruh Sumut” terangnya.

Lebih lanjut, pada aksi nanti Willy juga menyampaikan berapa tuntutan penyelesaian kasus perburuhan kepada Disnaker Sumut, diantaranya, Tolak Gugatan Apindo terhadap UMK Medan dan Deli Serdang di PTUN Medan, Stop Union Busting, Intimidasi dan Mutasi terhadap Pengurus dan Anggota FSPMI di PT. Perkebunan Sumatera Utara, Stop Kriminalisasi terhadap Pengurus FSPMI PT Karya Delka Maritim (KDM) di Polres Pelabuhan Belawan, Agar Kapolres Pelabuhan Belawan Segera Menindak Kasat Reskim dan Penyidik Polres Belawan yang di Duga Sengaja Meng Kriminalisasi Buruh PT KDM.

Sedang tuntutan untuk Disnaker Sumut, lanjut Willy, agar Disnaker segela menyelasikan kasus yang terjadi di PT Yayasan Kebidanan Darmo Medan, PT Girvi Mas Tanjung Morawa, PT Daya Kimia Mandiri Belawan, PT Nusantara Jaya Plastik di Namorambe dan Menuntut Tanggung Jawab PLN Sumbagut terhadap PHK Buruh Yantek PT Yotra di Kabupaten Padang Lawas dan lainnya.

” Itu semua tuntutan kami pada aksi nanti, semoga pemerintah dapat memenuhi seluruh tuntutan buruh pada aksi may day nanti” Tutup Willy.