Ilustrasi Pekerja PLN ( foto : antara )

Ilustrasi Pekerja PLN ( foto : antara )

Senin kemarin, tanggal 24 Februari 2014, Presiden FSPMI Said Iqbal kembali menegaskan sikapnya terhadap pemasalahan buruh outsourcing di BUMN. Khususnya buruh PLN dan Indofarma. Secara garis besar, ada tiga hal yang disampaikan oleh Said Iqbal. Pertama, menuntut agar buruh outsourcing di PLN dan Indofarma segera diangkat menjadi karyawan tetap. Kedua, ada ribuan buruh outcourcing di perusahaan BUMN yang terancam PHK. Ketiga, jika tuntutan itu tidak dipenuhi, FSPMI-KSPI akan kembali melakukan aksi besar-besaran diseluruh Indonesia.

Disamping itu, FSPMI-KSPI juga mendukung hak interpelasi DPR RI tentang Outsourcing BUMN. Desakan agar para direksi di PLN dan Indofarma diganti karena telah melakukan pelanggaran hukum dan prinsip “good corporate governance”, juga disampaikan oleh Said Iqbal. 

Analisa media ini akan menelusuri sejauh mana media-media memberitakan tuntutan yang disampaikan FSPMI. Dalam melakukan analisa media, saya menggunakan metodologi framing dengan model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Dalam teorinya, model ini berasumsi bahwa setiap berita mempunyai frame yang berfungsi sebagai pusat organisasi ide. Frame merupakan suatu ide yang dihubungkan dengan elemen yang berbeda dalam teks berita (kutipan nara sumber, latar informasi, pemakaian kata atau kalimat tertentu) ke dalam teks secara keseluruhan. Frame berhubungan dengan makna. Maka bagaimana seseorang memaknai suatu peristiwa, dapat dilihat dari perangkat tanda yang dimunculkan dalam teks.

Adapun media yang  saya analisa antara lain Edisi News, Kabar Bisnis, Kabar Indonesia, Lensa Indonesia, Pelita Online, dan Hukum Online. Ada beberapa media lain yang juga memberitakan pernyataan FSPMI, namun cukuplah saya mengambil keenam media tersebut. Semuanya media online.

Nampaknya isu outsourcing di perusahaan BUMN belum menjadi perhatian bagi media papan atas nasional. Terlihat, mereka tidak melihat isu ini cukup menarik untuk dijadikan sebagai sebuah berita.

Terkait dengan isu outsourcing di perusahaan BUMN, Edisi News (24 Februari 2014) menurunkan berita yang berjudul, ‘Pemerintah Didesak Hapus ‘Outsourcing’ di PLN’. Materi berita yang diturunkan Edisi News cukup lengkap. Dibagian awal, terdapat kutipan langsung Said Iqbal yang menjadi inti dari perjuangan buruh PLN dan Indofarma.

“Kami mendesak pemerintah untuk mengangkat pekerja alih daya yang bekerja di perusahaan BUMN, yakni PLN dan Indofarma untuk menjadi pegawai tetap,” ujar Ketua Umum FSPMI Said Iqbal di Jakarta, Senin (24/2/2014). Meskipun terdapat sedikit kesalahan dalam penulisan jabatan — Said Iqbal seharusnya Presiden FSPMI bukan Ketua Umum FSPMI — namun substansi dari pesan yang hendak disampaikan telah sampai kepada pembaca.

Lebih jauh, Edisi News juga menyampaikan dasar hukum tentang pengangkatan karyawan outsourcing menjadi karyawan tetap. Yaitu berdasarkan Pasal 66 UU 13/2003 dan Permenaker 19/2012 yang pada intinya menyatakan pekerjaan utama tidak boleh dialihdayakan. Jika kemudian perusahaan-perusahaan BUMN tidak bersedia mengangkat buruh outcourcing PLN dan Indofarma menjadi karyawan tetap, maka pemerintah telah melakukan pelanggaran hukum. 

Karena telah lalai menjalankan amanah Undang-undang, tulis Edisi News, FSPMI mendesak agar DPR RI melakukan hak interpelasi. Edisi News menutup berita ini dengan sebuah kutipana langsung, “Bila tidak dijalankan, kami akan mekakukan aksi besar-besaran,” ancam Iqbal

Kabar Bisnis, singkat saja menurunkan berita. Hanya 4 (empat) pragraph, dengan judul, Ribuan pekerja outsourcing di dua BUMN ini terancam PHK’ . Secara umum, Kabar Bisnis hanya menyampaikan 2 (dua) hal. Pertama, Direksi PT. PLN dan PT. Indofarma belum menjalankan hasil rekomendasi panja outsoucing BUMN DPR RI. Dan kedua, KSPI dan FSPMI mendesak pekerja outsourcing agar menjadi pegawai tetap.

Kabar Binis menulis, rencananya, Selasa (25/2/2014) ini ratusan anggota FSPMI di 15 provinsi akan melakukan mogok nasional menuntut pengangkatan pegawai outsourcing PT PLN dan PT Indofarma menjadi karyawan tetap atau dikontrak langsung oleh BUMN. Tulisan ini tentu saja menjadi bias. Karena yang dimaksud FSPMI, hari Selasa 25 Februari 2014 adalah aksi untuk mendesak agar DPR RI menggunakan hak interpelasi. Sementara mogok nasional sendiri akan dilakukan jika tuntutan itu tidak segera dipenuhi.

“PLN dan Indofarma Tidak Taat Hukum Peraturan Outsourcing BUMN”, adalah judul yang digunakan oleh Kabar Indonesia. Mirip seperti Kabar Bisnis, Kabar Indonesia juga singkat saja dalam menurunkan berita. Bedanya, jika Kabar Bisnis menyebutkan mogok nasional adalah tanggal 25 Februari 2014, maka Kabar Indonesia menyebutkan mogok nasional buruh BUMN akan dimulai pada bulan Maret 2014. Berikut adalah kutipannya, “Kami akan melakukan aksi-aksi di seluruh kantor PLN dan melakukan mogok nasional pekerja outsourcing BUMN PLN dan indofarma mulai maret 2014. Puncaknya pada mayday 2014 mendatang,” tutup Iqbal.

Perbedaan ini sedikit mengganggu. Menyebabkan pesan perjuangan yang hendak disampaikan FSPMI menjadi kurang jelas.

Lensa Indonesia,  berita yang diturunkan sangat jelas. Media ini bahkan lebih sistematis dalam menulis berita.  Ia juga menjadikan KSPI sebagai aktor penting. Judulnya, KSPI: Presiden & instansi terkait harus taat pada hukum yang berlaku. Ada anak judul yang sangat menarik: Masih terdapat ribuan pekerja outsourcing tidak jelas statusnya.

Sejak kalimat pertama, Lensa Indonesia dengan jelas menulis, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, untuk kesekian kalinya meminta dan mendesak pemerintah agar segera mengangkat status pekerja outsourcing (pekerja kontrak) agar diangkat menjadi pekerja tetap.

Dasar hukum pengangkatan buruh outsourcing menjadi karyawan tetap juga disinggung. Khususnya UU No. 13 tahun 2003, pasal 66, dimana para pekerja tidak tetap yang bekerja secara terus menerus, harus diangkat menjadi pekerja tetap. Hal ini penting, karena masyarakat juga harus tahu, bahwa apa yang dilakukan oleh buruh PLN dan Indofarma adalah sesuai dengan peratuan perundang-undangan. Buruh hanya meminta agar Presiden, Menteri BUMN, dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi taat pada hukum yang berlaku

Jika sampai akhir bulan Februari 2014, pemerintah masih tetap mangkir dan kekeh pada pendirian untuk mengabaikan status pekerja Outsourcing, Said mengancam akan melakukan aksi di kantor perusahaan listrik negara (PLN).  “Kita akan melakukan aksi di kantor area dan kantor cabang PLN. Dan bukan hanya di Jakarta, tapi juga di Banten, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Kita melakukan akan aksi mulai Maret 2014 dan puncaknya Mayday 2014,” tandas Said. Demikian ditulis oleh Lensa Indonesia.

Pelita Online menulis judul, Ratusan Anggota FSPMI Akan Mogok Bayar Listrik. Tuntutan merubah status para pekerja Outsourcing jadi salah satu agenda Mogok Nasional.

Pelita Online, lebih memilih untuk menceritakan tentang hal-hal yang pernah dilakukan FSPMI dalam memperjuangkan buruh outsoucing di BUMN. Disebutkan, perjuangan para pekerja Outsourcing di BUMN sudah dilakukan para pekerja di PT.PLN, PT. Indofarma mulai februari 2013, dengan masa kerja rata-rata sepuluh tahun. Langkah yang dilakukan dengan melakukan lobby ke Menteri BUMN, Dirut PT. PLN, PT.  Indofarma serta komisi IX DPR RI sudah dilakukan sejak bulan Mei sampai September 2013 lalu. Dukungan dari parlemen khususnya komisi IX DPR RI dimana pada saat RDP (Rapat Dewan Pendapat) dengan kementerian BUMN hingga terbentuk panitia kerja (Panja) Outsorcing BUMN.  Aksi awal dilakukan didepan istana Presiden pada 23 September 2013, sebagai puncaknya para pekerja Outsourcing di tiga BUMN tersebut ikut dalam Mogok Nasional pada 31 Oktober 2013 di lebih dari 100 Kabupaten Kota dan 20 Provinsi yang melibatkan 1,5 juta buruh .

Yang menarik, Pelita Online menulis ancaman buruh yang akan mogok. Bukan mogok kerja, tetapi mogok membayar listrik. “Ratusan Anggota FSPMI akan melakukan mogok tidak membayar listrik, apabila pln memutus aliran listriknya maka kami akan berbondong- bondong menyerbu ke kantor PLN,” pungkasnya

Diantara semua media yang sudah saya analisa, yang terlihat paling serius menurunkan berita tentang buruh outsourcing ini adalah Hukum Online. Judulnya, Serikat Pekerja Dukung DPR Gunakan Hak Interpelasi.

Hukum Online bahkan menyajikan hasil wawancara dengan Deddy Chandra, ketua Ketua PUK FSPMI dari outsourcing PLN. Ini menarik. Karena pembaca disajikan kisah nyata, betapa perjuangan ini bukan hanya untuk buruh outsourcing PLN. Tetapi juga masyarakat secara umum. Bahkan, terkait dengan hak interpelasi yang dilakukan DPR RI untuk meminta keterangan pemerintah terkait dengan outsourcing di BUMN, juga mendapatkan ruang.

Hanya, memang, Hukum Online tidak menurunkan langkah tindak lanjut jika tuntutan itu tidak dipenuhi: Ancaman buruh untuk menggelar mogok nasional.

Berikut ini saya tuliskan kembali judul-judul yang digunakan oleh keenam media tersebut secara sistematis.

  • Edisi News: Pemerintah Didesak Hapus ‘Outsourcing’ di PLN
  • Kabar bisnis: Ribuan pekerja outsourcing di dua BUMN ini terancam PHK
  • Kabar Indonesia: PLN dan Indofarma Tidak Taat Hukum Peraturan Outsourcing BUMN
  • Lensa Indonesia: KSPI: Presiden & instansi terkait harus taat pada hukum yang berlaku
  • Pelita Online: Ratusan Anggota FSPMI Akan Mogok Bayar Listrik
  • Hukum Online: Serikat Pekerja Dukung DPR Gunakan Hak Interpelasi

Didalam sebuah berita, judul memiliki makna yang penting. Dalam banyak hal, seseorang memilih untuk melanjutkan membaca atau tidak, tergantung dari judul. Saya tidak memberikan penilaian apakah judul yang digunakan oleh media-media tersebut benar atau salah. Yang henda saya lakukan adalah mengelompokkan, dari sudut pandang mana masing-masing media menempatkan posisi kaum buruh.

Edisi News, menempatkan Pemerintah sebagai pihak yang paling bertanggungjawab untuk menghapuskan outsourcing di PLN. Sedangkan Kabar Indonesia lebih menekankan kepada management PLN dan Indofarma, yang tidak mentaati peraturan tentang outsourcing.

Sedangkan Kabar Bisnis, Lensa Indonesia, Pelita Online dan Hukum Online menempatkan buruh (serikat buruh) sebagai aktor penting. Mereka dijadikan subjek. Jika  Lensa IndonesiaPelita Online dan Hukum Online memposisikan buruh sebagai aktor perubahan, Kabar Bisnis menempatkan buruh dalam posisi yang “teraniaya”: terancam di PHK.

Dari sini kita bisa membuat kesimpulan sederhana. Bahwa buruh dianggap penting. Setidaknya ia diposisikan sebagai aktor.

Secara umum, pesan yang kita sampaikan sudah sampai. Meskipun ada beberapa catatan, seperti: (1) Penyebutan Said Iqbal sebagai Ketua Umum FSPMI, padahal yang benar adalah Presiden FSPMI (Edisi News); (2) Penyampaian bahwa tanggal 25 Februari 2014 adalah mogok nasional. Padahal yang benar adalah aksi tanggal 25 Februari 2014 adalah untuk mendukung penggunaan hal interpelasi (Kabar Bisnis); (3) Pesan yang sedikit bias. “Ratusan Anggota FSPMI akan melakukan mogok tidak membayar listrik, apabila pln memutus aliran listriknya maka kami akan berbondong- bondong menyerbu ke kantor PLN,” sebagaimana yang dikutip Pelita Online. Mogok kerja atau mogok bayar listrik? Atau kedua-duanya? Menyerbu kantor PLN karena aliran listriknya diputus atau hendak memperjuangkan pengangkatan buruh outsoucing?

Diluar itu, kita memang harus lebih banyak mengenalkan kepada media, seperti apa perjuangan kaum buruh yang sesungguhnya. Misalnya dengan melakukan peliputan mendalam terkait kehidupan korban outsourcing PLN dan Indofarma yang sudah setahun lebih tidak ada kejelasan terhadap kasusnya. (*)

 

Analisa Media: KAHAR S. CAHYONO

Tim Media DPP FSPMI

Categories: Headline

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *