Alasan Buruh TOLAK KENAIKAN BBM

1. Pemerintah Boros Alasan pemerintah menaikan harga BBM untuk mengurangi subsidi negara yang dapat membuat bengkaknya APBN merupakan omong kosong. Faktanya, selama ini APBN negara dihabiskan untuk membiayai belanja pegawai yang terus meningkat setiap tahunnya. Tahun 2007 anggaran belanja pegawai Rp.90 triliun, 2008 sebesar Rp. 112 triliun, 2011 sebesar Rp.175 triliun, 2012 sebesar Rp.212 triliun dan 2013 sebesar Rp.241triliun, sementara anggaran untuk subsidi BBM sebesar Rp. 193,80 triliun (berdasarkan data pokok APBN 2007-2013)

Pangkas Anggaran Dinas Pegawai

Pemerintah harus memangkas anggaran dinas pejabat yang terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, 2013 anggaran dinas pejabat mencapai Rp. 21 triliun,padahal ditahun sebelumnya hanya Rp.18 triliun. Sisa Anggaran APBN Dengan Sisa Anggaran Lalu (SAL) TA 2012 senilai Rp 56,1T maka sebenarnya pemerintah tidak perlu mengajukan APBN Perubahan. (Fitra)

2. Kenaikan harga BBM Bersubsidi akan meningkatkan beban hidup sehari-hari.

Dampak inflasi (keadaan perekonomian yang ditandai oleh kenaikan harga secara cepat sehingga berdampak pada menurunnya daya beli) secara keseluruhan akan sangat besar, mengingat akan memasuki bulan-bulan dengan inflasi cukup tinggi, yaitu tahun ajaran baru sekolah, Ramadhan dan Idul Fitri. Daya beli masyarakat akan turun 30% ,kenaikakkan Upah Minimum sebesar Rp 500-700 ribu tidak akan berarti karena barang barang kebutuhan pokok,ongkos transportasi,sewa rumah/kontrakan akan ikut naik karena harga BBM naik Inflasi akan naik Tren laju inflasi selalu naik setiap terjadi kenaikan harga BBM, contohnya pada kenaikan BBM tahun 2005 inflasi mengalami kenaikan sampai 17,11 pesen dari tahun sebelumnya 6,4 persen, dan pada tahun 2008 mencapai 11,06 persen dari tahun sebelumnya sebesar 6,59 persen (data BPS yang telah diolah).Bila harga BBM naik dipastikan inflasi akan akan diatas 10 % .

Pengangguran bertambah

Kenaikan harga BBM bersubsidi akan membuat biaya produksi usaha bertambah. Hal ini menimbulkan pengusaha mengurangi beban usaha salah satunya dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) PHK tentunya akan menimbulkan angka pengangguran meningkat.

Usaha kecil semakin terpukul

Usaha kecil menjadi sektor yang paling terpukul akibat dampak kenaikan harga BBM ini. Sektor ini mengalami penambahan beban produksi terbesar.Dengan modal secukupnya ditambah beban produksi yang bertambah diyakini akan membuat sektor usaha kecil gulung tikar. Kemiskinan bertambah Kenaikan harga BBM bersubsidi akan berimplikasi pada melonjaknya tingkat kemiskinan. Meski pemerintah berjanji untuk memberikan kompensasi pada masyarakat kecil namun dampaknya dinilai tidak akan signifikan.Kompensasi yang bertujuan sebagai jaring pengaman agar masyarakat miskin tidak semakin jatuh ke jurang kemiskinan justru berpotensi dimanfaatkan oleh agenda politik menjelang pemilu 2014

3. BBM Dikonsumsi Masyarakat Menengah Selama ini sebagian besar dikonsumsi oleh masyarakat menengah ke bawah.

Dari jumlah kendaraan di Indonesia yang mencapai 53,4 juta (2010), sebanyak 82% merupakan kendaraan roda dua yang kebanyakan dimiliki oleh kelas menengah bawah. berdasarkan data SUSENAS 2010 pengguna BBM bersubsidi terdiri dari 2 % orang kaya, 6 % kelompok Menengah Keatas, 27 % kelompok Menengah dan 65 % Menengah ke bawah dan Miskin.

Jumlah kendaraan roda dua lebih dari 60 juta adalah alat transportasi vital bagi rakyat miskin karena pemerintah gagal menyediakan alat transportasi masal yang murah ,bila dihitung jumlah subsidi yang diberikan sebesar 20 liter/bulan atau Rp 100 ribu/bulan maka akan menambah kesulitan hidup bagi rakyat .

4. BLSM Sarat Kepentingan Politik Pemberian dana BLSM sebagai kompensasi dari kenaikan harga BBM sangat politis karena menjelang pemilu 2014 BLSM hanya untuk pencitraan para pejabat di mata rakyat .

Selain itu, BLSM senilai Rp. 150 ribu,hanya selama 4 ( empat ) bulan tidak dapat dijadikan solusi itu adalah bentuk pembodohan dan tidak mendidik bagi rakyat hanya menjadikan rakyat lebih konsumtif dan sangat rentan Korupsi

RAPBN-P Program Populis

RAPBN-Perubahan disiasati untuk menyusupkan program-progam populis dengan total Rp30,1 triliun. Ini dua kali lipat dari penambahan subsidi BBM.Kenaikan BBM berpeluang menjadi ajang tawar menawarparpol di DPR

5. Aksi penolakan kenaikan BBM buruh dan mahasiswa terus berlangsung di beberapa daerah di Indonesia, seperti MAkasar, Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya, dll.Menunjukan bahwa rakyat akan miskin dan menderita bila harga BBM dinaikkan tapi pemerintah tetap boros dan korup .