Ketua KPK Abraham Samad dalam acara Dialog Kebangsaan (21 Oktober 2013) | Sumber Foto: Kahar S. Cahyono

Ketua KPK Abraham Samad dalam acara Dialog Kebangsaan (21 Oktober 2013) | Sumber Foto: Kahar S. Cahyono

Selamat untuk Indonesia baru. Indonesia yang sejahtera dan bersih dari korupsi!

Saya bangga bisa hadir ditempat ini, bersama kaum buruh dan petani. Karena masyarakat yang paling terdepan di negeri ini adalah petani dan buruh. Karena petanilah, kita bisa makan setiap hari. Karena karena buruh, pembangunan di negeri ini bisa terus berjalan.

Indonesia adalah negeri yang kaya raya. Namun sayang, kekayaan negeri ini masih belum dinikmati oleh seluruh rakyat. Akibatnya, di negeri kita ini masih terdapat banyak sekali.

Oleh karena itu saya mengajak saudara untuk memerangi penyakit yang menghinggapi negeri ini. Penyakit itu adalah, korupsi.

Ya, korupsi adalah alasan mengapa masih banyak orang miskin di Indonesia.

Sumber daya alam negara kita yang besar hanya dinikmati oleh segelintir orang. Segelintir orang itu adalah penguasa dan pengusaha hitam. Tugas KPK adalah menyelamatkan keuangan negara dari perampokan yang mereka lakukan.

Ada tiga sektor strategis yang menjadi prioritas KPK. Pertama, sektor kedaulatan pangan, yang mencakup pertanian, perikanan dan peternakan. Kedua, sumber daya energi. Karena kita kaya dengan sumber daya alam. Dan ketiga, sumber pendapatan negara, dimana, hingga saat ini banyak pajak yang bocor.

Akhir-akhir ini kita dihadapkan oleh permasalahan pangan. Pertanyaan kita selanjutnya adalah, apakah kita memang perlu impor beras? Apakah kita memang perlu impor daging? Apakah kita memang perlu impor bawang?

Sebenarnya kalau harus jujur, kita tidak perlu mengimpor semua itu. Di sektor pangan, haram kita melakukan liberalisasi. Tetapi kenapa masih ada saja impor terhadap pangan? Karena memang, ternyata impor ini digalakkan. Karena didalamnya ada rente. Mereka cari untung disitu. Ada kartel mafia impor yang menarik keuntungan.

Saya perlu tegaskan sekali lagi, dalam sektor pangan haram melakukan liberalisasi. Kita masih akan terus memproteksi petani agar terus berdaya. Tidak boleh melepaskan kedalam pasar bebas.

Tentang ketahanan energi. Di Jayapura ada emas. Sulawesi ada nikel. Kemudian kalau kita jalan barat, di Jawa ada minyak dan gas. Di Sumatra kita punya batubara.

Negara bisa saja mendulang Rp 15 ribu triliun setiap tahun. Jumlah itu didapat dari royalti 45 blok migas yang telah beroperasi dan beberapa pertambangan ilegal.

Dari pemasukan itu lalu dibagi 241 juta jiwa penduduk, maka minimal pendapatan masyarakat Rp 30 juta per bulan.

Pemerintah semestinya mampu memaksa perusahaan tambang untuk membayar royalti sebesar 50 persen. Sebagai contoh, dalam setahun, Blok migas Mahakam bisa mendulang Rp 120 triliun, Blok Cepu sebesar Rp 190 triliun, dan Blok Madura senilai Rp 135 triliun.

Sektor tambang dan energi adalah satu wilayah yang diindikasi banyak kebocoran dan korupsi. Hampir 50 persen perusahaan tambang yang melakukan eksploitasi dan eksplorasi mineral tak membayar royalti. Saat saya bertanya kepada mereka yang mengemplang pajak, jawabnya sederhana: bahwa sogokan yang mereka berikan kepada pemerintah setempat besarnya jauh lebih besar dari royalti yang mereka setorkan.

Para pengusaha hitam lebih memilih membayar ke oknum aparat pemerintah agar dimudahkan dalam mengurus izin usaha pertambangan. Selain itu, pengusaha juga berharap agar lahan penambangan mereka ditambah.

Oleh sebab itu, kita harus menyelamatkan sumber daya alam dalam bentuk kolonialisme model baru.

Saat berkunjung ke Kalimantan, menemukan fakta di pedesaan yang kaya mineral itu infrastrukturnya buruk. Di tempat itu, listrik sering mati serta kondisi puskesmas dan gedung sekolah memperihatinkan. Sementara saat ke kota, dia mendapati banyak mobil mewah yang terparkir di garasi seorang bupati.

Ini sungguh ironi. Rakyat banyak yang miskin. Padahal negara ini kaya raya. Mereka menderita tak ada jaminan kesehatan. Tak bisa bersekolah dengan baik.

APBN kita yang 1.700 triliun itu tak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan keuangan negara yang bocor.

Negara ini kaya raya. Tapi kemudian kita semua menjadi miskin karena persengkongkolan pengusaha dan penguasa tertentu. Lihat saja, luas lahan pertanian terus menyempit sari tahun ke tahun. Sementara perkebunan sawit perusahaan besar terus meluas hingga beribu-ribu hektar jumlahnya.

Berikan KPK kesempatan untuk membereskan segala macam kejahatan itu. Berikan KPK kesempatan untuk memperbaiki pengelolaan sumber energi kita, agar bisa dinikmati oleh seluruh rakyat.

Mari kita tetap bersatu padu menjaga sumber kekayaan negeri ini agar tak dirampok pengusaha hitam.

Termasuk kasih untuk para petani yang telah bekerja keras menjaga ketahanan pangan. Kepada kaum buruh yang berkarya untuk pembangunan. Hentikan liberalisasi sektor pangan menyengsarakan! (Kascey)

==========

Tulisan diatas adalah intisari dari apa yang disampaikan oleh Ketua KPK Abraham Samad dalam Dialog Kebangsaan di Istora Senayan, pada tanggal 21 Oktober 2013. Dialog Kebangsaan ini berjalan sukses dengan dihadiri kurang lebih 20 ribu peserta. Semoga spirit dari dialog ini menyebar. Untuk Indonesia yang lebih baik. Indoensia baru, yang sejahtera dan bermartabat..

Categories: Pendidikan

1 Comment

Buruh Indonesia Mendukung Pemberantasan Korupsi · December 9, 2013 at 6:26 am

[…] Bahkan Abraham Samad pernah menyampaikan, pada sektor tambang dan energi adalah satu wilayah yang diindikasi banyak kebocoran dan korupsi. Menurut orang nomor satu di KPK itu, hampir 50 persen perusahaan tambang yang melakukan eksploitasi dan eksplorasi mineral tak membayar royalti. […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *