Surabaya,FSPMI- Buruh dan Mahasiswa Jawa Timur pada hari ini (26/02/2020) melakukan pertemuan di Kantor LBH Surabaya di inisiasi oleh JARKOM (Jaringan Komunikasi Serikat Pekerja Perbankan) guna menyikapi rencana Pemerintah yang ingin menerbitkan UU Cipta Kerja Omnibuslaw.

Pertemuan ini juga dilandasi kesadaran bahwa harus ada perlawanan yang masif atas rencana Pemerintah ini.

Dihadiri berbagai elemen diantaranya KEP KSPI,LEM SPSI,FSBI,FSPMI,KASBI,WALHI JATIM,JARKOM SP PERBANKAN,BEM SI JATIM,KSN,KP SPBI,FSPBI,KONTRAS SURABAYA,LBH SURABAYA,KPBI,BEM FISIP UNAIR,GMNI FISIP UNAIR,IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH,KADER HIJAU MUHAMMADIYAH,FRONT NAHDLIYIN UNTUK KEDAULATAN SUMBER DAYA ALAM,PERSATUAN PEKERJA KORBAN FREEPORT INDONESIA,WADAH ASA SOLIDARITAS,KSBSI,FSB KAMIPARHO,KONSORSIUM PEMBAHARUAN AGRARIA,

Dalam pertemuan ini seluruh elemen sudah tidak lagi membahas tentang dampak munculnya aturan ini namun lebih fokus pada menyatukan visi misi untuk melakukan Penolakan terhadap UU Cipta Kerja Omnibuslaw dengan langkah langkah aksi nyata .

Seluruh elemen meyakini bahwa Perlawanan ini harus dilakukan dalam gerakan bersama dengan mengesampingkan ego masing masing yang dianggap menjadi permasalahan tidak adanya persatuan rakyat selama ini.

Nama GETOL JATIM pun di sepakati sebagai nama Aliansi ini yang merupakan kepanjangan dari Gerakan Tolak Omnibuslaw dengan Kantor Sekretariat di LBH Surabaya di Jalan Kidal 6 Surabaya.

Gebrakan aksi yang akan dilakukan aliansi dalam waktu dekat adalah setiap PUK akan melakukan Somasi kepada Presiden ,melakukan kampanye sosial dengan menyebarkan selebaran dampak buruk Uu Cipta Kerja Omnibuslaw di kawasan kawasan Industri serta menggaungkan tagar #tolakomnibuslaw  dan  #getoljatim .

Kemudian pada tanggal 11 Maret nanti GETOL JATIM akan melakukan Mimbar Rakyat di Bundaran Waru yang merupakan lokasi strategis perbatasan Surabaya Sidoarjo,bukan di Kantor kantor Pemerintah ,hal ini dilakukan karena Kaum Buruh dan Mahasiswa sudah tidak percaya lagi  kepada Pemerintah.

Mimbar Rakyat ini akan diisi dengan Orasi orasi dan aksi teatrikal oleh seluruh elemen dan menolak adanya diskusi dengan Pemerintah karena tuntutan mereka hanya satu TOLAK dan BATALKAN Omnibuslaw.(Khoirul Anam).