FSPMI Sumut Minta Dewan Pengupahan se Sumut Tolak PP 78 Sebagai Tolak Ukur Kenaikan Upah

Medan, FSPMI – Dewan Pimpinan Wilayah FSPMI Sumatera Utara, meminta Anggota Dewan Pengupahan se-Sumatera Utara dari unsur serikat pekerja/buruh agar tetap komitmen berpihak kepada kaum buruh dan tegas menolak penggunaan Peraturan Pemerintah nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP 78/2015) dalam menentukan kenaikan upah minimum provinsi/kabupaten/kota (UMP/K) se-Sumut tahun 2017. Read more…

Catatan Akhir Tahun Perburuhan

  Dipenghujung tahun 2015 ini adalah saat yang tepat untuk mengevaluasi kondisi perburuhan di Indonesia sekaligus juga menjadi ukuran sejauh mana keseriusan dan keberpihakan pemerintah Jokowi- JK terhadap isu-isu ketenagakerjaan dan juga kesejahteraan rakyat. 1. Masalah Pengupahan Disyahkannya Peraturan Presiden (PP) tentang Pengupahan no 78 tahun 2015 pada akhir oktober Read more…

Penolakan PP Pengupahan Terus Meluas

  Penting bagi kita untuk memberikan ucapan terima kasih kepada buruh Purwakarta yang telah berhasil melakukan mogok daerah. Mereka berhasil mematahkan anggapan banyak orang, bahwa buruh sudah tidak lagi memiliki kemampuan untuk melakukan hal sedahsyat itu: tutup kawasan dan melumpukan perekonomian. Kita tahu, tidak terlalu sulit menutup kawasan industri. Dengan Read more…