Uang Triliunan Menguap, BPJS Ketenagakerjaan Disebut BPK Abai

Jakarta,FSPMI – Badan Pemeriksa Keuangan merekomendasikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk melakukan sejumlah perbaikan dalam mengelola dana dan program yang dianggap telah keluar dari ketentuan peraturan yang berlaku. Total uang triliunan rupiah di BPJS Ketenagakerjaan ditemukan BPK salah urus dan tidak dipertanggungjawabkan. Temuan audit dan catatan rekomendasi dari Read more…

Buruh Tolak Pajak JHT

Jakarta,FSPMI-Lagi, pemerintah kembali mengeluarkan aturan yang membuat buruh atau pekerja menjadi semakin sulit. Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjan), pemerintah telah menerapkan pengenaan Pajak Progresif dalam aturan Jaminan Hari Tua. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menilai, apa yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah suatu hal Read more…

Resmi Beroperasi, BPJS Ketenagakerjaan Masih Banyak Masalah

Jakarta, FSPMI-Buruh menyambut baik beroperasinya secara penuh BPJS Keteagakerjaan sebagai badan usaha milik publik dibawah presiden,bukan lagi Bumn. “Dengan demikian buruh ikut memiliki “saham” BPJS karena ikut mengiur,dan setiap kebijakan BPJS harus disetujui dan dikontrol buruh melalui dewan pengawas dan “public hearing”,” kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangan persnya Read more…