Jakarta,FSPMI – Badan Pemeriksa Keuangan merekomendasikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk melakukan sejumlah perbaikan dalam mengelola dana dan program yang dianggap telah keluar dari ketentuan peraturan yang berlaku. Total uang triliunan rupiah di BPJS Ketenagakerjaan ditemukan BPK salah urus dan tidak dipertanggungjawabkan. Temuan audit dan catatan rekomendasi dari Read more…
Jakarta,FSPMI-Lagi, pemerintah kembali mengeluarkan aturan yang membuat buruh atau pekerja menjadi semakin sulit. Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjan), pemerintah telah menerapkan pengenaan Pajak Progresif dalam aturan Jaminan Hari Tua. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menilai, apa yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah suatu hal Read more…
Jakarta, FSPMI-Buruh menyambut baik beroperasinya secara penuh BPJS Keteagakerjaan sebagai badan usaha milik publik dibawah presiden,bukan lagi Bumn. “Dengan demikian buruh ikut memiliki “saham” BPJS karena ikut mengiur,dan setiap kebijakan BPJS harus disetujui dan dikontrol buruh melalui dewan pengawas dan “public hearing”,” kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangan persnya Read more…
FSPMI, JAKARTA -Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur soal hal teknis jaminan pensiun oleh BPJS Ketenagakerjaan hingga kini belum tuntas. Padahal, pelaksanaan jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan akan dimulai 1 Juli 2015. Munculnya perdebatan terkait persoalan iuran menjadi persoalan mendasar belum kelarnya PP tersebut. Buruh yang dimotori oleh FSPMI/KSPI melalui Presidennya, Said Read more…
Jakarta, FSPMI- Aksi unjuk rasa ribuan buruh se jabodetabek hari ini 23 jan 2015 memasuki hari ketiga di Kemenaker, Kemenperin,dan BKPM dan pad hari yang sama buruhpun aksi di Aceh,Medan dll. Para buruh menyatakan bahwa pemerintah melanggar UU BPJS krn belum mensahkan RPP Pensiun yg seharusnya sudah ditanda tangani Presiden Read more…