H1110046Siaran Pers Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI), Mayday 2013

“200.000 Masa MPBI kepung Istana Negara, DPR RI & 6 Kementrian”

MPBI Menilai Pemerintah Gagal & tidak serius mengelola negeri ini
mewujudkan kesejahteraan Buruh & Rakyat

Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai bahwa “ walaupun sudah 68 tahun negara ini berdiri dengan tujuan untuk mencerdaskan dan mensejahterakan rakyatnya sesuai dengan amanah UUD 1945, namun hingga saat ini buruh dan rakyat masih banyak yang hidup dalam kemiskinan dan keterbatasan”. Sumber daya alam yang kaya dan sumber daya manusia yang besar serta keragaman budaya yang besar tidak bisa dioptimalkan oleh para pemeimpin negeri ini sebagai modal awal bangsa ini untuk menjadi negara besar, bebas dari penjajahan secara politik, ekonomi dan budaya.

Sementara, Mudhofir ( Presiden KSBSI) menyatakan bahwa “berdasarkan perhitungan INDEF, yang menyatakan Potensi pajak yang cukup besar sekitar 2.000 triliun tidak bisa dicapai oleh pemerintah untuk membiayai APBN yang nilainya hanya sebesar 1.600 triliun. Sumber daya alam yang melimpah dari Aceh hingga Papua juga tidak bisa diberdayakan untuk kepentingan rakyat, karena sistem kontrak karya yang merugikan negara” .

Andi Gani (Presiden KSPSI) menyatakan bahwa “pemerintah selalu berdalih masalah defisit Anggaran ( pendapatan APBN lebih rendah dari Belanja Negara ), yang kelihatannya didesain senantiasa defisit agar para mafia bisa mendorong pemerintah Indonesia punya alasan untuk berhutang lagi dan harus mencabut subsidi anggaran rakyat”.

Karenanya Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI), melalui Presidiumnya, Said Iqbal (Presiden KSPI) , Andi Gani (Presiden KSPSI), & sikap :
1. Menolak Kenaikan Harga BBM
Karena berdampak pada naiknya harga-harga kebutuhan dasar masyarakat, yang akan mengakibatkan daya beli buruh & masyarakat menurun, diantaranya :
a. Dengan naiknya harga BBM, mendorong naiknya biaya kontrakan mencapai Rp. 100.000,
b. Naiknya biaya angkot & ojek mencapai Rp.100.000
C. inflasi barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari yang menyebabkan buruh akan mengeluarkan biaya tambahan mencapai
Rp.100.000 sehingga dalam sebulan akan ada tambahan biaya mencapai RP. 300.000/bulan.

Kenaikan 30 % tersebut tentunya memberatkan buruh, karena rata-rata kenaikan upah buruh hanya Rp. 200,000, keculai di kota-kota besar saja yang mencapai Rp. 300.000 s/d Rp. 800.000. satu sisi MPBI melihat pemerintah tidak pernah serius untuk mengatasi permasalahan BBM, janji untuk membangun infrastruktur, nyatanya tidak pernah dilakukan dengan maksimal, dan tidak berdampak langsung terhadap kesejahteraan buruh dan rakyat.

2. Terkait upah minimum
A. MPBI Menuntut revisi Permenaker 13/2012 mengenai Kebtuhan Hidup layak ( KHL)
KSPI menyatakan sikap menolak upah murah yang ada di Indonesia, karena :
1. Saat ini upah minimum yang ada, masih banyak dibawah KHL, seperti Bali hanya ( 55,79 %), Maluku Utara ( 70,31 %), Maluku (73, 33%), Gorontalo ( 76,32%), Kalbar ( 75,56%).
2. Berdasarkan data statistik upah minimum di Asia dan sekitarnya tahun 2013, upah minimum di Indonesia masih lebih rendah di banding negara ASEAN, Indonesia hanya lebih tinggi dibanding Kamboja dan Vietnam. Nilai upah minimum tertinggi bulanan Indonesia tahun 2013 hanya Rp. 2.200.000 per bulan upah ini masih jauh dari upah minimum tertinggi Thailand yang mencapai rp. 2,818,409 per bulan, China Rp. 2.522.672/bulan , Filiphina Rp. 3.255.076/bulan, Jepang Rp. 21.263618/bulan.
3. Jumlah item KHL sebanyak 60 item belum merepresentasikan kebutuhan rill pekerja lajang, yang jumlahnya minimal 84 item.
4. Secara prosedur penetapan UMP masih ada kelemahan :
a. Survey upah hanya sampai bulan september tahun sebelumnya, seharusnya
memasukan regresi ( proyeksi ) hingga akhir tahun
b. Survey KHL tahun ini dipergunakan untuk upah tahun depan, seharusnya juga
memasukan proyeksi inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

B. MPBI Menolak ijin penangguhan Upah minimum yang non prosedural oleh Gubernur dan tidak sesuai dengan Kepmen 231

1. Dimana syarat-syarat penangguhan yang meminta audit perusahaan dari akuntan publik tidak dilakukan
2. Kekurangan upah yang diterima akibat penangguhan, harus ditangung oleh APBD masing-masing daerah, agar buruh tetap dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari hari dan konsoekuensi dari ijin penangguhan yang diberikan oleh masing-masing kepala daerah.
3. Laksanakan Jaminan Kesehatan untuk seluruh rakyat per 1 Januari 2014 bukan bertahap pada 2019
& Revisi Perpres Jaminan Kesehatan & Revisi Peraturan Pemerintah mengenai PBI
Data Peserta Jaminan Kesehatan per 2012
Data dari Kemenkes pada 2012 tercatat hanya 151,548,981 jiwa dari 251,857,940 jiwa penduduk Indonesia yang terjamin dalam program BPJS. Diantaranya; peserta Askes PNS sebesar 17,2 juta jiwa, TNI Polri sebesar 2,2 juta jiwa, peserta Jamkesmas 76,4 juta jiwa, peserta JPK Jamsostek 5,6 juta jiwa, peserta Jamkesda 31,9 juta jiwa, jaminan perusahaan 15,3 juta jiwa, dan peserta askes komersial 2,8 juta jiwa.

Pemerintah hanya menaikan coverage bagi orang miskin sebesar 10 juta , dari 76 juta menjadi 86 juta. Sehingga masih ada 90 juta rakyat yang belum tercatat dalam program jaminan kesehatan pada 1 januari 2014 nanti.

Poin-poin yang perlu direvisi antara lain :
1. BPJS harus berbadan hukum publik, bukan badan hukum saja ( sesuai UU SJSN & UU BPJS)
2. Benefit dan kepesertaan program Jaminan kesehatan tidak bisa dilakukan secara bertahap, Yang dilakukan secara bertahap adalah infrastruktur, registrasi administrasi peserta BPJS kesehatan.
3. Pekerja –buruh yang masih menjadi peserta non BPJS kesehatan akan mendapatkan diskriminasi benefit, jaringan pelayanan kesehatan dan service yang berbeda dengan peserta BPJS komersil, yang menandakan tetap adanya terjadi diskriminasi bagi pekerja/buurh yang diakibatkan masih dibolehkannya asuransi kesehatan swasta yang menyelenggarakan jaminan kesehatan komersil.
4. Jamkesda harus melebur ke BPJS Kesehatan sesuai perintah UU SJSN, karea kalau tidak melebur tidak punya prinsip portabilitas ( berlaku di seluruh Indonesia).
5. Masyarakat/buruh yang menerima upah minimum atau lebih kecil, wajib dimasukan sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) sesuai dengan definisi UU 13/2011 tentang Fakir Miskin, yang menyatakan bahwa orang tidak mampu disebutkan orang yang tidak memenuhi kebutuhan hidup layak dikategorikan sebagai orang tidak mampu. Sementara dalam UU Ketenagakerjaan No 13/2013 yang disebut tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup layak adalah pekerja yang menerima Upah minimum. Termasuk guru honorer dimasukan dalam PBI karena upahnya dibawah upah minimum. Dengan demikian jumlah PBI adalah 150 juta bukan 86.4 juta ( menurut Menkeu), atau 96.7 juta ( menurut Menko Kesra dan DJSN )
6. Iuran untuk PBI adalah sebesar Rp. 22.500 sesuai dengan usulan kemenkes, bukan Rp. 15.500 yang diusulkan kemenkeu.
7. Harus dibuat Road Map /peta jalan tentang iuran jaminan kesehatan untuk buruh,
a. Untuk 2 tahun pertama, iuran tetap dibayarkan oleh pemberi kerja ( pengusaha), karena UU no 3/1992 masih berlaku sampai 2015, setelah 2 tahun akan dievaluasi.
b. Untuk PBI yang berasal dari APBN dalam tahun berjalan yang diberikan ke BPJS Kesehatan, tidak boleh dikembalikan bila ada dana sisa dana dalam bentuk “dana Silpa”, dan menegaskan bahwa iuran & harta kekayaan adalah dana amanat.

4. Hapus Outsourcing di BUMN
a. BUMN sebagai perusahaan negara harus menjadi contoh dalam penegakkan aturan permenaker no 19 th 2012.
b. Angkat pekerja outsourcing menjadi pekerja tetap di perusahaan BUMN sesuai mekanisme dan permenaker no 19/2012.
c. Di seluruh perusahaan swasta mulai november 2013 tidak boleh lagi ada pekerjaan outsourcing kecuali untuk 5 jenis pekerjaan sesuai dengan ketentuan permenaker no 19/2012, yakni : Driver, Catering, Security, Cleaning Service, Jasa penunjang di pertambangan

5. Tolak RUU Kamnas & RUU Ormas
Yang membatasi kebebasan berserikat dan kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh UUD 1945.

Jika keseluruhan tuntutan dasar MPBI yang merupakan kebutuhan dasar pekerja& buruh Indonesia
maka MPBI akan melakukan Mogok Nasional jilid II pada 16 Agustus 2013,
saat Presiden SBY membacakan nota keuangan dihadapan DPR.

Contac Person : Badan Pekerja Majelis Pekerja Buruh Indonesia ( MPBI )
Muhamad Rusdi : 0816 1717 8821, Subiyanto 0852 1625 2467 , Togar Marbun : 0813 1149 8737


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *