Setelah Aksi Selama 3 Hari (Perjuangan FSPMI Gresik Mengawal Upah Minimum)

FSPMI Gresik, saat melakukan aksi di halaman Kantor Bupati Bekasi | Foto: Nduk Shofie
FSPMI Gresik, saat melakukan aksi di halaman Kantor Bupati Bekasi | Foto: Nduk Shofie

“Tahun lalu kami belum bisa apa-apa. Hanya bisa gemes melihat ini semua,” kata Shofie, saat menceritakan perjuangan upah di Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

Mendengar cerita Shofie, saya terkesan dengan perjuangan buruh-buruh di perbatasan Kota Surabaya itu. Mungkin saya salah. tetapi sepanjang yang saya tahu, sebelum ini, nyaris tidak pernah terdengar ada aksi besar di Gresik. Khususnya terkait dengan perjuangan upah minimum. Apalagi jika itu dilakukan FSPMI.

Cerita Shofie, lengkap dengan foto-foto saat melakukan aksi yang dikirimkan kepada saya, sekaligus menegaskan bahwa Kabupaten Gresik menjadi salah satu daerah yang perlahan-lahan tumbuh sebagai basis perjuangan. Bukti bahwa buruh salah satu kota industri di Jawa Timur ini tidak sudi berdiam diri. Mereka bangkit dan berjuang untuk merebut kesejahteraan.

Berbeda dengan daerah-daerah lain, pada awalnya, rekomendasi Bupati Gresik tidak menyebutkan angka. Sebagaimana tercantum dalam suratnya Nomor: 560/437.58/2015 tertanggal 10 Nopember 2015 perihal Usulan UMK Gresik Tahun 2016, Bupati mengusulkan, “Upah minimum Kabupaten Gresik Tahun 2016 adalah nilai upah minimum Kabupaten yang tertinggi di Jawa Timur.”

Meskipun demikian, sesungguhnya usulan memiliki kelemahan, karena tidak menyinggung upah minimum sektoral. Padahal, hasil rapat pleno Dewan Pengupahan Kabupaten Gresik pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2015, terkait dengan upah sektoral telah disepakati, upah minimum sektoral Kabupaten Gresik Tahun 2016 adalah sebagai berikut: Kelompok I ditambah 10% dari UMK Gresik Tahun 2016. Sedangkan Kelompok II dan III, masing-masing ditambah 7,5% dan 5% dari UMK.

Unsur Apindo memberikan usulan yang berbeda. Mereka mengusulkan besarnya upah Kabupaten Gresik tahun 2016 nilainya sama dengan UMK Gresik Tahun 2015. Sementara untuk pembahasan nilai UMKS disesuaikan dengan aturan yang berlaku sebagaimana Permenaker No. 7 Tahun 2013 dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Terkait dengan rekomendasi itu, ada yang berpendapat upah minimum buruh di Gresik akan aman. Setidaknya, upah minimunya menjadi salah satu yang tertinggi, di Jawa Timur. Kabupaten mana yang upahnya teringgi, sebesar itu pula upah buruh minimum Gresik akan ditetapkan.

Tetapi ada juga yang berpandangan, dengan rekomendasi ini, sesungguhnya buruh Gresik hanya menjadi penitip nasib terhadap perjuangan upah minimum di daerah lain.

Belum ada perwakilan FSPMI Gresik yang duduk di Dewan Pengupahan. Tetapi mereka tidak tinggal diam. Secara tegas, FSPMI mengusulkan agar upah minimum ditetapkan sebesar 3,4 juta. Tidak hanya upah minimum, FSPMI Gresik ngotot agar UMSK diberlakukan. Dalam hal ini, Gresik termasuk tertinggal. Beberapa daerah di Jatim, bahkan sudah menerapkan UMSK sejak 3 tahun yang lalu.

 

Ketika Rekomendasi Dikembalikan

Gubernur Jawa Timur Soekarwo menolak usulan UMK Gresik Tahun 2016. Alasannya, dalam usulan itu tidak disebutkan besaran angka. Gubernur meminta ada angka atau nominal UMK dalam usulan yang diberikan oleh Bupati.

Longmarch menuju Kantor Bupati Gresik | Foto: Nduk Shofie
Longmarch menuju Kantor Bupati Gresik (16 Nopember 2015) | Foto: Nduk Shofie

Seperti dikutip beberapa media, Kadisnakertrans Gresik Mulyanto mengatakan, jika Gubernur konsisten menerapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, meskipun nominal upah minimum tidak disebutkan dalam rekomendasi, sebenarnya angkanya sudah jelas.

“Besarannya UMK Gresik 2015 ditambah 11,5 persen dari UMK itu. Angka kenaikan 11,5 persen itu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan inflansi. Ini rumusan yang dipakai dalam PP tersebut, tidak menggunakan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) seperti sebelumnya,” terangnya. Kemudian dia menjelaskan, jika UMK 2015 Gresik Rp 2.707.500, maka tahun 2016 akan naik Rp 311.362,5 menjadi Rp 3.018.862,5.

Tetapi buruh menolak anggapan seperti itu. Menurut aktivis FSPMI Gresik, Ruston, pihaknya menuntut upah minimum sebesar 3,4 juta.  Sementara itu, Ketua DPC Apindo Kabupaten Gresik, Tri Andhi Suprihartono mengatakan, jika pemerintah terus mengikuti kemauan serikat pekerja, maka kepercayaan investor terhadap pemerintah pasti akan menurun.

“Sebenarnya, kami sudah sangat keberatan dengan rumusan kenaikan UMK seperti yang diamanatkan dalam PP 78/2015. Tapi buruh masih saja terus meminta kenaikan lebih dari itu,” ujarnya.

Jika pemerintah memaksakan UMK 2016 Gresik di angka Rp 3 juta, menurut Tri Andhi, akan ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) untuk penyesuaian dengan biaya produksi. “Tahun ini saja sudah ada 5 perusahaan yang angkat kaki dari Gresik. Tahun depan sudah pasti lebih banyak lagi,” ujarnya.

Prediksi dia, akan ada penyesuaian atau PHK sekitar 100 karyawan tiap-tiap perusahaan tahun depan jika UMK 2016 Gresik dipaksakan di angka Rp 3 juta. Secara keseluruhan akan ada 10 ribu PHK.

“Perusahaan padat karya yang akan terpukul lebih baik menggunakan mesin jika kondisinya seperti ini,” pungkasnya

 

Aksi Tanggal 16 Nopember 2015

Mendapatkan informasi jika rekomendasi Bupati dikembalikan oleh Gubernur, tanggal 16 Nopember 2015, buruh Gresik bergerak. Menuntut agar Dewan Pengupahan dan Plt Bupati Gresik merevisi surat rekomendasi yang ditujukan ke Gubernur disampaikan dalam bentuk angka, sebesar 3,4 juta. Selain menuntut kenaikan UMK, massa FSPMI juga mendesak kepada Pemkab Gresik untuk memberlakukan UMKS, yang nilainya 15 persen di atas UMK. Selain itu, mereka juga mendesak agar Peraturan Pemerintah ( PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan dicabut.

Buruh perempuan tak mau ketinggalan. Mereka juga berpartisipasi aktif dalam perjuangan. | Foto: Nduk Shofie
Buruh perempuan tak mau ketinggalan. Mereka juga berpartisipasi aktif dalam perjuangan (16 Nopember 2015). | Foto: Nduk Shofie

Aksi itu mereka tujukan ke kantor Disnakertrans Gresik. Tetapi karena Kadisnakertrans berada di Kantor Pemkab Gresik, massa bergeser kesana.

“Kita meminta Pjs Bupati dan dewan pengupahan untuk merevisi pengajuan UMK Gresik tidak hanya dalam bentuk kata-kata,” kata pimpinan FSPMI Gresik, Brigade Tris AD Susanto.

“Jika tuntutan kita tidak dipenuhi, kita akan tetap aksi sampai tiga hari. Teman-teman di Jatim akan ikut solidaritas di Gresik. Kita masih bertahan, kita mempunyai keyakinan Plt Bupati akan mempunyai itikat baik dengan merubah usulan kemarin,” katanya.

Dalam aksi itu, Kadisnakertrans secara resmi meminta perwakilan FSPMI untuk ikut mengikuti rapat guna membahas UMK pada tanggal 17 Nopember 2015.

Di Gresik, FSPMI memang baru berkembang. Meskipun saat ini sudah memiliki unit kerja di 13 perusahaan, tetapi belum masuk dalam keanggotaan Dewan Pengupahan.

“Pihak Disnaker beralasan, karena perwakilan buruh yang ada di Gresik tidak bisa memberi alasan-alasan yang realistis (tentang besarnya upah minimum),” kata Ruston. Menjelaskan alasan, mengapa kemudian FSPMI Gresik diminta ikut dalam rapat pembahasan upah minimum.

 

Aksi 17 Nopember 2015

Keesokan harinya, FSPMI Gresik kembali melakukan aksi pengawalan upah minimum.

Berbeda dengan sebelumnya, dalam pembahasan upah minimum, 2 orang perwakilan FSPMI Gresik secara resmi diminta untuk ikut membahas dalam Dewan Pengupahan.

Mengawal perundingan Dewan Pengupahan Kabupaten Gresik. | Foto: Nduk Shofie
Mengawal perundingan Dewan Pengupahan Kabupaten Gresik (17 Nopember 2015). | Foto: Nduk Shofie

“Sebelum pembahasan dimulai, Kadisnakertrans meminta FSPMI untuk menjelaskan nilai riil upah yang disaksikan Kasatintel Pores Gresik,” jelas Ruston.

Pertemuan dewan pengupahan berlangsung alot. Sementara itu, semakin sore massa buruh yang melakukan pengawalan semakin banyak. Mereka yang baru pulang sift 1 diinstruksikan untuk merapat ke kantor Disnakertrans Kabupaten Gresik. Berapa kawan dari Surabaya juga ikut bersolidaritas. Mereka bertahan hingga malam.

Dalam pertemuan itu, akhirnya Dewan Pengupahan Kabupaten Gresik merekomendasikan upah minimum sebesar Rp. 2.260.000,00. Sedangkan untuk usulan UMSK, yang terdapat di dalamnya 50 sektor perusahaan mulai industri elektronik, makanan, konstruksi, semen, pupuk dan perbankan terbagi dalam 3 kelompok. Kelompok I ditambah10 % dari UMK Gresik 2016, Kelompok II ditambah 7.5 % dari UMK Gresik 2016, Kelompok III ditambah 5 % dari UMK Gresik 2016.

 

Aksi 18 Nopember 2015

Terhadap rekomendasi UMK Gresik Tahun 2016, meminta Komisi D DPRD Gresik untuk memfasilitasi penyampaian pendapat atas keberatannya terhadap rekomendasi upah minimum. Apindo mengadu, bahwa Disnakertrans lebih memihak kepada buruh.

Aksi mengawal penetapan upah minimum di Kantor DPRD Gresik | Foto: Nduk Shofie
Aksi mengawal penetapan upah minimum di Kantor DPRD Gresik (18 Nopember 2015) | Foto: Nduk Shofie

Menurut saya, ini menarik. Yang sering terjadi, buruh yang datang kepada wakil rakyat untuk mengadukan nasibnya. Sementara itu, di Gresik, pengusaha memposisikan sebagai pihak yang terzalimi.

Mendapat mendapat kabar DPRD Gresik memanggil Dewan Pengupahan sehubungan dengan adanya pengaduan Apindo terhadap Kadisnakertrans Kabupaten Gresik yang dianggap terlalu memihak buruh, FSPMI Gresik kembali turun ke jalan. Mereka memberikan dukungan kepada Dewan Pengupahan Kabupaten Gresik untuk teguh pada rekomendasi yang telah dibuat.

“Aksi akan berlanjut lagi tanggal 19-20 yang diikuti buruh se-Jawa Timur di Surabaya. Meminta Gubernur menetapkan upah minimum sesuai rekomendasi Bupati,” kata Shofie. Jika aksi itu benar-benar terjadi, artinya buruh Gresik akan melakukan aksi selama 5 (lima) hari berturut-turut tanpa henti. (*)

Penulis: Kahar S. Cahyono (Tim Media DPP FSPMI)