1134007-demo-ruu-ormas-620X310
Serikat Buruh Saat Aksi Meolak RUU ORMAS | Sumber Foto: Kompas.com

Apa jadinya jika untuk mendirikan serikat pekerja harus seijin Kesbangpol/Mendagri? Jangan bilang itu tidak mungkin terjadi. Sebab buktinya, saat ini hal itu sudah berlaku di Aceh Singkil.

Apa jadinya jika serikat pekerja bisa dibubarkan ketika  melakukan pemogokan, padahal pemogokan adalah hak serikat pekerja yang secara sah dijamin oleh konstitusi? Dan apa pula jadinya jika kontrol pemerintah terhadap serikat pekerja sebagaimana yang terjadi pada rezim orde baru terulang kembali?

Pertanyaan-pertanyaan di atas bukan lagi berandai-andai. Tetapi sangat relevan dikemukakan, seiring dengan pembahasan RUU Ormas yang akan segera disahkan menjadi Undang-undang dalam waktu yang tidak terlalu lama ini. Berbagai kalangan pun secara tegas menyatakan penolakannya terhadap RUU Ormas. Sebut saja, salah satunya, yang menamakan dirinya Koalisi Masyarakat Tolak RUU ORMAS. Dalam Petisi Penolakan RUU ORMAS mereka menyampaikan 3 hal utama, mengapa RUU ORMAS harus ditolak.

Pertama, RUU Ormas akan mengembalikan politik sebagai panglima.Ada kecenderungan, RUU Ormas akan menyeret seluruh bentuk organisasi sosial, keagamaan, dan kemanusiaan ke ranah politik di bawah pengawasan Kementrian Dalam Negeri khususnya Kesbangpol. Padahal semestinya pendekatan hukum yang benar dikedepankan sebagai konsekuensi negara hukum.

Kedua, RUU Ormas memukul rata dan membatasi seluruh jenis organisasi. Pencampuradukan semua jenis organisasi baik berbadan hukum maupun tidak telah berakibat kekacauan pemahaman dalam pengaturan. Keharusan pendaftaran bagi organisasi berbadan hukum maupun tidak adalah bentuk birokratisasi yang berlebih, dengan risiko makin kuat daya hambatan negara atas partisipasi warga negara.

Ketiga, RUU Ormas berpeluang mengembalikan sejarah represi terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul di Indonesia sebagaimana telah dijamin dalam konstitusi UUD ’45. RUU ini akan mudah menjadi jebakan baru bagi pemberangusan organisasi masyarakat sipil dengan pendekatan politik secara sewenang-wenang dan bukan berdasar hukum yang berkeadilan.

* * *

Sementara itu,  Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI ) dalam siaran pers-nya menegaskan, bahwa serikat pekerja dan buruh Indonesia juga menolak RUU Ormas. MPBI berpendapat, penolakan terhadap RUU Ormas harus dilakukan karena membahayakan kebebasan berserikat dan pengebirian hak untuk melakukan pemogokan. Dalam RUU ini definisi ormas sangat luas,  sehingga serikat pekerja pun dapat didefinisikan sebagai ormas.

tolak ruu ormas
Sumber Foto: kabarindonesia.com

Jika ini dibiarkan, akibatnya adalah: (1) pembentukan SP/SB wajib mendapatkan izin dari kesbangpol/mendagri. Tentu ini merupakan bentu campur tangan pemerintah terhadap kebebasan berserikat. (2) Pemogokan sebagai hak SP/SB yang sah dan secara konstitusi dibolehkan akan terancam. Karena pemerintah dapat membubarkan serikat pekerja tanpa melalui proses pengadilan. (3) Pemerintah ingin kembali mengontrol gerakan serikat pekerja seperti masa rezim orde baru.

Oleh karena itu, MPBI akan menggelar Aksi Tolak RUU ORMAS pada tanggal 2 Juli 2013 jam 10.00 di DPR RI yang diikuti ribuan buruh. Aksi serempak ribuan buruh juga akan dilakukan di seluruh Indonesia. Antara lain, Bandung, Semarang, Surabaya, Pasuruan, Mojokerto, Medan, Aceh, Batam, Makasar, Gorontalo dll.

Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), sebagai bagian dari MPBI, pada tanggal 2 Juli 2o13 akan mengerahkan sedikitnya 6.000 anggota untuk menolak RUU Ormas.  Massa berasal dari Jakarta (500 orang), Bogor (1000 orang), Depok (50 orang), Bandung (50 orang), Tangerang Serang Cilegon (1000 orang), Karawang (1000 orang), Purwakarta (500 orang), dan Bekasi (2000 orang).

One Thought on “Serikat Buruh Menolak RUU Ormas”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *