1496475_10152208770925348_1802259399_o_editSejak tanggal 1 Januari 2014 kemarin, BPJS Kesehatan telah resmi berdiri. Badan inilah yang nantinya akan melayani jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat. Kantor PT. Askes (Persero), berubah menjadi Kantor BPJS Kesehatan.

Peserta jaminan kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan terbagi dalam 4 (empat) kategori. Pertama adalah Penerima bantuan iuran (PBI). Masuk dalam kategori ini adalah orang miskin yang iurannya dibayarkan oleh Negara sebesar Rp. 19.225 per bulan, dengan fasilitas rawat inap kelas 3. Kategori yang kedua adalah PNS/TNI/Polri/Pensiun kategori peserta. Besarnya iurannya adalah 5% per keluarga (2% dari pekerja dan 3% dari pemberi kerja), dengan fasilitas rawat inap kelas 1 dan kelas 2. Ketiga adalah penerima upah selain PNS dan lain-lain. Hingga 30 Juni 2015 besarnya iuran adalah 0,5% dari pekerja dan 4% dari pemberi kerja dan seterusnya mulai 1 Juli 2015 besarnya iuran adalah 1% dari pekerja dan 4% dari pemberi kerja, dengan fasilitas rawat inap kelas 1 dan kelas 2. Sedangkan yang terakhir adalah pekerja bukan penerima upah dan bukan bukan pekerja iurannya terbagi menjadi 3 (tiga): Rp. 25.500 (Rawat inap kelas 3), Rp. 42.500 (Rawat inap kelas 2), dan Rp. 59.500 (Rawat inap kelas 1).

Seluruh peserta JPK yang dikelola PT. Jamsostek, beralih menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Prinsipnya, BPJS Kesehatan ini berlaku untuk seluruh rakyat dan semua penyakit. Semangatnya adalah gotong royong. Mereka yang kaya membantu yang miskin, yang sehat membantu yang sakit.

Sebagai sebuah system yang baru saja berjalan, masih banyak hal yang harus dibenahi. Meskipun masih ada kekurangan disana-sini, ada satu hal yang tak bisa dipungkiri, keberadaan BPJS Kesehatan ini memberikan harapan besar bagi bangsa Indonesia. Ia tidak saja menjadi symbol hadirnya Negara dalam kepentingan rakyat, tetapi juga menandai era baru dibidang jaminan sosial.

“Jaminan sosial adalah modal dasar bagi sebuah Negara dalam pembangunan,” begitu seorang pakar pernah berkomentar.

Tanpa bermaksud menyombongkan diri, saya kira harus kembali ditegaskan disini, bahwa BPJS Kesehatan adalah kado kaum buruh untuk seluruh rakyat Indonesia. Ini penting untuk diingatkan. Sebelumnya, pemerintah bahkan enggan menjalankannya. Hingga akhirnya kita mengajukan Gugatan Warga Negara, mendesak Pemerintah dan DPR segera merealisasikan hak rakyat untuk mendapatkan jaminan kesehatan.

Tanpa gerakan yang masif dari element buruh, khususnya KAJS, jaminan kesehatan nasional hanya menjadi mimpi.

Perubahan itu hanya bisa diwujudkan ketika ada element masyarakat yang bergerak. Bukan sekelompok orang yang bergerak. Dalam hal ini, buruh sudah membuktikannya.

Tak berhenti sampai disini. Pertengahan tahun 2015 nanti, buruh formal pun berhak mendapatkan jaminan pension, yang akan dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.

“Apakah uang JHT kita akan hilang?” Pertanyaan ini sering kita dengar.

Jawabannya, tentu saja uang JHT kita tidak akan hilang. BPJS Ketenagakerjaan hanyalah transformasi dari PT. Jamsostek. Meskipun ia baru, tetapi substansinya adalah melanjutkan (dengan berbaikan) apa yang sudah ada. Bukan menghilangkannya.

Tentu saja, BPJS Kesehatan tidak boleh alergi terhadap kritik dan saran. Secara simultan ia harus terus menerus diperbaiki. Hingga saatnya nanti bisa memberikan pelayanan kesehatan yang benar-benar gratis dan berkualitas bagi seluruh warga Negara.

Sekretaris Jenderal Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) Said Iqbal pun menegaskan, tahun 2014 ini isu jaminan sosial masih akan menjadi isu prioritas bagi buruh. Ini bukanlah sesuatu yang sudah selesai. Oleh karenanya, harus selalu diperbaiki. (Kascey)

Categories: Opini

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *