Said Iqbal

Kita mencatat, pada saat Pemilu 1999, terdapat 4 partai buruh: Partai Solidaritas Pekerja, Partai Buruh Nasional, Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia, dan Partai Pekerja Indonesia.

Memasuki Pemilu 2004, tersisa dua partai buruh yang menjadi peserta. Mereka adalah Partai Buruh Sosial Demokrat dan Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia. Dalam Pemilu 2009 tinggal tersisa 1 Partai Buruh.

Saya menyebut semua partai yang pernah ikut dalam pemilu itu adalah partai nol koma. Karena memang, suara yang mereka dapatkan hanya nol koma sekian persen. Menjadi partai yang dikesampingkan dan tak tidak menjadi pilihan, bahkan oleh kaum buruh itu sendiri.

Kritik saya terhadap Partai Buruh yang pernah ada dan kemudian gagal: karena partai itu lahir dari elit buruh yang ingin supaya syahwat politiknya terimplementasi.

Mereka tidak melibatkan konstituen yang lebih luas. Tidak pernah bertanya kepada kaum buruh, apakah mereka membutuhkan sebuah partai politik? Jika memang tahun 2014 ini tidak ada lagi Partai Politik yang berbasis buruh, saya rasa bukan karena buruh trauma untuk mencoba mendirikan partai politik.

Saya lebih suka mengatakan, itu adalah semacam jeda perenungan.

Pada satu saat nanti, saya sangat optimis akan lahir sebuah partai politik yang penyokong utamanya adalah kaum buruh.

Satu hal yang menarik untuk dicermati, meskipun tidak ada partai politik yang berbasis buruh, bukan berarti kaum buruh menjadi apolitis. Masih ada pilihan yang bisa dilakukan dalam saat sekarang. Pilihan pertama adalah, buruh memberikan konsep atau isu-isu perjuangan kepada partai politik tertentu. Ada semacam kontrak politik. Sehingga isu-isu kaum buruh bisa menjadi agenda yang juga diperjuangkan oleh partai tersebut.

Pilihan kedua adalah dengan menempatkan perwakilannya ke beberapa partai politik. Inilah yang saat ini dilakukan oleh FSPMI dan KSPI. Kader-kader FSPMI dan KSPI menyebar ke beberapa partai politk. Kita berharap isu yang menjadi konsens serikat buruh bisa dieksekusi oleh kader buruh yang nantinya duduk di parlemen melalui beberapa partai politik tadi.

Saya berpendapat, cara-cara seperti ini haruslah bersifat sementara. Tidak boleh selamanya kaum buruh menitipkan suaranya kepada partai lain.

Oleh karena itu, mendirikan partai politik adalah langkah penting yang harus diupayakan.

Dalam pandangan saya, mendirikan partai politik tidak bisa dilakukan dengan mengumpulkan sekelompok orang lalu mengadakan deklarasi. Jika itu yang kita lakukan, pasti yang kita terima adalah sebuah kegagalan.

Seperti ketika serikat buruh di Inggris dan Asutralia mendirikan partai buruh, ketika DGB menjadi penyokong utama partai politik di Jerman, atau korelasi politik ketika serikat buruh di Jepang mendukung partai, bahkan yang terjadi di Malaysia ketika serikat buruh dinegara ini melakukan penetrasi politik dengan mendukung partai oposisi. Semua berawal dari keinginan buruh (bukan elit) untuk terlibat dalam proses politik.

Tetapi harus dicatat, serikat buruh harus tetap independent. Perjuangan ditingkat pabrik tidak bisa ditinggalkan.

Buruh hanya butuh serikat buruh untuk perjuangan ditingkat pabrik. Kalau tidak ada perjuangan ditingkat pabrik, saya kira itu bukan serikat buruh.

Independen adalah syarat yang utama. Serikat buruh bukan underbow partai politik. Bukan kepanjangan tangan dari partai politik.  Dengan kata lain, serikat buruh tidak bisa dikontrol oleh partai politik, sekalipun itu adalah partai politik yang ia dirikan. (Kascey)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *