Ir. H. Said Iqbal, ME

Ir. H. Said Iqbal, ME

Saya ingin mengatakan, kita membutuhkan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya ekonomi yang tumbuh, setidaknya kita memiliki harapan, angka kemiskinan bisa ditekan. Lapangan pekerjaan bisa tercipta. Cita-cita kesejahteraan menjadi nyata.

Akan tetapi yang ingin kita kritisi, atau dengan kalimat yang lebih tajam, kali ini kita ingin menggugat kebijakan Pemerintah yang mengukur pertumbuhan  ekonomi melalui pendekatan dari sisi pengeluaran.Jika pendekatannya semacam itu maka akan sulit terbaca: apakah pertumbuhan ekonomi itu memberikan dampak pada menguatnya daya beli rakyat. Dengan kata lain, ketika ekonomi tumbuh, penghasilan rakyat ikut tumbuh atau tidak? Suku bunganya tumbuh atau tidak?

Kalau bagi saya, sederhana melihatnya.

Mengapa ekonomi yang tumbuh itu masih saja membuat rakyat bertambah miskin? Jelas ini ada sesuatu yang salah!

Jika meminjam pemikiran Burhanudin Abdullah, situasi ini disebut sebagai paradoks pertumbuhan ekonomi. Karena meski ekonomi tumbuh, namun belum mampu menyerap tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang semacam ini tidak berkualitas.

Lebih jauh, Burhanuddin pernah mengatakan, perlunya untuk mengantisipasi terjadinya “trickle up economy” yang dapat membuat kesenjangan semakin melebar. “Trickle up economy” berbeda dengan “trickle down effect“, di mana dalam konteks menetes ke bawah, pertumbuhan ekonomi sekian persen, berarti menciptakan lapangan kerja sekian ratus ribu yang mensejahterakan masyarakat. Sedangkan dalam konsep “trickle up effect” yang terjadi justru sebaliknya. Yang diuntungkan hanya masyarakat kaya.

Anda bisa lihat, saat ini data memperlihatkan ekonomi sedang tumbuh, akan tetapi orang tetap miskin. PHK banyak. Kemudian secara faktual jumlah pengangguran meningkat. Saya rasa kita juga harus merevisi ukuran BPS yang tentang orang yang kerja selama 1 jam seminggu tidak tergolong orang yang menganggur. Banyak terminologi di BPS yang harus direvisi. Saya ingin mengatakan, pengangguran terbuka di Negeri ini sangat banyak sekali. Melampaui dari angka yang disajikan oleh Pemerintah.

Tadi Prof Ina menyampaikan, (maksudnya Prof. Dr. Ina Primiana Syinar, SE. MT ), saat ini pertumbuhan ekonomi kita trendnya menurun. Meskipun begitu, saya masih sangat yakin sekali, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di angka 5 (lima) besar pertumbuhan ekonomi dunia.

Tahun lalu pertumbuhan kita 6,3% dan pada 2 tahun lalu masih diperingkat 2 besar dunia setelah Cina, sebagaimana yang dirilis oleh Bank Dunia. Produk Domestik Bruto (PDB) kita meningkat ke nomor 15 dunia tahun lalu dan pada tahun 2015 nanti kalau ekonomi tumbuh terus maka PDB kita diperkirakan tembus ke peringkat 10 besar dunia. Tahun 2030, bahkan diprediksi kita akan masuk ke nomor 7 dunia, setara dengan Amerika, Kanada, Prancis, dsb.

Jika mau kita gambarkan secara sederhana, PDB itu adalah pendapatannya Negara. Nah, idealnya, semakin tinggi pendapatan suatu Negara, maka kesejahteraan rakyatnya juga harus semakin tinggi.

Tapi angka-angka yang saya sampaikan tadi kan hanya prediksi-prediksi yang menggunakan ilmu kapitalisasi modal tadi. Sementara yang saat ini kita permasalahkan adalah, masuknya inveastasi tidak diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan.

Kita setuju investasi masuk, pengusaha mendapatkan keuntungan, ekonomi tumbuh, kemudian hubungan industrial dibangun, tetapi kita tidak setuju ketika mereka mendapatkan keuntungan secara ekonomi akan tetapi pada saat yang bersamaan rakyat tetap miskin.

Ini saja masalahnya. Secara sederhana, saya sering bilang kepada kawan-kawan buruh: kamu boleh kaya, kamu boleh beli mobil mewah, tinggal di rumah yang megah, tapi secara bersamaan kamu nggak boleh memiskinkan kaum buruh.

Dan alat ukur untuk miskin atau tidak miskin itu kan pendapatan. Ketika berbicara pendapatan, itu artinya kita sedang berbicara tentang upah. Tentu saja, kita juga tidak ingin ketika upah naik kemudian diiringi dengan tingkat harga yang naik pula. Dan untuk mengendalikan harga saya kira menjadi tugas pemerintah.

Saya ingin menggugat perihal pertumbuhan ekonomi yang dipakai  Pemerintah sampai hari ini – mungkin juga penerintah yang akan datang – yang menggunakan pendekatan dari sisi pengeluaran. Apa itu sisi pengeluaran? Konsumsi, Investasi, Belanja Negara (APBN/APBD), dan Net Eksport. Kita tahu, data yang menunjukkan saat ini kita lebih banyak impor, sehingga devisit.

Cobalah lihat apa yang dilakukan Pemerintah dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Selalu bertumpu pada hadirnya investasi ke negeri ini. Konsekwensinya, kalau kita mengundang investasi asing untuk datang, harus ada “karpet merah” yang digelar. Tidak mungkin menyuruh orang masuk dengan membawa duit (investasi) ditaruh ditanah becek.

Apa “karpet merah” yang disiapkan pemerintah? Macam-macam. Ada pekerja outsourcing (Flexible Labour Market), menggunakan jam kerja panjang (Flexible Working Hour), meminta kebijakan upah murah (Low Wages Policy), dan menekankan kontrak kerja individu tanpa hak berserikat (Individual Contract). Itu semua adalah “karpet merah” yang secara sadar disiapkan oleh pemerintah.

Bahkan di penerbangan-penerbangan Internasional, masih ada aja selebaran dari BKPN yang menyebutkan salah satu kelebihan investasi di Indonesia adalah upah murah. Hal-hal seperti inilah yang kita permasalahkan. Kenapa baru mengundang saja, mereka belum datang dan belum tentu mau datang, tetapi diskusinya tentang buruh murah, fleksibel labour market, dan sebagainya.

Sekali lagi, inilah yang kita persoalkan!

 

Catatan: Tulisan ini merupakan gagasan yang disampaikan oleh Said Iqbal dalam Serial Diskusi Kerakyatan KNGB pada tanggal 21 Maret 2014 di LBH Jakarta. Ditulis kembali oleh Kahar S. Cahyono dan untuk disebarluaskan sebagai pembelajaran untuk memperkuat gerakan rakyat.

Categories: Pendidikan

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *