Ir. H. Said Iqbal, ME

Ir. H. Said Iqbal, ME

Saya ingin menjelaskan tentang peta jalan sederhana terkait dengan Indonesia kedepan.

Hal pertama yang harus kita sadari, kita tidak bisa menghindar dari globalisasi. Setiap Negara membutuhkan kerjasama dengan Negara yang lain agar kepentingan dalam negerinya terpenuhi. Bentuk dari kerjasama adalah berbagai macam perjanjian.

Perjanjian yang dibuat, setidak-tidaknya harus saling menguntungkan.

Buat apa kalau kerjasama itu akhirnya justru merugikan?

Pada titik ini, kedaulatan suatu Negara harus ditegakkan.

Saya tidak ingin masuk kedalam perdebatan idiologis. Saya rasa, kita sudah sepakat bahwa Pancasila sebagai idiologi Negara. Yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah memastikan perjanjian Internasional haruslah berorientasi kepada idiologi Pancasila. Berorientasi pada: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Isi dari pasal-pasal perjanjian itulah yang menjelaskan kedaulatan Indonesia. Semua harus diupayakan untuk kepentingan nasional.

Jangan pernah tunduk dengan asing

Ketika kaum buruh melihat pemerintah didikte oleh asing, maka buruh akan melakukan koreksi. Sekali lagi saya menegaskan, pakta-pakta pedagangan dan politik, tidak boleh lepas dari nilai-nilai Pancasila.

 

Jalan Tengah

Selanjutnya saya ingin menawarkan jalan tengah.

Jalan tengah yang saya maksud adalah perlindungan dari Negara untuk rakyat. Bentuknya jaminan sosial.

Harus ada mekanisme untuk memastikan, ketika ada investasi masuk, maka secara bersamaan kesejahteraan rakyat harus meningkat.

Kesejahteraan menjadi syarat mutlak yang harus didapat ketika ada investasi datang.

Caranya, kepentingan nasional kita harus terlindungi. Negara lain melindungi petaninya, melindungi buruh dan seluruh element masyarakat yang lain.

Saya sangat yakin, perdagangan bebas tidak akan memberikan kesejahteraan tanpa adanya proteksi dari Negara. Dan bentuk proteksi Negara yang paling dirasakan manfaatnya adalah jaminan sosial. Kalau ada orang tidak sanggup masuk dalam pasar akibat perdagangan bebas ini, maka Negara mengambil alih. Sebagai contoh, ketika ada yang sakit, maka jaminan kesehatan menjadi kewajiban yang harus dipenuhi. Adanya jaminan pensiun juga menjadi jalan tengah ketika orang sudah tua dan tidak lagi bekerja.

Saat ini kita sudah memiliki BPJS, meskipun masih dalam tahap kompromi. Tetapi pada satu saat nanti, jaminan sosial harus benar-benar gratis.

 

Berpolitik

Dan agar jaminan social bisa dijalankan, maka tidak bisa lepas dari politik.

Disinilah awalnya. Buruh harus punya alat untuk melindungi dirinya secara politik. Alat perlindungan itu adalah partai politik.

Harus berkuasa atau tidak?

Kalau pertarungannya adalah idiologis, buruh memang harus berkuasa.

Hanya serikat buruh yang menjadi antitesis dari kapitalisme.

Oleh karena itu, serikat buruh yang ada jangan hanya berhenti pada gerakan di jalan, sedangkan di parkemen tidak punya suara.

Kita bisa lihat. Secara politik, misalnya, kasus kekerasan di Bekasi dan Karawang hilang. Undang-undang Minerba tidak berjalan. Pembangunan smelter dan larangan untuk mengekspor barang mentah dibiarkan karena memang pemerintah mempunyai ruang untuk melakukan pembiaran itu.

Kalau di parlemennya ada buruh, dia pasti akan mempertanyakan mengapa semua itu tidak berjalan. Pertarungan politik itu biasa. Karena disinilah semua kepentingan dipertaruhkan.

Catatannya kemudian, meski memasuki ranah politik, gerakan buruh harus tetap menjadi independen. Serikat buruh harus tetap berjuang secara sosial ekonomi. Tetapi secara bersamaan dia harus hadir di ruang-ruang pengambilan kebijakan untuk berjuang secara politik.

Pada akhirnya memang harus ada partai politik dari gerakan ini.

Sekali lagi, Anda tidak boleh apolitik.

Pandangan bahwa buruh harus menjauhi politik itu kan kehebatan orde baru untuk membungkan gerakan buruh. Amerika saja, yang disebut negeri mbah-nya kapitalis, gerakan buruhnya berpolitik. Negara-negara seperti Jerman dan Skandinavia yang pasarnya sosialnya besar, gerakan buruhnya juga berpolitik.

 

Pasar Sosial

Pasar sosial hanya bisa diciptakan oleh gerakan buruh. Sedangkan pasar barang dan pasar uang oleh kapitalisasi modal.

Apa itu pasar sosial? Saya mengartikannya sebagai jaminan sosial. Tentang bagaimnana kita bisa punya rumah, bagaimana anak-anak kita berpendidikan, mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai dan sebagainya.

Tetapi kalau Anda membawa pasar sosial kedalam diskursus pasar barang dan pasar uang, maka pasar sosial itu akan tersingkirkan. Buat mereka ini adalah beban.

Inilah yang kita perjuangkan sekarang!

Kalau kita tidak merebut pasar sosial ini, yang terjadi, tak ubahnya seperti ekonomi binatang. Sekedar dikasih makan, seolah-olah mereka sudah berbaik hati.

Tetapi jangan sampai masuk kedalam politik transaksional. Politik yang pragmatis dan hanya sekedar interest pribadi. Pilihan kita bukan ini.

Pilihan kita untuk berpolitik adalah terkait dengan cita-cita perjuangan. Saya punya mimpi, pada saatnya nanti akan ada satu partai yang secara idiologis sangat dekat dengan buruh.

Oh ya, kalau saya berbicara buruh, jangan hanya dibaca mereka yang bekerja di pabrik saja. Petani itu buruh. Nelayan itu buruh. Miskin kota itu buruh. Tukang becak, ibu jamu gendong, mereka semua adalah buruh.

Selama ini mereka tidak terlindungi secara politik. Nasib mereka tidak pernah menjadi perdebatan didalam parlemen. Saya membayangkan, satu ketika, partai yang didirikan itu berdiskusi tentang, mengapa ibu jamu gendong itu tidak masuk kedalam kreadit usaha rakyat. Kenapa tukang becak itu tidak mempunyai akses yang lebih luas sehingga penghasilannya memadai.

Itu memang cita-cita. Tetapi saya selalu mengajarkan kepada kaum buruh, bahwa mimpi-mimpi itu bisa diwujudkan dengan sebuah keyakinan.

Dulu tidak ada upah sektoral. Kita berdiskusi, berjuang, dan kemudian berhasil. Dulu kita bermimpi SJSN bisa berjalan, lalu kita diskusi, berjuang, dan lahirlah UU BPJS. Dulu kita mimpi upah bisa naik 40 persen. Karena naik 75 hingga 100 ribu saja sudah terasa tinggi. Kita mimpi dan jadi.

Dan sekarang kita bermimpi, buruh masuk kedalam ranah politik. Kita tahu, semua kebijakan ekonomi lahir dari proses politik itu. Kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh, pasti mimpi ini pun bisa kita wujudkan. (Kascey)


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *