Said Iqbal, Presiden FSPMI - KSPI

Said Iqbal, Presiden FSPMI – KSPI

“Pada tanggal 1 Januari 2014 nanti, seharusnya Program Jaminan Kesehatan Nasional untuk seluruh rakyat sudah berjalan. Akan tetapi didalam pelaksanaannya nanti, terancam gagal,” demikian dikatakan Said Iqbal. Bukan tanpa alasan jika Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ini mengatakan demikian. Ada beberapa hal yang menjadi menjadi penyebab kegagalan.

Salah satunya adalah terkait dengan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Hingga hari ini, pemerintah masih ngotot jika PBI hanya akan diberikan kepada 86,4 juta orang miskin dan tidak mampu. Padahal data dari TNP2K menyebutkan, jumlah orang miskin dan tidak mampu adalah sebesar 96,7 juta orang. Ini berarti, akan ada 10,3 juta orang miskin dan tidak mampu yang akan ditolak berobat di rumah sakit.

Disisi lain, belum ada aturan mengenai buruh yang ter-PHK; dimana setelah 6 bulan secara otomatis menjadi peserta PBI.

Dari dua hal itu saja, sudah bisa disimpulkan jika Jaminan Kesehataan Nasional (JKN) yang akan dijalankan per 1 Januari 2014 nanti tidak sesuai dengan perintah UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU BPJS. Padahal, didalam Undang-undang tersebut telah dengan tegas memerintahkan agar seluruh rakyat mendapatkan Jaminan Kesehatan.

Baru 76% rakyat Indonesia yang memiliki Jaminan Kesehatan. Sedangkang sisanya, sekitar 24% rakyat Indonesia, tidak memiliki jaminan kesehatan. Jika ini dibiarkan, jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat masih sebatas mimpi.

Oleh karena itu, KSPI mendesak pemerintah untuk memperbaiki pelaksanaan jaminan kesehatan sebelum 1 Januari 2014. Caranya adalah, dengan menambah jumlah penerima PBI. Sehingga jumlahnya mencapai 96,7 s.d 125 juta orang: mencakup guru honor, PRT, TKW, dan buruh berpenghasilan rendah.

“Disamping itu harus dipastikan dalam Peraturan Presiden (PP), buruh yang ter-PHK, maka setelah 6 bulan otomatis menjadi peserta PBI,” demikian Iqbal menegaskan.

KSPI mengajak seluruh elemen gerakan sosial untuk menekan pemerintah, agar tidak ada lagi orang miskin yang ditolak rumah sakit ketika sakit. Saat ini, KSPI tengah mempersiapkan aksi-aksi sepanjang 2014 bilamana pemerintah tidak sunguh-sunguh menjalankan UU SJSN dan UU BPJS.

Apa yang diserukan KSPI terkait dengan jaminan kesehatan ini, saya kira bukanlah ancaman. Justru itulah bentuk keseriusan dari kaum buruh. Mereka hendak memastikan, bahwa setiap regulasi yang dibuat tidak boleh hanya indah diatas kertas. Sudah ada undang-undang BPJS yang mengamanahkan agar per 1 Januari 2014 seluruh rakyat mendapatkan jaminan kesehatan, dimana bagi orang miskin dan tidak mampu iurannya ditanggung oleh Negara. Dalam hal itulah buruh bersama-sama dengan rakyat akan kembali begerak. Bagaimana dengan Anda? Apakah hanya akan berdiam diri saja sambil menikmati hasilnya? (Kascey)

Categories: Opini

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *