Semarang, FSPMI – Ribuan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Provinsi Jawa Tengah kembali turun ke jalan untuk meminta Gubernur Jawa Tengah merevisi Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/39 tahun 2021 tentang Upah Minimum pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada hari Selasa (7/12/2021).

Aksi yang merupakan bagian dari rangkaian Aksi Nasional dan Aksi Daerah di seluruh wilayah di Indonesia ini dipicu oleh terbitnya surat Keputusan Gubernur yang ada di Indonesia yang mengabaikan aspirasi dari para buruh dan berpedoman pada PP36 tahun 2021 tak terkecuali Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Luqmanul Hakim selaku Korlap Aksi menyampaikan alasannya mengapa dari FSPMI Jawa Tengah ikut serta dalam aksi unjuk rasa nasional ini.

“Kami meminta Gubernur Jawa Tengah untuk segera merevisi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) karena Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) dan turunan termasuk PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan yang digunakan oleh Gubernur
Jawa Tengah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat”, jelasnya.

“Tentunya kami berharap Gubernur
Jateng untuk segera merevisi, kami pikir ini masih ada waktu, Pak Ganjar harus mengikuti putusan MK nomor
91/PUU-XVIII/2021 tanggal 25 Nopember 2021. Maka PP nomor 36 yang digunakan sebagai dasar penetapan UMK gubernur Jateng tidak berlaku, dan kami meminta tetapkan kembali minimal disesuaikan dengan pertimbangan kebutuhan wajib buruh / pekerja dimasa pandemi (diatas 10 % ) seperti formula yang sudah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu”, lanjutnya sekali lagi.

Perlu di garis bawahi dimana putusan nomor tiga dinyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat
sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan.

Dalam keputusan MK juga disebutkan bahwa menangguhkan segala tindakan dan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, termasuk tidak boleh menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja selama proses perbaikan. Sedangkan dalam PP 36 Tahun 2021 pasal 4 ayat 2 disebutkan kebijakan pengupahan merupakan keputusan strategis nasional.

“Apabila Gubernur Jawa Tengah tetap tidak mau merevisi, patut diduga Gubernur Jateng telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena menetapkan UMK 2022 Jawa Tengah yang termasuk dalam tindakan /kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas bagi masyarakat, dengan menggunakan dasar hukum PP 36/2021 tentang Pengupahan yang telah dinyatakan oleh Putusan MK harus ditangguhkan”, ucap Luqman berapi-api.

“Kami juga tidak sepakat dengan SE Gubernur nomor 561/0016770 tentang struktur dan skala upah di perusahaan tahun 2022, dimana SE struktur dan
skala upah ini dibuat setelah SK UMK ditetapkan tanggal 30 Nopember 2021 kemarin, dan struktur dan skala
upah ini sudah diatur sejak dulu dan di di Jawa Tengah menurut data yan ada pada kami hanya 13% saja dari jumlah
23.000 lebih perusahaan di Jawa Tengah, dan kami khawatir justru struktur dan skala upah ini ke depan bisa jadi akan menghilangkan UMK, dimana SE ini bukan undang undang dan hanya saran saja dan tidak mempunyai kekuatan hukum”, tutirnya menutup pembicaraan. (sup)