Regulasi Turunan UU BPJS Perlu dipercepat

Menyambut Sistem Jaminan Sosial ( image : Jamsos Indonesia)
Menyambut Sistem Jaminan Sosial ( image : Jamsos Indonesia)

KUTA — Pemerintah dan kementerian terkait diminta mempercepat pembuatan regulasi turunan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Tertundanya aturan pelaksana BPJS itu menghambat persiapan implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional yang dimulai Januari 2014.

Persoalan mengenai regulasi turunan UU BPJS merupakan salah satu pokok bahasan dalam Forum Konsolidasi Ke-4 PT Askes dan PT Jamsostek di Kuta, Bali, Selasa (17/9). Forum juga dihadiri perwakilan sejumlah kementerian dan lembaga terkait dalam pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bidang Kesehatan.

Tata Suntara, Komisaris PT Askes, mengatakan, berlarutnya penyelesaian produk-produk hukum turunan UU BPJS dan UU SJSN mengkhawatirkan mengingat waktu pelaksanaan SJSN semakin dekat, kurang dari empat bulan. ”Jika aturan belum mantap, hal lain akan terhambat,” ujarnya.

Menurut Direktur Utama PT Askes Fachmi Idris, desakan agar regulasi turunan UU BPJS segera dirampungkan muncul sejak forum konsultasi November 2012. ”Jika aturan beres, kita bisa lebih mudah melakukan sosialisasi program,” ujarnya.

Dalam forum kali ini ditandatangani pedoman kerja pengalihan program jaminan pelayanan dan pemanfaatan bersama fasilitas kesehatan TNI/Polri ke PT Askes. Per 1 Januari 2014, PT Askes selaku BPJS Kesehatan ikut mengelola fasilitas dan menyediakan layanan kesehatan bagi 3 juta anggota TNI/Polri.

Menurut Direktur Utama PT Jamsostek Elvyn G Masassya, salah satu regulasi penting yang ditunggu adalah Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Pengelolaan Aset dan Liabilitas BPJS.

Dari 16 regulasi turunan UU BPJS yang harus dibuat, baru selesai dua. Salah satunya, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan direvisi menyusul perdebatan mengenai besaran iuran peserta.

Dalam pelaksanaan BPJS nanti, Jamsostek menargetkan peningkatan peserta dari 13 juta menjadi 15,2 juta tenaga kerja aktif. Dana yang dikelola ditargetkan meningkat dari Rp 14,4 triliun menjadi Rp 15,2 triliun. PT Askes yang akan berubah menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bidang Kesehatan akan mengelola 121,6 juta peserta jaminan kesehatan dari sebelumnya hanya 19,4 juta orang.

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional Chazali Situmorang menegaskan, SJSN bidang Kesehatan atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan diberlakukan sesuai jadwal, awal 2014, meski sejumlah produk hukum belum terbit.

Menurut dia, tahap awal implementasi cukup membutuhkan tiga ketentuan pelaksana, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Keppres No 12/2013, serta PP tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset BPJS.

”Jika RPP Pengelolaan Keuangan dan Aset BPJS disahkan, itu cukup untuk membuat BPJS berjalan. Secara bertahap, aturan pelaksana lain, termasuk peraturan me nteri kesehatan, harus segera dibuat,” ujarnya.

Ia mengatakan, sebagian besar produk turunan UU BPJS akan disahkan paling tidak akhir November. ”Draf-draf aturan itu sudah dibuat. Kini sedang dalam proses harmonisasi (di Sekretariat Negara),” katanya. (jon)

sumber :  kompas via http://www.jamsosindonesia.com/newsgroup/selengkapnya/percepat-regulasi-turunan-undang-undang_6782

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *