Bogor, FSPMI – Gelombang suara perlawan buruh terkait RUU Omnibuslaw Cipta Kerja terdengar diberbagai daerah. KSPI dan FSPMI terus mensosialisasikan penolakan RUU tersebut. Dan Garda Metal sebagai salah satu pilar pergerakan buruh FSPMI, merapatkan barisan perkuat perlawanan menolak Omnisbuslaw Cipta Kerja. Konsolidasi terus dilakukan salah satunya di Rapat Rutin Garda Metal  Bogor pada Minggu 23 Februari 2020 yang bertempat di Plant 2 PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik, Cibinong, Bogor.

Ratusan anggota Garda Metal Bogor berkumpul dan siap mengawal pergerakan buruh untuk menolak Omnibuslaw. RUU Omnibuslaw ini sangat meresahkan buruh dimana banyak hak-hak buruh yang dipangkas dan RUU ini dianggap sebagai perbudakan modern.

Garda Metal FSPMI Bogor

Garda Metal FSPMI Bogor


“Kalau kita diam kita akan mati, apakah kita akan mati tanpa perlawanan? Mati sia sia? Nasib masa depan buruh ditentukan dari perlawan buruh” ucap Ananto Praaetya dalam orasinya pada saat konsolidasi, sebagai Panglima Koordinator Daerah Garda Metal Bogor. Mati disini adalah jika sampai RUU Omnibuslaw ini di sahkan maka akan melemahkan perjuangan buruh, dan hal ini dapat dikatakan akan membuat mati pergerakan dan pembelaan buruh itu sendiri. Contohnya dulu buruh menolak PP No.78 tahun 2015 tentang Pengupahan, yang akhirnya tetap disahkan dan dengan disahkan PP tersebut buruh kehilangan hak berunding dalam penetapan kenaikan upah karena sudah diatur oleh PP tersebut. Dengan adanya PP No.78 tahun 2015 sekarang buruh masih menolak, melawan dan meminta di revisi, tetapi bukannya di revisi malah pemerintah mengeluarkan RUU Omnibuslaw Cipta Kerja yang sangat sangat merugikan buruh.

Bukan tanpa alasan buruh menolak RUU Omnibuslaw Cipta Kerja, ada 9 alasan mengapa omnibus law harus ditolak. Sembilan alasan tersebut adalah: (1) hilangnya upah minimum, (2) hilangnya pesangon, (3) outsourcing bebas diterapkan di core bisnis, (4) kerja kontrak tanpa batasan waktu, (5) waktu kerja yang eksploitatif, (6) TKA buruh kasar berpotensi bebas masuk ke Indonesia, (7) mudah di PHK, (8) jaminan sosial terancam hilang, dan (9) sanksi pidana hilang. (Gio Aryes)