IMG_1019Oleh: Said Iqbal (Presiden FSPMI dan KSPI)

Di akhir tahun 2015 ini, Gerakan Buruh Indonesia (GBI) menilai kinerja pemerintahan Jokowi – JK semakin buruk. Jika dalam peringatan 1 tahun pemerintahannya buruh memberikan nilai 5 (lima), kali ini rapor pemerintahan Jokowi – JK turun, menjadi 4 (empat).

Tentu saja, nilai empat bukan berarti tidak hal baik yang dilakukan pemerintah. Ada. Hanya saja, kebaikannya hanya dalam skala 4 dari 10. Ini rapor merah. Tidak naik kelas. Pemerintahan Jokowi – JK gagal dalam mensejahterakan pekerja. Nawacita dan Piagam Marsinah hanyalah janji manis di bibir saja.

Berikut adalah beberapa faktor penilaian, yang menjadi indikator kegagalan Jokowi – JK dalam mensenjahterakan kaum buruh.

Daya Beli Buruh Semakin Terpukul

Turunnya daya beli adalah imbas dari terbitnya PP No. 78/2015 tentang Pengupahan. Keberadaan PP No. 78/2015 sangat merugikan buruh, secara konstitusional, nominal, dan hak untuk berunding.

UUD 1945 mengamanatkan, hidup layak adalah hak setiap warga Negara. Instrumen hidup layak, kemudian dijabarkan dalam UU No. 13/2003 menjadi Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Melalui PP No. 78/2015, kenaikan upah minimum tidak lagi didasarkan pada KHL. Tetapi ditetapkan secara flat dengan berdasarkan inflansi dan pertumbuhan ekonomi. Ini artinya, secara konstitusi, buruh dirugikan.

Secara nominal, buruh juga dirugikan. Untuk menyebut satu contoh, adalah upah minimum Provinsi DKI Jakarta. Jika menggunakan PP 78/2015, kenaikan upah minimum di DKI Jakarta hanya 11,5%. Tetapi karena DKI Jakarta tidak menggunakan PP 78/2015, maka kenaikannya menjadi lebih tinggi, lebih dari 14%. Dari sisi ini saja, sudah sangat jelas jika PP No. 78/2015 sangat merugikan kaum buruh, karena kenaikan upahnya rendah.

Disamping itu, hak berunding serikat buruh juga dirugikan. Dalam Undang-undang disebutkan, upah minimum ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan atau Bupati/Walikota. PP No. 78/2015 telah merampas hak berunding serikat buruh melalui mekanisme Dewan Pengupahan.

Hal ini diperparah dengan angka gini rasio yang semakin besar. Berdasarkan data yang dilansir Bank Dunia, angka gini ratio Indonesia pada tahun 2015 menigkat, sehingga kini besarnya menjadi 0,42. Bandingkan dengan Tahun 2014 (sebesar 0,41) dan Tahun 2013 (sebesar 0,39). Besarnya gini ratio menunjukkan pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati kalangan menengah atas. Sedangkan kalangan menengah bawah, termasuk didalamnya kaum buruh dan orang miskin, nasibnya semakin terpuruk.

Dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan. Berdasarkan catatan sejarah, angka empiris menunjukan revolusi Perancis, Rusia, Amerika Latin, dan Arab (Arab Spring) yang berakhirnya dengan jatuhnya pemerintahan berawal dari angka gini ratio yang meningkat, mencapai 0,5. Jika Indonesia gini rationya semakin naik, apalagi posisi saat ini sudah di angka 0,42, itu artinya sudah sudah lampu merah.

Munculnya Neo Orde Baru

Jika kita cermati, kebijakan pemerintahan yang sekarang, sama persis dengan kebijakan Presiden Soeharto dengan trilogi pembangunannya. Ada tiga hal mendasar yang dilakukan Soeharto ketika itu. Pertama, dia mengedepankan stabilitas keamanan dengan menggunakan tentara dan polisi untuk “menghantam” gerakan buruh, aktivis, dan masyarakat sipil yang kritis terhadap kebijakan pemerintah. Kedua, semata-mata mengejar pertubumhan ekonomi. Dan ketiga, janji adanya pemerataan pendapatan, tetapi faktanya tidak pernah tercapai.

Keluarnya paket Kebijakan Ekonomi jilid 1 hingga 6, semakin menunjukkan bahwa pemerintahan Jokowi-Jk hanya mengejar pertumbuhan ekonomi. Semua paket yang diberikan adalah untuk memberikan kemudahan bagi pengusaha dengan menekan kesejahteraan buruh. Hal ini sangat terlihat dalam paket kebijakan jilid 4, berupa kebijakan yang berorientasi terhadap upah murah.

Persis seperti yang dilakukan rezim Soeharto dalam menjaga stabilitas keamanan, tindakan represif aparat kepolisian melalui gaya yang hampir sama dengan mantan Presiden Soeharto dipraktekkan melalui penangkapan terhadap buruh. Hal ini tergambar dalam aksi menolak PP Pengupahan di Istana Negara, tanggal 30 Oktober 2015. Diperkuat dengan keluarkannya Pergub DKI Jakarta Nomor 228 Tahun 2015 (tentang Unjuk rasa) dan Surat Edaran Kapolri (SE Kapolri) tentang Hate Speech (ujaran kebencian).

Pemerintah memberikan janji adanya pemerataan pendapatan. Tetapi faktaya, daya beli buruh turun hingga 30%, ketika harga BBM pada bulan November 2014. Belum lagi adanya kenaikan harga barang, ongkos transportasi, gas 3 Kg. Bahkan, buruh tidak bisa lagi membeli rumah karena semuanya serba mahal.

Isu Buruh, Ekonomi, dan Target Regulasi Tidak Terpenuhi

Seperti yang saya katakan di atas, Nawacita dan Piagam Marsinah baru sebatas janji. Ibaratnya, jauh panggang dari api.

Mari kita lihat.

Terkait isu perburuhan, seperti jaminan kesehatan, masih terdapat banyak permasalahan. Belum lagi ketika kita berbicara tentang jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan perumahan untuk buruh, masih jauh dari apa yang diharapkan. Pendidikan di Indonesia masih mahal. Transportasi makin kacau. Outsourcing yang mulai berkurang, di zaman Jokowi ini, justru semakin meningkat.

Dalam hal regulasi, juga setengah hati. Tidak dilakukannya fit and proper terhadap calon anggota Dewan Pengawas BPJS sebelum 31 Desember 2015, bukti diabaikannya Pasal 30 ayat (3) UU No. 24/2011. Padahal Dewan Pengawas BPJS yang sekarang, akan habis masa berlakunya pada akhir tahun ini. Belum lagi jika kita berbicara tentang revisi UU No. 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI dan UU No. 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang dibiarkan tanpa penyelesaian. Belum lagi pembahasan mengenai RUU PRT (Pekerja Rumah Tangga) yang selalu terganjal. Parahnya lagi, Jokowi -JK hanya memberikan angin surga kepada ratusan ribu guru/tenaga honor yang menuntut pengangkatan sebagai PNS/ASN, tetapi dalam prakteknya tidak ada anggaran yang disediakan.

Hal-hal tersebut di atas, cukup menjadi alasan bagi buruh, untuk memberikan nilai 4 (empat) terhadap pemerintahan Jokowi – JK. (*)

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/saidiqbal/rapor-merah-pemerintahan-jokowi-jk_567b15ea369773780dddd28d

Categories: Siaran Pers