Tim Advokasi FSPMI Tangerang, Kahar S. Cahyono, tengah menyampaikan dugaan tindak pidana ketenagakerjaan  yang dilakukan Pimpinan PT.  Prima Plastindo Utama. Jum`at, 7 Agustus 2015.

Tim Advokasi FSPMI Tangerang, Kahar S. Cahyono, tengah menyampaikan dugaan tindak pidana ketenagakerjaan yang dilakukan Pimpinan PT. Prima Plastindo Utama. Jum`at, 7 Agustus 2015.

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial di PT. Prima Plastindo Utama memasuki babak baru. Dikarenakan pihak pengusaha masih enggan membayar upah sesesuai dengan ketentuan Upah Minimum Sektoral Kota Tangerang Tahun 2015 dan tidak mengikutsertakan seluruh pekerja dalam BPJS Ketenagakerjaan serta BPJS Kesehatan, proses akan dilanjutkan gelar perkara dengan penegak hukum Reskrimsus Polda Metro Jaya Polres Tangerang serta Kejaksaan.

Kepastian untuk melakukan gelar perkara ini secara tertulis disampaikan oleh Pengawas Ketenagakerjaan, Baskara, dalam pertemuan yang diselenggarakan di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang pada hari Jum`at, 7 Agustus 2015.

Kasus ini berawal dari pengaduan FSPMI Tangerang, bahwa selama ini perusahaan hanya membayar upah sebesar UMK Tangerang Tahun 2015, Rp. 2.730.000. Seharusnya upah yang diterima para pekerja adalah sesuai dengan UMSK Tangerang Tahun 2015. Tidak hanya itu, meskipun beberapa orang pekerja sudah bekerja lebih dari 20 tahun, pengusaha sama sekali tidak mengikutsertakan mereka dalam BPJS Kesehatan (dahulu bernama Jamsostek). Selain itu, hanya beberapa orang saja yang diikutsertakan dalam BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam Undang-undang Ketenagakerjaan diatur, barangsiapa yang membayar upah lebih rendah dari upah minimum merupakan tindak pidana kejahatan dan dikenakan pidana penjara satu hingga empat tahun dan/atau denda seratus hingga empat ratus juta. Sementara itu, tidak mengikutsertakan pekerja dalam BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan, ancaman pidananya adalah 8 tahun penjara atau denda 1 milyar rupiah.

Dalam pertemuan itu, Kahar S Cahyono, salah satu Tim Advokasi FSPMI Tangerang menyampaikan, “Kami ingin hukum ditegakkan. Hal ini penting untuk menjaga kewibawaan Pengawas Ketenagakerjaan, sekaligus untuk memastikan agar pelanggaran hukum ketenagakerjaan tidak terulang lagi di kemudian hari.”

Meskipun mengapresiasi langkah Pengawas Ketenagakerjaan yang melanjutkan kasus ini pada tahap gelar perkara, Kahar menyayangkan terkait dengan dugaan union busting yang tidak menjadi prioritas bagi Pengawas Ketenagakerjaan.

“Padahal dalam pengaduan yang kita sampaikan paling pertama dan utama adalah tindakan pihak pengusaha PT. Prima Plastindo Utama yang mem-PHK seluruh pengurus PUK, dimana kita berkeyakinan tindakan itu merupakan pelanggaran atas Pasal 28 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja,” kata Kahar. Lebih lanjut dia menjelaskan, alasan pihak perusahaan melakukan PHK terhadap selduruh pengurus adalah terkait dengan mogok kerja tanpa pemberitahuan yang dilakukan pada tanggal 16 – 18 Maret 2015. Pemogokan spontan seluruh anggota FSPMI ini dilakukan, karena mereka berkeyakinan pihak pengusaha melakukan diskriminasi terhadap anggota serikat pekerja. Dimana pekerja yang bukan anggota serikat diperbolehkan parkir didalam lingkungn perusahaan, sementara yang tidak menjadi anggota serikat pekerja dilarang parkir didalam lingkungan perusahaan.

Terkait dengan mogok kerja itu, tanggal 18 Maret 2015 sudah ada Perjanjian Bersama antara kedua belah pihak, yang salah satu isinya pihak pekerja kembali bekerja seperti biasa dan tidak ada tindakan balasan terhadap dinamika yang mogok kerja yang terjadi pada tanggal 16 sampai dengan 18 Maret 2015. Tetapi faktanya, pihak pengusaha melakukan PHK terhadap seluruh pengurus serikat (15 orang).

“Mengapa yang di PHK seluruhnya adalah pengurus serikat pekerja? Nah, hal ini, kalau bukan union busting apa namanya?” tanya Kahar.

Pertanyaan Kahar sebagaimana di atas, harus dijawab para penegak hukum. Itu kalau kita ingin menempatkan pekerja/buruh sebagai bagian penting dari Republik ini. (FSPMI Tangerang)