Aksi Buruh di gedung Sate bandung menuntut Gubernur Jawa Barat Melakukan revisi penetapan Upah ( foto : ricky )

Aksi Buruh di gedung Sate Bandung menuntut Gubernur Jawa Barat Melakukan revisi penetapan Upah ( foto : ricky )

Siaran Pers KNGB
20 November 2013
Tentang Hasil Konpers KNGB di TIM

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan, buruh tidak akan berhenti berjuang menolak upah murah yang ditetapkan Gubernur dan Walikota. Menurutnya, pemicu basis upah murah adalah Inpres no 9 tahun 2013 dan Permenaketrans no 07 tahun 2013. Sehingga, lanjut dia, KNGB dan elemen buruh lainnya mendesak Presiden SBY dan Menakertrans mencabut Inpres dan permenakertrans tersebut. Bila tuntutan buruh ini tidak direspon maka buruh akan melakukan judicial review terhadap peraturan tersebut.

Dia juga memastikan, bila angka-angka kompromi yang diajukan buruh di daerah padat industri di Indonesia yaitu kenaikan UMP/K sebesar Rp. 2,7-3 juta’an tidak juga direspon. Maka para buruh akan melakukan Mogok Daerah (Modar) menghentikan produksi diantara tanggal 25-30 November 2013 serempak di daerah padat industri seperti Jakarta, Bogor, Bekasi, Purwakarta, Bandung,dll. Di Jakarta, dipastikan kawasan Sunter, Pegangsaan, Marunda, Pelabuhan Tg.Priok, Cakung, Pulogadung akan stop produksi. Selain itu, buruh akan melakukan aksi ditingkat nasional Istana dan DPR-RI diantara tanggal 3-6 Desember bila mogok daerah tidak juga direspon yaitu pada saat sidang WTO berlangsung di Bali karena WTO Pro upah murah.

Dia juga menambahkan, buruh Indonesia sepakat menobatkan Jokowi-Ahok sebagai “Bapak Pelopor Upah Murah Indonesia”, karena penetapan UMP DKI 2014 Rp. 2.441.301 yang sangat murah itu mengakibatkan seluruh Kabupaten/Kota se Indonesia UMK ‘nya menjadi Rendah, dan sangat aneh Wagub Ahok mempersilahkan pengusaha untuk mengajukan penganguhan UMP DKI 2014 padahal PTUN telah membatalkan SK penanguhan UMP 2013. Oleh karenanya buruh DKI tenggah mempersiapkan gugatan pidana (penjara) para pengusaha di KBN Cakung dan daerah lainnya yang tidak membayar UMP DKI 2013 dan 2014. Dan Akhir November 2013 buruh DKI akan mengajukan gugatan ke PTUN tentang penolakan UMP DKI 2014. Saatnya buruh tidak memilih calon presiden yang pro upah murah.

Iqbal juga menambahkan, mengapa buruh terus melakukan aksi menolak upah minimum yang rendah ini, karena; tidak mungkin dengan sisa uang Rp. 300 ribu/bln (setelah dikuranggi ongkos, sewa rumah, makan), bisa hidup dijakarta dan kota besar lainnya. Dan tidak mungkin terjadi pengurangan tenaga kerja (PHK) di tahun 2014 akibat kenaikan upah minimum ini karena pemerintah telah mengumumkan pertumbuhan ekonomi 2014 sebesar 5,9 persen. Yang berarti masih tetap ada penyerapan tenaga kerja dan terbukanya lapangan pekerjaan.

Selain itu, Iqbal juga mengingatkan Presiden SBY agar tidak main-main dengan pergerakan buruh menjelang tahun politik 2014. Karena pergerakan aksi buruh akan dilakukan secara masif dan dapat berimplikasi pada stabilitas ekonomi dan politik.

Trimakasih
Presiden KSPI

Categories: Siaran Pers

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *