PEMERINTAH WAJIB TAAT HUKUM DAN ANGKAT PEKERJA OUTSOURCING DI BUMN

SIARAN PERS 24 FEBRUARI 2014

PEMERINTAH WAJIB TAAT HUKUM DAN ANGKAT PEKERJA OUTSOURCING DI BUMN

Aksi FSPMI menolak Outsorsing
Aksi FSPMI menolak Outsorsing

Perjuangan para Pekerja Outsourcing di BUMN sudah dilakukan para pekerja di PT PLN ,PT Indofarma mulai Februari 2013 .Para pekerja dengan masa kerja rata rata 10 ( sepuluh ) tahun dan jumlahnya lebih dari 5000 orang .Khususnya para pekerja outsourcing di PT PLN yang tersebar di Nangro Aceh Darusalam ( NAD ) ,Banten ,DKI Jakarta ,Jawa Barat ,Gorontalo dan Sulawesi Selatan dan PT Indofarma yang berlokasi di Bekasi melakukan perjuangan menuntut status para pekerja outsourcing menjadi pekerja tetap karna menurut Pasal 66 UU no 13 tahun 2003 karna pekerjaan yang bersifat tetap dan dilakukan terus menerus .

Langkah yang dilakukan dengan melakukan Lobby ke Mentri BUMN ,Dirut PT PLN,PT Indofarma serta Komisi IX DPR RI dilakukan mulai bulan Mei sampai dengan September 2013. Dukungan dari Parlemen khususnya Komisi IX DPR RI dimana pada saat RDP ( Rapat Dengar Pendapat ) dengan Kementrian BUMN pada bulan Agustus sd September 2013 yang akhirnya terbentuk Panitia Kerja( Panja ) Outsourcing BUMN. Aksi awal didepan Istana Presiden dilakukan pada 23 September 2013 .

Sebagai puncaknya para pekerja Outsoucing di tiga BUMN itu ikut dalam MOGOK NASIONAL pada 31 Oktober 2013 di lebih 100 kabupaten /kota dan 20 provinsi yang melibatkan 1.5 juta buruh .Tuntutan merubah status para pekerja Outsourcing jadi salah satu Mogok Nasional dan perjuangan dilanjutkan dengan aksi kembali di Istana Presiden pada tanggal 14 November 2013 .untuk meminta Presiden dan Mentri BUMN bertanggung Jawab dan taat hukum sebagai penyelenggara negara mematuhi UU no 13 tahun 2013 .

Keputusan Panitia Kerja ( Panja ) Outsourcing dimana merekomendasikan para pekerja Outsourcing di BUMN menjadi pekerja waktu tidak tertentu ( pekerja tetap ) pada akhir November 2013 sesuai dengan Permenaker no 19 tahun 2012 .Karna sampai bukan Februari 2014 masih ada ribuan pekerja outsourcing belum ada kejelasan status .

Karenanya ditahun 2014 para pekerja Outsourcing akan terus melakukan perjuangan agar status para pekerja Outsourcing menjadi Pekerja Tetap demi tegaknya Hukum di Indonesia .

Puncak dari aksi akan dilakukan pada Mayday 2014 dengan kembali menurunkan massa bersama buruh buruh lainnya di Jabodetabeka dan seluruh kawasan industri di Indonesia yang akan melibatkan satu juta buruh di seluruh Indonesia.

Tuntutan FSPMI adalah :

1. Angkat para pekerja Outsourcing di PT PLN dan PT Indofarma menjadi Pekerja tetap paling lambat akhir Februari 2014.

2. Presiden ,Mentri BUMN dan Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi harus taat pada Hukum yang Berlaku khususnya UU no 13 tahun 2003 khususnya pasal 66

3. Mendesak DPR RI melakukan hak interpelasi pada tanggal 25 Februari 2014 karena lalai menjalankan rekomendasi Panja Outsourcing BUMN terkait perubahan status Outsourcing di BUMN menjadi pekerja tetap

4. Bila kedua hal diatas tidak dijalankan maka akan dilakukan aksi aksi di kantor kantor PLN di Banten,DKI Jakarta ,Jawa Barat dan Sulawesi Selatan mulai Maret 2014 dan puncaknya pada Mayday 2014 .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *