968319Nyumarno.jpegPernyataan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari PKS Budiyanto yang mengatakan bahwa sebanyak 15 perusahaan di Bekasi tutup akibat adanya aksi buruh sejak 3 tahun terakhir, dibantah oleh Nyumarno, Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Aneka Industri (SPAI) FSPMI Bidang Advokasi dan Pembelaan.

“Tidak benar bahwa 15 perusahaan tutup akibat aksi buruh sejak 3 tahun ini. Banyak memang perusahaan tutup, tapi jangan menyebutnya karena aksi buruh. Aksi buruh itu sebagai reaksi atas adanya akumulasi pelanggaran yang dilakukan oleh Pengusaha,” tegas Nyumarno, Rabu(9/20/2013) malam.

“Aturan Normatif UU Ketenagakerjaan yang tidak dijalankan oleh perusahaan, tidak dijalankannya Perda Kab. Bekasi Tentang Fasilitas Kesejahteraan bagi Pekerja, serta banyaknya akumulasi pelanggaran yang dilakukan oleh Pengusaha disertai minimnya penindakan oleh Pengawas Ketenagakerjaan (Pemerintah) yang memicu reaksi dari kawan-kawan buruh,” tambahnya.

Jadi, tegas Nyumarno, bukan aksi buruh yang dengan tiba-tiba, dan dapat ditegaskan bahwa aksi buruh itu bukan tujuan, namun yang benar adalah aksi buruh hanyalah alat perjuangan kawan-kawan buruh untuk meminta dijalankannya aturan normatif ketenagakerjaan oleh pengusaha, karena sudah banyaknya akumulasi pelanggaran dalam hubungan industrial dan minimnya tindakan sanksi tegas kepada pengusaha yang melanggar aturan ketenagakerjaan.

“Tak hanya Pemerintah, DPRD yang membidangi ketenagakerjaan-pun sebagai wakil rakyat (yang didalamnya juga ada buruh), seperti tak peka dan tak peduli terhadap permasalahan ketenagakerjaan yang ada di Kab. Bekasi. Termasuk kritikan kami terhadap kinerja DPRD Kab. Bekasi yang membidangi ketenagakerjaan, saya melihat belum ada tindakan konkret membuat kebijakan (misalkan Perda) tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan,” tandas Nyumarno.

Padahal, lanjut dia, Kab. Bekasi termasuk daerah padat Industri di Indonesia penyumbang APBN. Bayangkan Kab.Bekasi tidak mempunyai Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang didalamnya bisa berisi kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah terkait Hubungan Industrial. “Pernah ada Perda Kab.Bekasi No.06 tahun 2001 yaitu Perda tentang Fasilitas Kesejahteraan bagi pekerja/buruh yang didalamnya hanya berisi fasilitas makan, transport, tempat ibadah, dan jemputan,” bebernya.

Diungkapkan pula, belum ada Perda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang konkret mengatur aturan-aturan yang dapat menguatkan UU Ketenagakeraan. “Kami sangat mengkritisi hal ini, 12 tahun semenjak adanya Perda Kab.Bekasi No.06 Tahun 2001 tentang Fasilitas Kesejahteraan bagi pekerja/buruh, belum disempurnakan dengan lahirnya Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Malu sama daerah tetangga seperti Karawang atau daerah yang jauh dan minim industri seperti Pasuruan (Jatim), di dua tempat tersebut sudah memiliki Perda tentang Penelenggaraan Ketenagakerjaan,” tandasnya.

Ia pun mempertanyakan, bagaimana kinerja DPRD Kab.Bekasi yang membidangi ketenagakerjaan selama dua (2) periode ini, tak ada kebijakan konkret Perda tentang ketenagakerjaan. Bahkan sangat jarang di temui ada anggota DPRD yang membidangi ketenagakerjaan ikut turun ke lapangan dan membantu penyelesaian saat ada permasalahan perburuhan. “Yang ada malah DPR RI di pusat sana yang turun dari RDPU sampai dengan Sidak ke pabrik-pabrik,” ungkap Caleg DPRD Kab. Bekasi Dapil VI dari PDIP ini.

Ditambah lagi, tegas Nyumarno, Kab. Bekasi dengan jumlah perusahaan sekitar 4500 perusahaan, tak dilengkapi dengan Fasilitas Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Pengadillan PHI adanya di Bandung, ini menyebabkan saat ada permasalahan ketenagakerjaan buruh enggan menempuh cara hukum ke PHI, disamping jauh transportnya sampai ke Bandung, sidang di PHI juga tak memakan waktu singkat.

“Perlu bolak-balik bahkan sampai berbulan-bulan prosesnya. Selayaknya dengan ribuan perusahaan yang ada di Kab.Bekasi harus sudah ada PHI sendiri di Kab.Bekasi. Bandingkan dengan Gresik yang di daerah itu hanya ada sekitar 400 sampai 500 perusahaan, disana sudah ada PHI. Juga di Pasuruan, Surabaya, dan Tangerang, dan beberapa tempat lain yang industrinya lebih sedikit dari Kab.Bekasi di tempat tersebut sudah ada Pengadilan PHI sendiri,” paparnya.

Menurut Nyumarno, jika di Kab.Bekasi ada Pengadilan PHI sendiri, dirinya yakin REAKSI Buruh saat ada pelanggaran ketenagakerjaan akan berkurang drastis, buruh akan cenderung ke PHI saja, disamping dekat, irit, cepat, kekuatan hukumnya-pun akan terjamin. Ditambah lagi di sisi Pemerintah (Disnaker Kab.Bekasi) yang sangat minim SDM. Bayangkan, sekelas Daerah Industri Kab.Bekasi dengan ribuan perusahaan dan jutaan pekerja hanya ada kurang dari enam (6) orang tenaga Mediator perselisihan hubungan industrial. Ini artinya, kalau ada permasalahan ketenagakerjaan maka akan cenderung berlarut-larut, dan penanganan pun akan tumpang tindih.

“Dengan jumlah SDM yang hanya enam (6) orang, perbandingan SDM yang ada dengan jumlah industri yang ada di Kab.Bekasi bisa satu (1) orang Mediator menangani 750 perusahaan. Apakah ini masuk akal….?? Hal-hal yang saya utarakan diatas lah mungkin yang juga menjadi pemicu Reaksi Buruh saat ada permasalahan ketenagakerjaan. Artinya tidak bisa disalahkan kepada buruh semata,” terangnya.

Menanggapi pernyataan Budiyanto yang menyebutkan 15 perusahaan yang tutup karena aksi buruh diantaranya adalah Kepsonik di Kawasan Industri Hyundai, Kymco di Jababeka, PT Topaz di Kawasan Industri Gobel Cibitung, PT Supreme & Cable di Pasir Sari, Kreasi Busana di MM 2100, dan Internusa di Jababeka, Kaintex di Jababeka, Nyumarno menegaskan, bahwa pabrik yang dicontohkan Pak Budiyanto tersebut tidak sepenuhnya karena aksi buruh. Misalnya PT. Kepsonic.

“Kepsonic tutup karena keuangan perusahaan beberapa tahun ini yang bermasalah, banyak tagihan utang dari Supliier dan BANK yang tidak dibayar, akhirnya Pailit. Dan tidak hanya sekali ini saja, Kepsonic pernah di Pailitkan lebih dari sekali oleh Kreditur/Suplliernya karena tidak membayarkan tagihan yang sudah jatuh tempo. Sampai akhirnya kemudian Kepsonic di mohonkan Pailit oleh para Suplliernya. Buruh tak ikut campur tangan di dalamnya dan bukan penyebab tutupnya Kepsonic, buruh malah sempat membantu perusahaan dengan mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke PN Niaga Jkt Pusat agar Pabrik Kepsonik tidak Pailit,” jelas dia.

“Tetapi karena memang terbukti tidak mampu membayarkan tagihan-tagihannya, maka PT.Kepsonic di putuskan Pailit oleh PN Niaga Jakarta Pusat. Reaksi buruh muncul belakangan, karena Pailit tersebut menyebabkan asset-asset perusahaan akan dijual/di lelang, maka buruh melakukan pendudukan perusahaan PT.Kepsonik sebagai jaminan agar Hak-Hak Pesangon juga dapat dibayarkan,” sambungnya.

Pabrik Tutup
Nyumarno mengungkapkan, PT Kymco sudah bermasalah dari tahun 2007, karena adanya perselisihan internal antara para pemegang saham. PT.Kwang Yang Motor Co.Ltd (dari Taiwan) sebagai pemegang saham mayoritas PT.Kymco berselisih dengan pemegang saham minoritas PT.Metropolitan Tirta Perdana (Lippo Group). Para pengusaha Taiwan di laporkan pidana ke Polda Metro Jaya oleh PT.Metropolitan Tirta Perdana (Lippo Group).

“Akhirnya para pengusaha Taiwan tersebut (Direksi PT.Kymco di Indonesia) kembali ke negaranya. Kegiatan produksi di Pabrik terhenti karena adanya permasalahan perselisihan saham tersebut. Buruh nasibnya terkatung-katung, tidak di upah berbulan-bulan tanpa diberikan kejelasan status kerja apakah akan di PHK atau dipekerjakan kembai. Hampir sekitar 3,8 tahun permasalahan terkatung-katung. Akhirnya para Suplier yang mempunyai tagihan ke PT.Kymco dan belum dibayar yaitu RS.Amanda di Cikarang Selatan dan PT.Abdi Metal mengajukan permohonan Pailit terhadap PT.Kymco. Lagi-lagi buruh tak bisa disalahkan dengan kejadian seperti ini,” katanya.

Sedangkan PT Supreme Cable, menurut Nyumarno, perusahaan tersebut juga tutup, lantaran perusahaan infonya akan pindah. Bahkan informasi yang kami dapat dari Pimpinan Cabang, juga banyak pelanggaran disitu. Perusahaan ini memberlakukan Upah Minimum DKI kepada buruhnya, padahal usahanya ada di Kab.Bekasi. Harusnya Upah yang diberlakukan oleh PT.Supreme Cable adalah UMSK Kab.Bekasi yang sudah menjadi SK Gubernur Jawa Barat terkait Upah Minimum di Kab.Bekasi.

“Bahkan perusahaan ini juga memberikan SP3 kepada Ketua Pengurus Serikat Pekerja, ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran Union Busting. Jadi sangat jelaslah bahwa perusahaan-perusahaan yang dicontohkan itu tutup bukan karena aksi buruh. Itu hanya beberapa pabrik yang di contohkan oleh Pak Budiyanto, yang kebetulan di dalamnya ada Serikat FSPMI sehingga kami bisa jelaskan di sini,” tandasnya.

Seperti halnya contoh lainnya, lanjut dia, permasalahan pabrik yang saat ini ada misalnya di PT.Kalbe Farma Tbk di Cikarang, buruh Mogok Kerja karena Gagalnya Perundingan. Diatur dalam UU Ketenagakerjaan, bahwa syarat sah-nya mogok kerja (sebagai hak buruh yang dilindungi UU) adalah karena gagalnya perundingan dan kewajiban buruh memberitahukan maksud dan tujuan mogok kerja kepada Perusahaan dan Disnaker.

“Apa yang dituntut buruh PT.Kalbe Farma Tbk adalah hanyalah tuntutan normatif diantaranya, Formulasi Kenaikan Upah, Penghapusan Outsourcing, adanya diskriminasi transport dan uang shift 3 antara pekerja tetap dan pekerja kontrak, Pemberlakuan sistem Flexible Time oleh perusahaan yang sudah tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), serta tuntutan buruh terkait dibangunnya sarana Ibadah berupa MASJID. Perusahaan dengan karyawan diatas 1200 pekerja tidak dilengkapi sarana Ibadah berupa Masjid. Padahal mayoritas pekerja beragama Islam. Kewajiban memberikan fasilitas kesejahteraan/peribadatan berupa Masjid juga sudah diatur dalam Perda Kab.Bekasi tentang Fasilitas Kesejahteraan Pekerja. Coba, pelanggaran UU Ketenagakerjaan dan Perda yang dituntut oleh buruh, apakah merupakan kesalahan buruh?” paparnya.

Tuduhan Prematur
Nyumarno menilai terlalu prematur dan mengada-ada jika menyimpulkan pabrik tutup karena adanya aksi buruh. Kalau mau fair harus dilihat secara statistik, 15 pabrik yg tutup artinya cuma 0.003% dari total 4500 pabrik yang ada di Kab.Bekasi. Bandingkan juga dengan puluhan bahkan ratusan pabrik yang baru berdiri pada periode tahun 2012-2013 plus pesatnya perluasan kawasan industri di Kab.Bekasi belakangan ini. Artinya para Investor masih tetap berminat investasi di Kab.Bekasi.

“Tentunya merekalah investor yang siap mentaati aturan ketenagakerjaan di Indonesia. Yang tak mau ikut aturan ketenagakerjaan di Indonesia ya hengkang saja, tak usah investasi di Kab.Bekasi. Jangan putar balik-kan fakta karena aksi buruh pabrik banyak yang tutup dan investor kabur. Itu salah besar,” sergah Ketua Bid.Advokasi dan Pembelaan Pimpinan Pusat SPAI FSPMI ini.

Terkait pernyataan Budiyanto yang mengataan ‘Multi Player Efect’, seperti pengusaha kontrakan gulung tikar, menurut Nyumarno, merupakan pembohongan publik, sangat sesat pikir dan tidak bisa dibenarkan. “Bahwa selama ini buruh menuntut kesejahteraan, lihat saja misalnya buruh menuntut upah layak naik 50%, artinya jika tuntutan buruh terpenuhi buruh akan cenderung konsumtif untuk membeli barang-barang yang di produksi atau di jual oleh pabrik, misalnya TV,Motor,Kulkas,AC,dan lain-lainya,” bebernya,

“Artinya Pabrik juga tidak akan tutup saat upah buruh naik, karena uang buruh juga akan berputar untuk membeli barang produksi pabrik. Bahkan effect yang timbul juga ada di masyarakat, bukan kontrakan sepi, tapi nilai sewa kontrakan tentu ikut naik, kemudian warung-warung makanan juga makin membludak rame sampai termasuk transportasi ke kontrakan-kontrakan tersebut buruh banyak naik ojek,” ungkapnya pula. [*]

http://m.pesatnews.com/read/2013/10/09/36411/pabrik-tutup-di-bekasi-bukan-karena-aksi-buruh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *