SIARAN PERS KSPI 27 Agustus 2014

Naikkan Upah 30%, jalankan Jaminan Pensiun & Tolak Kenaikan harga BBM

Presdien FSPMi Said Iqbal saat memberikan arahan perjuangan kepada buruh Purwakarta
Presdien FSPMi Said Iqbal saat memberikan arahan perjuangan kepada buruh Purwakarta

Jakarta, FSPMI – Tolak Kenaikkan BBM, Desakkan pemerintahan transisi agar SBY menaikkan harga BBM terasa menyesakan kaum buruh dan rakyat kecil, bukannya mendorong kebijakan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat seperti menaikkan upah minimum 30% dan jalankan jaminan pensiun yg layak. Buruh dan rakyat kecil justru mendapatkan kebijakan yang akan memiskinkan mereka dengan adanya kebijakan menaikkan harga BBM yg akan mendorong terjadinya efek domino seperti naiknya harga makanan, minuman, pakaian, transportasi dan harga harga lainnya.

Pernyataan bahwa harga BBM saat ini akan menguntungkan kelas menengah atas saja adalah pernyataan yg menyesatkan, karena faktanya para pengusaha kecil dan mayoritas kaum buruh yg upahnya dikisaran 1 hingga 2 juta sangat bergantung pada penggunaan BBM murah. Apalagi selama ini para kaum buruh tidak pernah mendapatkan konpensasi, sehingga dengan naiknya harga BBM sangat merugikan dan memiskinkan kaum buruh sehari harinya menggunakan sepeda motor dalam bekerja.

Revisi KHL menjadi 84 item dan Naikkan Upah 30%

Satu sisi, disaat perekonomian Indonesia tembus masuk dalam 10 besar dunia namun upah buruhnya masih jauh tertinggal dibanding dengan negara lainnya seperi : Thailand ( 3,27 jt) China ( 3,4 jt), Filiphina ( 3,74jt), apalagi Korea Selatan ( 14,1 jt) Jepang ( 24,8 jt) , Australia ( 42,8 jt) .

Seharusnya pemerintah serius untuk meningkatkan upah buruh Indonesia yg jauh tertingggal akibat kebijakan upah murah selama ini, dan membiarkan terjadinya politik upah murah yang dimainkan oleh pengusaha hitam Indonesia, selain itu pemerintah seharusnya memperbaiki kebijakan pengupahan yang selama ini bermasalah, seperti :
1. Jumlah item kebutuhan hidup layak ( KHL) yg menjadi dasar penetapan upah minimum yang saat ini berjumlah 60 item belum memuat 24 item yang menjadi kebutuhan hidup dasar pekerja lajang.
2. Sebagian daerah masih menetapkan upah minimum jauh dibawah angka survey KHL ( terlebih KHL nya saja jauh dari kelayakan).
3. Perhitungan UMP/UMK yang didasarkan pada survey KHL saja tanpa menambahkan metode regresi, inflasi dan pertumbuhan ekonomi menjadi penyebab utama upah di Indonesia senantiasa tertinggal, karena survey KHL adalah survey yang dilakukan pada tahun sebelumnya untuk kebutuhan survey di tahun berikutnya.

Jalankan Jaminan Pensiun dengan Manfaat bulanan 75% dari upah terakhir seperti PNS

Amanah UU SJSN no 40 th 2004 dan UU BPJS no 24 th 2011 yang mengamanahkan pelaksanaan jaminan pensiun bagi seluruh pekerja per 1juli 2015 harus segera direalisasikan dengan prinsip bahwa jaminan pensiun ini adalah pengganti pendapatan pekerja ketika hilangnya pendapatan di usia pensiun untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi pekerja dan keluarganya.

Karenanya draft Rancangan Peraturan Pemerintah ( RPP) Jaminan Pensiun yang dibuat Kemenakertrans yang hanya mengusulkan iuran jaminan pensiun sebesar 8% ( pengusaha 5% dan pekerja 3%) dengan manfaat bulanan yang akan diterima hanya sekitar 25% atau sekitar Rp.500rb perbulan ( kalau upah terakhirnya 2 jutaan) adalah kebijakan yang tidak rasional, angka tersebut jauh dari manfaat yang diterima para PNS sebesar 75%, dan juga jauh dari apa yang diterima oleh perusahaan perusahaan secara sukarela yang telah menerapkan iuran jaminan pensiun dikisaran 12-18%.

Menyikapi hal tersebut, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kaum buruh dan rakyat kecil, KSPI menyampaikan sikap tegas, menuntut kepada pemerintah :

1. Naikkan upah minimum 2015 sebesar 30% dengan melakukan revisi jumlah komponen KHL dari 60 item menjadi 84 item KHL, gunakkan metode Regresi ditambah angka pertumbuhan ekonomi serta angka inflasi dalam perhitungan UMP/UMK serta tiadakan kebijakan penangguhan upah minimum.

2. Jalankan jaminan pensiun wajib sebagaimana amanah UU SJSN dan UU BPJS per 1 Juli 2015 bagi seluruh pekerja dengan manfaat yang diterima sebesar 75% dari gaji terakhir sebagaimana manfaat yang diterima para PNS.
3. Menolak rencana kenaikan harga BBM yang akan lebih menyengsarakan kaum buruh, petani, nelayan akibat efek domino nya.
Di negara negara seperti Amerika Latin, Timur Tengah san sebagian ASEAN harga BBM nya jauh lebih rendah dari Indonesia seperti : Venezuela ( Rp 117/liter), Syiria ( Rp 702/ liter) Libya ( Rp 1.4004/ liter), Saudi Arabia (Rp 1.872/liter), Brunei (Rp 4.914/liter)

Kebijakan menaikkan BBM ini diduga ada kepentingan broker SPBU asing agar bisa bersaing dengan harga BBM yang dijual Pertamina saat ini.

Bila tuntutan diatas diabaikan, maka KSPI bersama elemen buruh lainnya akan mengorganisir aksi aksi demonstrasi dan MOGOK NASIONAL JILID III di seluruh kawasan Industri pada Oktober-November ini.

Hormat Kami
Dewan Eksekutif Nasional
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia
Ir. Said Iqbal, ME : Presiden
Muhammad Rusdi : Sekjend