Ketua Umum SPEE FSPMI Judy Winarno dan Sekretaris Umum SPEE FSPMI Slamet Riyadi

Ketua Umum SPEE FSPMI Judy Winarno dan Sekretaris Umum SPEE FSPMI Slamet Riyadi

Sebagai anggota dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, SPEE FSPMI memiliki kewajiban untuk mendukung apa yang menjadi keputusan dari FSPMI. Dalam hal ini, di Park Hotel Jakarta, pada tanggal 15 – 17 Fabruari 2014, FSPMI sudah menyelenggarakan Rapat Pimpinan (Rapim). Keputusan dalam Rapim inilah yang kemudian menjadi acuan bagi dalam Rakernas III SPEE FSPMI.

Selain keputusan Rapim FSPMI, ada satu lagi keputusan yang juga harus dijalankan. Yakni keputusan Rakernas Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Ini penting untuk ditegaskan, agar sebagai sebuah organisasi, baik SPEE – FSPMI – KSPI memiliki satu kesatuan.

Keputusan-keputusan Rapim FSPMI dan Rakernas KSPI disampaikan oleh Sekretaris Umum SPEE FSPMI Slamet Riyadi. Slamet Riyadi menduduki posisi sebagai Sekretaris Umum menggantikan Judy Winarno yang naik ke posisi Ketua Umum. Pergantian antar waktu ini dilakukan karena Ketua Umum yang lama, Suhadmadi, menjadi hakim ad hoc PHI di Kepulauan Riau.

 

BIDANG ORGNASISASI DAN PKB

Di tahun 2014, FSPMI merencanakan ada penambahan jumlah anggota baru sebesar 33 ribu, 100 PUK dan 98 PKB. Penambahan jumlah anggota, PUK dan PKB yang sebesar itu dibagi kedalam lima serikat pekerja anggota dengan rincian sebagai berikut: SPEE FSPMI ada penambahan 7.500 anggota, 20 PUK dan 20 PKB; SPAMK FSPMI dengan penambahan 7.500 anggota, 20 PUK dan 20 PKB; SPL FSPMI merencanakan penambahan 5.000 anggota, 20 PUK dan 25 PKB; SPPJM FSPMI akan menambah 3.000 anggota, 10 PUK dan 3 PKB; dan SPAI FSPMI berupaya menambah 10.000 anggota, 30 PUK dan 30 PKB.

Adapun strategi untuk mencapai target pembuatan PKB sebagaimana dimaksud, yaitu melalui kegiatan pendidikan maupun bantuan supervisi yang dilakukan secara fokus sepanjang 2014.

Masih terkait bidang organisasi, DPP juga diminta untuk mendistribusikan Peraturan Organisasi (PO) FSPMI ke seluruh jajaran FSPMI. Hal ini terkait dengan adanya beberapa cabang yang tidak memiliki PO organisasi, meskipun beberapa tahun yang lalu pernah didistribusikan.

Organisasi juga akan membuat format standar laporan berkenaan dengan Permusyawaratan FSPMI di semua tingkatan organisasi. Maksudnya adalah, agar sistem pelaporan diseluruh jajaran organisasi memiliki format yang sama. Dengan kesamaan format, maka kita akan lebih mudah ketika hendak melakukan evaluasi dan analisa.

Sehubungan dengan perkembangan organisasi yang semakin pesat, FSPMI juga akan mendiskusikan lebih lanjut tentang kemungkinan pembentukan Konsulat Anak Cabang (KAC) FSPMI. Diskusi ini perlu dilakukan, untuk mengkaji lebih dalam apakah pembentukan KAC FSPMI bertentangan dengan AD/ART?

Bagi kader-kader FSPMI yang berada di lembaga keterwakilan (Tripartit, Dewan Pengupahan, dll), organisasi akan membuat Surat Tugas, sesuai tingkatan perangkatnya. Termasuk didalamnya menyediakan anggaran penugasan dan penunjang kegiatan mereka yang berasal dari kas organisasi.

Organisasi juga akan membentuk Tim Perumus Kurikulum Ideologi tentang Nilai-nilai Dasar Perjuangan FSPMI. Kurikulum idiologi dan nilai-nilai dasar perjuangan ini nantinya akan dijadikan sebagai buku pedoman bagi seluruh kader FSPMI.

Mengingat organisasi ini terus berkembang dan dibutuhkan banyak SDM untuk mengurus organisasi, perlu dibuat Peraturan Organisasi (PO) tentang mekanisme dan prosedur penetapan dan pengangkatan Staf Sekretariat maupun penunjukan Fungsionaris Pengurus yang bertugas penuh waktu (Full Timer) di seluruh perangkat FSPMI, yang mana harus dikaitkan dengan kemampuan anggaran organisasi. Ketentuan ini berlaku untuk perangkat; PC SPA FSPMI, KC FSPMI, DPW FSPMI, PILAR, PP SPA FSPMI, dan DPP FSPMI.

 

PENDIDIKAN

Pendidikan, tentu saja menjadi bagian yang sangat penting. Pendidikan merupakan kawah candradimuka bagi kader-kader FSPMI yang berkualitas. Oleh karena itu, Rakernas FSPMI memutuskan untuk mendistribusikan silabus dan materi pendidikan FSPMI ke PC, DPW, dan PP SPA.

Guna menunjuang target pembuatan PKB baru, organisasi menyelenggarakan pendidikan pembuatan PKB khusus untuk PUK SPA yang baru dibentuk.

Untuk memenuhi prinsip keadilan, pendidikan sponsorship disebar secara merata ke tiap daerah dan sektor.

Dan inilah cita-cita besar organisasi: mendirikan Sekolah Tinggi/Institut FSPMI.

 

POLITIK DAN PROPAGANDA

Terkait dengan keputusan organisasi dibidang politik, FSPMI berkomitment untuk menjalankan hasil keputusan Rakernas KSPI. Tentang seperti apa keputusan Rakernas KSPI, saya akan menyampaikan dalam bagian yang terpisah.

Diluar apa yang sudah diputuskan dalam Rakernas KSPI, secara internal, FSPMI juga memiliki keputusan sendiri. Keputusan tersebut, misalnya, tentang penunjukan Sekjen DPP FSPMI dan Obon Tabroni sebagai Tim Pemenangan Caleg Kader FSPMI untuk ditempatkan di KSPI sebagai bagian Tim KSPI.

Disamping itu, untuk memperkuat strategi “Buruh Go Politik”, juga akan dilakukan penggalangan dana bagi para Kader FSPMI yang menjadi Calon Anggota Legislatif. Tindak lanjut dari keputusan ini adalah dikeluarkannya surat instruksi tentang dana konsolidasi sebesar lima ribu rupiah untuk membantu para Caleg. Keputusan untuk go politics, secara konkret diterjemahkan untuk mengambil posisi penting dalam PEMILU 2014: baik saat pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden.

 

HUBUNGAN LUAR NEGERI

Pengiriman utusan FSPMI ke luar negeri adalah hak dan kewenangan DPP FSPMI. Meskipun demikian, penunjukan utusan ke luar negeri harus selalu dikoordinasikan dengan PP SPA-nya. Begitu juga untuk pengiriman utusan perempuan ke luar negeri, juga harus dikomunikasikan dengan Vice Presiden Bidang Perempuan.

 

BIDANG PEREMPUAN

Dibidang perempuan, FSPMI akan menempatkan aktifis perempuan di Lembaga Tripartit, Dewan Pengupahan, dsb. Dengan keputusan ini, FSPMI berharap lembaga keterwakilan itu tidak selalu didominasi oleh laki-laki. Disamping itu, Rapim mendorong pekerja perempuan turut aktif dalam kegiatan FSPMI. Khusus penyelenggaraan pendidikan, diharuskan untuk memenuhi 25 – 30% keterwakilan perempuan.

 

BIDANG ADVOKASI

Dibidang Advokasi, Rapim memutuskan untuk mempertimbangkan kemungkinan LBH FSPMI memiliki legalitas formal berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Terkait dengan adanya kader FSPMI yang duduk sebagai Hakim ad hoc PHI, dipandang perlu untuk melakukan koordinasi dan komunikasi secara berkala antara LBH FSPMI dengan para kader FSPMI yang menjadi Hakim Adhoc.

Disamping itu, FSPMI akan melakukan langkah tegas dan pro-aktif dalam penanganan dan memperjuangkan kasus Pekerja Outsourcing PLN dan PT. Indo Farma. Rencana aksi yang dilakukan mencakup; Konferensi Pers, Loby ke Meneg BUMN, dan apabila diperlukan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran pada akhir bulan Maret 2014.

Selanjutnya, FSPMI akan bekerja sama dengan Komisi Yudisial (KY) untuk melakukan pengawasan terhadap Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), PN, dan PTUN.

Terkait dengan peningkatan SDM, FSPMI menetapkan sebanyak 3 (tiga) orang aktifis FSPMI untuk mendapatkan Bea Siswa di tahun 2014 untuk melanjutkan sekolah di bidang hukum.

 

BIDANG PENGUPAHAN

Target kenaikan upah minimum tahun 2015 adalah sebesar 30%, dengan memperjuangkan komponen KHL sebanyak 84 item dan memperjuangkan pencabutan Permenakertrans No. 07/2013 tentang Upah Minimum Sektoral (UMSP/UMSK).

Rapim juga memutuskan untuk melakukan kajian lebih mendalam tentang RPP Pengupahan.

Selanjutnya, meningkatkan kualitas dan kemampuan kader FSPMI yang ditempatkan di Dewan Pengupahan, serta membuat standar yang sama strategi perjuangan upah minimum di tingkat nasional dan daerah agar dipahami dengan jelas, baik dalam proses menentukan kebijakan maupun saat melakukan aksi unjuk rasa serta memutuskan kesepakatan nilai UMP/K.

 

BIDANG KEUANGAN

Memutuskan kenaikan nilai COS tahun 2014  yang disetorkan oleh PUK  ke DPP diberlakukan per bulan April sesuai ketentuan nilai upah minimum daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) setempat. Selanjutnya, peninjauan distribusi anggaran dilakukan 3 bulan sekali.

Mengingat banyaknya kasus yang ditangani, Rapim memutuskan untuk menambah anggaran LBH di daerah dan Garda Metal secara proporsional. Khususnya untuk distribusi anggaran LBH Provinsi Jawa Barat, akan dipisah dari distribusi DPW FSPMI Provinsi Jawa Barat.

Rapim memutuskan agar dilakukan audit Keuangan FSPMI oleh Kantor Akuntan Publik. Dimana laporan keuangan DPP FSPMI pada Rapim tahun 2015 sudah dibuat berdasarkan hasil audit.

Untuk meningkatjan profesinaolisme di bidang keuangan, akan dibuat software sistem keuangan FSPMI.

Selanjutnya akan diupayakan sebuah program Data Base Anggota yang terintegrasi secara on-line dengan Website FSPMI.

Dan untuk memudahkan sistem keuangan, dipertimbangkan penggunaan rekening pada satu Bank yang sama di semua perangkat FSPMI, termasuk rekening PUK SPA.

 

BIDANG INFOKOM

Untuk menyebarkan gagasan dan capaian-capain yang sudah diraih oleh organisasi, Rapim memutuskan untuk membentuk Tim Media FSPMI di tingkat cabang (Provinsi/Kabupaten/Kota), yang akan dimulai dari daerah yang density jumlah anggotanya padat. Sejauh ini, Pelatihan Tim Media Daerah sudah diselenggarakan di Bekasi dan Batam. Tim media juga diminta untuk segera melakukan rapat kerja untuk membuat program kerja media, termasuk penerbitan buku-buku yang berkaitan dengan perjuangan kaum buruh dan FSPMI

Terkait dengan penulisan kisa kekerasan terhadap buruh pada saat mogok nasional tanggal 31 Oktober 2013 yang lalu, DPP memutuskan untuk membeli buku “Cerita Dari Bekasi” sebanyak 500 pcs. Dimana PP/PC SPA diminta untuk melakukan koordinasi pembelian minimal 5 buku oleh PUK.

 

KESEKRETARIATAN

Guna mempercepat pembangunan gedung kantor pusat  FSPMI, direncanakan pembangunan akan dimulai pada bulan Mei Tahun 2014. Masih terkait dengan kesekretariatan, Rapim memutuskan untuk memperjelas kepemilikan asset FSPMI, khususnya asset tidak bergerak (tanah dan bangunan) harus dilegalkan dengan membuat Akta Notaris pada Kantor Notaris yang sama. Seluruh fungsionaris pengurus FSPMI yang tercatat sebagai pemegang kuasa sementara asset FSPMI akan diundang oleh DPP FSPMI untuk menyelesaikan hal tersebut.

PERINGATAN MAY DAY TAHUN 2014

Rapim juga mentargetkan partisipasi peserta sebanyak 100.000 orang dari wilayah Jabodetabek Karawang-Purwakarta-Serang-Cilegon dalam peringatan May Day 2014 yang dipusatkan di Gelora Bung Karno.  Sedangkan untuk  9 provinsi lainnya, May Day wajib dilakukan oleh anggota FSPMI di wilayahnya masing-masing.

 

PILAR FSPMI

Sebagaimana diketahui, organisasi memiliki 5 pilar organisasi. Kelima pilar tersebut adalah: Lembaga Bantuan Hukum FSPMI; Koran Perdjoeangan; Induk Koperasi Buruh Metal Indonesia; Training Center dan Garda Metal.

Untuk Koran Perdjoeangan, Rapim memutuskan untuk terbit 2 minggu sekali, dengan yang didistribusikan melalui Pos. Adapun tirasnya adalah sebanyak 7.000-10 000 eksemplar untuk setiap kali terbit.

Sedangkan untuk INKOPBUMI, diupayakan Berbadan Hukum dan dilakukan restrukturisasi kepengurusan. Disamping menyelenggarakan Rapat Anggota.

 

ISU PRIORITAS

Isu prioritas yang pertama adalah tentang Upah. Dimana FSPMI wajib memperjuangkan kenaikan upah tahun 2015 sebesar 30%, dan perubahan KHL menjadi 84 item.

Untuk jaminan kesehatan, Jaminan Kesehatan, FSPMI menuntut agar Permenkes No. 69/2013 dicabut dan sistem INA CBGs diganti dengan Fee For Service. Dimana pada prinsipnya tidak boleh ada rakyat termasuk buruh ditolak berobat di rumah sakit.  Sedangkan iuran BPJS Kesehatan oleh buruh (0,5%) tetap dibayarkan oleh Pengusaha dan selisih iuran yang dibayarkan oleh Pengusaha tersebut (lebih dari 4,5%) harus digunakan untuk koordinasi manfaat (COB) yang tidak akan mengurangi benefit, layanan, dan provider yang selama ini digunakan.

Untuk jaminan pensiun, FSPMI memperjuangkan RPP Manfaat Program dan RPP Jaminan Pensiun yang sesuai dengan aspirasi kaum buruh.

Isu prioritas yang lain meliputi penghapusan outsourcing. Menuntut agar seluruh pekerja Outsourcing PLN dan PT. Indofarma diangkat menjadi pekerja tetap.

“Implementasi Permenakertran No 19 Tahun 2012,” juga menjadi prioritas kita. Ujar Slamet Riyadi ketika membacakan tuntutan ini.

Terkait denga kasus Union Busting dan kekerasan terhadap buruh, FSPMI memutuskan untuk membawa kasus kekerasan buruh Bekasi ke Sidang ILO pada Juni 2014. Tentu, langkah ini diikuti dengan keseriusan untuk memastikan agar para otak pelaku dan pelaku lapangan dipenjara sesuai dengan hukum yang berlaku. “DPP FSPMI minta bertemu dengan Kapolri dan Panglima TNI untuk menuntaskan kasus kekerasan terhadap buruh,” ujarnya. (Kascey)

(Bersambung)

Ini adalah catatan serial saat Tim Media FSPMI mengikuti Rakernas SPEE FSPMI di Batam dan Singapura, 19 ~ 22 April 2014

 


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *