Jakarta,FSPMI- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendukung penuh aksi yang akan dilakukan Aliansi Bekerja BUMN di Kementerian Negara BUMN pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020. Dukungan ini disampaikan secara langsung oleh Presiden KSPI Said Iqbal.

Aksi tersebut rencananya akan diikuti 10 ribu pekerja BUMN. Aliansi Pekerja BUMN sendiri dibentuk untuk menyikapi maraknya penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan Negara, pemberangusan serikat pekerja (union busting), PHK sepihak, penerapan sistem kerja kontrak dan outsourcing yang tidak sesuai undang-undang dan masih banyak lagi pelanggaran-pelanggaran di perusahaan BUMN.

“KSPI mendukung aksi ini, dan meminta Pemerintah khususnya Menteri BUMN untuk bersungguh-sungguh memenuhi tuntutan para pekerja,” ujar Said Iqbal.

Sebagai perusahaan milik negara, lanjut Iqbal, BUMN seharusnya menjadi contoh atau teladan bagi perusahaan swasta dalam hal membangun hubungan industrial.

“Maraknya pelanggaran di BUMN membuktikan lemahnya penegakan hukum. Dan jika di BUMN saja tidak menghargai hak-hak buruh, bagaimana dengan di perusahaan-perusahaan swasta? Tentu nasibnya akan lebih buruk lagi,” tegasnya.

Terpisah, Koordinator Aliansi Pekerja BUMN Mirah Sumirat mengatakan, tuntutan dalam aksi kali ini adalah bersihkan dan benahi BUMN dan anak/cucu/cicit perusahaam BUMN dengan Mengganti Direksi dan Komisaris yang melakukan penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan Negara, kriminalisasi, mutasi dan PHK pengurus serikat pekerja, melakukan PHK massal, dan menerapkan praktik outsourcing dan pekerja kontrak yang melanggar undang undang.

Categories: Headline