Buruh Kuali Tangerang yang mengalami penyiksaan & penyekapan
Buruh Kuali Tangerang yang mengalami penyiksaan & penyekapan

Sudah hampir empat bulan kasus penyekapan yang dialami buruh pabrik kuali di Tangerang terungkap. Namun, proses hukum kasus itu belum juga digelar.

Kemarin, belasan orang yang pernah menjadi korban kekerasan di pabrik kuali, didampingi aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) angkat bicara. Mereka menagih janji Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar untuk membantu menyelesaikan persoalan yang menimpanya.

“Saya masih ingat ketika Pak Menaker berbicara bahwa kasus ini akan menjadi prioritas kerjanya,” kata Asep (21) dengan muka muram dalam jumpa pers di Jakarta, kemarin.

Asep menilai, selama empat bulan kasus tersebut, tidak kunjung menemukan titik terang. Bahkan, dia mengkritik Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) yang tidak tegas dalam menuntaskan dugaan keterlibatan oknum anggota TNI dan Polri yang diduga membekingi Yuki Irawan , bos pabrik kuali. Selain itu, dia juga mengkritik hasil penyidikan yang dinilainya tidak transparan.

Asep mengkritik Cak Imin, sapaan Muhaimin bahwa sang menteri terkesan lepas dari tanggung jawabnya. “Saya kecewa sama Pak Menteri,” curhatnya.

Dadan, buruh korban pabrik kuali lainnya, mendesak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang dengan asistensi dan pengawasan penuh dari Kemenakertrans segera menetapkan eksekusi penetapan hak kepada YI. Dia juga meminta kepada Polresta Tangerang untuk menjelaskan secara terbuka mengenai hasil penyidikan kasus tersebut.

Dadan juga menuntut Propam Polri menjelaskan perkembangan pelaporan anggotanya sekaligus mendesak Kejaksaan Negeri Tangerang untuk menindaklanjuti hasil penyidikan Polresta Tangerang.

“Sudah empat bulan kasus ini seperti hilang,” ujar Dadang.

Seperti diketahui, aparat kepolisian berhasil membongkar praktik perbudakan di sebuah industri pengolahan limbah menjadi perangkat aluminium tersebut dan membebaskan 34 buruh. Dari ke-34 buruh itu, delapan di antaranya berasal dari Lampung, seorang dari Sukabumi, seorang dari Bandung dan sisanya dari Cianjur, Jawa Barat.

Aktivis KontraS Syamsul Munir yang mendampingi para buruh pabrik kuali itu, menyatakan, Disnaker Tangerang telah melakukan penyidikan kasus ini, tetapi belum ada implementasi terhadap pemenuhan hak-hak para normatif buruh.

“Berkas penyidikan pidana oleh Polresta Tangerang telah diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Tangerang. Tetapi, belum ada kepastian kapan persidangannya,” ujar Syamsul.

Selain itu, lanjutnya, laporan warga sekitar pabrik kuali dan korban ke Propam Mabes Polri mengenai dugaan keterlibatan anggota Polri dalam kasus ini juga belum ditindaklanjuti.

Menurutnya, lambatnya proses hukum dan eksekusi telah memberikan kerugian bagi korban, di antaranya upah dan pesangon belum dibayarkan, barang-barang milik buruh belum dikembalikan, penyakit yang tidak diobati, pengalaman traumatis dan lainnya.
Pihaknya khawatir, lambatnya proses pidana akan menghilangkan tanggung jawab pelaku dan mengaburkan bukti-bukti.

“Kepentingan dan hak-hak para korban belum menjadi perhatian penuh Kemenakertrans. Meskipun sebelumnya Menakertrans pernah menyatakan akan memprioritaskan dan mengawal penyelesaian kasus ini,” cetusnya.

Tim advokasi buruh kuali meminta Kemenakertrans mengambil alih kasus ini dari Disnaker Tangerang, yang dinilai lamban.

“Menteri harus turun tangan supaya kasus ini ada kejelasan. Kemenakertrans bisa memberikan mandat ke jajaran yang ada di bawahnya untuk mencari titik terang dalam persoalan ini,” tegas Syamsul.

Kepala Divisi Advokasi dan HAM KontraS Yati Andriyani menilai, apa yang dilakukan pemilik pabrik kuali terhadap para buruh jelas telah melanggar hukum. Di antaranya, pelanggaran pidana penganiayaan, perampasan kemerdekaan, pelanggaran hak-hak ketenagakerjaan, dugaan pelanggaran hak-hak anak, serta dugaan adanya unsur perdagangan orang.

“Sampai sekarang uang lembur dan pesangon belum diterima oleh para korban. Barang milik korban yang dikuasai oleh pemilik pabrik juga belum dikembalikan dan masih banyak lagi. Ini harus menjadi evaluasi besar-besaran supaya kasus serupa tidak terulang kembali,” ungkap Yati.

Kuasa hukum buruh pabrik kuali dari Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Rivai Kusumanegara menilai, pemilik pabrik yang kini menjadi tersangka tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan persoalan yang menimpa para buruhnya.

“Dalam satu dua hari ke depan, kami akan melakukan legal action apakah hukum akan berpihak kepada rakyat kecil. Kami juga akan mengejar unsur kepidanaan dan keperdataan,” ujarnya.

Yati mencontohkan, YI, sang pemilik pabrik, tidak mempunyai itikad baik saat Disnaker Tangerang mengeluarkan surat imbauan untuk memenuhi hak-hak para buruh. Namun, YI tidak menanggapi surat imbauan tersebut.

sumber : http://www.rmol.co/read/2013/09/24/126838/Eks-Buruh-Pabrik-Kuali-Tagih-Janji-Menteri-Imin-
foto : http://cahayareformasi.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *