Oleh: Kahar S. Cahyono

 

Saya sering berbisik-bisik kepada diri saya sendiri: Kenapa “kebusukan politik” terasa lebih menarik ketimbang “keluruhan politik”? Kenapa pula “ilmu politik” tampak kerap tak berdaya dihadapan “gossip politik”?

(Binhad Nurrohmat)

 

I

Dalam pemilu legislative tahun 2009 yang lalu, saya menjadi salah satu tim untuk memenangkan aktivis serikat buruh di Kabupaten Serang. Memang, tidak ada satu pun dari para aktivis itu yang kemudian terpilih sebagai anggota dewan. Belakangan saya sadari, pengalaman itu menjadi investasi berharga bagi diri saya untuk lebih memahami orientasi politik kaum pekerja.

Kahar S. Cahyono

Kahar S. Cahyono

Saya juga ikut memilih SBY sebagai presiden. Ketika kinerjanya tidak memuaskan, saya merasa memiliki hak untuk kecewa kepadanya. Wajar saja. Karena saya adalah salah satu orang yang memberikan konstribusi atas terpilihnya SBY sebagai presiden. Jadi kalau saya mau marah, mau memaki, itu terserah saya.

“Saya yang pilih dia. Tapi dia mengecewakan saya,” begitu kira-kira alasannya. “Sumpah sampai mati, saya nggak akan lagi memilih dia.”

Benar, keberadaan presiden bukan hanya untuk mereka yang memilihnya. Ia menjadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi, bagi rakyat yang ikut andil dalam Pilres – terlepas dari siapapun yang mereka pilih – saya kira adalah orang-orang yang pantas untuk marah apabila yang dipilihnya itu mengecewakan.

Ambil contoh. Saya, misalnya, orang yang memilih SBY. Saya geram atas dinaikkannya harga BBM, sikap presiden yang kurang merespon jaminan sosial, juga soal pengesahan UU ORMAS, karena itu tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Mereka yang tidak memilih SBY pun, berhak untuk bersikap seperti saya.

“Coba kalau jagoan saya yang menang, kira-kira kondisinya akan jauh lebih baik dari sekarang.” Memang tidak ada jaminan itu bisa diwujudkan, tetapi setidaknya, kita memiliki legalitas untuk mengatakan demikian.

Masalahnya adalah, mereka yang tidak memberikan hak pilihnya. Orang-orang yang memilih golput. Jangan salahkan siapapun atas kebijakan pemerintah yang seringkali membuat kita jengah. Toh Anda sendiri telah menentukan untuk menerima yang dipilih orang lain sebagai bagian dari yang Anda pilih juga.

Ini bukan soal salah-benar. Sebagaimana yang sering disebut banyak orang, bahwa sejatinya politik itu sendiri adalah persepsi. Pun tidak seorang pun boleh menghakimi persepsi orang lain.

 

II

Sebuah pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan: Apakah ketika seluruh kaum buruh memilih golput, wakil rakyat dan presiden tidak terpilih?

Tentu anggota DPR/DPRD dan presiden akan tetap terpilih. Toh kalau kita semua tidak memilih, akan tetap ada orang lain yang akan memilih. Dan karena kepentingan kita berbeda dengan kepentingan mereka, jangan salahkan jika kemudian yang terpilih bukanlah sosok yang sesuai dengan harapan kita. Oleh karena itu, diam saja. Jangan banyak protes.

Dengan memilih, sejatinya kita memberikan mandat kepada seseorang untuk mewakili apa yang menjadi aspirasi kita. Bisa saja, dia berkhianat dan justru tindakannya bertolak belakang dengan apa yang kita harapkan.

Memang begitulah kehidupan. Saat mencintai seseorang, bahkan kita menyadari ada kemungkinan untuk ditinggalkan. Dan saat mempercayai, selalu terbuka jalan untuk dikhianati.

Apakah karena khawatir ditinggalkan, lalu memilih untuk tidak pernah terjatuh dalam pelukan asmara? Apakah karena khawatir dikhianati, lalu memilih untuk tak pernah mempercayai? Lantas karena apa tidak menentukan pilihan, jika memang itu akan menentukan jalan perubahan?

 

III

Beberapa waktu lalu, telah dilaunching caleg buruh yang direkomendasikan untuk dipilih dalam Pileg 2014. “Jangan titipkan nasib,” kalimat ini yang sering kita teriakkan. Bahwa yang bisa merubah nasib kaum buruh adalah buruh itu sendiri. Begitupun dalam menentukan para wakil rakyat: berikan suara buruh hanya untuk buruh.

Hal itu tidak bisa dibaca sebagai bentuk egoisme sektoral kaum buruh. Sama sekali tidak. Itu adalah sebuah semangat untuk tidak sekedar menanti uluran tangan. Tidak akan ada perubahan terhadap suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Dalam konteks itu, kaum buruh juga memiliki kewajiban untuk berjuang bersama-sama dengan element masyarakat yang lain: petani, nelayan, miskin kota, dsb. Apalagi sejatinya, permasalahan yang dihadapi adalah sama.

Selama ini, kaum buruh bersama-sama dengan serikat buruhnya berjuang sendirian. Nyaris tidak ada anggota dewan yang datang ketika ada pemogokan dan terjadi PHK besar-besaran. Tak terdengar ada anggota dewan yang ikut meneriakkan upah layak. Itu saja sudah menjadi bukti, jika saat ini wakil rakyat kita tidak menaruh peduli pada perjuangan ini.

Apa jadinya kalau ada aktivis buruh yang terpilih sebagai anggota dewan? Tentu bisa kita bayangkan, perjuangan kita tidak akan lagi seberat yang sekarang.

Ayolah kawan, teguhkan hati kalian. Mulai saat ini kita sendiri yang akan menentukan wakil-wakil kita di parlemen. Sebab jika tidak begitu, selamanya kepentingan dan aspirasi kita akan diwakili oleh orang lain, yang tidak memiliki pemahaman cukup tentang apa yang sesungguhnya kita butuhkan.

Ayo berpolitik…

 

Kahar S. Cahyono. Pengurus Pimpinan Pusat SPAI FSPMI

Categories: Opini

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *