IMG_00000942_edit_editTentu kita sepakat, gerakan ‘dari pabrik ke publik’ yang saat ini tengah kita gelorakan, tidak boleh mengabaikan perjuangan di ranah pabrik. Di pabrik inilah buruh bekerja dan secara langsung mendapatkan upas atas apa yang mereka kerjakan. Maka sudah semestinya, disini mereka mendapatkan kepastian tentang hak dan kewajibannya.

Salah satu cara untuk memperjelas apa yang menjadi hak dan kewajiban adalah dengan membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Pertanyaan yang kemudian memiliki korelasi penting terhadap hal ini adalah, seberapa banyak PUK FSPMI yang memiliki PKB? Jika pertanyaan itu disampaikan kepada kita semua, kita akan terdiam untuk beberapa waktu yang lama. Sebab, memang, perbandingan antara jumlah PUK yang memiliki PKB dan yang tidak, masih timpang.

Menyadari akan hal itu, pada tanggal 26 – 27 September 2013 yang lalu Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menyelenggarakan Workshop PKB. Dalam workshop yang diselenggarakan di Hotel Lembah Nyiur ini, peserta workshop yang terdiri dari perwakilan PP dan PC se-Indonesia melakukan identifikasi, faktor apa saja yang menjadi kendala pembuatan PKB di tingkat unit kerja dan sekaligus solusinya.

Dalam kesempatan ini ada banyak faktor yang berhasil didata. Salah satu kendala yang dihadapi adalah terkait dengan banyaknya kasus yang sedang dihadapi. Sehingga PUK disibukkan dengan advokasi. “Boro-boro mikir bikin PKB, menyelesaikan kasus saja sudah sangat menguras waktu dan tenaga,” ujar salah satu peserta workshop. Kasus-kasus itu, disadari atau tidak membuat hubungan pekerja vs pengusaha “terganggu”. Dua pihak yang saling berhadapan ini seringkali memicu konflik terbuka, misalnya, ketika sampai terjadi pemogokan.

Disamping kasus, banyaknya aksi unjuk rasa juga ikut mempengaruhi pembuatan PKB. Sesuatu yang semestinya tidak boleh terjadi, apalagi dalam setiap struktur sudah ada pengurus yang membidangi hal ini. Tinggal memfungsikannya agar bisa berjalan dengan maksimal.

Meskipun begitu, semua peserta percaya, bahwa keberadaan PKB dalam sebuah perusahaan tetaplah menjadi sesuatu yang penting. Bahkan secara tegas dikatakan, bahwa kuantitas dan kualitas PKB di PUK-PUK yang menjadi anggota FSPMI harus terus menerus ditingkatkan. Seperti apa yang ditulis diawal, perjuangan keranah publik, bukan berarti mengabaikan perjuangan di ranah pabrik. Keduanya adalah dua sisi mata uang, yang memiliki nilai sama. (Kascey)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *