Istana Tegaskan Tak Akan cabut PP Pengupahan, Buruh: “Kami Akan Terus Melawan!”

Gerakan Buruh Surabaya, menolak PP No. 78 tentang Pengupahan. Kamis, 29 Oktober 2015. | Foto: Tim Media FSPMI Jawa Timur
Gerakan Buruh Surabaya, menolak PP No. 78 tentang Pengupahan. Kamis, 29 Oktober 2015. | Foto: Tim Media FSPMI Jawa Timur

 

Melalui Sekretaris Kabinet Pramono Anung, pemerintah menegaskan tidak akan mencabut pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP Pengupahan). Menurut Pramono, PP Pengupahan tersebut sudah mengakomodir kepentingan pekerja maupun pengusaha.

“Kami menyakini PP Pengupahan ini akan bisa diterima kedua belah pihak, bahwa sekarang ini masih ada demo karena pemerintah tidak bisa memuaskan semua pihak. Namun, kami melihatnya PP ini justru memberi kepastian bagi pekerja maupun pengusaha,” ujar Pramono, seperti dikutip CNN Indonesia.

Lebih lanjut Pramono menjelaskan, kepastian tersebut terletak pada dimasukkannya komponen laju inflansi tahunan dan tingkat pertumbuhan ekonomi dalam formulasi perhitungan upah minimum untuk memperkuat hitungan kebutuhan hidup layak (KHL).

“Pemerintah harus lebih cepat membuat keputusan, dan tidak akan mencabut PP Pengupahan ini,” tegasnya.

Tentu saja, kita menyesalkan sikap pemerintah yang bersikukuh mempertahankan PP Pengupahan. Dengan menetapkan kenaikan upah berdasarkan inflansi dan pertumbuhan ekonomi, itu artinya pemerintahan Jokowi – JK anti demokrasi. Formula itu juga akan menjadikan upah riil buruh semakin rendah, karena kenaikan upah sudah di setting sedemikian rupa.

Perlu diketahui, sejak puluhan tahun yang lalu, setiap tahun, kenaikan upah mempertimbangkan hasil survey pasar terkait dengan harga 60 jenis barang/jasa yang saat ini disebut Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Survey harga-harga ini dilakukan oleh Dewan Pengupahan, yang anggotanya terdiri dari perwakilan serikat buruh, apindo, pemerintah, dan akademisi. Selain KHL, hal lain yang akan diperhatikan adalah inflasi, pertumbuhan ekonomi, produktivitas, hingga kondisi pasar kerja.

Sekarang, dengan adanya PP pengupahan, kenaikan upah secara otomatis hanya akan didasarkan pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Nilai inflansi dan pertumbuhan ekonomi mutlak ditentukan oleh Pemerintah melalui Badan Pusat Statistik. Itu artinya, pemerintah menggunakan “tangan besi” dalam menetapkan besarnya upah. Padahal membahas kenaikan upah melalui dewan pengupahan merupakan sebentuk pengakuan dan penghargaan terhadap hak buruh. Pada saat yang sama, hal ini merupakan control social serikat buruh agar kenaikan upah benar-benar riil.

Inilah yang harus dipahami oleh pemerintah.

Jika Pramono mengatakan PP Pengupahan memberikan kepastian. Pertanyaan kita, kepastian buat siapa? Bisa jadi, kepastian yang dimaksud adalah kendali penuh pemerintah untuk mengontrol upah. Jika sudah demikian, bagi buruh, itu justru menjadi misteri.

Bagi FSPMI, yang seharusnya yang dilakukan pemerintah adalah menaikkan item KHL dari 60 item menjadi 84 item. Setelah itu, menaikkan upah minimum sekurang-kurangnya 22 persen. Ini penting dilakukan, untuk meningkatkan daya beli. Apalagi saat ini daya beli kita masih rendah.

DKI Jakarta, sebagai contoh. Tahun 2015, upah minimumnya sebesar Rp. 2.700.000. Dengan upah sebesar itu, mari kita hitung kebutuhan riil buruh.

Sekali makan dengan menu sederhana, taruh sebesar Rp. 15.000. Jika sehari makan 3 kali, maka menjadi Rp. 45.000. Dalam sebulan, kebutuhan makan menghabiskan biaya sebesar Rp. 1.350.000.

Kemudian, untuk sewa rumah dalam sebulan adalah Rp. 700.000. Sedangkan untuk keperluan transportasi, dalam sebulan bisa mencapai Rp. 400.000.

Itu artinya, untuk keperluan makan, sewa rumah, dan transportasi sudah menghabiskan Rp. 2.450.000. Dengan upah sebesar Rp. 2.700.000, hanya tersisa 250.000. Dengan uang Rp. 250.000 inilah, buruh harus membiayai kebutuhannya yang lain, seperti pakaian, pendidikan, uang jajan anak, dan lain-lainnya.

Kondisi ini terjadi di ibu kota Negara, DKI Jakarta. Bagaimana dengan daerah-daerah yang lain? Tentu nasibnya akan lebih memprihatinkan.

Itulah sebabnya, kaum buruh dengan tegas menyatakan penolakannya terhadap PP Pengupahan dan formula kenaikan upah. Esensi upah adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jika itu belum terpenuhi, kemudian pemerintah membatasi kenaikan upah hanya sebatas inflansi, sudah barang tentu buruh akan melakukan perlawanan. (*)