Eksploitasi Buruh Outsourcing di BUMN

JAKARTA,KPOnline – Yudi Winarno, salah seorang aktifis buruh di Jakarta mengatakan praktek kerja outsourcing lebih dominan mengarah pada pelanggaran atas aturan-aturan ketenagakerjaan. Kondisi ini membuat pekerja sebagai bagian dari warga Negara tidak mendapatkan perlindungan dari Negara.

Kepada KP Yudi mengungkapkan, pelanggaran dari penerapan system kerja outsourcing (OS) dapat dengan mudah ditemui, misalnya pada kasus PT. PLN dimana pekerja outsourcing dipekerjakan untuk mengerjakan pekerjaan inti, mulai dari layanan pekerjaan administratif, teknis – operasional, hingga bertugas menerima keluhan pelanggan.

Hapus Outsorsing ( Sumber Foto: hukumonline.com)
Hapus Outsorsing ( Sumber Foto: hukumonline.com)

Dari data yang diterima KP terkait OS ternyata banyak ditemukan praktek OS di lingkup BUMN, seperti di PT. Telkom, PT. Jamsostek, PT. PGN bahkan di PT. Pertamina. Meski kategori “sifat” pekerjaan dianggap masih dipertentangkan oleh para pengguna (BUMN) jasa pekerja OS, tapi nyatanya justru pekerja OS menjadi “garda terdepan” untuk mengerjakan berbagai pekerjaan pokok dari BUMN tersebut. Mengacu pada relasi relasi kerja dalam kegiatan produksi andil pekerja OS berperan utama dalam “menghidup-matikan” aktifitas tersebut.

Lebih lanjut Yudi juga menjelaskan, pada sisi praktis lainnya, pekerja OS seringkali “dipanjangkan” waktu perjanjian kerjanya dengan akal-akalan jeda waktu diakhir masa kerja. Cara pengalihan ini guna menghindari kewajiban untuk menetapkan pekerjanya menjadi pekerja PKWTT (pekerja Tetap).

“Pelanggaran berikutnya pengabaian upah buruh dengan membayar buruh dengan murah dan dibawah UMP serta dalam banyak kasus ada pemotongan dari upah yang dijanjikan sebelumnya. Demikian halnya dengan persoalan jaminan sosial maupun keselamatan kerja, buruh OS tidak mendapatkan perlindungan itu,” ungkap Yudi lagi.

Berdasarkan informasi yang diterima KP, telah terjadi peristiwa tragis terbaru yang dialami oleh buruh OS PLN di area kerja Gunung Sahari yang meninggal dunia saat bertugas dan diduga terkait erat dengan minimnya perlindungan atas K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).

Parahnya lagi terbitnya Permenaker No 19 yang mengultimatum perusahaan pengguna OS malah membuat sebagian besar buruh OS terancam di PHK dengan sewenang-wenang bahkan ada yang sudah di PHK. Terindikasi Pekerja OS PLN di Jawa Tengah, Bali, sebagian Jakarta dan Sumatera Utara hingga Aceh ditekan untuk bisa di PHK secara sepihak.

Seperti yang diungkapkan oleh Bayu, salah buruh OS PLN di Aceh. Kepada KP ia menjelaskan berbagai strategi manajemen PLN di Aceh untuk menghidar dari tanggung jawab, misalnya memindahkan buruh OS PLN di Aceh kebagian Sekuriti bagi yang laki-laki, dan bagi yang wanita dipindahkan kebagian administrasi, sehingga mengkondisikan buruh OS PLN Aceh sudah ditempatkan dibidang yang sesuai dengan Permenker No. 19.

“Masalahnya, sebelum dipindahkan menjadi sekuriti kami sudah belasan tahun bahkan puluhan tahun ditempatkan di bagian inti dari bisnis PLN. Begitu masalah OS PLN di bahas di Panja DPR mengapa kami tiba-tiba dipindahkan kebagian sekuriti, tanpa mengindahkan masa kerja kami yang sudah mencapai belasan bahkan puluhan tahun. Ini jelas akal-akalan dari PLN Aceh,” gugat Bayu.

Anehnya lagi, lanju Bayu, bagi pekerja OS PLN yang tidak mau ditempatkan di bagian sekuriti langsung di PHK secara sepihak dengan alasan selain bidang sekuriti tidak ada lagi yang bisa dikerjakan. Tapi faktanya, ada beberapa orang buruh OS PLN Aceh yang sudah ditempatkan dibagian sekuriti, ternyata masih bekerja di bidang inti dari bisnis PLN Aceh.

Melihat kondisi ini, Bayu berharap pemerintah pusat bersikap tegas menyikapi kondisi ini, karena pekerja OS PLN di seluruh Indonesia, khususnya Aceh sudah belasan bahkan puluhan tahun mengabdi kepada PLN, bahkan dengan kondisi Aceh yang sangat rawan para buruh OS PLN Aceh tetap berdedikasi dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang dibebankan PLN kepada mereka, walaupun beresiko kehilangan nyawa.

Kepada Pemerintah Daerah Aceh, Bayu berharap bisa memaksimalkan kekuasaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Otonomi Aceh. Karena dengan Undang-Undang Otonomi Aceh, seharusnya Pemerintah Daerah Aceh bisa lebih mudah menyelesaikan masalah ini dengan berpayung kepada Undang-Undang yang mengatur kekhususan daerah Aceh. “Anjuran dari Disnaker Aceh sudah diabaikan oleh manajemen PLN Aceh, saya berharap Pemda Aceh lebih tegas menyikapi masalaha ini”, pungkas Bayu.
outsorsing bumn
Pada kesempatan tersebut, Bayu juga menjelaskan pihaknya sudah beberapa kali bertemu dengan Pemerintah Daerah Aceh, bahkan dari hasil pertemuan tersebut Dinas Tenaga Kerja Aceh sudah mengeluarkan anjuran kepada manajemen PT. PLN Aceh agar buruh OS PLN Aceh harus tetap dipekerjakan pada posisi semula sambil menunggu hasil dari proses yang sedang berjalan. Namun faktanya anjuran tersebut diabaikan oleh manajemen PLN Aceh.

Apa yang disampaikan oleh Bayu, bisa dipahami sebagai keresahan buruh OS di BUMN dan ini mewakili keresahan dari buruh-buruh OS yang bertebaran seantero BUMN diseluruh Indonesia, bahkan mungkin sudah menjalar di BUMD-BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) namun luput dari pantauan.

Seperti yang dialami oleh pekerja OS PT. Jamsostek karena tersiar kabar mereka akan diputus hubungan kerjanya pada medio akhir tahun ini. Kondisi ini semakin menegaskan kepada kita bahwa pekerja OS cenderung dieksploitasi secara berlebihan (hiper eksploitatif) dan mirip dengan perbudakan gaya baru.

Salah seorang aktifis buruh OS yang enggan disebutkan namanya menyesalkan maraknya pelanggaran, ironisnya terjadi di perusahaan BUMN. Dampaknya sangat masif bagi buruh dan tata kelola ketenagakerjaan secara nasional karena menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan swasta.

“Seharusnya perusahaan Negara (BUMN) menjadi contoh baik bagi perusahaan swasta bukan seperti saat ini menjadi contoh buruk bahkan sekaligus menjadi “lokomotif” bagi pelanggaran aturan ketenagakerjaan yang dibuat oleh pemerintah yang notabene pemilik perusahaan BUMN,” keluhnya.

Jika kondisi ini dibiarkan terus terjadi maka pihak buruh yang akan menjadi korbannya karena akan dirugikan dalam segala hal, misalnya upah menjadi rendah bahkan tidak jelas, jaminan perlidungan sosial terabaikan dan tidak memiliki kepastian kerja. Intinya, kesejahteraan dan kualitas buruh OS menjadi semakin menurun.

Menurut informasi terakhir yang diterima KP, hasil rapat tim satgas BUMN dengan Direksi BUMN dan Perwakilan pekerja OS (Geber BUMN) pada 29 September 2014 adalah semua Direksi BUMN harus menunggu pendapat hokum secara tertulis (legal opinion) dari Jamdatun, tapi faktanya tidak satupun pekerja OS yang diangkat menjadi pekerja tetap BUMN dan tidak satupun yang sudah di PHK dipekerjakan kembali.

“Artinya hasil rekomendasi Panja OS BUMN hanyalah impian belaka karena tidak ada pengawalan serius dari Komisi IX dan Ketua DPR RI serta tidak ada niat sedikitpun dari BUMN dan Presiden RI untuk mengangkat pekerja tetap BUMN tanpa syarat,” ujar Yudi.

Sebagai langkah lanjutan, Yudi mengatakan pihaknya menuntut kepada Presiden RI, DPR RI, Kemeneg BUMN, Kemenakertrans agar segera menyelesaikan masalah OS di BUMN secepatnya memanggil Presiden RI untuk diperintahkan melaksanakan Rekomendasi Panja OS BUMN tersebut atau kalau tidak bisa maka DPR RI harus menggunakan hak interpelasinya terhadap Presiden RI. *Msk*